Kolom dan Wawancara

(Foto: Twitter @Yusrilihza_Mhd)

 

Jakarta, Laporannews - Seandainya Mahkamah Konstitusi  (MK) berwenang mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum, maka dalam menyelesaikan kontroversi pembahasan RUU Pemilu sekarang ini pantas kiranya jika Presiden dan DPR meminta fatwa kepada MK.

Fatwa MK yang patut diminta itu ialah untuk menjawab pertanyaan. Apakah dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013  yang memutuskan bahwa Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden dilakukan serentak tahun 2019 ini, maka masih tetap konstitusionalkah keberadaan presidential treshold berapapun angka prosentasenya 10, 15 atau 20% yang sedang diperdebatkan itu atau sebaliknya telah menjadi inkonstitusional?

Jawaban atas pertanyaan tersebut, sangat penting karena berkaitan dengan konstitusionalitas Pemilu 2019 yang akan menentukan perjalanan bangsa dan negara lima tahun berikutnya. Sebab, apabila Pilpres itu konstitusional, maka selamatlah negara ini, walau rasa tidak puas tentu akan tetap ada. Namun, jika Pilpres itu inkonstitusional, maka hancur leburlah negara ini sebab pemimpin negaranya tidak mempunyai legitimasi untuk menjalankan roda pemerintahan.

Kalau Presidennya inkonstitusional, maka setiap orang berhak untuk membangkang kepada Pemerintah. Sama halnya dengan orang yang tidak memenuhi syarat menjadi imam sholat namun memaksakan diri menjadi imam, maka makmum yang ada di belakang tidak punya kewajiban apapun untuk mengikuti iman tersebut. Maka makmum boleh sholat sendiri-sendiri tanpa mengikuti imam yang tidak memenuhi syarat itu.

Namun sayang, berbeda dengan Mahkamah Agung (MA), MK tidak berwenang untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum, sehingga pencarian penyelesaian kontroversi presidential treshold itu bukan dengan cara meminta fatwa kepada MK, haruslah dilakukan dengan ijtihad menggunakan filsafat hukum, teori hukum dan logika hukum. Kalau ketiga jalan ini kita tempuh, maka kesimpulannya akan sama, yakni kalau Pileg dan Pilpres dilaksanakan serentak pada hari yang sama, maka membicarakan presidential treshold menjadi sama sekali tidak relevan. Kalau dipaksakan, maka sistem ambang batas itu menjadi inkonstitusional.

Kalau DPR sendiri belum terbentuk karena Pileg dilaksanakan pada hari yang sama dengan Pilpres, maka bagaimana caranya kita menetapkan bahwa parpol atau gabungan parpol yang mempunyai 10, 15 atau 20 kursi DPR berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden?

Mendagri Tjahjo Kumolo dan sejumlah Parpol (PDIP, Golkar dan Nasdem) di DPR ingin menggunakan presidential treshold hasil Pileg 2014, yang sudah pernah digunakan untuk Pilpres tahun 2014 itu sendiri. Padahal peta politik selama lima tahun itu bisa saja berubah, karena itulah UUD 1945 mengatakan, pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Argumen Mendagri Tjahjo Kumolo dan sejumlah parpol DPR di atas, bukanlah logika hukum dan konstitusi, tapi logika kepentingan politik belaka untuk menjegal calon-calon lain di luar kepentingan mereka.

Presiden Jokowi sendiri mengatakan, kalau dalam pilpres yang lalu saja kita sudah gunakan presidential treshold 20 persen, kok sekarang mau di bikin 0 persen, kapan kita mau maju? Omongan Presiden ini termasuk omongan yang tidak jelas dasar logikanya, karena apa hubungannya angka 20 persen presidential treshold dengan kemajuan bangsa dan negara ini? Jokowi adalah Presiden pertama yang dipilih dengan syarat pencalonan presidential treshold 20%. Apa pembangunan sosial-ekonomi negara ini tambah maju selama dipimpin Presiden Jokowi?

Kalau menggunakan logika demokrasi, apakah presidential treshold 20% membuat demokrasi kita lebih maju dibandingkan dengan tanpa presidential treshold sama sekali untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua parpol peserta Pemilu?

Dikatakan juga oleh Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa presidential treshold 20% itu diperlukan agar Presiden terpilih mendapat dukungan kuat dari DPR. Pertanyaannya, kalau yang dukung hanya 20%, sedang yang 80% tidak dukung, apa artinya angka 20% itu?

Ketika akan menyusun kabinet di akhir 2014, Presiden Jokowi yang dalam kampanyenya mengatakan tidak akan bagi-bagi kursi kepada parpol pendukung, nyatanya terpaksa merangkul menteri dari beberapa partai dan membentuk "koalisi" yang menandakan bahwa presidential treshold 20% itu memang tidak banyak gunanya.

Sampai menjelang lebaran kemarin, perdebatan mengenai presidential treshold masih berlangsung. Konon minggu depan, pertengahan Juli 2017, pembahasan akan dilanjutkan lagi. Saya dengar ada usulan kompromi jalan tengah, presidential treshold tetap ada tapi angkanya 10% dan menggunakan prosentase hasil Pileg 2014 yang sudah basi itu.

Saya sendiri menegaskan pendirian saya bahwa jika presidential treshold tetap ada, berapapun angka prosentasenya, maka aturan itu adalah inkonstitusional bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang tegas menyatakan bahwa “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan”.

Pasal 22E UUD 45 itu, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK tidaklah multi tafsir. Sebelum Pemilu (serentak) dilaksanakan, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada KPU tanpa harus menunggu hasil Pileg untuk mengetahui berapa kursi presidential treshold yang dimilikinya.

Kalau masih ada waktu, sebenarnya ingin sekali saya menguji UU Pemilu Legislatif dan UU Pilpres yang masih berlaku sekarang ini. Untuk menjawab pertanyaan, apakah kedua UU yang masih memisahkan pileg dan pilpres ini masih konstitusional atau tidak dengan adanya Putusan MK tentang Pemilu serentak mulai 2019 nanti. Jawaban atas pertanyaan ini dapat menjadi panduan Pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan perdebatan presidential treshold ini.

Namun, karena waktu sangat pendek, maka terpaksalah saya harus menunggu pembahasan RUU Pemilu itu selesai. Kalau nanti diputuskan presidential treshold tidak ada lagi atau 0%, maka syukur Alhamdulillah. Tapi kalau tetap ada, berapa persen pun angkanya, maka kemungkinan besar saya akan menjadi orang pertama yang akan menguji pasal-pasal presidential treshold itu ke Mahkamah Konstitusi, untuk mencari jawaban pasti, apakah presidential treshold dalam pemilu serentak itu konstitusional ataukah inkonstitusional.


 

Yusril Ihza Mahendra

Pakar Hukum Tata Negara

(Foto: Twitter Jaya Suprana @Kelirumologi)

 

Jakarta, Laporannews - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinyatakan bersalah dengan melakukan penistaan agama, sehingga Ahok dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara. Akibat dari penahanan Ahok, negara dan rakyat Indonesia dihujat sebagai negara yang rasis, intoleran, anti pluralis, dikriminatif serta aneka ragam keburukan lain-lainnya oleh dunia internasional.

Hal itu dikarenakan media asing yang sibuk memanfaatkan kasus Basuki Tjahaja Purnama sebagai "bad news is good news" demi menghujat bangsa, negara dan rakyat Indonesia yang selalu dengan sengaja menyebutkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama adalah "Christian" dan "Chinese" demi menonjolkan kesan bahwa bangsa Indonesia adalah rasis, intoleran, anti pluralis dan diskriminatif.

Di sisi lain, yang lepas dari sorotan media internasional akibat tergolong "good news". Pada malam hari 12 Mei 2017, seorang remaja warga Indonesia usia 14 tahun penyandang tunanetra merangkap autis bernama Michael Anthony yang kebetulan juga Nasrani dan keturunan Chinese di Indonesia yang kini wajib disebut sebagai Tionghoa, telah menjunjung tinggi kehormatan bangsa, negara dan rakyat Indonesia dengan mempergelar resital piano tunggal legendaris dan bersejarah di panggung gedung kesenian paling bergengsi di planet bumi masa kini, yakni Sydney Opera House, di Sydney, New South Wales, Australia.

Panggung resital piano tunggal yang bertajuk “The Miracle of Sound”, tersebut, Michael Anthony mempergelar karya-karya George Friederich Haendel, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Claude Debussy, Alberto Ginastera, Jaya Suprana dengan sedemikian indah. sehingga ia memperoleh sambutan standing ovation yang tak kunjung henti dari para hadirin dengan memadati ruang resital Utzon Room, Sydney Opera House.

Michael Anthony yang Kristen dan keturunan China adalah seorang pianis remaja warga Indonesia kebanggaan Indonesia binaan warga Indonesia bernama Jaya Suprana yang juga kebetulan Nasrani dan keturunan China serta murid Ivana Chandra yang juga kebetulan Nasrani dan keturunan China di bawah naungan Jaya Suprana School of Performing Arts di bawah pimpinan direktur Aylawati Sarwono yang keturunan Chinese dibantu manajer Fitri Syafrida yang umat Islam dan suku Batak, dengan staf terdiri dari berbagai suku yang mayoritas Islam.

Secara kebetulan, peristiwa Michael Anthony yang mendapatkan gelar resital piano tunggal legendaris di Sydney Opera House secara khusus diliput oleh jurnalis senior Indonesia, Sonya Hellen Sinombor yang berasal dari wilayah Manado dan beragama Kristen.

Sebagai warga minoritas berlipat ganda serta merangkap penyandang tunanetra dan autis, Michael Anthony dapat mengembangkan bakat langka sedemikian dahsyat di bumi Indonesia bisa dikatakan mustahil apabila bangsa Indonesia rasis, intoleran, anti pluralis, diskriminatif.

Kegemilangan resital piano tunggal "The Miracle of Sound" yang dipergelar di panggung Sydney Opera House oleh Michael Anthony sebagai warga Indonesia umat Christian dan keturunan Chinese atas dukungan semangat Bhinneka Tunggal Ika para warga Indonesia dengan aneka ragam latar belakang ras, suku dan agama yang merupakan fakta tak terbantahkan yang lugas, jelas dan tegas membuktikan bahwa bangsa Indonesia bukan rasis, intoleran, anti pluralis, diskriminatif.

Marilah kita semua yang masih cinta Indonesia bersatu padu melawan angkara murka fitnah yang sedang ganas dihunjamkan ke bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Sambil gegap gempita bersorak sorai “Jangan Fitnah Bangsaku!”

 

Jaya Suprana

Pendiri Yayasan Pendidikan Seni Jaya Suprana School Of Performing Arts

Jakarta, Laporannews - Kinerja dua tahun Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi sorotan. Apakah kerja Jokowi dan JK serta beberapa menterinya sudah memberikan yang terbaik?

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Dr. Reda Manthovani SH, LLM

 

“Rakyat Harus Tahu Progres Perkara”

 

Jakarta, laporannews - Menjadi abdi negara tidak mudah. Banyak tantangan yang harus diselesaikan. Apalagi ditengah iklim demokrasi yang mengharuskan keterbukaan ini. Semuanya harus transparansi. Terbuka untuk publik. Semata-mata demi pemberitahuan informasi yang sesuai dan seperlunya agar publik bisa memberikan masukan dan kritik dalam proses penegakan hukum kitu sendiri.

Direktur Utama Djakarta Lloyd

Arham Sakir Torik

 

“Kami Ingin Menjadi Tranportasi Pelayaran yang Baik dan Handal”

 

Jakarta, laporannews - Menjadi Direktur Utama Djakarta Lloyd (DL) bukan suatu pekerjaan yang mudah. Karena perusahaan  pelayaran yang langsung dibawah komando Kementerian Badan Usaha Milk Negara (BUMN) ini pernah terpuruk dan hampir gulung tikar pada 2011 silam. Apalagi dengan total kerugian yang mencapai triliunan rupiah dan menurunnya aset, maka saat itu, DL sangat sulit untuk kembali bangkit. Kala itu, DL berada pada titik terendah dalam sebuah perusahaan.

Ali Munhanif

Peneliti Senior PPIM UIN Jakarta

Dosen Perbandingan Politik FISIP UIN Jakarta

 

“ISIS Akan Habis”

 

Jakarta, laporannews - Kondisi Timur Tengah makin memperihatinkan pasca adanya kelompok teroris ISIS. Apalagi konflik yang terjadi antar negara yang tidak berkesudahan. Hal tersebut seakan terjadi berangsur-angsur, berawal dari revolusi yang terjadi di Tunisia, Mesir, hingga runtuhnya rezim penguasa Libya pada akhir 2012.

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan