Kebijakan/UU

(Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan dukungannya terhadap Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR untuk meminta aparat kepolisian memanggil tersangka korupsi e-KTP Miryam S. Heryani. Sebab, bagaimana sesama lembaga negara termasuk KPK harus mendapat pengawasan oleh parlemen.

“Lembaga apapaun di dalam negara ini termasuk KPK, harus ada keseimbangan atau check and balances dan mendapat pengawasan dari parlemen. Sebab, kalau KPK tidak mendapat pengawasan apalagi sampai overdosis, maka akan berbahaya,” tegasnya saat ngobrol santai menjelang buka puasa bersama dengan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/06).

Menurut senantor dari Dapil Maluku itu, pemanggilan Miryam S Heryani merupakan bagian dari pengawasan parlemen tersebut. Pemanggilan itu bagian dari kontrol terhadap KPK. “Sebab, kalau tidak, kekuasaan akan menjadi absolut dan pasti akan bermasalah,” imbuhnya.

Ia menilai, Presiden RI pun jika diperlukan keterangannya demi penegakan hukum, maka harus hadir. Demikian pula KPK. “Maka jangan dikait-kaitkan dengan masalah tertentu. Seperti Ketua Pansus-nya diduga terkait kasus e-KTP dan lain-lain, itu tidak benar. Masalahnya berbeda. Sebelumnya juga ada kasus cicak Vs buaya, dan lain-lain,” ujarnya.

Ia meyakini bahwa Presiden Jokowi juga memantau kasus ini. Tentunya, presiden tidak akan berpihak kepada salah-satu lembaga negara tersebut. “Jadi, jangan melihat masalah itu terlalu sempit bahwa semua ini bagian dari proses berdemokrasi dan penegakan hukum itu sendiri. Pada saatnya nanti, sistem ketatanegaraan ini akan ketemu, dan dalam negara demokrasi tak ada kekuasaan yang sabsolut,” pungkasnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Dok. MUI)

 

Jakarta, Laporannews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas beredarnya mie instan asal Korea yang mengandung fragmen Babi.

Produk mie instan yang dinyatakan mengandung fragmen babi itu yakni Samyang (mie instan U-Dong), Samyang (mie instan rasa Kimchi), Nongshim (mie instan Shin Ramyun Black) dan Ottogi (mie instan Yeul Ramen).

Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid menyatakan, Produk mie instan tersebut belum mendapatkan dan mengajukan sertifikasi halal. Sehingga perlu di usut oleh pihak penegak hukum, agar kejadian ini tidak terulang lagi.

Menurutnya, seharusnya produk mie instan itu memberikan label babi jika mengandung fragmen babi. Jika produk itu tidak mengandung fragmen babi, maka dalam kemasan diberikan label halal.

"Jika ditemukan ada unsur pelanggaran hukum maka harus dilakukan tindakan hukum kepada semua pihak yang bertanggung jawab," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (19/06).

Ia pun mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah berhasil mendeteksi mie instan tersebut. Sehingga MUI pun mendukung langkah-langkah BPOM yang meminta kepada importer untuk menarik kembali produk mie instan tersebut di pasaran.

Selain itu, ia juga meminta kepada BPOM untuk mencabut izin edar mie instan asal Korea tersebut. Hal itu, kata dia, guna melindungi konsumen muslim di Indonesia.

“Langkah-langkah tersebut adalah bentuk perlindungan terhadap konsumen muslim yang memang dilarang mengonsumsi makanan yang mengandung unsur babi," tuturnya.

Ia juga mengimbau kepada masyaraka muslim di Indonesia untuk tetap waspada membeli makanan produk olahan. “Masyarakat Harus cermat membaca kandungan atau daftar ramuan makanan yang tertulis di bungkus kemasan pada setiap produk makanan, agar tidak tertipu oleh produk makanan yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama,” tandasnya.                                    


Prayogo Bahamulah

 

(Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews – Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting mengatakan, sikap Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak mengizinkan Miryam S. Haryani hadir di rapat Pansus Hak Angket sudah tepat. Pasalnya, kehadiran Miryam S. Haryani di Pansus Hak Angket berpotensi mengaburkan pemeriksaan pro justitia yang sedang dilakukan oleh KPK.

“Status Miryam S. Haryani yang sedang dikenakan penahanan oleh KPK. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Artinya, KPK berwenang untuk menempatkan seseorang pada tempat tertentu dalam pengawasannya sepanjang untuk alasan pemeriksaan penegakan hukum,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Sabtu (17/06).

Sebelumnya, ketua KPK Agus raharjo mengutarakan bahwa Pansus Angket KPK tidak perlu repot-repot menghadirkan Miryam ke DPR untuk mengklarifikasi surat tersebut.

“Kalau mau itu (klarifikasi surat pernyataan Miryam) kan segera disidangkan. Itu bisa nanti didengar rekamannya. Akan segera kami naikkan kok,” ujar Agus usai berbuka puasa bersama Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Minggu lalu.

Hingga kini, pemeriksaan terhadap Miryam S. Haryani telah dan sedang berlangsung. Begitu juga Praperadilan yang bersangkutan telah ditolak oleh pengadilan. Ia memperkirakan, tidak lama lagi perkara ini akan dilakukan penuntutan di muka persidangan.

“Oleh karena itu, biarlah pemeriksaan berjalan sesuai koridor penegakan hukum di muka persidangan. Keterangan yang bersangkutan dapat digali secara mendalam di muka persidangan dalam koridor penegakan hukum. Upaya untuk menghadirkan Miryam S. Haryani di Pansus Hak Angket merupakan proses politik yang dapat mengaburkan proses penegakan hukum,” pungkasnya. 


Laelie Ali Alamsyah

 

(Dok. ICJR)

 

Jakarta, Laporannews – Pemerintah dan DPR telah menyepakati masa penahanan dalam RUU Terorisme menjadi 760 hari, masa penahanan ini diluar masa penangkapan yang baru saja disepakati yaitu 21 hari. Dalam pembahasan yang bersifat tertutup ini, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sebelumnya telah meminta agar Pemerintah memberikan dasar yang kuat apa alasan menaikkan masa penahanan tersebut.

“Dalam hitungan ICJR, apabila benar waktu penahanan total sampai dengan MA mencapai 760 hari, maka ini akan menjadi Undang-Undang dengan masa penahanan paling lama yang pernah dikenal oleh bangsa Indonesia,” kata Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono dalam rilis yang diterima Laporannews. Jakarta, Jumat (16/06).

Ia menilai, aturan ini benar-benar tumpang tindih dengan aturan lain yang ada dalam peraturan di Indonesia, Seperti KUHAP yang hanya 400 hari. Tidak hanya itu, kata dia, ketentuan ini jauh dari apa yang telah direkomendasikan oleh pemerintah dalam RUU Terorisme sebelumnya, yaitu total penahanan apabila disahkan adalah 740 hari.

“Bagi ICJR, lamanya penahanan dalam RUU Terorisme memang sangat panjang, mengingat dengan aturan sebelumnya yang hanya total 470 hari masa penahanan sampai dengan di tahap MA, terbukti bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih mampu secara efektif melakukan penuntutan dan proses hukum pada seluruh pelaku terorisme yang diproses, dengan seluruhnya berakhir dengan vonis terbukti dan dijatuhi sanksi pidana,” terangnya.

“ICJR tetap dalam posisi mengikuti alur dasar dalam UU Terorisme yang menghendaki penanganan tindak pidana Terorisme di Indonesia melalui mekanisme criminal justice atau peradilan pidana, dengan begitu maka sudah selayaknya prinsip prinsip dasar fair trial dan HAM dikedepankan. Memperpanjang masa penahanan tanpa dasar yang cukup kuat dan mekanisme pengawasan lemah, justru akan memperkeruh suasana peradilan pidana di Indonesia,” sambungnya.

Ia pun berpendapat, sampai detik ini Indonesia belum memiliki mekanisme complain penahanan yang cukup kuat, satu-satunya mekanisme complain penahanan hanya berupa pra-peradilan. Namun, pra-peradilan selama ini lebih bersifat adminstratif sehingga susah menjadi alat pengawasan kewenangan aparat penegak hukum yang efektif. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Indonesia juga dibayang-bayangi potensi penyiksaan.

“Dalam catatan ICJR, sepanjang 2016 terjadi 19 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan. Dari 19 Kasus tersebut, 4 tersangka meninggal dunia diduga akibat penyiksaan. Catatan pentingnya, mayoritas penyiksaan terjadi di kantor-kantor Polisi dan tempat penahanan atau pada saat melakukan proses penyidikan,” tuturnya.

Menurutnya, Indonesia belum memiliki mekanisme pencegahan nasional bagi pencegahan penyiksaan yang komprehensif, termasuk melakukan ratifikasi protokol opsional PBB mengenai penentangan terhadap penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - OPCAT), gunanya untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan kunjungan ke tempat-tempat penahanan atau penghukuman.

“Meskipun ICJR memahami tingkat kesulitan memecahkan kasus terorisme yang sangat terorganisir, namun Indonesia harus tetap memegang teguh komitmen sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berkomitmen melakukan reformasi di isu peradilan pidana,” ujarnya.

“Untuk itu, perlu dipikirkan ulang mengenai masa penahanan, atau setidak-tidaknya, menciptakan sebuah mekanisme pengawasan yang lebih kuat serta mengaktifkan Mekanisme Pencegahan Nasional Bagi Pencegahan Penyiksaan yang komprehensif,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah tingkat provinsi. Hal itu, tercantum dalam Pasal 251 Ayat 7, serta Pasal 251 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keputusan itu, merupakan putusan MK atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan Perda oleh Gubernur dan Menteri.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/06)

Sebelumnya, Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 251 Ayat 1, 2, 7 dan 8 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dengan adanya putusan MK ini, maka Menteri Dalam Negeri tidak lagi bisa mencabut perda provinsi. Pertimbangan MK mengacu pada Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diterbitkan pada 5 April 2017 lalu.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyayangkan putusan MK yang menghapuskan kewenangan tersebut. Pasalnya, tanpa pengawasan Perda-Perda tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dikhawatirkan bertentangan dengan keputusan/kebijakan pemerintah pusat.

"Dengan keputusan MK yang final mengikat, Kemendagri tentu akan ada kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan PERDA-perda. Walau keputusan MK final, tapi Kemendagri sangat menyayangkan putusan ini," ujar Tjahjo, di Jakarta, Rabu malam (14/06).

Mantan politisi PDIP itu mengutarakan bahwa mekanisme uji materi tersebut dilakukan di MA yang membutuhkan waktu lama, sedangkan jumlah Perda sangat banyak.

"Program kebijakan strategis pemerintah pusat prinsipnya harus bisa terlaksana di daerah dan program daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat sesuai dengan sikon budaya dan geografis kebutuhan masyarakat di daerah," tuturnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Illustrasi Hukum)

 

Jakarta, Laporannews - Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan, keterangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ke media, terkait kasus penyiraman dianggap tidak bernilai hukum.

Sebelumnya, Penyidik Senior KPK itu, menyebutkan bahwa ada keterlibatan Jenderal polisi di petinggi Polri soal kasusnya itu. Ia mengaku, sempat mendapat informasi bahwa ada jenderal di petinggi polri yang cukup berpengaruh dalam kasusnya itu. Namun ia awalnya tidak percaya atas informasi yang di dapatkanya.

"Saya belum baca itu. Jadi begini, Novel itu kalau ada informasi, tolong dituangkan di dalam BAP, diceritakan di dalam BAP. Karena jika tidak, percuma saja, tidak ada nilainya di mata hukum. Tidak projusticia," jelas Setyo, di Jakarta, Rabu (14/06).

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Umum) Mabes Polri, Martinus Sitompul yang menyebutkan bahwa Novel Baswedan tidak hanya membeberkan keteranganya kepada media, namun juga kepada penyidik kepolisian. Menurutnya, informasi-informasi yang dianggap penting oleh Novel Baswedan sebaiknya disampaikan kepada penyidik.

"Sebaiknya informasi yang dimiliki itu disampaikan kepada penyidik Polri dalam hal ini penyidik Polda Metro, supaya penyidik Polda Metro bisa menindaklanjutinya. Supaya tidak terjadi sebuah tendensi atau tudingan karena proses itu kan, informasi itu kan harus diuji, tidak dibiarkan," ujar Martinus.

Ia menilai, jika Novel tidak menyampaikan informasi tersebut kepada penyidik, maka pihak kepolisian tidak akan menindaklanjutinya. Sehingga, informasi tersebut dianggap tidak bernilai di mata hukum.

“Kalau diberikan kepada penyidik, kami akan teruskan, kami akan selidiki. benar nggak? Dari mana alur-alurnya, fakta-fakta apa yang mendukung pernyataan itu, jadi prinsipnya harus diserahkan ke polisi. Jadi kalau tidak disampaikan, kemudian disampaikan ke publik, informasi itu katakanlah tidak bernilai ya karena tidak bisa ditindaklanjuti," terangnya.

“Nah karena kalau menuding seseorang kan harus kita bisa dapat faktanya. waktunya kapan, pukul berapa, di mana, siapa perwiranya itu kan harus jelas," tandasnya. 


Prayogo Bahamulah

 

(Dok. ICJR/ Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo)

 

Jakarta, Laporannews – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) prihatin atas ditemukannya perlakuan khusus bagi narapidana (napi) dalam bentuk penyediaan mewah dan fasilitas-fasilitas khusus bagi napi tertentu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang. Pasalnya, fasilitas-fasilitas itu dapat merusak reputasi sistem lembaga pemasyarakatan serta menimbulkan pelanggaran yang semakin rusak.

“Ini jelas peristiwa yang memalukan dan menambah deret panjang daftar kasus komodifikasi di Lapas,” kata Direktur Eksekuti ICJR, Supriyadi Widodo, di Jakarta, Kamis (15/06).

Ia mengkritik keras perbuatan yang dilakukan oleh petugas Lapas Cipinang yang membiarkan praktik ini. Menurutnya, praktik itu diduga dilakukan oleh kalangan pejabat Lapas. Sehingga ia mengimbau, perlu ada langkah-langkah hukum yang tegas untuk menindak perilaku koruptif yang dilakukan oleh petugas yang seharusnya menjadi contoh dalam melakukan pembinaan bagi para warga binaan. Lanjutnya, tindakan tegas juga harus dilakukan bagi narapidana yang mendapatkan layanan illegal tersebut.

“Sistem pemasyarakatan yang dibangun sesuai dengan UU No 12 tahun 1995 jelas mencamtumkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam hal pembinaan bagi warga binaan. Proses pembinaan dalam pemasyarakatan juga bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukkannya. Bagaimana mungkin proses pembinaan tersebut dapat terlaksana jika tindakan koruptif para petugas lapas dan narapidana masih terus dilakukan,” tandasnya.

Ia mengingatkan, disamping ada persoalan sifat koruptif dari oknum-oknum yang mencari keuntungan, ada situasi khusus yang pasti akan tetap menyuburkan praktik-praktik komodifikasi yang koruptif ini.

“Situasi khusus ini adalah overcrowding yang selalu menjadi biang masalah utama lapas Indonesia. Temuan dari berbagai studi ICJR dan berbagai lembaga telah menunjukkan pola yang seragam,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews.

“Data Per Juni 2017 tercatat bahwa jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 153.312 sedangkan kapasitas yang dapat ditampung hanya 122.114 narapidana. Secara keseluruhan Lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni mencapai 84%. Angka yang lebih parah pun terjadi di Lapas Klas I Cipinang. Per Juni 2017 Lapas Cipinang diisi oleh 2926 narpidana dan tahanan, padahal kapasitasnya hanya untuk 880 narapidana. Kelebihan penghuni pada Lapas-lapas di Indonesia menimbulkan dampak langsung bagi praktek komodifikasi lapas,” paparnya.

Ia menjelaskan bahwa overcrowding mengakibatkan tidak terakomodirnya pelayanan dan fasilitas yang memadai bagi warga binaan. Kondisi yang layak hanya dapat terjadi manakala Lapas menampung penghuni yang sesuai dengan kapasitas.

“Bagaimana mungkin kelayakan dapat diperoleh disaat kelebihan muatan mencapai 332% hampir 3 kali lipat dari kondisi normal. Overcrowding ini juga mengakibatkan layanan standar minimum bagi lapas, menurun ke tingkat yang semakin mengkhawatirkan. Layanan dasar berupa air minum, makanan, komunikasi, ruang tidur termasuk kesehatan akan menerima dampak langsung. Negara terbukti mengalami kesulitan membiayai pengeluaran lapas untuk memenuhi standar minimum ini,” terangnya.

Situasi ini mendorong anak binaan harus mencari alternatif dalam menyokong standar hidup minimum dalam lapas. situasi ini jugalah yang akhirnya mendorong dukungan kehidupan dari pihak luar yakni para keluarga anak binaan.

“Masalahnya dukungan keluarga ini pasti akan digantungkan kepada kondisi ekonomi masing-masing, ada yang kaya dan banyak yang miskin,” tuturnya.

Menurutnya, hal itu lah yang menjadikan penyediaan fasilitas tertentu selalu menjadi komoditas subur bagi petugas Lapas yang koruptif. Narapidana yang tergolong memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat akan menyuap petugas untuk mendapat fasilitas yang lebih memadai bahkan cenderung mewah.

“ICJR mendukung Pemerintah dan DPR agar lebih bekerja keras untuk reformasi Lapas, Di samping menindak tegas oknum-oknum yang menyalahi peraturan, kebijakan pemidanaan yang dihasilkan harusnya juga rasional jangan hanya melulu mendorong ketentuan pidana yang selalu menjebloskan pelaku tindak pidana ke dalam penjara yang saat ini sudah penuh sesak,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. ICJR)

 

Jakarta, Laporannews – Berdasarkan hasil rapat pembahasan Panja RKUHP pada tanggal 13 Juni 2017, saat ini hampir selesai. Panja memerintahkan agar Timus (Tim Perumus)-Timsin (Tim Sinkronisasi) segera bekerja untuk menyelesaikan hasil pembahasan Panja RKUHP. Namun Hasil panja kemarin masih meninggalkan banyak persoalan terutama mengenai implikasi masuknya Tindak pidana Khusus (Tipsus) dalam KUHP.

Institute for Criminal Justice reform (ICJR) melihat ada persoalan mendasar terkait Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam R KUHP. Ada 5 (lima) yang paling penting menjadi perhatian, yaitu Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana Pelanggaran Berat HAM, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Aliansi KUHP) dari awal tidak sepakat soal pengaturan Tindak Pidana Khusus seperti yang dirumuskan dalam RKUHP.

Ia melihat RKUHP mengadopsi pasal-pasal Tipsus secara tidak cermat, ada banyak terjadi perubahan tindak pidana khusus yang dimasukkan dalam R KUHP.

“Intinya tindak pidana khusus dipaksakan masuk dengan adopsi yang tidak sempurna, belum lagi dengan pendekatan yang berbeda seperti UU Narkotika yang harusnya lebih berperspektif kesehatan masyarakat ketimbang pidana. Hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan, serta konflik antara RKUHP dan instrumen hukum yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP tersebut,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ICJR mendorong seluruh lembaga negara seperti Komnas HAM, BNPT dan PPATK juga mersepon dan memastikan nasib tindak pidana khusus dalam RKUHP. Menurutnya, Posisi dan rekomendasi lembaga lembaga ini penting didengar oleh Tim perumus RKUHP.

“Model kodifikasi mengisyaratkan adanya RUU transisi pelaksanaan KUHP baru, yang sampai sekarang tidak pernah dihasilkan oleh pemerintah. Tanpa adanya RUU transisi KUHP, bisa diduga pelaksanaan kodifikasi KUHP dimasa depan akan mendapati banyak kendala serius,” terangnya.

Di samping itu, ia menjelaskan, salah satu kejahatan yang akan dimasukkan ke dalam RKUHP adalah tindak pidana hak asasi manusia yang meliputi tindak pidana genosida, tindak pidana terhadap kemanusiaan, tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata. Lanjutnya, ia menilai, kejahatan-kejahatan tersebut dalam perkembangan hukum pidana internasional merupakan kejahatan khusus yang dikategorikan sebagai “gross violation of human rights”.

“Dalam hukum nasional, sebagian dari tindak pidana ini yaitu genosida dan tindak pidana pada kemanusiaan sudah diatur dalam pengaturan khusus yaitu Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam UU tersebut tindak pidana genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan masuk dalam kategori “pelanggaran HAM yang berat” yang mempunyai karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP saat ini,” paparnya.

Menurutnya, penempatan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam R KUHP dengan perbedaan rumusan yang lemah akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan penuntutan efektif terhadap kejahatan itu.

“Akibatnya adalah kelemahan dalam memberikan usaha untuk memberikan  perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setidaknya ada tiga alasan mengapa menempatkan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap tidak tepat dimasukkan dalam kodifikasi RKUHP,” pungkasnya. 


Laelie Ali Alamsyah

 

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo, akhirnya mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-25/Pres/06/2017 tentang Penunjukan Wakil untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tanggal 2 Juni 2017. Surpres ini diterbitkan pasca surat DPR yang dikirimkan kepada presiden untuk pembahasan rancangan UU tersebut pada 2 bulan lalu.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi kecepatan respon pemeritah dan DPR dalam membahas RUU ini. Ini merupakan perkembangan yang signifikan karena sebelumnya RUU ini gagal masuk ke dalam Prolegnas setelah diupayakan oleh Komnas Perempuan dan berbagai kelompok masyarakat pada tahun 2015.

“ICJR melihat terbitnya Surpres ini juga sebagai momentum penting untuk menghadirkan sebuah Undang-Undang khusus bagi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia,” Direktur Eksekutif Supriyadi Widodo Eddyono.

Untuk isu-isu krusial dalam UU itu, terkait penguatan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual, koordinasi antar lembaga pemerintah, aspek kriminalisasi perbuatan termasuk pemidanaan. Ia berharap pembahasan RUU itu harus yang berkualitas dan komprehensif.

“Salah satu isu krusial adalah soal penanganan hak korban. DPR dan Pemerintah harus bekerja keras untuk menghadirkan UU yang secara komprehensif mengatur tentang Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban, karena selama ini tidak ada UU yang menjadi dasar penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual,” terangnya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu (14/06).

“Ketentuan tersebut, hanya diatur dalam sebaran UU Sektoral seperti UU Perlindungan Anak, UU Penghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Tindak Pidana Perdagangan orang dan UU Perlindungan Saksi dan Korban,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban yang diatur dalam UU tersebut hanya menjangkau korban-korban seksual tertentu seperti hanya sebatas pada korban anak, korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban eksploitasi seksual dalam konteks tindak pidana perdagangan orang. Menurutnya, ketiadaan pengaturan hak korban yang komprehensif selama ini berdampak merugikan korban.

“ICJR sangat prihatin karena berdasarkan pemantauan, paling tidak telah terjadi 2 kasus bunuh diri masing-masing pada Mei 2016 di Medan dan Maret 2007 di Kabupaten Bandung. Dua remaja korban perkosaan tersebut bunuh diri karena tidak kuat menghadapi kasus yang dialaminya,” paparnya.

Ia menilai, hal itu jelas menunjukkan pentingnya pendampingan psikologis dan penguatan hak korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Lanjutnya, saat ini layanan bagi korban kekerasan seksual cenderung minim.

“Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini juga seharusnya menjadi momentum yang tepat bagi DPR dan Pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial untuk mengevaluasi kinerja dan koordinasi antara lembaga pusat perlindungan korban yang berdiri dibawah tanggung jawab kementerian-kementerian tersebut,” tuturnya.

Ia menyebutkan, pemerintah mengklaim telah berhasil membuat 424 Pusat Pelayanan terpadu dan 16 Rumah Aman untuk penanganan korban kekerasan. Namun tidak pernah tersedia laporan utuh mengenai kinerja ke-424 Pusat Pelayanan Terpadu tersebut. Bahkan hanya segelitir Pusat Pelayanan Terpadu yang memberikan informasi mengenai lembaganya,

“Tentu hal itu perlu dipertanyakan, apakah benar lembaga-lembaga tersebut bekerja memberikan layanannya kepada korban kekerasan kekerasan seksual,” ucapnya.

Komnas Perempuan pada tahun 2017 juga mencatat bahwa partisipasi lembaga pemerintah dalam pengumpulan kompilasi data pengada layanan bagi korban terbilang rendah.

“Dalam laporan Kinerja KPP dan PA 2015 pun dinyatakan bahawa dari 34 Provinsi yang telah memiliki P2TP2A, hanya 2 provinsi (DKI Jakarta dan Banten) yang memiliki saran pendukung layanan korban yang memadai. Sehingga, proses pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini adalah waktu yang tepat untuk DPR dan Pemerintah sama-sama bekerja keras untuk mengkomprehensifkan layanan korban,” tegasnya.

Suatu langkah yang tepat bagi Presiden dalam Supres nya memerintahkan beberapa lembaga terkait untuk hadir dalam pembahasan rancangan undang-undang ini, karena koordinasi antara lembaga pemerintah mutlak dibutuhkan dalam pembahasan RUU ini.

Selain persoalan layanan korban, ICJR juga mendorong perhatian yang cukup besar dalam pembahasan mengenai aspek kriminalisasi perbuatan dan pemidanaan. Karena, ada beberapa tindak pidana terkait kekerasan seksual yang telah diatur dalam UU khusus lainnya.

“Sebisa mungkin pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual harus berupaya mengevaluasi dan memperbaiki perumusan tindak pidana yang ada agar menjadi rumusan yang komprehensif dan logis dari aspek hukum pidana, pemidanaan serta hukum acara pidana. Hal lainnya adalah memeriksaan ulang dan mengharmonisasi ketentuan yang sudah ada secara komprehensif dan memastikan aspek ancaman tindak pidana, penuntutan dan pemidanaan dapat dilaksanakan secara lebih baik ketika UU ini disahkan,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Dok ICJR)

 

Jakarta, Laporannews - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) prihatin dengan adanya kekerasan terhadap guru, ia menilai permohonan pengujian Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di  Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi menghilangkan perlindungan bagi anak dari kekerasan.

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, upaya pengujian undang-undang di MK terkait perubahan pasal-pasal krusial dalam perlindungan anak di dalam lingkungan pendidikan telah di gelar di MK yang diajukan oleh Dasrul dan Hanna Novianti Purnama, dua Guru yang merupakan korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa dan orang tua siswa.

Dalam permohonan pengujian Undang-Undang kedua guru tersebut, dijelaskan bahwa Dasrul adalah guru mata pelajaran Arsitek SMK Negeri 2 Makassar mengalami kekerasan dari orang tua siswa setelah Dasrul menegur siswa tersebut yang tidak mengerjakan tugas. Sedangkan Hanna Novianti Purnama adalah guru pembimbing di SMA Pusaka I Duren Sawit yang mengalami penganiayaan berupa pemukulan dan penjambakan oleh seroang siswa murid bimbingannya. Namun, Hanna Novianti Purnama juga mendapat ancaman untuk dilaporkan ke Polisi karena telah mempublikasi gambar kekerasan yang dialaminya ke Media Sosial.

Dalam permohonan pengujian Undang-undang yang telah dimulai sejak Januari lalu, telah memasuki tahap pemeriksaan ahli,  pihak pemohon meminta perubahan atas beberapa pasal.

Pertama. Pasal 9 ayat 1a Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pemohon meminta MK agar mencabut frase “dan kekerasan” dalam pasal ini selama kekerasan itu dilakukan untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan anak oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

Kedua, Pasal 54 ayat 1 Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik,tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pemohon meminta frase “Perlindungan Hukum” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.” Pemohon meminta frasa “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.” untuk tidak dimaknai sebagai perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, tuntutan pidana, dan/atau gugatan perdata, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

“ICJR sebagai organisasi yang menolak secara tegas setiap bentuk bentuk penghukuman atas badan atau Corporal Punishment menilai bahwa permohonan ini justru akan memutuskan rantai perlindungan anak atas praktek praktek kekerasan dalam wujud Corporal Punishment di dunia sekolah Indonesia,” kata Supriyadi dalam rilis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu (14/06).

Menurutnya, anak berposisi paling rentan di dalam lingkungan masyarakat dan berhak untuk diberikan perlindungan absolut, dan karena itu. kata dia, pasal-pasal diatas yang merupakan pasal-pasal krusial bagi perlindungan anak terhadap kejahatan fisik dan psikis di lingkungan yang berpotensial terjadi kekerasan harusnya tidak dipermainkan.

“ICJR melihat bahwa Indonesia telah mengambil langkah yang tepat dalam menjamin perlindungan Anak terhadap kekerasan di dalam disiplin sekolah lewat implementasi pasal 28 ayat 2 Konvensi Hak-hak Anak ke dalam perundang-undangan nasional. Perlindungan Anak merupakan pengakuan atas anak sebagai pemegang atas hak-nya sendiri, dan segala perbuatan yang dipaparkan di dalam kedua pasal berupa: kejahatan seksual, kekerasan, tindak kekerasan fisik dan psikis, dan kejahatan lainnya merupakan pelanggaran atas hak perlindungan yang dipegang oleh anak,” paparnya.

“ICJR mengingatkan bahwa di dalam Komentar Umum Komite Konvensi Hak-hak Anak No.1 tahun 2001 (CRC/GC/2001/1) tentang “The Aims of Education” yang juga dielaborasi lebih lanjut di dalam Komentar Umum Komite Konvensi Hak-hak Anak No.8 tahun 2006 (CRC/C/GC/8) tentang “The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment”. Komite mengeluarkan pernyataan bahwa Corporal Punishment tidak kompatibel dengan Konvensi Hak-hak Anak,” sambungnya.

Komite menggarisbawahi, di dalam Komentar Umum tersebut bahwa anak tidak hilang hak asasi manusianya ketika masuk ke dalam gerbang sekolah. Hak anak atas akses ke pendidikan harus disediakan tanpa menyampingkan martabat anak, tidak membatasi anak untuk secara bebas mengekspresikan pandangannya, dan tidak menghalangi anak untuk berpartisipasi di dalam aktivitas belajar-mengajar.

Oleh karena itu, pendidikan juga harus diberikan kepada anak dengan cara yang mematuhi batasan-batasan ketat di dalam disiplin pendidikan seperti yang dipaparkan di dalam pasal 28 ayat 2 Konvensi Hak-hak Anak yang menjamin.

“Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan Konvensi ini. Dengan mengacu dari pasal ini maka perbuatan-perbuatan yang merupakan corporal punishment di dalam disiplin sekolah harus ditiadakan,” terangnya.

Corporal Punishment didefinisikan oleh Komite Konvensi Hak-hak Anak sebagai hukuman di mana kekuatan fisik digunakan dan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan, meskipun ringan. Sebagian besar melibatkan pukulan ("memukul", "menampar", "memukul pantat") anak-anak, dengan tangan atau dengan alat perantara berupa cambuk, tongkat, sabuk, sepatu, sendok kayu, dll. Dalam pandangan Komite, hukuman fisik selalu merendahkan martabat manusia.

“ICJR dapat memahami akan keresahan yang dialami Pemohon Judicial Review di MK bahwa pemohon berhak untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya lewat jalur hukum lewat melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwenang, sebagai guru, Para pemohohn jelas berhak atas perlindungan dari setiap tindakan kekerasan dan intimidasi,” ujarnya.

“Akan tetapi langkah-langkah untuk merubah pasal-pasal perlindungan anak terhadap kekerasan adalah langkah yang tidak tepat. Anak-anak harus dilindungi dalam pasal-pasal yang diuji memiliki kedudukan khusus dikarenakan anak adalah kelompok rentan. Maka dari itu disediakan perlindungan-perlindungan khusus atas hak-hak asasi anak,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ICJR menghimbau agar para hakim Mahkamah Konstitusi berhati-hati dalam memutuskan perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Guru dan Dosen.

“Sekali lagi, jangan sampai Judicial Review ini dimaknasi sebagai legitimasi corporal punishment pada anak,” tandasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan