Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 124

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 127

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 925

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 121

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/input/cookie.php on line 87
laporannews.com - Ketua Komisi I DPR Dukung Penuh Peta Baru NKRI di Natuna
Wednesday, 19 July 2017 00:00

Ketua Komisi I DPR Dukung Penuh Peta Baru NKRI di Natuna

 

Jakarta, Laporannews - Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengapresiasi proses yang tengah berlangsung terkait penetapan peta baru tersebut. menurutnya hal itu merupakan inisiatif internal Indonesia (inisiatif unilateral), dan hal itu memang merupakan kewenangan Indonesia.

“Dalam peta baru tersebut, terdapat beberapa usulan pemberian nama baru terhadap kawasan Laut China Selatan yang berada dalam wilayah ZEE Indonesia. Misalnya sebagian dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Artinya, bagian yang diberi nama baru ini adalah wilayah ZEE Indonesia, dan Indonesia memang memiliki kewenangan untuk melakukan hal ini, tapi ini masih dilakukan di pihak internal Indonesia, dan nanti pada gilirannya akan dilakukan di tingkat internasional, melalui mekanisme yang telah ada,” terangnya di Jakarta, Rabu (19/07).

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, menetapkan peta baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah itu, merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemaritiman dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait perundingan perbatasan maritim Indonesia.

"Dampak positif yang kami harapkan dari penamaan ulang dan  penambahan wilayah tersebut adalah Pertama, meningkatkan kepastian hukum dan  kepercayaan diri bangsa kita dalam mempertahankan teritorial wilayah NKRI. Kedua, ia menambahkan, bertambahnya potensi sumber daya alam yang bisa diekplorasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia. dan Ketiga, semakin jelasnya batas negara sehingga mengurangi potensi konflik dengan negara2 yang berbatasan langsung spt Singapura dan Filipina,” ujarnya.

Ia pun menuturkan, terkait adanya reaksi dari pihak Tiongkok seharusnya tidak mempengaruhi kebijakan yang sudah diambil karena itu adalah hak kedaulatan kita yang harus dihormati oleh Tiongkok.

"Kami juga mengharapkan agar peta baru ini menjadi tugas tambahan  bagi TNI dan Bakamla untuk mengamankan batas-batas teritorial tersebut." tuturnya.

Politisi PKS itu menegaskan, akan terus mengawasi prosesnya dan akan memanggil Menteri Luar Negri, Retno Marsudi, untuk menjelaskan perkembangannya agar kepentingan nasional tetap dapat maksimal diraih.

“Saya melihat bahwa dari sisi dalam negeri, secara teknis kita memang perlu senantiasa memutahirkan nama dari fitur-fitur rupa bumi Indonesia (sungai, laut, pulau, dsb) dan tidak ada masalah yang politis dengan hal ini. Kalau dari sisi pergaulan luar negeri, mungkin bisa juga dibutuhkan diskusi lebih lanjut agar pertimbangan lebih komprehensif,” jelasnya.

Anggota DPR RI asal Daerah Pemeilihan Jawa Tengah V itu memandang, secara teknis Indonesia memang perlu senantiasa memutahirkan nama dari fitur-fitur rupabumi Indonesia (sungai, laut, pulau, dsb) dan tidak ada masalah yang politis dengan hal ini.

“Pemutakhiran peta kali ini juga dilakukan karena selesainya beberapa batas wilayah Indonesia yang terbaru (Singapura dan Filipina),” tutupnya.


Thariq Malaka

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan