Thursday, 10 November 2016 00:00

Wawancara Direktur Eksekutif Lingkar Madani: Jokowi Tidak Ada Saingan!

Written by  Redaksi
Jakarta, Laporannews - Kinerja dua tahun Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi sorotan. Apakah kerja Jokowi dan JK serta beberapa menterinya sudah memberikan yang terbaik?
 
Untuk menganalisa hal tersebut, Muhammad Reza dari Laporannews, mewawancarai Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti. Berikut petikannya:
 
 
Bagaimana Anda melihat dua tahun pemerintahan Jokowi-JK? Apakah ada yang berhasil?
Kalau disebut ada yang berhasil, tentu ada. Misalnya soal pembangunan infrastruktur yang terjadi dimana-mana. Saya pikir itu satu prestasi tersendiri untuk Pak Jokowi yang sudah mampu menerobos beberapa persoalan infrastruktur yang selama ini agak sulit direalisasikan dan sekarang Jokowi melakukannya dengan baik. 
 
Perihal ekonomi, saya tidak bisa menilai secara mendalam, tapi kalau dilihat dari kasat mata, ada upaya, itu artinya ada kemajuan di wilayah itu. Khususnya di wiliyah-wilayah yang selama ini kurang ada pembangunan. Seperti di Papua, Kalimantan, Sulawesi dan di daerah perbatasan kita dan sebagainya. Kita semua melihat ada pembangunan yang serius di wilayah itu. Nah kalau di wilayah itu ada kemajuan, yakni bersifat fisik. 
 
Yang kedua menurut saya ada semangat yang cukup baik ya. Meminimalisasi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi. Jadi orang-orang yang terpilih pun sejauh ini adalah yang memiliki komitmen yang kuat untuk menindak tindakan pidana korupsi. Jadi dari sini juga ada kemajuan. Istilahnya boleh disebut sekarang ini yang memiliki komitmen dari transparansi anggaran, komitmen anti korupsi itu bisa masuk kepada jaring kekuasaan. Saya pikir dua hal ini yang menonjol sebagai kemajuan di eranya Jokowi. 
 
Tapi kalau Anda bertanya apakah ada kekurangan, saya melihat tentu ada dan menurut saya sangat serius. Yaitu makin melemahnya komitmen pemerintah kita terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Kedua, peningkatan kualitas, dan yang ketiga, menurut saya soal menjaga prulalisme bangsa. Jadi tiga hal ini menurut saya agak diabaikan dan ini merupakan persoalan-persoalan yang harus clear sebenarnya. Karena sepanjang 16 tahun terakhir sejak kita reformasi, tiga hal ini sebenarnya yang sedang digenjot habis-habisan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. 
 
Ketika melihat pasca reformasi sebelum era pemerintahan Jokowi, demokrasi kita yang semakin menaik terus penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM, penghormatan terhadap prularisme juga bagus. Tapi sekarang di era Jokowi ini, karena Jokowi tidak sangat terfokus pada hal ini, lebih banyak pada sektor ekonomi, jadi wilayah ini agak terabaikan. Makanya, bagaimana kita melihat kualitas berdemokrasi kita menurun, pertama tentu kita lihat dari UU ya. Misalnya UU Pemilu dan Pilkada yang baru datang itu relatif dikeluarkan seperti kembali ke belakang. Apalagi sekarang, misalnya draft revisi UU pemilu yang baru diserahkan oleh pemerintah ke DPR.
 
Ada poin-poin disitu yang menurut saya sebetulnya membuat kita kembali agak ke belakang. Misalnya soal ketentuan bahwa nanti yang mendapat kursi dikala mereka mendapat suara terbanyak tapi mereka yang duduk diperingkat pertama dari daftar list caleg. Nah itu sebenarnya salah satu contoh dari adanya suasana yang seolah membuat kita kembali ini. Setelah kita maju sekian tahun, tiba-tiba mundur ke belakang. Yang kedua, contoh lain misalnya peran TNI yang kelihatan makin masuk ke ranah sipil gitu. Padahal 14 tahun ini kita sudah kerja keras untuk membuat TNI ini benar-benar menjadi institusi pertahanan, militer.
 
Jadi jangan masuk ke ranah sipil. Kecuali memang ada sesuatu yang secara teoritik memperkenankan mereka masuk ke ranah sipil. Misalnya kondisi bangsa kita sedang berada dalam kondisi yang darurat, itu mereka bisa masuk. Tapi itu kan ada skala-skalanya. Nah ini jangan sampai hanya untuk mengamankan demo, tentara dilibatkan. Mengamankan pembangunan reklamasi, tentara dilibatkan. Ini sama saja menurunkan kembali target-target yang sudah kita capai selama ini. Yaitu menciptakan TNI yang profesional dibidang pertahanan. 
 
 
Bagaimana soal hukum, sepertinya banyak catatan. Apa saja yang menurut Anda menjadi catatan penting? Soal hukuman mati bagaimana? Soal kasus-kasus yang lain, dan penegakan hukum bagaimana?
Saya menolak hukuman mati. Tetapi hukuman mati itu kan satu kebijakan otoritas, tapi menurut saya proporsional. Tapi Jokowi bisa memilih mau menggunakannya atau tidak. Pemerintah sebelumnya kan relatif tidak mau pakai hukuman mati. Tapi sebagaimana kita ketahui di eranya Jokowi, sudah 2 atau 3 tiga kali hukuman mati ini diterapkan khususnya kepada pengedar narkoba. Saya pribadi menolak itu. Karena bagi saya, hak hidup adalah hak yang paling hakikat bagi manusia yang tidak boleh dirampas oleh negara hanya semata-mata yang bersangkutan dianggap melakukan tindakan kejahatan publik. Sebab orang melihat hukuman itu kan berkembang.
 
Hukuman itu dalam pengertian sudah tidak ada pemberian sanksi yang bersifat fisik. Sekarang orang sudah sampai pandangan pemberian hukum itu adalah sanksi untuk melakukan perubahan. Maka  sudah tidak ada namanya penjara sekarang, namanya sekarang rumah tahanan. Itu sebetulnya menunjukan kepada kita bahwa orang yang bersalah itu, mereka bisa diberikan sanksi, tapi tidak dalam sanksi fisik. Tapi semangat untuk mengubah perilakunya yang buruk menjadi baik. Oleh karena itu, harus diberikan kesempatan untuk itu. Nah itu sebetulnya pemberian sanksi sekarang.  
 
 
Anda lebih setuju hukuman seperti itu?
Karena filosofinya seperti tadi. Kalau dulu yang disebut hukuman adalah pemberian sanksi yang bersifat fisik. Tapi itu kan dahulu. Nah sekarang orang sudah melihat bahwa hukuman itu lebih melihat pemberian sanksi dalam konteks pemulihan. Menyadarkan yang bersangkutan untuk meninggalkan perilaku buruk ke perilaku baik. Faktanya Jokowi mengizinkan hukuman mati dan sepertinya mendapatkan reaksi yang cukup besar, kelihatannya beliau sudah agak hati-hati untuk memperbolehkan hukuman mati. 
 
 
Soal hukum secara keseluruhan bagaimana di era Jokowi?
Saya pikir sulit, sebab kalau 2 sektor tak diubah oleh Pak Jokowi tentu itu di wilayah dia ya, tentu akan sulit penegakan hukum berjalan. Dua hal ini adalah Jaksa dan Polisi. Itu yang diwilayah dia ya, tentu ada sektor lain. Sektor lain itu adalah peradilan juga. Tapi kan peradilan ini tidak berada pada kekuasaan dia atau kewenangan dia. Jadi yang mau saya katakan adalah perbaikan hukum akan kelihatan lebih baik bila mana akan melakukan perbaikan institusi kepolisian dan kejaksaan. Kalau polisinya seperti yang sekarang, kejaksaannya seperti yang sekarang, ya saya sih pesimis.
 
Oleh karena itu, saya berharap akan ada perbaikan peforma kinerja aparat penegak hukum kita. Soal kasus pungli, saya senang dengan Jokowi, mau memberantas pungli itu. Tapi menurut saya, kalau lagi-lagi, cara kerjanya seperti ini, bersifat aksional begitu, itu lama-lama menurut saya targetnya upaya untuk melalukan pencitraan. Jadi seolah-olah pungli di berantas tapi tidak ada perubahan kulturnya sama sekali. Memang kita lihat sekarang ini polisi tiba-tiba Kapolda dan Kapolres tiba-tiba Sidak dan semacamnya. Itu saya pikir kasuistis dan berapa kali Kapolda hendak melakukan sidak. Masa setiap hari dia mau sidak disetiap tempat, kan tidak mungkin. Dan sidak seperti itu tidak akan efektif untuk memberantas tindakan pungli. 
 
Menurut saya, kalau melakukan hal yang demikian, itu bagus tapi bukan target perubahan kultur. Targetnya hanya meningkatkan citra mereka, citra presiden. Kalau mau serius melakukan pemberantasan pungli, Jokowi harus mengubah kulturnya. Khususnya di wilayah sektor-sektor pelayanan publik. Misalnya, di Departemen Perhubungan, kemudian tentu di Polisi, dan Jaksa. Nah jadi ayo perbaiki sistemnya dan justru yang menjadi masalah buat saya adalah sama sekali yang dibuat oleh Jokowi tidak ada upaya yang kuat dari Jokowi untuk melakukan reformasi institusi polisi. 
 
Padahal Institusi polisi ini kalau kita rasakan sekarang performanya bisa kita lihat dari beberapa kali survei. Dan sudah diakui oleh Pak Tito. Keluhan terbesar itu dari institusi negara adalah salah satunya adalah polisi. Selalu begitu. Jadi kalau di atasnya paling disukai itu adalah KPK, Presiden, tetapi paling tidak disukai itu selalu polisi. Ranking tertinggi yang paling tidak disukai itu Polisi. Oleh karena itu, harus ada upaya yang serius dari Jokowi untuk melakukan reformasi institusi polisi. Jadi jangan sekedar sidak, sidak, dan sidak. Kalau seperti itu its ok, tapi menurut saya, lebih banyak dari pembangunan citranya dari pada pembangunan kultur anti korupsinya. Semua orang yang berbuat positif pasti citranya bagus. Itu ajalah. Tapi kalau Jokowi hanya berhenti disitu, berarti hanya itu. Makanya harus diubah sistem kulturnya. 
 
 
Bagaimana soal kemanusian, politik, dan sosial dari pemerintahan Jokowi-JK ini? 
Kalau dalam konteks politik sepertinya agak menurun di era Jokowi. Kan kita dulu berharap semua hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di era Pak Jokowi, dimana melibatkan partisipasi publik. Nah dari beberapa keputusan ini kan kelihatan Pak Jokowi, misalnya, dalam pergantian Menteri. Kan kalau dulu beliau sempat serahkan nama-namanya ke KPK. Tapi kalau sekarang ia tidak lagi. Seperti pengangkatan Jonan dan Arcandra, kan dia tetapkan sendiri secara diam-diam dan tidak ada partisipasi publiknya. Memang kalau dilihat dari ekonomi, khususnya di infrastruktur, kita seolah -lah naik. Tapi kalau dalam politik, kalau tidak saya sebut setara dengan pemerintahan yang dulu atau malah menukik ke bawah.
 
Indikasinya seperti tadi, TNI, Revisi UU pemilu yang kurang bagus, UU Pilkada juga begitu termasuk dalam hal partai politik. Cara menyelesaikan selisih sengketa di antara partai-partai politik dan lain-lain. Jadi mengapa itu bisa terjadi, Karena dominasi fokus dari Pak Jokowi itu pada infrastruktur, sehingga terlewat dalam upaya menjaga apalagi dalam konteks kualitas demokrasi kita. Jadi menurut saya, di era Jokowi, partisipasi publik menurun. Kasus HAM juga banyak yang belum selesai, terakhir kasus Munir ini. 
 
 
Bagaimana tentang kepuasan publik terhadap 2 tahun pemerintahan Jokowi?
Rata-rata kepuasan kan diukurnya dari segi ekonomi. Kalau ekonominya makin membaik, otomatis masyarakat puas. Nah mungkin karena itu Jokowi fokus ke sana. Tapi tidak pada sektor politik dan HAM-nya. 
 
 
Mengenai para menteri, apa yang Anda kritisi saat ini? Apakah strategi Jokowi-JK sudah bagus di dalam komposisi menterinya? Atau masih ada yang kurang? Bagaimana catatan Anda di beberapa posisi menteri?
Tapi kalau secara umum penempatan-penempatan sejauh ini sudah tepat. Beberapa Menteri kita ini orang-orang baik dan semangat dalam melawan korupsi. Nah kalau ini sih menurut saya lumayan. Saya kira Jokowi bagus dalam menempatkan orang-orang yang tepat di posisinya. Lebih dari itu memiliki komitmen yang kuat untuk aktivis anti korupsi dan menjadi menteri anti korupsi. Tentu ada yang tidak tepat, tapi kan kita bicara secara umum. Kalau saya pribadi, saya menyayangkan kenapa mencopot Rizal Ramli dan tetap mempertahankan yang kurang kompeten. Tapi kalau kita lihat wajah di kementrian sekarang, lebih pro kepada ekonomi neo liberal. Itu dengan masuknya Sumarno, Sri Mulyani dan sebagainya. Bagi kita yang dijalur anti neo liberalisme, ini bahaya. 
 
 
Kalau boleh menilai, dari angka 1-10, dalam dua tahun ini, Jokowi-JK mendapat angka berapa? 
Pertama kalau dari segi ekonomi kan dia ada peningkatan, aspeknya infrastruktur. Tapi kalau politik kan ia mengalami penurunan, pluralisme juga menurun. Jokowi seperti membiarkan isu agama dan etnis berkembang di Jakarta dan di tempat-tempat lain. Ini suatu kekeliruan. Seharusnya Jokowi bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi kesimpulannya, mungkin kalau ekonomi Jokowi di angka tujuh, di Politik, Jokowi di angka lima. Jadi titik temunya di angka 6. 
 
 
Mengapa pemerintah tidak bisa meredam organisasi yang berbau radikal?
Pertama kita harus jelaskan dulu prinsip demokrasi kita. Dalam negara demokrasi, apapun organisasi tersebut kalau tidak untuk kepentingan kejahatan, boleh berdiri. Apakah organisasi yang anti pancasila boleh berdiri, kalau menurut saya sih boleh-boleh saja. Karena itu hak asasi mereka untuk percaya atau tidak percaya pancasila. Tetapi kalau ada yang merasa keberadaan mereka dianggap bertentangan dengan falsafah negara kita dan sebagainya. Sehingga tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan UU untuk berdiri sebagai sebuah organisasi, boleh juga di minta untuk dibubarkan.
 
Tapi caranya melalui pengadilan, harus di uji di pengadilan. Harus ada peradilan untuk membuktikan bahwa ini organisasi yang bertentangan dengan ketentuan UU keorganisasian. Itu di uji saja. Setiap warga negara berhak untuk mengajukan hal itu. Setiap warga negara berhak mengumpulkan data agar suatu organisasi yang dianggap bertentangan dengan UU, ketentuan UU ke-rganisasian supaya di cabut hak keorganisasiannya. Saya Pikir perlu adanya inisiatif, bila ada yang merasa terganggu oleh organisasi-organisasi tersebut, untuk mengajukan ke pengadilan agar di cabut ke pendataannya. Tapi sekali lagi, bila ada organisasi yang anti pancasila, sah sah saja. Kecuali bila sudah mengangkat senjata. Ini yang harus kita tindak. 
 
 
Peran pemerintah salama ini Terhadap penanganan terorisme bagaimana?
Sebenarnya sekarang ini pemerintah sudah agak mau mendengar ya. Karena ada tuntutan dari elemen civil society. Tapi ini kan baru fenomena, saya belum bisa menilai lebih jauh. Jadi misalnya kita minta ada perlakuan yang lebih manusiawi terhadap mereka yang disebut sebagai teroris. Harus ada terlebih dahulu upaya-upaya yang semua tindakan penanganan terhadap gerakan anti terorisme harus tetap memperhatikan hak asasi manusia. Tapi sedikit banyak pemerintah sudah mulai ada arah kesana. Walaupun itu terjadi di akhir-akhir tahun ini. Apakah ini akan terus berlanjut kedepan, kita tidak tahu. 
 
Oleh karena itu, menurut saya, ada sinyal pemerintah yang mulai memperbaiki sikap perannya terjadap penanganan terorisme. Sekarang kan teroris sudah tidak dibunuh-bunuh lagi. Terus juga ada kejadian di satu-dua tempat, yang bisa ditangkap tanpa dibunuh. Kecuali kasus terakhir di Tangerang yang di duga ISIS. Kalau itu kan pelaku sudah melakukan penyerangan. Kalau memang ada penyerangan, polisi kan ada ketentuan boleh menggunakan senjata. 
 
 
Apakah Anda yakin Jokowi bisa terpilih lagi di 2019? Modalnya apa?
Jokowi Belum ada saingan. Persoalannya, Jokowi ini belum ada saingan. Jadi modal dia mungkin tidak terlalu besar. Tapi masalahnnya dia tidak ada saingan. Ini tinggal 3 tahun lagi. Mampu nggak oposisi menampilkan calon baru lagi yang bisa mengalahkan Jokowi. Intinya belum ada saingan. Yang kita bicarakan harusnya pasca pilpres 2019. Ya mungkin 2024 nanti. Karena 2019 persaingannya bukan calon presiden, tapi persaingan memperebutkan kursi wakil presiden. Karena sudah jelas, Jusuf Kalla sudah tidak akan di pakai lagi. Selain itu, Jokowi-JK merupakan pasangan yang tidak matching. Jokowi mau kemana? JK mau kemana? Terlihat justru JK kebanyakan menjadi penghalang bagi Jokowi ketimbang pendukung bagi Jokowi. Dalam banyak peristiwa bisa kita lihatlah mereka berdua saling berbeda pendapat. Soal Al Maidah saja, Jokowi diam, sedangkan JK berkicau terus.***
  






 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan