Kebijakan/UU

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Advocat Cinta Tanah Air (ACTA), Agustiar menyayangkan sikap kepolisian terhadap sikap dan tindakan persekusi. Pasalnya, tindakan persekusi yang sebelumnya, tidak dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian.

"Kenapa kok terjadi baru sekarang ini?, Kami yang merasa sebagai korban itu tidak pernah dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Seperti Teuku Zulkarnain yang di Sintang," katanya dalam keterangan pers di Hotel Ibis, Menteng, Jakarta, Senin (4/06).

Ia menilai, penegakan hukum di Indonesia terjadi adanya upaya penggiringan opini yang telah terjadi persekusi di Jakarta. Lanjutnya, pemakaian kalimat persekusi sebagai respon atas penghinaan ulama habib Rizieq Shihab itu terlalu berlebihan.

"Harus digarisbawahi bahwa tidak ada istilah persekusi dalam sistem hukum pidana kita," imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa persekusi adalah tindak pidana terhadap kemanusiaan sangat serius yang diatur dalam Roma Statute of The International Criminal Courtney (Statuta Roma). Artinya kurang lebih pencabutan hak-hak fundamental yang disengaja dan berat yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identik kelompok.

"Intinya, yang dikategorikan persekusi harus ada motif kebencian berdasarkan identitas. Baik ras, agama, ataupun gender bukan karena perbuatan orang yang menjadi korban," terangnya.

Ia pun menegaskan, persekusi di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini, bukan persekusi. Pasalnya, korban digeruduk bukan karena identitas melainkan karena perbuatannya yang dianggap menyinggung pihak lain.

"Buktinya ada jutaan orang lain dengan identitas yang sama dengan korban tapi baik-baik saja dan tidak diganggu sama sekali," tandasnya.

Sementara itu, Pembina ACTA, Habiburokhman menilai bahwa persekusi di Indonesia termasuk pidana biasa. Menurutnya, persekusi lebih tepat disematkan pada kasus yang amat besar yang menyangkut kejahatan kemanusiaan.

"Jadi ada kelompok yang ingin sekali, serius sekali pada situasi di Jakarta, padahal tidak, padahal kalau ada pelanggaran pidana, ya pelanggaran pidana biasa, misal terlihat di video dipukul, ya diselesaikan, ada juga menurut kami masih dalam konteks koridor hukum, bahkan dapat dikatakan sebagai tabayun," ujar Habiburrokhman.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan, Beberapa pekan terakhir ini, Indonesia dikejutkan oleh sejumlah aksi intimidatif oleh beberapa oknum terhadap pihak lain yang dipandang melakukan perbuatan pelecehan ataupun tidak menyenangkan pihak lain.

Sejauh aksi tersebut sudah dibumbui tekanan, pemaksaan maupun intimidasi yang seringkali diwarnai kekerasan verbal maupun fisik. Sehingga, ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak dapat dibenarkan. Aksi tersebut sudah tergolong persekusi terhadap pihak lain.

“Sebagai negara hukum, kita wajib menyerahkan segala persoalan yang memiliki konsekuensi hukum, kepada pihak penegak hukum. Tindakan "main hakim" sendiri tidak pernah dibenarkan dalam negara hukum. Atas dasar itulah kita mengakui keberadaan aparat penegak hukum serta proses hukum sebagai cara-cara yang beradab di alam demokrasi,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/06).

Ia menambahkan bahwa kebebasan bersuara dan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan yang dimaksud haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral, etika maupun hukum. Sehingga tidak ada pihak yang merasa diri lebih berkuasa atas yang lain ataupun lebih kebal hukum dari yang lain.

“Saya mendukung sepenuhnya arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang begitu jelas dan tegas menyebutkan bahwa persekusi tidak boleh ada di Indonesia. Saya juga mendukung instruksi Bapak Kapolri yang memerintahkan seluruh jajarannya hingga ke daerah untuk menindaktegas pelaku persekusi,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, kemajuan bangsa ditunjukkan oleh penghargaan dan ketaatan rakyat pada hukum, pada mekanisme peraturan dan perundang-undangan. Bukan mengedepankan emosi, pendapat pribadi dan kepentingan kelompok sambil mengabaikan proses hukum dan menujukkan ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan.

“Hukum harus ditegakkan, hukum harus kita kedepankan. Mempercayai mekanisme hukum menunjukkan kedewasaan kita dalam meniti jalan demokrasi, sebagai nilai dan sistem yang kita yakini mampu mengantar dan mewujudkan cita-cita bersama sebagai bangsa Indonesia,” papar politisi Golkar itu.

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada semua bangsa Indonesia untuk memproduksi energi positif bagi perkembangan dan kemajuan bangsa, agar tujuan dan cita-cita pemerintah yang begitu berpihak kepada rakyat dapat terealisasi dengan baik.

“Janganlah proses ini dihambat oleh energi-energi negatif yang justru kontraproduktif dengan kepentingan kita bersama, kepentingan rakyat Indonesia. Marilah kita meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” tandasnya.

Ketua DPR: Aksi Persekusi Melecehkan Hukum Negara


Johanna Firdasah

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews - Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa aksi persekusi atau sweeping harus dilihat sebagai tindakan masyarakat sipil. Pasalnya, aksi dikenal brutal itu dapat meruntuhkan kekuatan dan wibawa negara di hadapan para korban. Sehingga, negara tidak boleh mentolerir aksi-aksi seperti itu.

“Siapa pun pelakunya dan sebesar apa pun kekuatan yang mendukungnya, negara wajib merespon aksi persekusi dengan sikap dan tindakan yang tegas, pun lugas,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Jakarta, Minggu (4/06).

Politisi Golkar itu menjelaskan, jika aksi persekusi dan sweeping tidak segera dihentikan, maka akan terbangun persepsi negatif di benak publik. Pertama, negara akan diasumikan lemah dan kehilangan wibawa, karena ada orang atau sekumpulan warga sipil bisa bertindak semena-mena.

“Para korban akan merasa tidak terlindungi oleh negara. Padahal, sebagai negara hukum, negara menggenggam kewenangan mutlak untuk mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan memberi perlindungan maksimal kepada setiap warga negara,” ujarnya.

Kedua, masyarakat  juga akan berasumsi bahwa di negara ini tidak ada kepastian hukum. Setiap masalah bisa diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa menurut cara dan pilihan tindakan masing-masing, tanpa harus memedulikan hukum formal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau sudah begitu, publik yang awam hukum pun akan berpendapat bahwa klaim Indonesia sebagai negara hukum tak lebih dari pepesan kosong,” imbuhnya.

Ketiga, citra semua institusi dan instrumen penegak hukum akan buruk di mata masyarakat.  “Tidak hanya bercitra buruk, tetapi masyarakat juga akan menilai institusi penegak hukum lemah karena tidak mampu melindungi dan mengayomi masyarakat. Tidak mampu menangkal tindakan semena-mena yang dilakukan oknum atau sekumpulan orang,” paparnya.

Sangat mudah di mengerti bahwa menoleransi aksi-aksi persekusi. sekecil apa skala kasusnya, tidak hanya menyakiti para korban, tetapi kelanjutanya bisa menimbulkan kerusakan besar. Pembiaran atas aksi-aksi persekusi akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“ Hukum material dan hukum formal akan kehilangan fungsi dan kekuatannya, karena kuasa untuk menetapkan sebuah kebenaran dan kesalahan, serta kuasa untuk menjatuhkan hukuman, ada dalam genggaman orang atau kumpulan warga yang bebas melancarkan aksi-aksi persekusi,” pungkasnya.


Thariq Malaka

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme pada 31 Mei 2017 di Ruang Rapat Panja RUU Terorisme DPR. Pembahasan tersebut, masih berkutat pada DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) terkait masa penangkapan yang diusulkan pemerintah di RUU Terorisme.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), melihat, dalam RUU Terorisme yang disusun pemerintah, masa penangkapan diubah bertambah dari pengaturan sebelumnya yang 7 hari menjadi 30 hari dalam RUU tersebut.

“Perdebatan dan pembahasan terkait masa penangakapan berjalan cukup alot, fraksi-fraksi di DPR mempertanyakan dan menganggap waktu 30 hari terlalu lama dan mengusulkan adanya perubahan berupa pengurangan masa penangkapan,” kata peeneliti ICJR Erasmus Napitupulu, di Jakarta, Jumat (2/06).

Ia menceritakan, sejak awal ICJR sudah meminta DPR dan pemerintah untuk mempertimbangkan ulang seluruh kondisi dan resiko yang ada akibat penambahan masa penangkapan tersebut. Lanjutnya, ICJR menaruh beberapa catatan penting terkait penangkapan di RUU Terorisme, antara lain.

Pertama, penangkapan bukanlah penahanan, sehingga esensi dan pemahamannya sangat berbeda. Merujuk pada pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa “pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa”.

“Itu artinya masa penangkapan adalah masa dimana tersangka dan terdakwa “sudah” berada dalam “pengekangan” atau dalam bahasa awam bisa disebut sudah berada bersama penyidik, untuk kemudian berdasarkan bukti permulaan yang cukup selama 1 hari (dalam KUHAP) atau 7 hari (dalam UU Terorisme) dilakukan langkah lain guna kepentingan penyedikan, seperti melanjutkan pada penahanan dan lain sebagainya,” ujarnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Ia menjelaskan bahwa masa penangkapan bukan termasuk “proses” mengejar atau menangkap pelaku. Proses mengejar dan menangkap adalah dua hal berbeda dengan masa penangkapan yang diatur baik dalam KUHP atau UU Terorisme.

“Terdapat sedikit pergeseran pemahaman dan esensi dari penangkapan dalam pembahasan di DPR, argumen dari pemerintah terkait sulitnya akses penangkapan pelaku terorisme seakan-akan menyamakan masa penangkapan dengan proses mengejar dan menangkap. Proses mengejar dan menangkap tidak dibatasi waktu dalam hukum acara, namun setelah tersangka atau terdakwa tertangkap, barulah masa penangkapan dihitung lalu dilanjutkan pada proses berikutnya,” paparnya.

Kedua, pemerintah atau DPR untuk mengevaluasi masa penangkapan dalam UU Terorisme. Namun, ia meminta agar rencana penambahan atau pengurangan masa penangkapan tersebut didasarkan pada kajian dan perhitungan yang dapat dibuktikan.

“Perlu untuk dicatat bahwa masa 7 hari penangkapan yang ada dalam UU Terorisme saat ini juga merupakan penambahan dari masa penangkapan 1 hari dalam KUHAP. Ketika UU Terorisme pertama disusun, alasan dari pemerintah juga cenderung sama, yakni dibutuhkan waktu lebih dalam masa penangkapan terorisme karena kasus yang cukup sulit,” terangnya.

Ia menilai, waktu 7 hari yang ada dalam UU terorisme dirasa sudah cukup. Hal ini merujuk pada efektifitas penanganan kasus yang dilakukan dalam UU Terorisme.

“Belum ada tersangka atau terdakwa kasus terorisme yang tidak diputus bersalah, sehingga dalam kaca mata hukum acara, maka proses yang saat ini ada sudah efektif untuk melakukan pembuktian, termasuk masa penangkapan 7 hari yang sudah cukup lama,” tuturnya.

“Ketiga, Penangkapan lama bisa berakibat fatal pada pelanggaran hak asasi manusia. Selama ini, masa penangkapan 7 hari berpotensi menimbulkan praktik penyiksaan dalam proses peradilan kasus terorisme.  Hal ini karena masa penangkapan yang melebihi waktu normal tersebut berpotensi adanya penahanan incommunicado atau penahanan/penempatan seseorang tanpa akses terhadap dunia luar. Kondisi tidak adanya akses ini membuka peluang besar adanya penyiksaan,” imbuhnya.

ICJR berpendapat bahwa praktek penyiksaan justru akan merusak profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum karena pencarian alat bukti atau pengungkapan kasus akan ditempuh dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia.

“Atas dasar itu, ICJR meminta agar DPR dan pemerintah kembali melihat esensi dari penangkapan, sehingga tidak menyamakan penangkapan dengan masa pengejaran atau proses untuk menangkap tersangka dan terdakwa. Dengan pemahaman ini, maka nantinya perdebatan terkait penangkapan akan lebih mudah dilakukan dengan dasar yang sudah kuat,” katanya.

Lebih dari itu, ICJR meminta agar Pemerintah dan DPR berhati-hati dalam menentukan masa penahanan. “Keputusan untuk menambah masa penahanan dalam RUU Terorisme harus dapat dibuktikan dan diuji, penambahan yang tidak memiliki dasar justru akan menambah persoalan lain nantinya,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A, Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR RI periode 2014-2019, Markus Nari (MN), sebagai tersangka. Ia diduga berkaitan dengan kasus pemberian keterangan palsu yang menjerat Miryam S. Haryani.

"KPK mentetapkan MN, anggota DPR periode 2014-2019 sebagai tersangka. Tersangka MN diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan penuntutan di pengadilan," kata Juru Bicara KPK Febri Diasyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/06).

Ia menambahkan, tersangka MN juga diduga mempengaruhi Dua orang yakni Irman dan Sugiharto yang merupakan dua terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Atas perbuatan tersebut, Markus dijerat dengan pasal 21 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa surat perintah penyidikan untuk politikus asal Golkar tersebut sudah keluar. Namun ia enggan membeberkan lebih lanjut terkait sangkaan yang dikenakan pada MN.

Oleh karena itu, pihak KPK telah mengirim surat permintaan pencegahan ke bagian Imigrasi terhadap politisi Golkar itu. MN dicegah untuk 6 bulan kedepan.

“Terhadap MN sejak 30 Mei 2017 juga dilakukan pencegahan ke luar negeri untuk waktu 6 bulan,” pungkas Febri.


Prayogo Bahamulah

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mengklarifikasi keterlibatanya dalam kasus dugaan aliran dana alat kesehatan (Alkes), yang namanya sempat disebut di Pengadilan Tinggi Korupsi (Tipikor). Klarifikasi itu dilakukan pada jumpa pers di rumah kediamanya, Gandaria, Jakarta Selatan, Jumat Siang, (2/06/2017).

Pendiri partai PAN itu, secara tegas membantah menerima aliran dana tersebut sebesar 600 juta dari pengadaan Alkes di Kementerian Kesehatan.

"Saya follow-up dengan menanyakan pada sekretaris saya tentang kebenarannya, berdasarkan rekening bank yang saya miliki. Karena itu terjadi sudah 10 tahun lalu, saya segera merefresh memori saya," katanya dalam jumpa pers di kediamanya, Gandaria, Jakarta Selata, Jumat (2/06).

Ia menjelaskan, pada Januari-Agustus 2007, Amien Rais memang menerima bantuan uang untuk operasional dari mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir.

“Karena itu terjadi sudah 10 tahun lalu, saya segera merefresh memori saya. Pada waktu itu Soetrisno Bachir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya untuk semua kegiatan sehingga tidak membenani pihak lain,” tuturnya.

Ia menceritakan, kedekatan dengan mas Tris panggilan akrab Sutrisno Bachir begitu baik. Bahkan, kata dia, mas Tris hampir selalu membantu dalam kegiatan operasionalnya.

“Mas Tris adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan, sering membantu banyak pihak. Siapa saja yang mendapat bantuan dari mas Tris, saya tidak tahu. Bisa tanya langsung ke mas Tris. Saya pernah tanyakan pada Soetrisno Bachir, kenapa anda bantu berbagai kegiatan saya. Jawabannya saya qoute, "Mas Amin, saya disuruh ibunda saya membantu anda." Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan untuk kegiatan operasional saya, saya anggap sebagai hal wajar,” terangnya.

Mantan Ketua MPR itu menegaskan, persoalan hukum ini akan dihadapi secara tegas dan berani. Ia pun tidak merasa khawatir dengan tuduhan itu.

“Nah, kalau kejadian 10 tahun lalu ini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media massa dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas dan apa adanya,” tandasnya.

Bahkan, ia menyebutkan bahwa sebelum umroh akan mendatangi langsung ke KPK. Ia beralasan, kepergianya ke tanah suci bukan untuk menghindari kasus tersebut.

“Karena itu pada Senin mendatang saya akan berkunjung ke kantor KPK untuk menjelaskan persoalannya, sebelum saya berangkat umroh pada 8 Juni nanti. Kalau saya dipanggil KPK saat umroh, waduh saya khawatir nanti mereka katakan Amien lari dari tanggung jawab,” tutupnya.


Thariq Malaka

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani memeriksa mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terkait dugaan aliran dana yang terkuak di persidangan kasus korupsi Alat Kesehatan (Alkes) dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Trisasono yang mengatakan bahwa jika KPK enggan memeriksa Ketua Dewan Kehormatan partai PAN itu, maka kredibiltas KPK akan rusak dimata publik.

"KPK tidak boleh segan dan takut untuk memeriksa Amien Rais. Sebab jika sampai KPK tidak memeriksa Amien Rais yang menerima aliran dana korupsi maka kredibilitas KPK akan hancur dimata publik nantinya," ujarnya di Jakarta, Jumat (2/06).

Ia menilai, fakta persidangan tersebut menjadi langkah penyidik KPK untuk menelisik lebih lanjut pihak-pihak yang diduga ikut mendapat keutungan dari korupsi pengadaan Alkes di Kementerian Kesehatan tahun 2005.

"Jika terbuki menerima dana hasil korupsi, KPK harus segera menahan Amien Rais. Jangan terlalu lama sebab nanti bisa menjadi politisasi terhadap KPK,” katanya.

Ia menambahkan, Amin Rais sebagai politisi senior yang vokal terhadap pemberantasan korupsi. Sebaiknya, mantan ketua MPR itu harus mengambil inisiatif sendiri untuk mendatangi KPK.

“Ini penting untuk menjelaskan atas pengungkapan dirinya menerima Dana hasil korupsi Alkes di dalam sidang pengadilan tipikor dengan terdakwa mantan Menkes," tandasnya.

Sebagi informasi, Dalam surat tuntutan jaksa, sejumlah uang yang diterima sebagai keuntungan pihak swasta juga mengalir ke rekening Amien Rais. Menurut jaksa, dalam kegiatan pengadaan Alkes untuk mengatasi KLB pada tahun 2005, Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung.


Thoriq Malaka

 

 

Jakarta, Laporannews – Rapat Panja RKUHP yang dilaksanakan pada 24 Mei 2017 dan 30 Mei 2017 telah menegaskan, pasal-pasal pidana dalam Buku II RKUHP merupakan hal-hal yang bersifat umum untuk melengkapi dan memperkuat yang belum diatur dalam Undang-Undang. Hasil rapat itu menyatakan bahwa pengaturan dalam RUU KUHP tidak ada mengurangi kewenangan dalam undang-undang yang bersifat khusus. Sehingga dimasukkan ketentuan tindak pidana korupsi dan narkotika dalam RUU KUHP dengan tujuan untuk memperkuat dan bukan memperlemah. Apabila berpotensi memperlemah ketentuan, maka pasal atau ketentuan tersebut akan dihapus oleh DPR.

Institute Criminal Justice reform (ICJR) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyambut baik hasil rapat kerja tersebut. Pasalnya, langkah DPR untuk meminta Pemerintah agar melakukan konsolidasi pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP bersama KPK, BNN dan seluruh lembaga terkait sudah tepat. Sehingga diharapkan lembaga-lemabga lain bisa mengikuti hal yang sama.

“Kami mendorong seluruh lembaga Negara seperti Komnas HAM, BNPT dan PPATK juga segera diundang oleh pemerintah untuk memastikan nasib Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP. Posisi dan rekomendasi lembaga lembaga ini penting di dengar oleh Tim perumus R KUHP,” kata Direktur Eksekuti ICJR, Supriyadi Widodo dalam rilis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu (31/05).

Saat ini, dalam pembahasan RKUHP buku II telah memasuki pengaturan Tindak Pidana Khusus (Tipsus).  Ada 5 Tipsus yang paling penting menjadi perhatian, yaitu Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana HAM Berat, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.  ICJR dan Aliansi Nasional reformasi KUHP melihat, RKUHP mengadopsi pasal-pasal Tipsus secara tidak cermat, ada banyak terjadi perubahan tindak pidana khusus yang dimasukkan dalam R KUHP.

“Dalam pembahasan di tingkat Panja bersama Pemerintah ada beberapa bagian Tipsus yang sudah disepakati. Namun  ketika pembahasan lanjutan, Panja menemui kesulitan setelah ada nota dari Pimpinan KPK dan Pimpinan BNN yang tidak menghendaki ketentuan Tindak Pidana Khusus, khususnya Tindak Pidana Narkotika dan Korupsi diatur didalam RKUHP. Komnas Ham juga telah mengirimkan surat terkait Tindak pidana HAM berat dalam R KUHP. Intinya tindak pidana khusus dipaksakan masuk dengan adopsi yang tidak sempurna, belum lagi dengan pendekaan yang berbeda seperti UU Narkotika yang harusnya lebih berperspektif kesehatan masyarakat ketimbang pidana,” paparnya.

Kemudian, rapat 30 Mei 2017, DPR secara resmi akhrinya mendengarkan masukan dari KPK dan BNN menyangkut eksistensi ketentuan Tipsus, khususnya Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika serta Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rapat kerja tersebut, Kepala BNN menjelaskan bahwa rumusan bab 17 Tindak Pidana Narkotika sebaiknya tidak dicantumkan dalam RKUHP dengan alasan kejahatan Narkotika sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam penanggulangannya.

“Bila dicantumkan dalam RUU KUHP maka akan terdapat dua Undang-undang yang mengatur tindak pidana narkotika maka akan menimbukan multitafsir, kontradiktif dan kontraproduktif dalam pelaksanaannya dilapangan nanti, akan menghilangkan kekhususan dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam UU Narkotika,” tuturnya.

Semenatara itu, pimpinan KPK (Laode M Syarif) menjelaskan bahwa KPK telah mengirim surat resmi yang berhubungan dengan kodifikasi KUHP dan yang berhubungan dengan Tipsus, yaitu Tindak Pidana Korupsi. Aturan atau norma yang ada didalam Tindak Pidana Korupsi tetap ada di luar KUHP.

“Saat ini semua tindak pidana korupsi masih jadi bagian dalam RUU KUHP, kalau semua norma-norma tersebut masuk didalam RUU KUHP maka yang tersisa sebagai tindak pidana khusus itu dimana? Rumusan yang terakhir pada RKUHP masih memasukkan semua Tindak Pidana Korupsi didalam Rancangan KUHP yang ada sekarang,” ujarnya.

Selain itu, MenkumHAM juga menjelaskan, RUU tersebut sudah dibahas puluhan tahun, dan Pemerintah sudah berkali-kali rapat untuk menyatukan Persepsi. Namun, tidak ada keinginan Pemerintah untuk menegasikan institusi manapun.

“Tim Pemerintah (Prof. Muladi) menyatakan bahwa  RUU KUHP ini merupakan Kodifikasi Terbuka dan atas dasar Pasal 218 RUU KUHP/ Pasal 103 KUHP sekarang. Jadi KUHP itu isinya Hukum Pidana Materil dan harus dikonsolidasikan. Berbagai tindak pidana khusus tersebut dikategorikan sebagai Tindak Pidana Luar Biasa, bersifat Transnasional, dan diperlukan Hukum Acara Pidana yang bersifat khusus. Apabila KUHP baru tersebut sudah diundangkan tindak pidana yang berasal dari UNCAC 2003 langsung berlaku efektif dan bisa diterapkan sehingga bisa menambah area responsibility dari KPK,” terangnya. 

Ia menjelaskan, Hal itu akan menimbulkan ketidakjelasan, serta konflik antara RKUHP dan instrumen hukum yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP tersebut. Di samping itu, model kodifikasi mengisyaratkan adanya RUU transisi pelaksanaan KUHP baru, yang sampai sekarang tidak pernah di hasilkan oleh pemerintah.

“Tanpa adanya RUU transisi KUHP, bisa diduga pelaksanaan kodifikasi KUHP dimasa depan akan mendapati banyak kendala serius.” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews – Pada hari Sabtu (27/05/2017) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan suap terkait predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Keempat tersangka yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) ini ditahan di rutan berbeda. Dimana salah satunya adalah Irjen Kemendes PDTT.

Dalam kasus tersebut, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani mengungkapkan, KPK seharusnya juga memeriksa langsung Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

"Persoalannya kan OTT KPK ini diduga berkaitan dengan jual beli penilian BPK terhadap tata kelola anggaran keuangan Kemendes. Jadi kalau bicara lembaga atau Kementerian, sebagai orang yang paling di curigai disana ya adalah menteri, bukan hanya setingkat Dirjen saja," katanya, di Jakarta, Selasa (30/05).

Menurutnya, penilian terhadap Kemendes oleh BPK adalah kebutuhan lembaga. "Jadi gak mungkin hanya fokus di sub setingkat Dirjen. Maka saya rasa ini menjadi wajib jika Mendes juga diperiksa KPK. Apakah dia terlibat atau tidak, ya biar KPK yang membuktikan melalui pengadilan," imbuhnya.

Dengan demikian kata dia, KPK jangan takut untuk meminta keterangan Menteri yang bersangkutan, ia pun meminta permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara transparan kepada publik agar masyarakat bisa menilainya.

"Iya dong, agar masalah benar-benar terbuka dengan terang benderang ke publik. Kalau menteri terlibat ini kan ironis, apalagi belum lama ini mereka sudah menjalin kerjasama dengan KPK. Mereka juga bilang kalau soal anggaran di Kemendes itu sudah clear, kok tiba-tiba ada OTT seperti ini," ujar Senator Sulut ini.

"Jadi supaya tidak menimbulkan kecurigaan, ya kalau memang tidak salah, kenapa Menteri harus takut, hadapi dan jelaskan ke publik," pungkasnya.


Thoriq Malaka

 

(Foto: Istimewa)

 

Blora, Laporannews – Majelis Hakim menjatuhkan vonis kurungan tiga tahun penjara terhadap terdakwa Bambang Tri Mulyono (BTM), pengarang buku "Jokowi Undercover" pada sidang agenda pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah, Senin (29/5/2017).

Persidangan Pengadilan Negeri Blora, dengan agenda pembacaan putusan itu dipimpin oleh Majelis Hakim Makmurin Kusumastuti dan hakim anggota Dwi Ananda FW dan Endang Dewi Nugraheni, sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dafit Supriyanto didampingi Hariyono. Selama sidang pembacaan vonis tersebut, wajah Bambang tampak tenang, saat menyimak pembacaan vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Blora.

“Menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara, terhadap terdakwa Bambang Tri Mulyono,” kata Makmurin Kusumastuti, saat membacakan amar putusanya di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah, Senin (29/05).

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ‎Pasal ‎28 ayat 2, jo Pasal 45 A ayat 2 UU 19/2016 atas perubahan UU 11/2008, tetang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). atau sesuai dengan pasal yang didakwakan dan dalam tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Pada sidang tuntutan, 10 Mei lalu, JPU menuntut Bambang Tri dengan empat tahun penjara.

Majelis hakim menguraikan, hal yang memberatkan adalah terdakwa menyerang kehormatan Presiden RI Jokowi, sosok yang seharusnya dihormati. Selain itu, BTM juga dinilai berlaku tidak sopan selama menjalani persidangan, dan juga tidak merasa berasalah dan menyesal atas apa yang telah diperbuatnya.‎

"Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulangpunggung keluarga," tutur Makmurin.

Sidang vonis bagi Bambang Tri juga dihadiri Ifdhal Kasim, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Menurut Ifdhal, vonis ini sudah memenuhi asas peradilan.

“Tuduhan yang disampaikan Bambang Tri dalam buku ‘Jokowi Undercover’ tidak benar. Semua unsur perbuatan melawan hukum yang didakwakan jaksa penuntut umum pun terpenuhi,” ucap Ifdhal.

Ifdhal berharap, kasus ini menjadi pembelajaran, terutama bagaimana menyajikan informasi ke publik, terutama dalam penulisan sebuah buku, harus berdasarkan dengan data yang teruji dan riset mendalam. Demikian pula terkait pemuatan pernyataan (status/posting) dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, Grup Percakapan Telepon dan sebagainya.

"Ini yang lebih penting sebetulnya adalah aspek edukasinya dari pada punishment," kata mantan Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia itu.


Johanna Firdasah

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan