Kebijakan/UU

(Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, guna melakukan konsultasi terkait pelaksanaan dan tugas wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman mengatakan, kedatangan Pansus Hak Angket  DPR ke BPK bertujuan untuk membangun untuk membangun semangat komitmen saling menghargai dan saling menghormati diantara sesama lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstutisional.

“Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1), BPK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (4/07).

Sebagimana diketahui, sejak tahun 2006 sampai dengan 2016, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan negara berupa Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Hasil pemeriksaan keuangan negara kemudian diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 23E ayat (2) dan hasil pemeriksaan BPK tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga dan/atau badan yang melakukan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan UU, seperti tercantum dalam Pasal 23E ayat (3).

Sejalan dengan visi BPK yang tercantum dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2016-2020, yaitu “menjadi pendorong tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.

“Dalam kerangka pelaksanaan tugas konstitusional DPR, BPK mendukung setiap upaya yang dapat menjamin agar pengelolaan keuangan negara dapat mencapai tujuan bernegara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan, mengelola negara dalam sebuah negara demokrasi tidak mungkin hanya bisa dilaksanakan satu lembaga negara, ada DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY, BI dsb. Menurutnya, semua itu adalah lembaga-lembaga negara yang secara konstitusional berkewajiban menjalankan tugas negara untuk mencapai tujuan negara .

“Jadi kami pada semangat itu, mendatangi BPK semata-mata ingin menjalin membangun, memberikan contoh kalau perlu bagi seluruh lembaga-lembaga negara untuk menata kedepan yang lebih baik,” tutur Agun. 

Untuk itu, kata dia, kedatangannya ke BPK untuk meminta proses audit proses pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban KPK sejak KPK berdiri.

“Sampai sejauh mana bahkan kinerjanya seperti apa. Bagaimana penanganan persoalan yang terkait dengan penggunaan keuangannya dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara pemeriksaan pengelolaan kewenangan negara, itu sampai kepada kinerja yang ada relevansi dengan tugas pokok dan fungsinya,” paparnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, lembaga non struktural seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komnas HAM perlu di evaluasi. Menurutnya, terkait lembaga Komnas HAM, sudah ada Dirjen HAM di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

“Komnasham itu lembaga independen ada Dirjen HAM, dan mereka kerjanya sama, tapi bagaimana kita lihat kita evaluasi. Kalau Komnasham banyak masalah, itu karena sistemnya belum bagus, dimasukkan dalam unsur politik, kelompok-kelompok aliran sebagainya begitu dan kemarin ada isu korupsi dan sebagainya,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/07).

Ia menambahkan bahwa secara umum, sejumlah lembaga semi negara tidak diperlukan karena negara telah mengalami konsolidasi demokrasi yang baik.

“Coba evaluasi lagi, jangan-jangan lembaga ini memang tidak diperlukan. Mumpung kita ini lagi perlu hemat, bubarin saja. Toh ada fungsinya dalam negara,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk penegak hukum, negara telah memiliki Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Menurutnya, sebaiknya lembaga-lembaga negara tersebut yang harus diperkuat oleh pemerintah.

“Kalau lembaga intinya sudah kuat buat apa? KPK harus di evaluasi, saya sudah punya formula, ini saya sudah studi ke negara-negara memang KPK harus diberikan kaki tanggan di seluruh Indonesia, caranya adalah kasih Ombudsman, karena ombusman itu juga kan sudah lembaga pelapor dari ketaatan atau lembaga pelayanan publik, nah nanti yang di pertanggujawabkan responsibility politic, hasil dari laporan masyarkat,” paparnya.

Ia pun mengusulkan bahwa agar lembaga Komnas HAM untuk gabung ke Dirjen HAM Kemenkumham. Menurutnya, evaluasi penegakan HAM pada akhirnya akan dilihat melalui presidennya dan bukan komnas HAM-nya. Persoalan pembubaran ini dinilai juga sejalan dengan kebijakan Presiden di awal pemerintahannya.

“Ya gabung saja dengan Dirjen HAM, bagaimanapun HAM lembaga bagian dari negara, yang bukan saja konsen di dalam negeri, tapi konsen di dunia internasional, dunia internasional ingin tahu perkembangan HAM di Indonesia ini. Nah, negara harus bertanggungjawab, evaluasi penegakan HAM tidak boleh lihat-lihat di Komnasham, tapi dilihat ke Presiden yang di pilih oleh rakyat,” tuturnya.

“Mereka kerjanya sama, tapi bagaimana kita lihat kita evaluasi. Jadi mari konsolidasikan negara ini dengan cara kuatkan lembaga inti, kurangi lembaga-lembaga sampir. Sebab itu membuat kacau kadang-kadang dualisme yang berlebihan dan kita juga lagi enggak punya uang,” pungkasnya. 


Thariq Malaka

 

(Dok. IPW)

 

Jakarta, Laporannews - Serangan teroris di Polda Sumatera Utara (Sumut) menjadi sebuah keprihatinan atas profesionalisme Polri dan sekaligus menunjukkan bahwa para teroris di Indonesia makin super nekat. Dengan senjata seadanya, mereka lebih berani menyerang polisi bersenjata lengkap yang sedang bertugas di markas kepolisian.

Ketua Presidium Ind Police Wath (IPW), Neta S Pane menilai, pasca serangan bom di Kampung Melayu Jakarta Timur, para teroris ternyata makin super nekat. Pasalnya, Keberhasilan membunuh tiga polisi dan melukai dua polisi di Kampung Melayu seperti menjadi inspirasi bagi para teroris untuk meningkatkan serangan ke jajaran Polri. 

"Di Hari Raya Idul Fitri, di saat masyarakat bergembira dalam silaturahmi, para teroris melakukan serangan ke Polda Sumut. Hanya dengan senjata seadanya, yakni sebilah pisau. Ironisnya, mereka berhasil membunuh seorang perwira polisi," katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (26/06).

Ia pun berpendapat bahwa kasus ini tentunya menjadi catatan buruk bagi Polri menjelang Hari Bhayangkara 2017. Lanjutnya, dari kasus ini, publik merasa prihatin karena anggota polisi belum bisa melindungi jajarannya, sehingga pelaku kejahatan menyerang markas kepolisian.

"Lalu bagaimana polisi bisa melindungi orang lain atau masyarakat dari serangan pelaku kejahatan. Sebaliknya, kasus Polda Sumut menjadi catatan "bersejarah" bagi jaringan teroris. Hanya dengan senjata seadanya mereka bisa membunuh seorang perwira polisi, sehingga itu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat," tuturnya.

Ia pun mengingatkan, serangan teror di Polda Sumut akan menjadi inspirasi bagi para teroris untuk terus menerus meningkatkan serangan dan sekaligus menjadi motivasi bagi kader-kadernya bahwa hanya dengan sebilah pisau ternyata bisa membunuh perwira polisi.

"Dari kasus ini para teroris bisa pula menyimpulkan, untuk melumpuhkan polisi tidak perlu lagi menggunakan bom. Cukup sebilah pisau. Sebab jajaran polisi tidak terlatih, tidak responsif, dan terlalu mudah untuk dilumpuhkan," ujarnya.

Belajar dari kasus Polda Sumut, ia menyarankan, Polri perlu mengimbau jajarannya untuk bersikap senantiasa waspada dan meningkat kepekaan serta selalu terlatih menghadapi berbagai situasi, sehingga anggota polisi tidak menjadi bulan-bulanan teroris atau pelaku kejahatan lainnya. 

"Bagaimana pun, jika ada polisi terbunuh oleh pelaku kejahatan tentu akan menjadi keprihatinan tersendiri bagi publik dan sekaligus menjadi kecemasan terhadap profesionalisme  sistem keamanan," sambungnya.

Apalagi saat ini, kata dia, di saat isu ISIS merebak secara internasional dan terjadi serangan di Marawi, aksi-aksi terorisme terus berkecamuk di Indonesia, tentunya akan menjadi kecemasan tersendiri bagi masyarakat.

"Sepertinya, ini menjadi tantangan serius bagi Polri menjelang Hari Bhayangkara 2017 dan publik selalu berharap Polri senantiasa bersikap profesional, baik dalam melindungi masyarakat maupun melindungi dirinya sendiri," tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews- Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arsul Sani mengatakan, Pansus KPK berencana untuk menyelidiki penggunaan anggaran lembaga antirasuah tersebut. Pihaknya, berencana akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  setelah lebaran nanti. Guna untuk mendapatkan informasi yang kredibel.

"Pansus menyepakati kemungkinan besar setelah lebaran kita akan memulai hal-hal terkait dengan tata kelola anggaran di KPK. Tentu tidak terbatas pada pendalaman atas hal yang merupakan temuan BPK berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan tahun 2015," katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/06).

Ia menambahkan, anggota BPK yang akan dipanggil adalah orang-orang yang selama ini melakukan audit terhadap KPK.

"Pada sisa masa sidang ini kami akan mendengarkan penjelasan para auditor BPK yang mengaudit KPK selama ini," ujar politisi PPP itu.

Ia menyebutkan, pemanggilan BPK bakal dilakukan secara paralel dengan memanggil para tokoh dan para ahli yang sudah diagendakan oleh Pansus Angket KPK.

"Nantinya secara pararel. Termasuk dengan mendengarkan paparan ahli hukum tata negara dan pidana. Termasuk juga pemanggilan kembali Miryam S Harywani," imbuhnya.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa pembekuan anggaran KPK juga bakal di prioritaskan oleh Pansus Angket KPK. Menurutnya, informasi mengenai tata kelola anggaran pasti tersedia dan dapat memperkaya penyelidikan.

"Saya kira kalau tata kelola anggaran ini dari sisi kesiapan bahan dan informasi itu lebih matanglah," tutupnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo soal pelibatan unsur TNI dalam melawan terorisme beberapa waktu lalu. Ia berpendapat bahwa pernyataan Presiden Jokowi harus didukung oleh semua pihak terutama dalam perumusan RUU Anti Terorisme yang baru. Menurutnya, penguatan negara penguatan negara yang melindungi hajat hidup warga negara itu sangat penting.

“Pengesahan RUU Keamanan Nasional yang sudah terlalu lama berproses. Dua produk UU tersebut harus segera selesai dalam waktu cepat untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang bisa mengancam negara. Kita harus buang jauh-jauh pola fikir sektoral dalam menyelesaikan masalah bangsa seperti terorisme dan ancaman terhadap keamanan nasional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu (22/06) malam.

Ia menjelaskan, Penambahan peran TNI sama sekali bukan untuk menunjukkan bahwa selama ini Polri lemah atau kinerjanya tidak memuaskan. Namun tantangan zaman semakin lama memang semakin berat dan hanya dengan kebersamaan, negara bisa mengatasinya.

“Rangkaian Bom Panci termasuk Bom Kampung Melayu tidak bisa kita anggap remeh, apalagi ada indikasi kuat pelakunya terkait dengan ISIS. Jelas tujuan ISIS adalah mendirikan negara sendiri, jadi bukan sekedar teror biasa yang hanya bertujuan menimbulkan efek ketakutan. Dalam kasus Poso juga jelas mereka merencanakan untuk memiliki teritori sendiri, itu berarti sudah ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional,” paparnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia harus mengambil pelajaran dari kasus Filipina yang awalnya lengah dan tidak menganggap serius teror di kawasan Marwawi. Sebagaiman diketahui, situasi teroris di Filipina saat ini sudah menguasai teritori dan sudah sangat sulit diatasi karena mereka bertameng pada masyaraakat sipil yang ada disana. Sehingga, penguasan teritori kata dia, tahapan yang paling tinggi dalam mencegah terorisme.

“Perlu digaris-bawahi bahwa lokasi Marawi dapat diibaratkan hanya sepelemparan batu dari pulau-pulau di utara Indonesia sehingga bukan tidak mungkin elemen-elemen ISIS tersebut akan mencoba masuk ke Indonesia lewat jalur laut. Saat ini kita sudah harus ekstra waspada,” tandasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Illustrasi Hukum)

 

Jakarta, Laporannews – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap ditahan di lokasi Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Menurut Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, meski perkaranya sudah inkrah menurutnya sebuah kesalahan dan pelanggaran hukum serius. Ia menilai, penempatan Ahok setelah inkrah menjadi narapidana (napi) merupakan pelanggaran hukum kedua yang pernah dilakukan rezim penguasa. Ia pun heran, kesalahan dan pelanggaran hukum itu dibiarkan oleh Brimob dan Polri sebagai institusi penegak hukum dan sebagai pemilik Rutan Brimob Kelapa Dua.

“Pelanggaran hukum pertama dilakukan rezim SBY yang mengistimewakan Aulia Pohan di Rutan Brimob. Pelanggaran hukum kedua dilakukan rezim Jokowi yang mengistimewakan Ahok di Rutan Brimob,” tuturnya.

IPW berharap Brimob dan Polri tidak membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi dan segera meminta Menteri Hukum dan HAM segera memindahkan Ahok dari Rutan Mako Brimob ke Lembaga Pemasyarakatan (LP).

“Sebagai institusi penegak hukum Brimob dan Polri harus bersikap konsisten, profesional, proporsipnal dan independen, sehingga fasilitasnya tidak disalahgunakan pihak lain, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Kamis (22/06).

Untuk itu, ia meminta Brimob dan Polri tidak boleh membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi lagi. Rutan Brimob tidak boleh diintervensi Kementerian Hukum dan HAM yang seolah-olah tidak mau perduli dengan ketentuan hukum yang ada.

“Semua pihak, terutama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) harus paham bahwa Rutan Brimob bukan LP. Jika tidak paham tentang hal ini, seharusnya mengundurkan diri saja karena tidak pantas,” ujarnya.

“Menkumham harus paham bahwa menempatkan napi di rutan adalah pelanggaran hukum serius. Kenapa napi harus ditempatkan di LP, karena dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya sistem pembinaan bagi narapidana saat menjalani proses hukuman,” tandasnya.

Ia menjelaskan, semua napi harus dibina tanpa pengecualian, termasuk Ahok. Sebab, kata dia, sistem hukum di Indonesia tidak mengenal adanya diskriminasi. Sementara yang memiliki sistem dan fasilitas pembinaan terhadap napi hanya LP dan di Rutan tidak ada sistem dan fasilitas pembinaan bagi napi.

Ia pun menggambarkan bahwa di Rutan Brimob yang luasnya sangat terbatas dan tergolong sempit. Rutan Brimob hanya memiliki empat bangunan berbentuk rumah. dua bangunan terdapat kamar-kamar yang dijadikan sebagai kamar untuk tahanan, sehingga seperti kamar pribadi.

“Di bangunan inilah Aulia Pohan dan Susno Duaji pernah ditahan. Dari dua bangunan yang terdapat kamar kamar itu, satu bangunan dikhususkan untuk tahanan teroris. Dua bangunan lagi terdiri dari sel tahanan berjeruji. Di tempat inilah Wiliardi Rizard mantan Kapolres Jakarta Selatan yang dituduh terlibat kasus pembunuhan Nazaruddin pernah ditahan,” katanya.

“IPW berharap kesalahan yang dilakukan rezim SBY yang mengintervensi Rutan Brimob hendaknya tidak terulang lagi di era rezim Jokowi. Brimob dan Polri jangan membiarkan pelanggaran hukum ini. Untuk itu harus segera meminta Menteri Hukum dan HAM segera memindahkan Ahok ke lembaga pemasyarakatan agar bisa dilakukan pembinaan sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa partainya tidak ingin ikut campur terkait hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus), salah satunya pembahasan usulan anggaran Kepolisian dan KPK pada 2018.

“Apa yang diambil keputusan itu di luar tanggung jawab kami kepada masyarakat. Kami mempersilakan kepada teman-teman, tapi itu bukan anjuran atau dari hal-hal yang dikhususkan kepada kami,” kata politikus Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/02).

Wakil Ketua DPR itu, dari awal tidak setuju atas pembentukan hak angket. Hal itu menunjukkan bahwa partai Demokrat memiliki sikap konsisten terhadap hak angket hingga saat ini. Lanjutnya, ia menegaskan bahwa partai Demokrat setuju dengan upaya pengawasan dan penguatan KPK. Namun, tidak dengan mekanisme angket. Menurutnya, sebaiknya salah satu upaya dalam menguatkan adalah dengan menambah personel atau penyidik KPK sampai 10 kali lipat sesuia janji Presiden Joko Widodo.

"Pak Jokowi dulu janji KPK akan dikuatkan. Penyelidiknya, penyidiknya akan dilipatgandakan 10 kali lipat, sekarang ini ada 100 kalau jadi 1000 kan hebat itu penyidiknya. Saya lebih setuju penyidiknya dikuatkan sampai 10 kali lipat akan kuat," tuturnya.

Ia meyakini bahwa langkah yang diambil Demokrat merupakan yang terbaik. Lanjutnya, ia yakin bahwa partai-partai lain yang tergabung Pansus Hak Angket pun memahami sikap dan posisi Demokrat itu.

"Memang kami berbeda, tapi kami yakin jadi khazanah yang terbaik," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota Pansus DPR mengusulkan anggaran untuk KPK dan Polri di bekukan. Wacana pembekuan anggaran itu diusulakna oleh anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun. Usulan itupun mendapat dukungan dari berbagai politisi di DPR.


Thariq Malaka

 

(Illustrasi Hukum)

 

Jakarta, Laporannews - Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane mengingatkan, para anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) supaya jangan berlagak dan bergaya seperti teroris. Menurutnya, ancaman pembekuan anggaran sudah memperlihatkan gaya teroris yang ditujukan kepada Polri dan KPK.

“Harusnya oknum-oknum itu menyadari terlebih dahulu apakah pemanggilan paksa yang disebutkan dalam UU MD3 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, terutama KUHAP. Mentang-mentang merasa punya kuasa dalam hal anggaran, mereka berlaku seenaknya ketika keinginannya tidak dituruti,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu (21/06) malam.

Ia menilai, gertakan segelintir oknum Pansus itu tidak lebih sebagai gertakan sambal, tapi gertakan itu lebih menunjukkan para anggota pansus itu hanya mempertontonkan arogansinya ketimbang memikirkan nasib rakyat dan bangsa.

“IPW berharap rakyat di Dapil mereka mencatat tingkah laku oknum oknum itu sehingga di Pemilu 2019 tidak lagi memilih mereka. Selain itu KPK diharapkan bisa bekerja cepat untuk menciduk dan menyeret semua anggota DPR yang terlibat kasus korupsi e-KTP,” tandasnya.

Ia pun berharap, kepada seluruh jajaran Polri untuk tidak terpengaruh dengan gertakan sambal segelintir sebagian anggota di Pansus yang hendak menyandera anggaran kepolisian itu. Menurutnya, ada tiga alasan kenapa Polri harus cuek bebek dan mengabaikan gertak sambal segelintir oknum di Pansus Hak Angket DPR.

“Pertama, anggaran tersebut bukanlah milik DPR apalagi milik oknum-oknum Pansus yang mengancam akan menyandera. Tapi anggaran itu milik rakyat dari pajak rakyat untuk membiayai Polri dalam menjaga keamanan rakyat. Oknum Pansus tidak punya hak atas anggaran tersebut,” paparnya.

“Kedua, dasar hukum pemanggilan paksa itu tidak jelas karena tidak ada Juklak dari UU MD3. Sehingga, jika polisi memanggil paksa Miryam. Sementara, yang bersangkutan ada di tahan KPK, hal ini bisa menimbulkan benturan antara Polri dan KPK. Ketiga, sebagian oknum DPR disebut sebut terlibat kasus korupsi e-KTP, sehingga warna kepentingan untuk mengamankan kelompok maupun pribadi lebih terasa menonjol,” sambungnya.

Oleh karena itu, jajaran Polri diharapkan bisa mengabaikan ancaman sebagian anggota Pansus itu. Sehingga, kata dia, jajaran Polri bisa lebih fokus dan profesional dalam menjaga keamanan masyarakat, terutama di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

“Percayalah, meski segelintir oknum Pansus teriak teriak akan membekukan anggaran kepolisian tapi rakyat akan berada di belakang Polri dalam mendukung tugas tugas profesional kepolisian,” pungkasnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Dok. ICJR)

 

Jakarta, Laporannews – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat, hingga 20 Juni 2017 terdapat 26 kasus melarikan diri di Rutan dan Lapas di Indonesia. Pemerintah harus melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan pemidanaan di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono yang mengatakan bahwa persoalan Lapas pasca empat orang Narapidana (Napi) asing melarikan diri dari Lapas Kerobokan Bali. Empat Napi itu melarikan diri dengan cara menggali terowongan ke luar Lapas.

“Kaburnya empat narapidana asing di Kerobokan bali ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang sangat jarang terjadi di Indonesia, berdasarkan catatan ICJR sampai dengan 20 Juni 2017 terdapat tidak kurang dari 26 kasus melarikan diri di Rutan dan Lapas di Indonesia,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (20/06).

Ia menilai, problem melarikan diri dari Rutan dan Lapas di Indonesia tidak terlepas dari masalah laten kelebihan beban penghuni di Rutan dan Lapas di Indonesia. Data yang ia himpun selama Juni 2017 adalah 122. 204 orang dari kapasitas Rutan dan Lapas di Indonesia. Dengan kapasitas itu, jumlah penghuni mencapai 225.835 orang atau terdapat kelebihan beban penghuni sejumlah 185%. Sehingga, salah satu dampak langsung dari meledaknya kepadatan penghuni Rutan dan Lapas tersebut adalah resiko kemanan yang tidak lagi terjamin, termasuk memastikan penghuni Rutan dan Lapas tidak melarikan diri.

“Secara faktual, terdapat resiko keamanan yang serius yang diakibatkan oleh tingginya tingkat kepadatan penghuni Rutan dan Lapas. Berdasarkan Riset ICJR pada 2014, alasan kelebihan beban penghuni, mengakibatka ketiadaan tempat dalam Lapas. Akibatnya, pada saat malam hari hanya blok atau sebagian dari blok yang dapat  dikunci, karena sel tidak dapat dikunci. Hal ini memunculkan resiko keamanan yang  besar baik di antara penghuni maupun antara penghuni dan petugas, serta kemungkinan melarikan diri yang tinggi,” paparnya.

Ia pun berpendapat, kelebihan beban juga berdampak pada rasio antara petugas jaga dan penghuni Rutan dan Lapas.

“Di tingkat nasional, rasio antara petugas dan penghuni mencapai  1:44 pada 2014, angka tersebut membengkak pada 2016 dimana rasionya menjadi 1:55 orang. Sementara itu, di beberapa penjara tertentu kondisi ini makin buruk, pada 2016, Rutan Salemba harus memastikan kondisi Rutan aman dengan ratio penjagaan 1:161 orang,” ternangnya.

“Perlu dicatat, semakin buruk tingkat kepadatan, maka semakin buruk pula tingkat penjagaan dan keamanan. Pada 2014, seperti Lapas Banjarmasin rasionya bisa jauh  lebih mengkhawatirkan lagi, yaitu di  angka 1:450,” sambungnya.

Situasi itu, menyebabkan pengelolaan penjara bisa menjadi sangat sulit, mengingat  rendahnya rasio penjaga terhadap penghuni. Dalam kondisi tersebut, maka ketidakmampuan personel Lapas dalam membendung jumlah penghuni Lapas yang melarikan diri menjadi terasa cukup rasional.

“Kondisi ini sesungguhnya tidak terlepas dari arah kebijakan pemidanaan nasional yang memang masih mengkedepankan pemenjaraan dan potensi overkriminalisasi yang sudah semakin dekat dihadapi oleh Indonesia. Jumlah pemenjaraan yang tinggi sangat jarang diimbangi dengan alternatif pemidanaan selain penjara,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, kata dia, pemerintah justru merekomendasi berbagai Undang-Undang (UU) yang sangat sarat dengan kriminaliasi dan pemenjaraan. Ia pun mencontohkan, dalam RUU KUHP yang dibahas di DPR terdapat 1.154 perbuatan pidana yang ancaman pidananya adalah penjara. Lanjutnya, Kondisi itu belum lagi diperparah dengan UU lain. Misalkan, UU Narkotika yang sangat berbau pemenjaraan sekalipun pada para pengguna dan pencandu yang harusnya dapat diberikan tindakan lain.

“Atas situasi ini, ICJR mendorong pemerintah melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan pemidanaan di Indonesia khususnya mengantisipasi overkriminalisasi untuk meminimalisir overcrowding dalam Lapas. Persoalan dalam Lapas tidak akan pernah selesai kalau Pemerintah memang mendesain Lapas sebagai tempat akhir untuk menampung beban peradilan pidana tanpa secara serius mengevaluasi kebijakan pemidanaan,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. IPW)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, penolakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menjemput paksa Miryam S Haryani sebagai permintaan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah langkah yang tepat dan sebuah langkah yang harus dihargai oleh semua pihak.

“Pertama, Kapolri ingin menjaga independensi Polri dan menghindari Polri menjadi alat politik dari kepentingan politik tertentu. Dengan penolakan itu Kapolri sepertinya ingin memberi kesadaran kepada kalangan legislatif bahwa Polri adalah aparat atau alat penegakan hukum dan bukan alat politik para politisi di DPR,” katanya dalam keterangan tertulis.  Jakarta, Selasa (20/06).

Kedua, lanjutnya, dari penolakan itu terlihat bahwa Kapolri tidak ingin institusinya, Polri dibenturkan para politisi di DPR dengan KPK. Sebab antara Polri dan KPK punya misi yang sama dalam hal pemberantasan korupsi di negeri ini, sementara kasus korupsi dalam proyek e-KTP diduga melibatkan banyak politisi yang harus ditindak KPK satu persatu. Ketiga, penolakan Kapolri itu sesuai koridor undang undang. Sebab undang undang tidak mengatur bahwa Polri harus memenuhi permintaan Panitia Hak Angket DPR.

Dalam keterangan itu, ia menjelaskan, penolakan Kapolri tentu akan memiliki konsekuensi, antara lain Komisi III DPR bisa saja mempermasalahkan hal ini. Menurutnya, dalam kasus ini Miryam tidak perlu menarik nariknya ke wilayah politik dengan menyurati DPR, setelah dirinya ditangkap KPK akibat memberi keterangan palsu dalam kasus e-KTP. 

“Jika Miryam merasa bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dalam penangkapan dan penahannya, anggota Fraksi Hanura DPR itu bisa saja melakukan prapradilan,” ujarnya.

Ia pun berharap Polri dan publik mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK. Sehingga siapapun tidak boleh masuk ke dalam wilayah materi perkara, dengan demikian tidak ada intervensi. Dan pihak pihak yang berusaha "ikutan" untuk mengaburkan proses perkara korupsi e-KTP harus dicegah, agar kasus ini bisa diselesaikan di pengadilan Tipikor dan semua anggota DPR yang terlibat harus menjalani proses hukum.

“IPW berharap Kapolri tak perlu cemas karena apa yang dilakukannya, yakni menolak permintaan Panitia Hak Angket DPR pasti didukung penuh oleh publik. Demi kelancaran proses penegakan hukum ini Polri justru harus memback up KPK, setidaknya agar penyidik KPK terlindungi dari berbagai ancaman atau teror yang bisa menghambat proses penuntasan kasus korupsi e-KTP,” pungkasnya. 


Della Manawar Lisa

 

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan