Wednesday, 21 September 2016 00:00

Wawancara Kajari Jakarta Barat: Rakyat Harus Tahu Progres Perkara

Written by  Redaksi

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dr. Reda Manthovani SH, LLM

 

“Rakyat Harus Tahu Progres Perkara”

 

Jakarta, laporannews - Menjadi abdi negara tidak mudah. Banyak tantangan yang harus diselesaikan. Apalagi ditengah iklim demokrasi yang mengharuskan keterbukaan ini. Semuanya harus transparansi. Terbuka untuk publik. Semata-mata demi pemberitahuan informasi yang sesuai dan seperlunya agar publik bisa memberikan masukan dan kritik dalam proses penegakan hukum kitu sendiri.

 

 

Apalagi mengemban tugas di salah satu sudut kota Jakarta yang begitu kompleks permasalahannya. Penegak hukum harus dituntut aktif, responsif, juga berkelakuan baik demi terjaganya marwah penegakan hukum. Salah satu contoh institusi yang menerapkan keterbukaan adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dengan penerapan pelayanan berbasis teknologi, institusi ini diharapkan menjadi role model institusi lain. Berikut perbincangan Kepala Kejari Jakarta Barat, Reda Manthovani dengan wartawan Rachman Manthovani dari laporannews.com saat berkunjung di kantornya, Kamis siang, 4 Agustus lalu: 

 

Apa saja gebrakan Anda selama menjadi Kepala di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat?

Tentunya bukan gebarakan, tapi pekerjaan yang harus dilakukan, di mana pun berada. Salah satunya adalah di website itu ada informasi mengenai tilang online, ada lelang terbuka, barang-barang bukti dan juga ada  yang baru, yaitu berita yang up to date yang berkaitan dengan Jakarta Barat. Terus ada satu hal yang berani di tampilin adalah info perkara. Tambahan baru info perkara ini adalah info perkara pidana umum, khusus dan perkara lainnya

 

Apa saja isi dan informasi mengenai tampilan di info perkara itu?

Itu salah satu proses penanganan perkara dari awal sampai akhir disitu ter-update. Update terakhir itu tanggal 2 Agustus, itu proses perkara dari awal dari pertama SPDP, penyidikan sampai pekaranya di sidang dan di putus, semua ada di sini. Kalau kita melihat di laptop atau komputer, bisa terlihat jelas dan bisa juga di print hasil dari persidangan di konten info perkara itu.

 

Apa tujuan adanya konten baru info perkara itu?

Tujuannya adalah untuk masyarakat agar bisa memantau perkara yang ditangani Kejari Jakarta Barat dari pertama sampai akhir.

 

Perkara apapun?

Iya perkara apapun itu, tapi yang menjadi andalan saat ini adalah Perkara Pidum (pidana umum), Pidsus (pidana khusus), dan Datun (perdata dan tata usaha negara). Itu yang menjadi andalan sekarang.

 

Apakah ada tujuan lainnya?

Selain itu untuk transparansi, karena Kejaksaan digaji berdasarkan negara yang di dapatkan dari uang pajak yang di ambil dari rakyat. Jadi si jaksa ini digaji oleh rakyat, jadi kalo digaji oleh rakyat, rakyat pun harus tahu. Jadi rakyat bisa tahu kalau jaksa perkerjaannya seperti ini toh, ada hasil nya, publik juga bisa melihat. Karena setiap gaji yang di makan yang di bawah pulang oleh si jaksa ini adalah uang rakyat yang diperoleh dari pembayaran pajak si rakyat. Otomatis rakyat harus tahu kerjanya orang yang sudah di bayar gajinya dari rakyat ini.

 

Jadi ini semacam transparansi kepada publik, tanggung jawab jaksa pada publik?

Intinya Kejari Jakarta Barat ingin memperlihatkan bahwa kita ini terbuka. Rakyat bisa melihat tidak ada dusta di antara kita. Jadi mengasih seperak pun, kita memperlihatkan pekerjaan kita, itu tanggung jawab. Ya, ini semua pelayanan kepada rakyat. Pelayanan apa saja? Ada info perkara, ada lelang, tilang online juga ada, macam macam disini.

 

Kalau info perkara itu sudah ada sejak kapan?

Sebenernya konten info perkara itu tidak baru, sudah ada sejak  bulan Januari, tapi baru di tampilin dari bulan Juli kemarin. Website kami pun menunya banyak, ada agenda sidang. Agenda sidang pun update juga.

 

Siapa yang update konten di website itu?

Yang update itu admin dari Kejaksaan, yang terdiri dari 8 orang. Sebanyak 3 orang untuk info perkara, 1 orang untuk tilang online, 1 orang agenda sidang, 1 orang barang bukti,  1 LKKPN, 1 orang lagi untuk beritanya. Jadi semua ada 8 orang pengurus. Contohnya  jadwal perkara Pidum dariJjanuari sampai Agustus ada disana. Bahkan 1 hari sebelum sidang, jadwal sudah ada di website.

 

Untuk konten info perkara itu yang sedang berjalan atau yang sudah selesai?

Perkara yang sedang berjalan. Dan dengan adanya konten info perkara, mahasiswa jadi berdatangan untuk belajar di Jakarta Barat ini, jadi mereka bisa meneliti dalam sidang dan dapat dijadikan untuk sumber referensi skripsi mereka.

 

Rencana jangka pendek dari Anda untuk Kejari Jakarta Barat?

Kejaksaan akan me-launching unit bisnis dari koperasi Kejaksaan Jakarta Barat. Itu untuk bisnisnya itu ada mini market, fotocopy center, dan kantin.

 

Kenapa lewat koperasi?

Karena Presiden Joko Widodo menginginkan pegawai lepas harian itu jadi PNS, tapi situasinya agak sulit, jadi tidak memungkinkan dalam waktu dekat. Nah, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat itu berupaya mewujudkan keinginan Presiden Jokowi melalui di internal Kejaksaan Jakarta Barat-nya. Para pegawai honor, cleaning service yang tadi nya tidak punya status kepegawaian, sekarang di angkat menjadi pegawai koperasi.

 

Kenapa mereka di angkat sebagai pegawai koperasi?

Dengan mereka diangkat sebagai pegawai koperasi, mereka mendapat asuransi kesehatan dari BPJS ketenagakerjaan. Jadi derajat mereka naik, yang tadinya honor, sekarang menjadi pegawai koperasi.

 

Lalu dari mana sumber pembiayaan BPJS untuk pegawai koperasi tersebut?

Itu akan diambil dari keuntungan koperasi, fotocopy center, dan kantin. Itu yang kira kira-kira akan kita launching dalam waktu dekat ini. Rencananya, Insha Allah pada 18 Agustus nanti, itu pun kalo tidak ada halangan, doakan saja.***


 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan