Kebijakan/UU

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo menyinggung kembali persoalan RUU Antiterorisme dalam sidang kabinet paripurna. Kali ini, Presiden menginginkan agar kewenangan TNI bisa masuk ke dalam RUU tersebut. Pada 29 mei 2017, Presiden Jokowi menyatakan, perlunya pelibatan militer dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Direktur eksekutif Imparsial, Al Araf menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, ia menyampaikan bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 uu tni no 34/2004.

“Mengacu pada pasal itu sebenarnya Presiden sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara,” katanya dalam rilis yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (30/05).

Ia menambahkan bahwa keinginan presiden untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus mengatur pelibatan militer dalam revisi uu anti terorisme karena sudah ada dasar hukumnya dalam UU TNI.

“Dalam praktiknya selama ini pun, militer juga sudah terlibat dalam mengatasi terorisme sebagaimana terjadi dalam operasi perbantuan di poso,” imbuhnya.

Pengamat militer itu menjelaskan, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme tersebut, merupakan bentuk tugas perbantuan untuk menghadapi ancaman terorisme yang secara nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara. Dengan demikian, pelibatan militer seharusnya menjadi last resort (pilihan terakhir) yang dapat digunakan presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme.

“Dalam konteks itu, alangkah lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. seharusnya lebih tepat jika pemerintah dan DPR segera membentuk UU perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut unttuk menjabarkan seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat terlibat dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi terorisme,” terangnya.

Namun demikian, jika presiden tetap berkeinginan mengatur dan melibatkan militer dalam revisi UU anti terorisme, kata dia, maka pelibatan itu hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik presiden. Sehingga, militer tidak bisa melaksanakan operasi mengatasi terorisme tanpa adanya keputusan presiden.

“Presiden perlu menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan keinginanya melibatkan TNI dalam revisi UU anti terorisme. sudah sepatutnya presiden mempertimbangkan aturan hukum yang sudah ada yakni UU TNI yang sudah mempertegas bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme harus atas dasar ada keputusan politik negara,” paparnya.

Ia pun menerangkan, pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU anti terorisme tanpa melalui keputusan politik negara akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aktor pertahanan dan keamanan, mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice sistem dan tentunya hal itu akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional.

“Permasalahan lain terkait pengaturan keterlibatan TNI dalam UU anti terorisme adalah minimnya mekanisme hukum yang akuntabel untuk menguji (hebeas corpus) terhadap setiap upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dll) yang dilakukan oleh aparat TNI untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (hak-hak para tersangka). Terlebih, anggota TNI juga belum tunduk pada peradilan umum bila terjadi kesalahan dalam penanganan teroris dan hanya diadili melalui peradilan militer yang diragukan independensinya untuk menyelenggarakan peradilan yang adil,” ujarnya.

Ia pun menyarankan, pendekatan criminal justice system yang selama ini telah digunakan dalam penanganan terorisme di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar, meski memiliki beberapa catatan terkait hak asasi manusia. Hal inilah justru yang seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga anggota Pansus, memastikan agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum mengatasi terorisme.

“Kami meminta kepada Presiden dan DPR agar revisi UU pemberantasan tindak pidana terorisme tetap dalam sistem negara demokrasi, penghormatan pada negara hukum dan HAM serta menggunakan model mekanisme criminal justice sistem. Karena itu, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik negara dengan mempertimbangkan eskalasi ancaman yang berkembang dan merupakan pilihan yang terkahir,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengaku bahwa Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ada sekarang masih lemah. Pasalnya, UU no 15 tahun 2003 tersebut masih belum bisa untuk menghentikan terorisme yang sudah merajalela ini. oleh karena itu, pihaknya didesak oleh presiden Jokowi untuk merevisi UU anti terorisme.

"Indonesia tidak bisa menjadi sasaran empuk terorisme. Enggak bisa kita dengan undang-undang yang sangat lemah menghadapi hal itu. Itulah Presiden mendesak agar segera kita menyelesaikan undang-undang ini," katanya usai menghadiri diskusi KNPI di gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisisan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam (27/05).

Ia menilai, UU anti terorisme tersebut harus segera di revisi untuk diselesaikan. Oleh karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dewan legislatif untuk menyelesaikan revisi uu anti  terorisme.

"Ini mudah-mudahan Minggu depan kita segera menyelesaikan masalah ini dengan teman-teman di DPR," imbuhnya.

Selain itu, ia juga akan terus melakukan kerjasama dengan negara lain untuk membahas pemberantasan aksi terorisme. Menurutnya, memerangi terorisme sangat penting dilakukan saat ini, sebab terorisme sudah menjadi musuh dunia.

"Kerja sama yang erat dengan memberlakukan undang-undang yang lebih eksesif, lebih jelas dibutuhkan untuk melawan terorisme yang sudah merajalela di Indonesia. Menghadapi terorisme itu, kita tidak bisa main-main. Harus serius, enggak bisa asal-asalan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, tindak terorisme adalah sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sejak 1993 pada saat Deklarasi Wina dan program aksi Wina, terorisme sudah dianggap sebagai murni tindak pidana internasional dan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep ini dikukuhkan PBB 1994, dan dikukuhkan lagi pada 1996.

Pada 2003, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi 1456 yang menyatakan bahwa dalam menumpas terorisme, negara-negara harus mengambil tindakan yang sesuai dengan kewajibannya menurut hukum internasional. Dan setiap tindakan yang diambil untuk memberantas terorisme itu harus sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum HAM internasional, hukum pengungsi internasional, dan hukum humaniter.

Wiranto mengaku, pemerintah sudah mengajukan revisi undang-undang ini sejak Januari 2016. Namun, hingga kini pembahasan masih mandek. Terdapat 112 daftar inventaris masalah (DIM) yang tengah dibahas oleh DPR. Salah satu yang masih menjadi perdebatan adalah terkait definisi terorisme.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan, Panitia Khusus RUU anti terorisme masih terus bekerja, meski belum mencapai satu kesimpulan. Pembahasan yang masih molor, menurutnya demi mencegah penyalahgunaan undang-undang ini sebagai alat politik.

"Kami berharap dengan UU ini. Tapi jangan kemudian dianggap bahwa dengan adanya UU ini kemudian tidak ada terorisme. Harus ada tetap satu pengawasan terhadap tindakan itu karena sangat rawan," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/05).

Ia menilai, penyelesaian undang-undang itu tidak semudah yang dipikirkan karena masih ada perbedaan dan perdebatan di sejumlah pasal. Lanjutnya, undang-undang ini ditargetkan akan selesai dibahas tahun ini.

"Memang harus diselesaikan, harus ada deadline. Saya kira tahun ini mestinya mudah-mudahan dalam waktu yang dekat apakah masa sidang ini atau masa sidang yang akan datang, mestinya sih bisa mengerucut RUU Terorisme ini," ujar politisi Gerindra itu.


A. Ainul Ghurri

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pasalnya, pengawasan praktik korupsi di pemerintah daerah (Pemda) dianggap lemah.

Hal itu, disampaikan oleh ketua KPK Agus Raharjo yang mengatakan bahwa sejauh ini peran APIP belum mampu berfungsi dalam mengawasi tata kelola keuangan untuk pencegahan praktik korupsi di Pemda lemah.

"Salah satu yang dibahas adalah memang terkait dengan APIP, KPK sudah merasakannya sejak lama mengenai belum berfungsinya APIP baik yang di inspektorat atau internal lainnya," katanya usai rapat koordinasi dengan Kemendagri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/05).

Ia menambahkan, laporan yang diterima KPK tentang korupsi di daerah tidak ada yang berasal dari APIP.

"Ini contoh real mengenai bahwa APIP itu belum memberikan kontribusi signifikan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Semoga dalam waktu dekat APIP paling tidak berperan untuk early warning system dan mencegah terjadinya penyimpangan di pemerintahan daerah," tuturnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi pernyataan ketua KPK tersebut, ia mengatakan bahwa kurang efektifnya APIP dalam mengawasi birokrasi di daerah adalah adanya tumpang tindih aturan.

"Mulai Januari sampai Maret kami dengan KPK mencoba terus menerus melakukan kajian untuk pengautan tadi. KPK menyampaikan reformasi birokrasi tidak tertangani dengan cepat," ujar Tjahjo.

Kemendagri selama ini mematuhi Presiden Joko Widodo untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu caranya adalah dengan penguatan tim di daerah. Menurutnya, "Makanya tadi sepakat kajian untuk mempercepat penataan dan terobosannya yang akan langsung disampaikan ke Presiden," ucapnya.

Oleh karena itu, kata Tjahjo, KPK meminta Kemendagri untuk merealisasikan hasil kajian penguatan peran APIP, sehingga dengan adanya perbaikan APIP, diharapkan pengawasan aparatur pemerintahan bisa lebih optimal dalam mencegah dan menindaklanjuti temuan penyalahgunaan anggaran di pemerintahan daerah.

"Ada proses revolusioner untuk mempercepat. Intinya kami dengan tim ke KPK itu point intinya ingin ke depannya lebih baik," pungkas mantan politisi PDIP itu.


Prayogo Bahamulah

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon tidak ingin Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang nantinya menjadi alat kekuasaan politik.

"Kita tidak mau undang-undang ini dipakai sebagai alat politik, alat kekuasaan, untuk menangkapi orang seenaknya," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/05).

Menurutnya, praktik ISA (Internal Security Act) seperti di negara Malaysia kerap dipakai untuk kepentingan politik, dengan alasan mencegah tindak terorisme. pencegahan terorisme sebaiknya juga lebih kepada kerja intelijen.

"Harus ada tetap pengawasan terhadap tindakan itu, karena sangat rawan apalagi kalau mengarah pada ISA. Intelijen kita kan bisa menelusuri jaringan. Ada agen-agen yang memang jumlahnya banyak dan dibiayai oleh negara dengan cukup besar, baik itu di BIN, di kepolisian, di TNI dan lain-lain. mestinya ada koordinasi juga," tuturnya.

Ia menyampaikan, Panitia Khusus RUU Nomor 15 Tahun 2003 tersebut masih terus bekerja, meski belum mencapai satu kesimpulan. Hal itu, dikarenakan pembahasan yang masih molor demi mencegah penyalahgunaan undang-undang ini sebagai alat politik.

"Kami berharap dengan UU ini. Tapi jangan kemudian dianggap bahwa dengan adanya UU ini kemudian tidak ada terorisme. Harus ada tetap satu pengawasan terhadap tindakan itu karena sangat rawan," paparnya.

Ia menilai, penyelesaian undang-undang itu tidak semudah yang dipikirkan karena masih ada perbedaan dan perdebatan di sejumlah pasal. Lanjutnya, undang-undang ini ditargetkan selesai dibahas tahun ini.

"Memang harus diselesaikan, harus ada deadline. Saya kira tahun ini mestinya mudah-mudahan dalam waktu yang dekat apakah masa sidang ini atau masa sidang yang akan datang, mestinya sih bisa mengerucut RUU Terorisme ini," ujarnya.


Thoriq Malaka

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menanggapi usulan komisi III DPR RI terkait pembentukan Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri. Ia mengingatkan, usulan tersebut agar tidak tumpang tindih antara kinerja Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jangan sampai pengaturannya rebutan. Dan kemudian nanti bisa menjadi berbagai macam moral hazard (Penyelewengan) dan berbagai kepentingan. Yang kita tidak inginkan adalah dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi itu dijadikan alat politik. Dan tebang pilih. Ini seringkali terjadi,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/05).

Ia pun menegaskan, sebelum menggulirkan wacana pembentukan Densus Tipikor Polri, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa Polri dan kejaksaan mampu efektif dalam pemberantasan korupsi.

“Kalau ada gagasan itu bukan sesuatu baru bahwa polisi dan jaksa memang punya tugas untuk berantas korupsi bukan kemudian seolah-olah diambil alih KPK. Namun, karena justru nggak berjalan di polisi dan jaksa ketika itu lalu dibentuk KPK sebagai lembaga yang independen untuk pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Politisi Gerindra itu menjelaskan, sejatinya wacana pembentukan Densus Tipikor merupakan ide lama, sebab kepolisian dan kejaksaan juga memiliki tugas dalam pemberantasan korupsi. Namun, karena kepolisian dan kejaksaan dinilai lamban dalam menangani korupsi, maka dibentuklah lembaga yang independen, yakni KPK.

“Sejarah kita membentuk KPK adalah upaya mempercepat pemberantasan korupsi karena dinilai polisi dan kejaksaan tak berjalan. Dan memang sangat rawan di intervensi kekuatan politik kekuasaan lalu dibentuk KPK yang diharapkan independen, itu sejarahnya,” paparnya.

Sebelumnya, rencana pembentukan Densus Tipikor Polri menjadi salah satu poin hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2017) lalu.

Di antara anggota Komisi III dan Kapolri sempat terjadi perdebatan mengenai nama badan ini sebelum diputuskan. Kapolri sempat mengusulkan nama badan setingkat Korps yang dipimpin jenderal bintang dua.

Dorongan pembentukan Densus tersebut, dari Komisi III muncul setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendapat sejumlah kritikan dari anggota Komisi III tentang belum efektif dan efisiennya Polri dalam penanganan kasus korupsi.


 

Abdul Ghofur Prawira

(Illustrasi Hukum)

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono mengkritik keras hukuman terhadap pasangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Aceh. Ia menilai, aturan pidana bagi LGBT telah menimbulkan stigma luar biasa terhadap kelompok LGBT dan sekaligus menyasar mereka secara diskriminatif akibat orientasi seksual mereka.

“Aturan ini mendorong masyarakat menjadi homophobia sekaligus mendorong mereka memantau dan menahan siapa pun yang diduga melanggar berbagai aturan tersebut,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews.com. Kamis (18/05).

Ia menjelaskan, dua pemuda yang ditangkap oleh warga yakni MT (24) asal Langkat, Sumatera Utara dan MH (20) warga Jeunieb Kabupaten Bireun dihukum masing-masing 85 kali cambuk oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh karena diduga melakukan hubungan seks sesama jenis pada 28 Maret 2017.

“Mereka akhirnya dinyatakan bersalah karena melanggar “Jarimah Liwat”. Berdasarkan Pasal 63 ayat 1 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) yang ancaman hukumannya masing-masing 100 kali cambuk. atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan,” terangnya.

Kasus ini merupakan kasus Liwat pertama yang menggunakan dasar hukum Qanun Jinayat sejak diberlakukan di tahun 2015, aturan itu juga satu-satunya hukum pidana yang dibentuk secara sistematis untuk menyasar kelompok LGBT. Disamping “liwat” Qanun juga mengatur mengenai “Musahaqah “ aturan pidana yang di tujukan bagi LGBT dalam Pasal 64 dengan anacaman hukuman yang sama.

Ia menilai, sejak awal aturan ini keliru dan seharusnya ditolak.

“pertama aturan ini merusak hak privasi dan membuka intervensi yang luar biasa terhadap hak-hak yang paling privat dengan cara menakutkan dan memalukan. Aturan ini mendorong masyarakat menjadi homophobia sekaligus mendorong mereka memantau dan menahan siapa pun yang diduga melanggar berbagai aturan tersebut,” tuturnya.

Selain itu,  aturan ini juga memberikan legitimasi bagi negara untuk memberikan hukuman yang berat kepada warga negara Indonesia yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Mereka disasar dengan ancaman pidana yang tinggi, di cambuk 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Hukuman cambuk adalah hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

“Tidak ada dasar legitimasinya di Indonesia, sistem hukum pidana Indonesia jelas menolak “corporal punishmen” (hukuman badan). Sedangkan ancaman hukuman pidana penjara 100 bulan, telah membuka peluang terdakwa memilih hukuman cambuk yang dianggap lebih cepat,” tandasnya.

Ia juga mengritik praktik pengadilan di Mahkamah Syariat Aceh untuk kasus-kasus Qanun Jinayat khususnya akses advokat dan bantuan hukum. Aspek mengenai bantuan hukum dalam Qanun Aceh tentang hukum Acara Jinayat, cenderung lemah. Mayoritas tersangka dan terdakwa yang dijerat oleh pasal-pasal Qanun Jinayat umumnya tidak memiliki akses dukungan advokat atau pengacara untuk membantu mereka dalam persidangan.

“Dalam kasus ini ICJR tidak melihat adanya dukungan Advokat  dan bantuan Hukum yang diberikan untuk membantu pembelaan hak-hak mereka di depan pengadilan. Padahal ancaman pidana yang diancamkan termasuk pidana berat,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Twitter @JazuliJuwaini)

 

Jakarta, Laporannews – Sejumlah pihak mendesak pembatalan atau penghapusan pasal larangan penodaan agama karena dianggap menimbulkan permasalahan akibat subjektivitas penerapannya yang mengekang atau melanggar kebebasan. 

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menilai, desakan tersebut tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan (menolak pembatalan) Pasal dalam UU 1/PNPS/1960 jo UU KUHP Pasal 156A tersebut. 

"Ini artinya secara konstitusional dan by the law UU larangan penodaan agama sangat penting bagi upaya penghormatan dan penjagaan semua agama yang diakui secara resmi oleh negara dari upaya penodaan atau penistaan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Kamis (18/05).

Anggota Komisi I ini, meminta kepada sejumlah pihak yang kekeuh mendesak pembatalan larangan penodaan agama, memahami bahwa UU tersebut justru dibutuhkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

"Justru jangan dihapus kalau kita ingin menjaga kerukunan, karena jika tidak ada pasal tersebut orang seenaknya menghina dan menista agama dan ini akan memancing disharmoni bahkan bisa menciptakan instabilitas nasional," terangnya.

Secara universal, lanjut Jazuli, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menyebutkan bahwa hak beragama adalah hak yang paling dasar (basic human rights) dan tidak dapat dikurangi atas nama dan atau karena alasan apapun (non derogable rights)

"Dalam konteks Indonesia, negara secara tegas menjamin kebebasan beragama setiap warga negara. Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," tuturnya.

Ia menambahkan, jaminan terhadap hak beragama, tidak hanya berupa perlindungan atas pilihan keyakinan seseorang, tetapi juga perlindungan negara atas setiap agama dari upaya penodaan dan penistaan yang dilakukan oleh siapapun. Lanjutnya, negara juga mengembangkan dan mempromosikan sikap toleransi dalam menjalin hubungan antarumat beragama, mencegah berbagai tindakan yang menyulut ketersinggungan umat beragama serta tegas melarang penistaan agama atas nama apapun, termasuk kebebasan. 

"Untuk itu, UUD 1945 pada Pasal 28J menegaskan keharusan setiap orang menghormati hak asasi orang lain dalam rangka tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pun, setiap orang dalam menjalankan kebebasannya tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum," paparnya.

Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh warga Indonesia untuk bersyukur bahwa negara yang berdasarkan Pancasila ini memiliki pendirian dan aturan yang jelas tentang posisi agama dan ancaman terhadap perbuatan yang merusak bangunan kerukunan beragama sebagaimana tersebut di atas. 

"Di negara kita, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang menghinakan, menodai, dan menistakan agama. Tidak boleh ada sikap yang menyerang dan merusak nilai dan ajaran agama. Ketegasan sikap negara terhadap intoleransi secara konkret diwujudkan dalam beleid tentang larangan penodaan agama. Ini harus kita pertahankan," cetusnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Wiranto mengatakan, saat ini pemerintah sedang membuat proses pembentukan Badan Cyber Nasional (BSN). Proses pembentukan itu, tengah menunggu Keppres dari presiden Joko Widodo.

"Tunggu saja, namanya proses perlu hal-hal yang dipersiapkan seperti perkantorannya, personelnya, atau cakupan tugasnya,” katanya di Jakarta, Selasa (16/05).

Ia menyebutkan, proses pembentukan BSN tidak semudah membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, perlu ada mekanisme syarat dan berbagai pertimbangan. “Enggak segampang membentuk organisasi, ormas misalnya. Ini cukup rumit karena banyak syarat yang harus kita penuhi," imbuhnya.

Namun, ia menambahkan bahwa pemerintah akan tetap berupaya untuk membentuk BSN dengan waktu dekat, guna menangkal teroris siber yang kini jadi perbincangan dunia global.

Mantan Ketua umum partai Hanura itu memastikan, saat berkunjung ke luar negeri, pemerintah melalui Kemenkopolhukam telah berkoordinasi dengan sejumlah negara agar BSN bisa bekerjasama dengan negara lain. Hal itu, agar keamanan negara bisa saling menguatkan dalam menjaga data dan kerahasiaan negara. Lanjutnya, ia mengakui, sudah mengunjungi tiga negara untuk membahas soal BSN.

"Kegiatan kami tidak terhenti. Kami sudah koordinasi dengan berbagai organisasi siber dunia. Saya paling tidak, sudah berkunjung ke tiga negara yang membicarakan siber ini. Jadi, saya kira begitu kami bentuk, sudah punya hubungan dengan berbagai negara," terangnya.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara memastikan, pembentukan BSN masih diproses di Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

"Saya rasa itu diproses Setneg ya, saya minggu lalu paraf," kata Rudiantara di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (15/05).

Menurutnya, tanpa adanya ancaman virus apapun, BSN tetap diperlukan di Tanah Air untuk menjaga kemanan siber nasional. "Waktunya memang demikian dan ini kejadiannya (virus WannaCry) dadakan Jumat malam. Enggak karena ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Wiranto berharap, kedepan BSN mampu memproteksi berbagai kegiatan siber di Indonesia. Selain itu, BSN juga akan bertugas melakukan proteksi terhadap penggunaan siber yang telah menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia.

"Jadi, mana yang kira-kira berbahaya, mana yang sekiranya bermanfaat. Kemudian mana kira-kira perlu dihapuskan mana yang kira-kira dilarang, itu kan semua Badan Siber Nasional, walapun kegiatan siber ini sudah dilakukan, tapi secara parsial," pungkasnya.


Kalam Sanjaya

 

(Dok. kpk.go.id)

 

Jakarta, Laporannews - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan status bebas bersyarat terhadap mantan jaksa Urip Tri Gunawan, yang dipenjara karena menerima suap terkait kasus Bantuan ‎Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selama ini, Urip menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak mengatakan, bebasnya mantan jaksa Urip telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menerima pembebasan bersyarat. Berdasarkan hitungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, masa hukuman Urip yang seharusnya berakhir pada 2028 turun menjadi 2023 setelah dikurangi total remisi yang diterimanya selama sembilan tahun penjara.

“Terlepas dari kontroversi, waktunya dia sudah bebas,” ucap dia.

Sebagaimana diketahui, Urip Tri Gunawan divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana‎ Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada 4 September 2008, karena terbukti menerima suap dari Artalyta Suryani atau Ayin terkait kasus BLBI yang saat itu sedang disidik Urip selaku jaksa. Putusan tersebut pun telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht didukung keputusan dari Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, Urip tertangkap basah menerima suap senilai US$ 660 ribu dari Artalyta Suryani (orang dekat Sjamsul Nursalim) pada 2 Maret 2008. Ia juga menerima suap dari mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Glenn Yusuf melalui pengacara Reno Iskandarsyah, senilai Rp 1 miliar.

KPK pun turut menanggapi atas bebasnya mantan jaksa tersebut, Menurut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, tanggung jawab saat ini berada di pundak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas). Lanjutnya, ia menilai, pembebasan Urip Tri Gunawan merupakan langkah mundur bagi keadilan hukum di Indonesia.

"Jadi itu tanggung jawab sepenuhnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kalau kemudian ada seorang terpidana yang dihukum berat oleh pengadilan tapi kemudian belum menjalankan setengah saja misalnya dari masa hukuman itu kemudian sudah bisa menghirup udara bebas, saya kira itu bisa melukai rasa keadilan publik. Seingat saya 20 tahun ya dijatuhkan, seharusnya bisa dilakukan semaksimal mungkin," katanya di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/05).

Menurutnya, penerapan remisi atau pemenuhan hak-hak terpidana harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia menyebutkan, aturan-aturan yang dianggap meringankan para koruptor ke depan perlu ditinjau ulang.

"Kalau pun ada hak-hak dari narapidana yang diberikan oleh UU harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Apalagi ada peraturan pemerintah saat ini yang cukup tegas mengatakan PP nomor 99 akan membatalkan pemberian remisi atau pemberian pembebasan bersyarat dan hak-hak yang lain,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap, Kemenkumham harus merevisi UU tersebut, hal itu guna demi ketegasan hukum dimata publik, sehingga terpidana kasus korupsi tidak bisa sembarang untuk bebas bersyarat.

“Ke depan memang ini harus ditinjau ulang. Dan ke depan perlu ada ketegasan yang lebih karena ini kan di ranah Kementerian Hukum dan HAM jangan sampai ada citra yang kemudian terbentuk bahwa Kementerian Hukum dan HAM dan jajarannya sebenarnya tidak memperhatikan aspek-aspek keadilan publik terkait dengan terpidana kasus korupsi. Kami akan cek kembali perkembangannya," pungkasnya.


Muhammad Reza

 

(Foto: Humas KKP)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan kebijakan soal pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang bagi para nelayan untuk menangkap ikan. Namun, pada akhirnya kebijakan itu ditunda hingga akhir Desember 2017 atas perintah, setelah pembahasan dengan Presiden Joko Widodo.

Pengamat Kemaritiman dari The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menilai, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak melakukan kajian sebelum mengeluarkan berbagai kebijakan soal pelarangan Cantrang.

"Bu Susi maju duluan. Urusan belakangan soal hajar, orang terkapar, itu nomor dua. Dia seperti ada keinginan pribadi," katanya dalam diskusi ‘Kepastian Alat Tangkap’ di Gado-Gado Boplo, Jl. Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/05).

Ia menambahkan, para pengusaha bisa saja mengikuti aturan kebijakan menteri tersebut, Namun, kebijakan yang dilakukan Susi akan berimbas pada nelayan. Sehingga para nelayan akan protes dengan berbagai pihak.

“Masih banyak diprotes di berbagai kalangan utamanya nelayan. Pengusaha bisa mengikuti, tapi nelayan rata-rata mereka terganggu. Dilarang tapi tak diberikan alternatif alat lain. Cantrang itu ramah lingkungan," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi IV DPR RI, Ichsan Firdaus. juga mengatakan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) Nomor 2/2015 tentang pelarangan alat tangkap ikan cantrang dan Permen Nomor 1/2015 tentang pelarangan penangkapan baby lobster telah menyengsarakan nelayan. Bukan hanya itu, kedua kebijakan tersebut telah berimplikasi penurunan pendapatan masyarakat pesisir.

"Bu Susi tidak melihat implikasi dari peraturan itu. Artinya, Bu Susi gagal dalam membuat perencanaan," tuturnya.

Ia menjelaskan, peraturan tersebut, untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan, terkait ketahanan sumber daya laut Indonesia dan pelestarian lingkungan. Namun disisi lain, peraturan tersebut telah menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

"Ada 16 pabrik surimi yang ada di Pesisir Jawa terancam gulung tikar. Itu, untuk penutupannya saja kerugian bisa mencapai Rp 2,4 triliun. Belum lagi ada implikasi lain di Pekalongan ada dampak luar biasa bukan hanya pada penutupan buruh pabrik, tetapi sektor informal yang ada di seluruh pabrik. Bitung juga terancam penutupan besar-besaran karena kekurangan bahan baku. Apakah Bu Susi melihat itu? Memahami itu?" pungkasnya.


Kalam Sanjaya

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan