Kebijakan/UU

(Dok. Kemendikbud)

 

Jakarta, Laporannews - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritisi wacana penghapusan pendidikan agama oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di sekolah. Alasan penghapusan pendidikan agama itu, karena di rapor siswa akan diambil dari pendidikan di madrasah diniyah, masjid, pura, atau gereja.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi menilai, gagasan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional. khususnya, pasal 12 ayat 1 butir a. Undang-Undang tersebut, mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada Setiap Satuan Pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama.

“Jadi setiap siswa yang menempuh pendidikan baik itu di jalur formal, nonformal maupun informal itu berhak mendapatkan pendidikan agama, dan sekolah wajib memberikan pendidikan agama kepada siswa. Bahkan lebih ditegaskan dalam UU tersebut kewajiban tersebut harus sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu (14/06)

Ia menjelaskan, pengertian Satuan Pendidikan dalam UU ini, sebagaimana tertulis dalam ketentuan umum adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Oleh karena itu, ia menuturkan, MUI sekali lagi mohon kepada Mendikbud untuk lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan apalagi menyangkut hal yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Lebih bagus Pak Menteri fokus bekerja menyiapkan anak didik lebih berprestasi. Daripada terjebak pada polemik yang tidak produktif,” tuturnya.

Di sisi lain, ia menerangkan bahwa banyak masalah pendidikan yang belum tertangani dengan baik, misalnya masalah sarana pendidikan, tenaga kependidikan, masalah Ujian Akhir Sekolah, pelaksanaan kurikulum 2013 yang sampai saat ini belum tuntas, dan masih banyak masalah lainnya.

“Untuk menyesaikan itu saja waktunya tidak cukup apalagi ditambah dengan masalah baru yang kontroversial,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Ancaman perpecahan ditengah masyarakat akibat maraknya info hoax di dunia maya menuai reaksi keras dari Aktifis 98 pendukung Jokowi. Bahkan salah seorang tokoh Aktifis 98 meminta Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi kinerja Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Direktur 98 Institut, Sayed Junaedi menilai bahwa masifnya peredaran info hoax tidak terlepas dari kurang maksimalnya kinerja Kementrian Komunikasi dan Informatika selaku regulator pemerintah.

"Kebijakan-kebijakan Kominfo terkait penanggulangan informasi hoax dimedia sosial tidak efektif, buktinya sampai hari ini peredaran informasi hoax masih rame dimedia sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (13/06).

Ia menambahkan, kinerja kementerian dibawah kepemimpinan Rudiantara terkait penanggulangan pada info hoax cenderung diambil alih oleh Tim Cyber Kepolisian.

"Sejauh pengamatan saya, pihak Polri lebih punya peran dalam soal penanggulangan info hoax di media sosial, akibatnya kepolisian sasaran para haters sementara Kominfo yang punya instrumen teknologi untuk menangkal hoax terlihat cenderung nunggu bola," terangnya.

Apalagi, kata dia, kebijakan Rudiantara terkait penunggalangan hoax cenderung merugikan citra pemerintahan Jokowi.

“Masa kemaren dia off side katanya mau nutup medsos, itukan statment Mentri yang akhirnya dianggap masyarakat pemerintah Jokowi anti Demokrasi," tegasnya.

Ia menduga bahwa lambatnya kinerja Kominfo terkait penanggulangan Hoax di media sosial ada agenda politik terselubung.

"Jangan-jangan tidak maksimalnya Kominfo menanggulangi hoax ada hiden agenda. Kalau memang tidak mampu atau tidak mau kerja mending Menteri Kominfo mengundurkan diri daripada nanti jadi batu sandungan di Pemerintahan Jokowi," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap agar Presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebab, menurutnya, jika info hoax yang selama ini bereda cukup merugikan pemerintah Jokowi.

“Saya khawatir jika kondisinya seperti ini masyarakat Indonesia yang umumnya masih awam terhasut oleh penyebar hoax dan eksesnya masyarakat menialai jelek kinerja Pemerintah Jokowi," pungkasnya. 


Laelie Ali Alamsyah

 

 

Jakarta, Laporannews - Antisipasi Polri terhadap jalur mudik di wilayah Jawa Tengah patut diapresiasi, karena sudah cukup maksimal. Kapolri Tito Karnavian sepertinya tidak mau kasus "neraka Brexit" di musim mudik 2016 terulang, dimana arus mudik terjebak macet puluhan jam akibat kraudit di Pintu Tol Brebes Timur.

Ketua Presidium Indonesian Police Wacth (IPW) Neta S. Pane mencatat, 17 pemudik tewas karena kelelahan akibat "neraka Brexit".

“Para korban tewas tanpa upaya pertolongan maksimal dari pemerintah sebagai pengelola jalan tol, padahal beberapa bulan sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan pintu tol Brebes Timur menjadi solusi bagi pemudik karena akan memperlancar arus mudik. Bagaimana pun kasus "neraka Brexit" tidak boleh terulang lagi di mudik 2017 ini,” katanya di Jakarta, Selasa (13/06).

Ia menjelaskan, upaya antisipasi maksimal sudah dilakukan Polri bersama Departemen Perhubungan dan pemda setempat. Namun IPW mencatat, antisipasi maksimal untuk arus mudik itu hanya dilakukan di jalur tol, lebih khusus lagi di jalur keluar di kawasan Jawa Tengah. Sementara di jalur jalan arteri dan di jalur pintu keluar Jakarta, sepertinya terabaikan.

“Padahal jalur keluar arus mudik di wilayah ibukota Jakarta ibarat "lingkaran setan". Di jalur tol, jalannya menyempit seperti tutup botol, sementara jalur arteri tidak terurus dengan maksimal, sehingga tidak layak dijadikan sebagai jalur alternatif mudik,” terangnya.

Ia menerangkan bahwa Jakarta sebenarnya memiliki 4 jalur pintu keluar menuju jalan arteri Jalur Pantura. Yakni Jalan Pulogadung-Bekasi, Jalur Klender, Jalur Kasablanka dan Jalur Kalimalang. Tapi keempat jalur ini sangat tidak layak karena tidak pernah diurus secara serius oleh pemerintah.

“Jalur Kalimalang masih rusak parah akibat pembangunan jalan tol. Namun keempat jalur ini menjadi jalur utama bagi pemudik bersepeda motor. Ironisnya, tidak satu pun ada pejabat pemerintah yang melakukan sidak untuk mengantisipasi kesiapan keempat jalur mudik, jalan arteri ini. Jalur alternatif ini tidak terurus dan terlupakan, sehingga dikhawatirnya menyimpan kerawanan tersendiri bagi pemudik,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah dan Polri rupanya lebih fokus pada jalur mudik tol. Akibatnya, Jalan Tol Jakarta Bekasi pun menjadi andalan jutaan pemudik untuk keluar dari ibukota. Padahal jalur tol itu, saat ini kondisinya "bermasalah" dengan adanya pembangunan monorel. Sehingga bisa dipastikan Jalur Mudik Tol Jakarta Bekasi akan bermasalah. Sebab diserbu jutaan pemudik dari berbagai arah, mulai dari jalur arteri Cawang, jalur Tol Dalam Kota, Tol Tanjung Priok, Tol Jagorawi dan Tol JOR. Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat arus mudik kraudit dan stagnan, yang akan berimbas pada kemacetan parah di wilayah kota Jakarta.

“Artinya, jika di musim mudik 2016 terjadi "neraka Brexit", di musim mudik 2017 dikhawatirkan terjadi "neraka Jakarta Bekasi". Ironisnya, situasi ini belum diantiasipasi pemerintah maupun Polri. Sebab aparatur lebih fokus ke pintu keluar pemudik di Jawa Tengah dan ancaman kraudit di pintu masuk pemudik cenderung terabaikan,” ujarnya.

Ia meminta, jika di musim mudik 2017 terjadi lagi tragedi seperti di musim mudik 2016, harus ada pejabat yang bertanggung jawab, yakni dipecat atau mengundurkan diri. Tidak seperti pada kasus "neraka Brexit" 2016 tidak ada satu pun pejabat yang bertanggung jawab, padahal ada 17 pemudik tewas akibat macet puluhan jam di Brebes Timur.

“Bahkan pengusutan terhadap kasus "neraka Brexit" tidak pernah dilakukan Polri hingga kini. "Neraka Brexit" yang mengakibatkan 17 pemudik tewas dianggap sebagai peristiwa biasa. Ironis memang,” tutupnya.


Prayogo Bahamulah

 

 

Jakarta, Laporannews – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan, gugatan terhadap penuntunan sumpah pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Suwardi, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Sebagaimana tercatat dalam amar putusan perkara Nomor 4/P/FP/2017PTUN-JKT, yang dibacakan oleh Majelis Hakim PTUN yang diketuai oleh Ujang Abdullah, pada Kamis 8 Juni 2017.

“Dengan begitu, Komisi Yudisial menjadi “Juru Kunci” untuk memeriksa dan menguji legalitas penuntunan sumpah pimpinan DPD RI 2017-2019 yang dilakukan oleh Wakil Ketua MA, Suwardi,” kata Ketua PBHI, Totok Yuliyanto di Jakarta, Minggu (11/06) malam.

Sebelumnya, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim ke Komisi Yudisial dengan terlapor Suwardi, pada 11 April 2017.

Ada 3 (tiga) poin sebagai dasar laporan PBHI, pertama, adanya Putusan Mahkamah Agung No. 38P/HUM/2017 dan Putusan No. 20P/HUM/2017 yang “melarang” pemilihan Pimpinan DPD 2017-2019 dengan batasan waktu 2,5 tahun. Kedua, kejanggalan soal waktu yang sangat singkat antara proses pemilihan Pimpinan DPD RI 2017-2019 dengan kehadiran Suwardi untuk menuntun sumpah jabatan.

Ketiga, ada pertemuan tertutup di Mahkamah Agung pada siang harinya, antara Suwardi, Wakil Ketua MA dan Sekretaris DPD RI, yang diduga melibatkan politisi. Laporan ini juga didukung dengan bukti-bukti dokumen yang menunjukkan adanya dugaan kuat rekayasa dalam Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD RI 2017-2019 itu.

Ia menyatakan bahwa Komisi Yudisial seperti kehilangan kepercayaan diri hingga akhirnya tugasnya menjaga integritas Hakim dan Mahkamah Agung justru tidak berjalan.

“Sejak 11 April sampai 9 Juni, tidak ada perkembangan yang berarti terkait Laporan PBHI di Komisi Yudisial. Seolah-olah seperti ‘main aman’, karena menunggu keluarnya Putusan PTUN terlebih dahulu” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews.

Ia menjelaskan, setelah putusan PTUN keluar, maka Komisi Yudisial tidak bisa menghindar untuk terbuka dan obyektif dalam memeriksa terlapor, yang diduga kuat masuk dalam kualifikasi dan melanggar Poin 4 tentang Bersikap Mandiri, Poin 5 tentang Berintegritas Tinggi, Poin 6 tentang Bertanggung Jawab, Poin 7 tentang Menjunjung Tinggi Harga Diri, Poin 8 tentang Berdisiplin Tinggi, serta Poin 10 tentang Profesional, dari Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH).

Sementara itu, Pengacara Publik PBHI, Julius Ibrani mengatakan bahwa putusan PTUN adalah ‘sirene’ bagi Komisi Yudisial untuk keluar dari ‘persembunyiannya’ dan segera memanggil dan memeriksa Terlapor atau saksi-saksi yang relevan atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terkait penuntunan Sumpah Pimpinan DPD RI 2017-2019.

“Sudah lebih dari 2 bulan tapi tidak ada hasil apapun di Komisi Yudisial, ini sangat memprihatinkan. Padahal harapan publik ada pada Komisi Yudisial untuk menjaga integritas hakim dan Mahkamah Agung,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews – Untuk kesekian kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, Kamis (8/06/2017) malam.

Aksi operasi tangkap tangan (OTT) itu berlangsung di salah satu resto di Objek Wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu, saat berlangsungnya acara perpisahan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Sendjun Manullang.

Adapun tersangka lainnya ialah Amin Anwari (AAN) selaku pejabat pembuat komitmen (PKK) BWS Sumatera VII Bengkulu, Murni Suhardi (MSU) selaku Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto. Ketiga tersangka tersebut dipastikan dilakukan penahanan oleh KPK untuk 20 hari kedepan.

Dalam keterangannya, Praktisi Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang, Alungsyah menyatakan bahwa dengan adanya OTT tersebut membuktikan semakin rapuhnya penegak hukum Indonesia.

“Saya rasa trust publik makin berkurang terhadap penegak hukum, walaupun ini dilakukan oleh perorangan, namun berdampak sekali kepada lembaga Kejaksaan secara umum. Bagaimana kita mau bicara soal instrumen atau sistem hukum lainnya, kalau penegak hukum kita "bermain api"? katanya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Jakarta Minggu (11/06).

“Dengan adanya kasus ini, menandakan rapor merah jaksa agung secara umum makin bertambah, karena memang dalam momentum menjelang lebaran seperti ini logika umum sedikit membenarkan, tetapi kalau ini dibiarkan saya rasa rusak republik ini" imbuhnya.

Oleh karenanya, ia mengutarakan bahwa jaksa agung harus mengambil langkah yang tegas atas kejadian ini, kalau hanya memberhentikan sementara, walaupun sesuai dengan aturan disiplin kepegawaian.

“Saya rasa kurang tepat, mestinya harus diberhentikan dengan cara tidak hormat, kenapa demikian karena lagi-lagi ini penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam mengawal supremasi hukum kita,” ujarnya.

Atas dasar itu pula, kata dia, secara umum dan pengalaman selama ini sifatnya OTT oleh KPK, sangat dipastikan yang bersangkutan pasti bersalah dan tidak akan lepas dari jerat hukum, walaupun ini membutuhkan konfirmasi lebih lanjut di persidangan.

“Tapi logika umumya status tersangka oleh KPK, berarti pula mutatis mutandis vonis hakim juga, kira-kira begitu kalau saya kasih gambarannya. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Parlin Purba selaku Kasi III intel Kejati Bengkulu telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, karena diduga telah menerima suap,” sambungnya.

“Namun demikian disisi lain juga kita harus menghormati asas dalam hukum yaitu asas presumtion of innoncence atau asas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tersangka, jadi biarlah semuanya jelas dengan sendirinya sesuai prosedur semestinya" tutupnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim pada hari Sabtu 10 Juni 2017, sekitar pukul 14.00 melakukan penangkapan terhadap tersangka  Achmad Boediono yang juga sebagai Dirut PT Garam (persero). Tersangka ditangkap di rumah kediamanya dengan alamat perumahan prima lingkar luar Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota. Bekasi Jawa Barat.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjend Agung Setya mengatakan, tersangka ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan izin impor.

“Tersangka ditangkap terkait dengan dugaan tindak pidana penyimpangan importasi  dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Minggu (11/06) pagi.

PT Garam selaku perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima penugasan dari Menteri BUMN untuk mengimpor garam konsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan garam konsumsi nasional. Namun, sesuai surat persetujuan impor yang dikeluarkan oleh Kemeterian Perdagangan, yang diimpor oleh PT Garam adalah garam industri dengan kadar NaCL diatas 97%.

“Kemudian garam industri yang diimpor tersebut, sebanyak 1000 ton dikemas dalam kemasan 400 gram dengan merek Garam cap SEGI TIGA G, dan dijual untuk kepentingan konsumsi. Sedangkan sisanya 74.000 ton di perdagangkan / didistribusikan kepada 45 perusahaan lain,” imbuhnya.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Permendag 125 tahun 2015 tentang ketentuan importasi Garam, bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan/memindahtangankan garam industri kepada pihak lain.

“Sementara yang dilakukan PT Garam bukan hanya memperdagangkan/memindahtangankan bahkan mengemas menjadi garam konsumsi untuk dijual kepada masyarakat,” ujarnya.

“Terhadap tersangka diduga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3,5 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun,” tuturnya.

Bocornya garam industri untuk kepentingan konsumsi tentu akan melemahkan produksi garam petani dalam negeri, dan akan menghambat program nawacita presiden.

“Bareskrim Polri akan terus mendukung program Presiden Jokowi terkait dengan swasembada pangan termasuk juga swasembada Garam,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews - Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU Terorisme secara tertutup pada Rabu 7 Juni 2017. Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah dan DPR menyepakati masa penangkapan selama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari. Fraksi-fraksi di DPR mempertanyakan usul dari pemerintah hingga akhirnya menyepakati masa penangkapan sebagaimana disebutkan di atas.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), selama ini memantau perdebatan sampai pembahasan terakhir terkait masa penangakapan yang berjalan cukup alot, ICJR menaruh beberapa catatan penting terkait masa penangkapan yang telah disepakati DPR dan Pemerintah di RUU Terorisme ini, yaitu:

Pertama, penangkapan bukanlah penahanan, sehingga esensi dan pemahamannya sangat berbeda. Merujuk pada pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa “pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa”.

“Itu artinya masa penangkapan adalah masa dimana tersangka dan terdakwa “sudah” berada dalam “pengekangan” atau dalam bahasa awam bisa disebut sudah berada bersama penyidik, untuk kemudian berdasarkan bukti permulaan yang cukup selama 1 hari (dalam KUHAP) atau 7 hari (dalam UU Terorisme) dilakukan langkah lain guna kepentingan penyedikan, seperti melanjutkan pada penahanan dan lain sebagainya,” kata peneliti ICJR Erasmus Napitupulu.

Ia menambahkan, masa penangkapan tidak dan bukan termasuk “proses” mengejar atau menangkap pelaku. Proses mengejar dan menangkap adalah dua hal berbeda dengan masa penangkapan yang diatur baik dalam KUHP atau UU Terorisme.

“Kedua, masa penangkapan tersebut haruslah didasarkan pada kajian dan perhitungan yang dapat dibuktikan. Masalahnya, dalam pantauan ICJR, Pemerintah tidak dapat menunjukkan kajian dan dasar yang cukup kuat, DPR juga tidak secara tegas meminta dasar tersebut,” imbuhnya.

Ketiga, penangkapan lama bisa berakibat fatal pada pelanggaran hak asasi manusia. Masa penangkapan lama berpotensi  menjadi penahanan incommunicado atau penahanan/penempatan seseorang tanpa akses terhadap dunia luar.

“Kondisi tidak adanya akses ini membuka peluang besar adanya penyiksaan. Dengan 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari, akan ada total sekitar 21 hari masa penangkapan, dalam kondisi ini, maka potensi penyiksaan akan terbuka lebar,” tuturnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Keempat, ICJR juga mempertanyakan kebijakan masa perpanjangan selama 7 hari. Ketiadaan dasar mengapa masa penangkapan yang semula 7 hari lalu diubah menjadi 14 hari diperburuk dengan adanya masa perpanjangan 7 hari.

“Pertanyaannya siapa yang akan mengajukan perpanjangan masa penangkapan? Dan apa urgensinya ada masa perpanjangan kalau penangkapan sudah didasari dengan 2 bukti permulaan (merujuk hasil pembasan menurut ketua Panja RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme M. Syafii) dan sudah dalam waktu 14 hari,” ujarnya.

Atas keputusan Pemerintah dan DPR, dalam memilih masa penangkapan selama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari, ICJR meminta agar ditambahkan ketentuan lain seperti mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dalam konteks Hak, karena penangkapan berpotensi menjadi penahanan incommunicado, maka harus dipastikan tersangka yang ditangkap memiliki seluruh hak yang didapat dalam proses penahanan, akses pada kuasa hukum, hak atas informasi dan seluruh hak yang pada umumnya dimiliki seorang tersangka atau terdakwa dalam masa penangkapan .

“Dalam konteks pengawasan, maka ICJR meminta Pemerintah memuat ketentuan yang mengaktifkan pengawasan terhadap upaya paksa, utamanya terkait akses pada tempat-tempat selama masa penangkapan, baik yang bersifat formal atau informal. Hal ini dilakukan untuk memperkecil potensi penyiksaan,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Illustrasi Hukum)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane, meminta Direktorat Ekonomi Khusus (Direksus) Polri untuk segera mengusut kasus "menghilangnya" sejumlah selang dan alat pengisi bahan bakar Premium di sejumlah pompa bensin Pertamina, terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Ia meminta pihak kepolisian untuk mengungkap apakah hal ini merupakan permaian pengusaha pompa bensin atau ulah para spekulan untuk menimbun BBM (bahan bakar minyak) menjelang lebaran.

“Jika situasi ini dibiarkan akan muncul keresahan dan masyarakat dirugikan. Sebab akibat ulah "menghilangkan" selang dan alat pengisi Premium terjadi antrian panjang di setiap pompa bensin yang berulah,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu (7/06).

Sejauh ini, pantauan IPW, hilangnya selang dan alat pengisi Premium itu terjadi mulai tanggal 1 Juni 2017. Selang dan alat pengisi Premium yang biasanya sebanyak 10 hingga 12 unit, kini mendadak tinggal tiga. Dua untuk mobil dan satu untuk pengisian Premium sepeda motor. Selang dan alat pengisi Premium dicopot dari mesin pompanya. Akibatnya, terjadi antrian panjang di setiap pompa bensin.

“Direksus Polri harus mengusut kasus ini. Bila perlu menangkap sejumlah pengusaha pompa bensin yang menjadi spekulan. Agar bisa diketahui apakah hal ini permainan pengusaha pompa bensin untuk menimbun BBM agar terjadi kelangkahan Premium,” tandasnya.

IPW menilai, ada sekitar 70 persen selang dan alat pengisi Premium yang hilang dari pompa bensin. Menurutnya, hal tersebut sebuah modus baru dalam kejahatan ekonomi. Oleh karena itu ia mendesak Direksus Polri, khususnya Direksus Polda Metro Jaya untuk segera bergerak mengusutnya.

“Sebab ulah ini umumnya terjadi dihampir semua pompa bensin di Jabodetabek. IPW mensinyalir, menjelang Lebaran banyak komoditas sengaja dipermainkan agar harganya di pasar melonjak tajam. Akibatnya, banyak konsumen yang dirugikan,” tuturnya.

IPW mensinyalir menjelang lebaran banyak komoditas sengaja dipermainkan agar harga di pasar melonjak tajam sehingga merugikan konsumen. IPW meminta pula Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memantau pergerakan yang terjadi di tiap pom bensin. Untuk itu IPW pun meminta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk memantau manuver yang terjadi di pompa pompa bensin.

“Sehingga Polri tidak ragu untuk menindak tegas. Bila perlu melakukan terapi kejut (shock therapy) agar pengusaha pompa bensin atau siapa pun tidak memanfaat situasi dan berulah, yang akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat dan bisa melemahkan perekonomian nasional,” tutupnya. 


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: Arie)

 

Jakarta, Laporannews – Mantan Ketua Umum DPP PAN, Amien Rais menyambangi DPR untuk bertemu dengan Wakil Ketua DPR Fraksi PAN Taufik Kurniawan dan anggota Fraksi PAN lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Keduanya membahas penguatan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah mulai berjalan.

Ia mengatakan, kehadirannya itu bukan sebagai bentuk intervensi terhadap kerja Pansus KPK. Namun ia hanya ingin menyampaikan kondisi nyata bahwa kerja KPK bukan hanya tebang pilih namun super diskriminatif.

"Pesan saya pertama kalau bisa KPK lembaganya dipertahankan. Tapi nanti kalau kedua ternyata isi KPK tidak sewangi citranya banyak kebusukan banyak pembusukan nanti kita kaji ulang," katanya usai pertemuan di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (7/06).

Ia menilai bahwa dari masa ke masa KPK hebat. Namun, ia mencium bau busuk di internal KPK.  Misalnya, hingga saat ini KPK tidak berani menuntaskan kasus Bank Century, Sumber Waras, Reklamasi Teluk Jakarta, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurutnya, KPK hanya berani mengungkap kasus-kasus seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang bernilai 50 sampai 100 juta.

"Jadi harus dihentikan karena kita tidak boleh hidup dalam kepalsuan. Saya melihat ada kepalsuan dan kebusukan, ini tesis saya. Kita buktikan lewat Pansus Hak Angket yang hampir semua fraksi sudah ikut," tutur tokoh Reformasi itu.

Mantan Ketua MPR itu menjelaskan bahwa dirinya pernah mengawasi KPK selama 5 tahun, sehingga ia mengaku “tahu” permainan KPK. Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada KPK agar tidak membuat rakyat kecewa.

"Sekarang siapa yang palsu DPR atau KPK. Kalau yang palsu KPK nanti ambil langkah-langkah konstitusional. Langkah yang demokratis. Tapi kalau sampai DPR, biar nanti rakyat yang berikan hukuman," cetusnya.


Della Manawar Lisa

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

akarta, Laporannews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa baru yang melarang keras aktifitas buzzer atau penyebar hoax apalagi mendapat penghasilan dari cara menyebarkan hoax. Fatwa MUI ini dianggap sebagai gagasan kebijakan baru yang memberikan pesan positif kepada pengguna media sosial (Medso) di Indonesia.

Pasalnya, selama Pilkada DKI Jakarta 2017, para pengguna Medsos di Indonesia banyak yang memberikan informasi yang tidak positif dan kebohongan dalam menyampaikan informasi. Akibatnya, berdampak buruk bagi masyarakat bahkan negara.

Ketua MUI, Ma’ruf Amin berharap, fatwa tersebut bisa mencegah penyebaran konten Medsos yang berisi berita bohong dan mengarah pada upaya adu domba di masyarakat. Menurutnya, hal itu dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

"Selain isinya jangan sampai berita bohong dan adu domba, dan yang sangat dirasakan sudah mengarah pada kebencian dan permusuhan. Jadi, yang dilarang oleh agama," katanya dalam diskusi publik dan konferensi pers fatwa MUI di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Senin (5/06).

Ia pun berharap kepada Menkominfo, Rudiantara dapat menindaklanjuti fatwa yang diberikan kepadanya. Ia mengatakan, “Fatwa MUI hanya bersifat menuntun dan membimbing perlu diperkuat menjadi aturan yang bisa ditegakkan secara hukum. Fatwa belum bisa dieksekusi oleh penegak hukum,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan kepada siapapun bahwa aktivitas buzzer di media sosial yang menyediakan informasi berisi hoaks, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram.

"Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya," tandasnya.

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara mengatakan, akan mempertimbangkan fatwa tersebut dalam merevisi Peraturan Menteri tentang penggunaan media sosial. Menurutnya, situasi media sosial perlu ditindak secara nyata.

“Kalau hanya ditidak dari dunia maya, tidak aka nada efek jera. Karena satu akun ditutup, mereka bisa bikin lagi akun baru,” ucap Rudiantara.

Berikut 5 (lima) Fatwa MUI yang melarang dalam rangka interaksi/muamalah di media sosial (Medsos).

Pertama, larangan terkait dengan perilaku gibah (membicarakan keburukan/aib orang), namimah (adu domba) dan penyebaran permusuhan.

Kedua, perilaku bullying, ujaran kebencian, permusuhan atas dasar suku, agama dan ras atau antara golongan.

Ketiga, menyebarkan hoax serta informasi bohong meski dengan tujuan baik.

Keempat, menyebarkan materi pornografi/kemaksiatan

Kelima, menyebarkan konten yang tidak benar dan tidak sesuai pada tempatnya. 


Prayogo Bahamulah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan