Nasional

 

Jakarta, Laporannews – Ketua SETARA Institute, Hendardi menilai bahwa pengungkapan sindikat penyedia jasa konten kebencian Saracen oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, di desain oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan tertentu.

“Meningkatnya turbulensi kebencian atas sesama dalam dinamika sosial politik setahun terakhir ini adalah by design. Situasi sosial yang rentan, kelompok intoleran yang eksis dan berpengaruh, hasrat berkuasa dengan menggunakan segala cara, membuat kelompok Saracen mendapatkan ceruk pasar yang luas,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Senin (28/08).

Menurutnya, kelompok Saracen merupakan kejahatan serius karena implikasi yang ditimbulkan dari konten kebencian sebagai ketegangan sosial, konflik, diskriminasi, xenophobia dan kekerasan.

“Bahkan pertemuan kelompok ini dengan para avonturir politik yang berkeliaran di republik ini, jika dibiarkan, bisa mengarah pada genosida,” imbuhnya.

Ia pun mengapresiasi keberhasilan Direktorat Siber yang meringkus kelompok sindikat penyedia jasa konten tersebut. sehingga, Direktorat baru yang dibentuk pada Maret 2017 itu diharapkan dapat berkontribusi mengurangi dan terus mencegah konten-konten kebencian di masa depan.

“Pencegahan konten kebencian bukan hanya untuk mendukung pelaksanaan agenda-agenda politik elektoral pada musim Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, tetapi yang utama ditujukan untuk pencegahan kebencian, diskriminasi dan kekerasan,” tuturnya.

Meskipun demikian, ia menilai, pengungkapan Saracen hanyalah salah satu cara yang diharapkan mampu memulihkan ruang publik yang lebih toleran.

“Hal utama lain yang harus dilakukan adalah menghadirkan teladan elit, membangun kebijakan yang kondusif bagi promosi toleransi dan keberagaman, serta penegakan hukum yang adil atas setiap praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang berpusat pada kebencian atas dasar apapun,” tutupnya.


Della Manawar Lisa

 

 

Jakarta, Laporannews – Terbongkarnya jaringan Saracen yang diduga menyebarkan konten SARA melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bukan berarti membuat masyarakat jadi bersuka cita, justru sebaliknya membuat masyarakat semakin waspada. Kelompok Saracen ditengarai tidak hanya menyerang satu agama saja, tetapi menyerang berbagai pihak termasuk pemerintah dengan teknik adu domba yang sistematis.

Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menilai bahwa peristiwa tertangkapnya penyebar konten SARA dianggap sebagai salah satu ancaman siber yang serius.

"Merujuk data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), untuk pengaduan konten negatif terkait SARA dan kebencian menduduki urutan ketiga (165) setelah pengaduan mengenai pornografi (774.409) dan radikalisme (199).  Sebagai gambaran, sepanjang 2016 hingga 2017, terdapat 3.252 konten negatif di Twitter yang dilaporkan ke Kemkominfo. Adapun pada Google dan YouTube, terdapat 1.204 konten negatif yang dilaporkan Kominfo selama setahun dari 2016 lalu hingga 2017," paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Jumat (25/08).

Ia menerangkan bahwa fenomena yang terjadi itu harus difahami seperti gunung es, artinya angka-angka tersebut adalah yang muncul di permukaan. Lanjutnya, yang tak terlihat tentu lebih mengerikan lagi. Sehingga ia meyakini bahwa masih banyak kelompok-kelompok seperti Saracen yang belum tersentuh, apalagi menjelang Pilkada 2018 dan Pemiu 2019.

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu memberikan manfaat positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan manusia, di sisi lain, memberikan dampak negatif yang justru akan merusaknya," ujar politisi PKS dari Dapil Jateng V itu.

Ia pun menilai, apa yang dilakukan kelompok Saracen selaku pelaku penyebar konten SARA dan hoax merupakan tindakan penggunaan kecanggihan TIK untuk hal yang bersifat negatif. Lebih lanjut, yang membawa dampak negatif berupa potensi munculnya konflik SARA. Apalagi, kata dia, negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan.

“Tindakan kelompok Saracen berpotensi mengancam keutuhan NKRI dan tatanan kehidupan masyarakat yang mengusung Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu mereka  harus diberantas dengan tegas sampai ke aktor intelektual yang ada di belakangnya," tandasnya.

ia pun menjelaskan, tindakan kelompok Saracen bertentangan dengan UU ITE, pasal 45A ayat dua yang menyebutkan bahwa ‘Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.O00. 000,00 (satu miliar rupiah),” tuturnya.

Anggota Fraksi PKS DPR itu pun berkomitmen bahwa Komisi I DPR akan berupaya melindungi masyarakat dari konten negatif termasuk di dalamnya konten penyebar SARA. Wujudnya, kata dia, dalam berbagai kesempatan Raker Komisi I DPR dengan Menkominfo, Komisi I DPR akan meminta agar Pemerintah untuk menindak tegas penyebar konten negatif sekaligus meningkatan literasi media terkait bahaya penayangan konten negatif.

“Itu tugas Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyebaran konten negatif dan berita palsu. Peningkatan literasi media juga perlu dilakukan okeh KPI, KIP dan Dewan Pers,” tambahnya.

Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap konten baik yang tersaji di media masa maupun media sosial. Menurutnya, berita yang tersaji harus di telaah dengan sebaik mungkin dengan melakukan cek dan kroscek dari berbagai sumber dan fakta yang ada.

“Termasuk agar tidak terpancing melakukan stigmatisasi dan menggeneralisir bahwa aksi kelompok Saracen ini terkait dengan sikap politik ummat Islam," tutupnya.


Della Manawar Lisa

 

(Dok. DPD RI)

 

Jakarta, Laporannews – Tidak mau ketinggalan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengusulkan pembangunan apartemen, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga menyatakan keinginan memiliki gedung baru.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mengatakan, lembaganya perlu membuat gedung baru. Menurutnya, gedung lama DPD dinilai sudah tidak memadai lagi untuk menunjang kinerja para senator. Selain itu, ia juga beralasan bahwa ruang DPD saat ini terasa sempit.

"Ya memang sesuai kebutuhan dalam membangun kinerja yang lebih efektif. Ruang DPD memang sangat sempit," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (22/08).

Pria yang akrab dipanggil Oso itu menambahkan, ruangan DPD juga akan semakin sempit bila kedatangan tamu. Oleh karena itu, ia kekeh pembangunan gedung baru DPD akan tetap dilaksanakan, sehingga menurutnya, berguna saat menerima tamu yang datang dari daerah untuk menyampaikan aspirasinya.

"Karena mereka datang ke pusat itu sudah mengeluarkan biaya. Jadi pelayanan kita juga harus memadai," tuturnya.

Ia pun meyakini bahwa keinginan gedung baru DPD akan didukung pemerintah. Lanjutnya, ia menilai, penyediaan sarana gedung baru DPD merupakan suatu hal yang wajib bagi anggota DPD.

"Tapi itu adalah sarana yang wajib. Itu saya kira," ujarnya.

Sebelumnya, DPD juga sudah mengusulkan anggaran untuk pembangunan Gedung DPD yang baru sejak dua bulan yang lalu. Senator asal Kalimantan Barat itu, sudah meminta langsung kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan, dan DPR untuk mengabulkan pembangunan gedung DPD. Adapun anggaran yang diajukan DPD RI adalah sebesar Rp 1 triliun untuk gedung 20 lantai. 


Thoriq Malaka

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Minggu lalu, ada kejadian memilukan yang dialami dalam perhelatan Sea Games 2017 di Malaysia. Ditengah perjuangan para atlet mengharumkan nama bangsa, Indonesia menerima perlakuan yang kurang baik dari panitia pelaksana Sea Games 2017.

Ketua DPR, Setya Novanto menyayangkan kinerja panitia pelaksana Sea Games 2017 yang tidak cermat dalam menyusun buku panduan perhelatan Sea Games 2017. Sehingga gambar bendera Indonesia dalam buku panduan SEA Games XXIX/2017 dipasang terbalik.

“Saya sangat menyayangkan insiden ini. Perhelatan Sea Games 2017 bukanlah ajang sembarangan. Terbaliknya bendera Indonesia sesunggugnya bisa dihindari jika panitia cermat dalam bekerja,” tandasnya di Jakarta, Senin (21/08).

Ia berpendapat bahwa penyelesain terbaik atas insiden ini adalah melalui jalur diplomatik. Penyelesaian itu sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia YB Brig Gen Khairy juga telah bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi untuk mengklarifikasi dan meminta maaf secara langsung.

“Alhamdulilah sudah ada itikad baik dari Pemerintah Malaysia dan Panitia Pelaksana mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara langsung,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap tenang. Menurutnya, jangan sampai kejadian ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana hubungan baik yang sudah terjalin antara Indonesia dengan Malaysia.

“Mari kita terima permintaan maaf dari Pemerintah Malaysia dan panitia pelaksana dengan bijaksana,” tuturnya.

Politisi Golkar itu menilai, semangat diselenggarakannya Sea Games adalah semangat persahabatan. Melalui olahraga, kata dia, diharapkan negara-negara di Asia Tenggara bisa semakin menjalin komunikasi dan persahabatan dengan lebih baik lagi.

“Insya Allah dengan insiden ini, bisa dijadikan pelajaran bagi seluruh negara-negara di Asia Tenggara agar kedepannya lebih cermat lagi dalam menyiapkan perhelatan Sea Games. Jangan sampai semangat persahabatan dilukai oleh insiden yang memilukan,” pungkasnya.


Della Manawar Lisa

 

(Dok. Pemkab Purwakarta)

 

Hongkong, Laporannews - Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengantarkan materi dari perspektif budaya, dalam kegiatan bertajuk Menjaga Fitrah Bangsa dari Bahaya Radikalisme dan Terorisme yang dihelat di Olympic House, Stadium Path, So Kon Po, Causeway Bay, Hong Kong. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Indonesia (AKU) Indonesia bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong tersebut. Kegiatan itu, dikhususkan untuk para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di salah satu negara bagian Cina.

Dedi menjelaskan bahwa Indonesia merdeka karena banyaknya orang berkorban jiwa dan raga. Menurutnya, pengobanan itu mereka lakukan agar harga diri bangsa bisa kembali tegak dengan didukung dan dicintai oleh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, ia menyinggung mengenai watak materialisme yang  juga turut serta mengaburkan nilai-nilai kebangsaan.

“Akibatnya manusia menjadi lupa akan jati diri bangsa,” ujar Dedy dalam ceramahnya yang disertai gerakan tubuh jongkok.

Selain itu, ia juga menyampaikan terkait empat hal manifestasi budaya. Pertama bahasa, pakaian, makanan dan kesenian. Bahasa ibu kata dia, adalah bahasa yang pertama kali diajarkan seorang ibu pada anaknya.

"Bahasa juga jadi identitas budaya. Teman-teman yang hadir mungkin rindu kampung halaman dan berkomunikasi dengan berbagai bahasa daerahnya,” tambahanya.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, menjelaskan, empat prinsip kebangsaan yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat prinsip kebangsaan tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Menurutnya, untuk mencegah radikalisme-eksktrimis dan terorisme diperlukan sikap tegas pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah sudah menunjukkan sikap tegas dengan menerbitkan PERPPU NO.2/2017 tentang Ormas. Ketegasan pemerintah yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena memiliki tujuan politik yang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara perlu diapresiasi. Namun, yang perlu diantisipasi adalah pergerakan pasca pembubaran HTI.

“Upaya pembubaran dan pencabutan status badan hukum bukan berarti masalahnya selesai, karena hal ini berhubungan dengan keyakinan ideologi yang tidak mudah diredam begitu saja,” ujar Ketua DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) itu.

Oleh karena itu, ia mengusulkan, untuk mencegah radikalisme-ekstrimis dan terorisme diperlukan pula pendekatan persuasif dan edukatif. “Pentingnya revitalisasi Pancasila agar bangsa Indonesia tetap memiliki daya tahan dan tidak mudah digoyahkan,” imbuhnya.

Sementara itu, pembicara lain, Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Haerul Amri, mengajak peserta untuk mengingat sejarah gerakan Islam di Indonesia dan kontribusinya dalam memerdekakan dan mendirikan bangsa Indonesia. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah capaian final perjuangan seluruh rakyat Indonesia termasuk umat Islam.

“Seluruh aspirasi umat Islam harus diletakkan dalam kerangka NKRI sebagai mu’âhadah wathaniyyah (konsensus nasional) yang harus dijaga dan pertahankan sampai kapan pun,” tutur Haerul.

Sebagai tanda kesetiaan terhadap NKRI warga Indonesia yang ada di Hong Kong, khususnya kalangan tenaga kerja, menyuarakan “Deklarasi Kebangsaan” sebagai tekad untuk menjaga keutuhan NKRI.

Dalam deklarasi tersebut, seluruh peserta yang hadir bersama-sama bertekad dan mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk dapat bahu membahu menanamkan dan mengejawantahkan jiwa dan semangat patriotik dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka menegakan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Ahmad Firdaus

 

Jakarta, Laporannews - Anggota DPD, AM Fatwa mengatakan, usia 72 tahun kemerdekaan ini harus menjadi tonggak sejarah rekonsiliatif. Pasalnya, pertemuan Presiden dengan para mantan Presiden di Istana Negara merupakan peristiwa yang menggembirakan. Pertemuan tersebut mencairkan hubungan yang selama ini terlihat kaku, dingin dan membeku.

“Harapan kita membawa pengaruh positif ke seluruh tataran masyarakat khususnya para pemimpin dari Pusat hingga Daerah,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/08).

Di sisi lain, ia menambahkan, pemerintah perlu merajut hubungan yang simbiosis mutualistis dengan umat Islam secara umum, bukan hanya di tingkat elit dengan para ulama tertentu ataupun dengan tokoh Islam.

“Pemerintah perlu mengubah pendekatan politik represif terhadap umat Islam dengan pendekatan yang lebih adaptif-akomodatif,” tutur Senator dari DKI Jakarta itu.

Lebih lanjut, perubahan pendekatan tersebut bisa dimulai dari menghentikan semua kasus (case closed) termasuk dugaan kriminalisasi kepada ulama. Sehingga, pada titik ini, diharapkan akan meminimalisasi ketegangan vertikal antara umat Islam dengan Pemerintah dan ketegangan horisontal antara anak bangsa.

“Terlebih dalam menyambut pesta demokrasi 2019. Mari kita sambut dengan politik kebersamaan semua pihak dan jangan ada politik "belah bambu" di sejumlah kalangan,” pungkasnya.


Johanna Firdasah

 

(Foto: Humas DPD RI)

 

Jakarta, Laporannews - Ketua DPD RI, Oesman Sapta, menghimbau bahwa lembaganya (DPD) harus diperkuat. Menurutnya, DPD merupakan representasi dari masyarakat daerah. Dengan diperkuatnya DPD, kata dia, maka percepatan pembangunan di daerah yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat daerah dapat terwujud.

“Udah pasti DPD itu harus diperkuat. Dengan diperkuat itu DPD dapat mampu melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab kepada masyarakat daerah. Salah satunya dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan penugasan, pengawasan-pengawasan tentang keuangan daerah,” ucapnya di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/08).

Pria yang akarab dipanggil Oso itu menilai, Setiap anggota DPD membawa aspirasi daerah yang dibawa ke pusat untuk diperjuangkan dan diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan penciptaan kesejahteraan di daerah.

“Karena memang dia harus berpihak kepada daerah, harus memperhatiakn tentang daerah, harus membangun daerah, mendorong daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Itu sebabnya dia signifikan dengan insfrastruktur daerah karena ada kaitannya dengan pembangunan daerah,” tegas senator dari Kalimantan Barat ini.


Thariq Malaka

 

 

Jakarta, Laporannews - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Kemerdekaan Indonesia yang ke 72 ini, harus dimakna sebagai momentum pembuktian (syahadah). Menurutnya, momentum Darul Ahdi (konsensus bersama) sudah di "titik" atau final alias selesai yakni prinsip bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila.

“Nah, saat ini momentum Syahadah atau pembuktian dari Kemerdekaan yang sudah kita peroleh selama 72 Tahun dengan menghadirkan Kemerdekaan yang memerdekakan rakyat Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta Kamis (17/08).

Ia menjelaskan, Kemerdekaan tahun ini bisa membebaskan rakyat dari kemiskinan dan pemiskinan, membebaskan rakyat dari kebodohan dan pembodohan, sehingga cita-cita Kemerdekaan Indonesia raya yang adil dan makmur.

“Selain itu, peran pemuda saat ini bekerja pada upaya pembuktian mengisi Kemerdekaan tersebut, dengan meninggikan produktivitas dan merawat integritas yang tinggi,” imbuhnya.

Saat ini, kata dia, hambatan utama menghadirkan Indonesia Raya yang adil dan Makmur tersebut adalah ramainya korupsi.

“Maka salah satu PR kekinian dan masa depan pemuda adalah melakukan perlawanan terhadap praktik Korupsi yang menyebabkan upaya mengentaskan kemiskinan dan kebodohan tersebut,” pungkasnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo baru saja menyampaikan pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pidato tersebut disampaikan di depan Sidang Bersama DPR dan DPD, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2017).

Dalam sidang tersebut, Ketua DPR Setya Novanto tidak memimpin pidato kenegaraan, ia hanya duduk dan mendengarkan isi pidato Presiden RI dan pimpinan lembaga legislatif. Namun, ia memberikan tanggapan terkait pidato Presiden Jokowi. Menurutnya, pidato Presiden mengajak semua pihak untuk membuang jauh mentalitas negatif yang membuat sesama anak bangsa saling mencela, mengejek, dan memfitnah.

“Pidato Presiden Jokowi sangat menginspirasi. DPR seiring dan sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi. Kita harus menjaga bingkai negara kesatuan yang ber Bhineka Tunggal Ika,” katanya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08).

Ia menilai, sikap Presiden Jokowi yang dengan tegas menyatakan perang terhadap Narkoba perlu di dukung oleh semua pihak. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahaya infliltrasi ideologi seperti ekstremisme, radikalisme dan terorisme yang merusak sendi-sendi negara.

“DPR akan terus mendukung berbagai langkah pemerintah dalam memastikan Indonesia tetap berdiri tegak,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan yang telah disampaikan Presiden Jokowi. Lanjutnya, ia menilai bahwa dengan konsep pemerataan ekonomi berkeadilan, pemerintahan Jokowi–JK menginginkan pembangunan dan kesejahteraan tidak hanya dinikmati segelintir orang saja, melainkan merata ke berbagai daerah.

Sebagai contoh, kebijakan satu harga untuk semen di Papua adalah salah satu upaya kinerja pemerintah untuk terus melakukan stabilisasi harga agar saudara-saudara di Papua bisa menikmati pembangunan.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah atas rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada Maret 2017. Sehingga desa-desa di berbagai daerah kini sudah menikmati listrik. Percepatan sertifikasi lahan yang mencapai 250 ribu bidang, serta redistribusi 707 ribu hektar kawasan hutan untuk dikelola masyarakat adalah wujud kerja keras pemerintah yang perlu kita apresiasi,” papar Ketua Umum Golkar itu.

Ia menjelaskan, DPR dalam menjalankan fungsinya tidak hanya mengawasi kinerja pemerintah, melainkan juga memberikan dukungan atas berbagai program kerja yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, untuk menyukseskan pembangunan, butuh kerjasama dan kerja keras yang melibatkan berbagai pihak.

“Karena itu, DPR bersama pemerintah juga telah menunjukkan sinergitas dalam peningkatan Dana Desa yang mencapai Rp 60 triliun. Untuk memajukan UMKM, pemerintah dan DPR juga berusaha menekan tingkat suku bunga KUR yang kini berada di angka 9 persen. Masyarakat bisa mendapatkan akses modal dengan mudah, sehingga bisa menggerakkan ekonomi rakyat,” terangnya. 

“Alhamdulillah, memasuki usia ke-72 tahun, dengan kerja keras kita semua, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bergerak dari negara kategori Medium High Development menjadi negara High Human Development. Bukti nyata bagaimana negara kita terus melakukan pembangunan dalam semua aspek kehidupan,” tutupnya.


Thariq Malaka

 

(Foto: Humas DPD RI)

 

Jakarta, Laporannews – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar Sidang Paripurna Ke-14 masa sidang V tahun 2016-2017. Dalam sidang tersebut, dipimpin oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis, di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta.

Pada pembukaan sidang, Wakil Ketua DPD, Nono Smapono menjelaskan, dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya selama tahun sidang 2016-2017 ini, DPD telah menghasilkan 10 usul inisiatif RUU, 15 hasil pengawasan atas pelaksanaan UU, enam pertimbangan terkait anggaran dan pemilihan anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, enam pandangan, pendapat dan pertimbangan terhadap RUU serta satu usul Prolegnas DPD.

“Keseluruhan hasil kerja tersebut merupakan upaya DPD RI dalam merespon aspirasi daerah yang membutuhkan jaminan kepastian hukum. Melalui hasil kerja tersebut, DPD RI berharap Pemerintah dapat menindaklanjuti dengan kebijakan teknis sebagai bentuk tindak lanjut yang berpihak kepada masyarakat dan daerah,” ucapnya saat membuka Sidang Paripurna, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ia menambahkan, dalam kurun waktu terakhir, pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan tengah diupayakan oleh Pemerintah. Terutama di wilayah Indonesia Timur dan wilayah perbatasan.

“Untuk itu DPD RI merasa perlu memberikan kontribusi dalam pengelolaan wilayah perbatasan dengan menyusun RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan,” pintanya.

Selain itu pada tahun sidang ini, DPD juga memberikan perhatian terhadap sistem perencanaan pambangunan. Tahapan perencanaan sebagai langkah awal yang penting harus disusun dalam suatu peraturan yang bersifat komprehensif.

“Kondisi ini diperlukan agar dihasilkan suatu sistem pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang terarah. DPD RI juga memandang bahwa kejelasan porsi kewenangan antara pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan perlu diatur secara tegas,” cetusnya.

Untuk itu, senator asal Maluku itu menerangkan bahwa DPD saat ini tengah menyusun RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar dapat memposisikan daerah sebagai mitra kerja Pemerintah dalam pembangunan.

“Hal ini ditujukan agar pembangunan di daerah terwujud dengan efektif, efisien dan terintegrasi secara nasional,” jelasnya dalam siaran pers yang diterima Laporannews, Jakarta, Rabu (16/08).

Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Riau Abdul Gafar Usman, dalam hasil laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihannya, menyoroti subsidi listrik oleh pemerintah yang selama ini dinilai salah kaprah.

Ia menilai bahwa tidak semua masyarakat yang mempunyai rumah besar tapi tergolong orang mampu. Ia mencontohkan, bisa saja seseorang diberikan tempat tinggal yang besar namun tergolong orang yang tidak mampu. “Jadi seharusnya pemerintah melihat orangnya bukan murahnya jika ingin memberikan subsidi listrik,” tuturnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan