Wednesday, 16 August 2017 00:00

DPD Minta Pemerintah Tindaklanjut Aspirasi Daerah

(Foto: Humas DPD RI)

 

Jakarta, Laporannews – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar Sidang Paripurna Ke-14 masa sidang V tahun 2016-2017. Dalam sidang tersebut, dipimpin oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis, di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta.

Pada pembukaan sidang, Wakil Ketua DPD, Nono Smapono menjelaskan, dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya selama tahun sidang 2016-2017 ini, DPD telah menghasilkan 10 usul inisiatif RUU, 15 hasil pengawasan atas pelaksanaan UU, enam pertimbangan terkait anggaran dan pemilihan anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, enam pandangan, pendapat dan pertimbangan terhadap RUU serta satu usul Prolegnas DPD.

“Keseluruhan hasil kerja tersebut merupakan upaya DPD RI dalam merespon aspirasi daerah yang membutuhkan jaminan kepastian hukum. Melalui hasil kerja tersebut, DPD RI berharap Pemerintah dapat menindaklanjuti dengan kebijakan teknis sebagai bentuk tindak lanjut yang berpihak kepada masyarakat dan daerah,” ucapnya saat membuka Sidang Paripurna, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ia menambahkan, dalam kurun waktu terakhir, pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan tengah diupayakan oleh Pemerintah. Terutama di wilayah Indonesia Timur dan wilayah perbatasan.

“Untuk itu DPD RI merasa perlu memberikan kontribusi dalam pengelolaan wilayah perbatasan dengan menyusun RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan,” pintanya.

Selain itu pada tahun sidang ini, DPD juga memberikan perhatian terhadap sistem perencanaan pambangunan. Tahapan perencanaan sebagai langkah awal yang penting harus disusun dalam suatu peraturan yang bersifat komprehensif.

“Kondisi ini diperlukan agar dihasilkan suatu sistem pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang terarah. DPD RI juga memandang bahwa kejelasan porsi kewenangan antara pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan perlu diatur secara tegas,” cetusnya.

Untuk itu, senator asal Maluku itu menerangkan bahwa DPD saat ini tengah menyusun RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar dapat memposisikan daerah sebagai mitra kerja Pemerintah dalam pembangunan.

“Hal ini ditujukan agar pembangunan di daerah terwujud dengan efektif, efisien dan terintegrasi secara nasional,” jelasnya dalam siaran pers yang diterima Laporannews, Jakarta, Rabu (16/08).

Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Riau Abdul Gafar Usman, dalam hasil laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihannya, menyoroti subsidi listrik oleh pemerintah yang selama ini dinilai salah kaprah.

Ia menilai bahwa tidak semua masyarakat yang mempunyai rumah besar tapi tergolong orang mampu. Ia mencontohkan, bisa saja seseorang diberikan tempat tinggal yang besar namun tergolong orang yang tidak mampu. “Jadi seharusnya pemerintah melihat orangnya bukan murahnya jika ingin memberikan subsidi listrik,” tuturnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan