Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 124

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 127

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 925

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 121

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/input/cookie.php on line 87
laporannews.com - Yusril Tolak Dana Haji di Gunakan untuk Biaya Infrastruktur
Monday, 31 July 2017 00:00

Yusril Tolak Dana Haji di Gunakan untuk Biaya Infrastruktur

(Foto: Twitter @YusrilIhza_Mhd)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menolak kebijakan pemerintah terkait dana haji termasuk dana abadi ummat yang digunakan untuk membiayai infrastruktur. Menurutnya, dana haji yang kini disimpan oleh pemerintah seluruhnya adalah dana umat islam di Indonesia, baik berasal dari kelebihan penyelenggara haji maupun dana simpanan/cicilan Ongkos Naik Haji (ONH) yang dibayarkan oleh jamaah haji.

“Dana yang kini jumlahnya melebihi 80 triliun rupiah seyogyanya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ummat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews.

Pakar Hukum Tata Negara itu menilai, saat ini pemerintah memang kesulitan menghimpun dana untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Sementara, kata dia, utang pemerintah semakin menumpuk, defisit Anggaran Pendapan Belanja Negara (APBN) sudah mendekati 3% yang ditetapkan Undang-Undang. Sehingga, pemerintah semakin sulit mencari pinjaman baru.

“Penggunaan dana haji selama ini dilakukan antara lain, untuk membeli sukuk dan utang negara yang kesemuanya tentunya utang negara. Pemerintah harus secara jelas menerangkan dalam bentuk penggunaan dana haji. Karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya,” tandasnya.

Sebelum memutuskan penggunaan dana haji untuk biaya pembangunan infrastruktur, ia menghimbau kepada pemerintah untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas islam. Lanjutnya, ia menolak keputusan itu secara sepihak oleh pemerintah. Pasalnya, umat islam di Indonesia mempunyai hak dalam perhitungan dan kompensasi dana haji tersebut.

“Angka sebesar itu, pemiliknya adalah umat Islam, jadi tidak bisa seenaknya di instruksikan Presiden Jokowi untuk digunakan (biaya infrastruktur),” pungkasnya.


Della Manawwar Lisa

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan