Kebijakan/UU

(Foto: A. Ainul Ghurri / Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Arsitek secara resmi telah disahkan menjadi Undang-Undang, Selasa (11/7/2017). UU itu menjadi landasan hukum dan perlindungan bagi arsitek yang bekerja di Tanah Air. Ketua umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) pun menyambut baik disahkannya UU tersebut.

“IAI bersyukur atas disahkannya Undang-undang tentang arsitek pada hari ini di Rapat Paripurna DPR-RI. IAI sebagai organisasi profesi arsitek satu-satunya di Indonesia menganggap UU Arsitek sebagai sebuah langkah maju dan mengapresiasi DPR RI dan Pemerintah dalam hal ini diwakili Kementrian PUPR, Kementerian Ristek-Dikti, Kementerian PAN-RB Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Hukum dan HAM dan semua pihak yang terlibat dalam perumusan hingga disahkannya menjadi undang-undang,” kata Ketua Umum IAI, Ahmad Djuhara dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (11/07).

Ia menambahkan, sebagai asosiasi arsitek satu-satunya yang disebutkan dan diakui di dalam Undang-undang tersebut, kata dia, IAI menyadari bahwa akan terjadi beberapa implikasi penting terhadap praktik profesi arsitek, arsitek pelaku dan juga pengguna jasa arsitek.

“Implikasi pertama yang akan timbul adalah meningkatnya daya saing arsitek Indonesia di percaturan arsitektur regional maupun global,” ujarnya.

Dengan adanya UU Arsitek ini, negara hadir dan menjadi penjamin bagi arsitek Indonesia yang berpraktik di dalam maupun di luar negeri. Disamping itu, UU ini juga mengatur tata laku praktik arsitek asing di Indonesia agar terjadi persaingan yang sehat di antara arsitek Indonesia dan arsitek asing.

“UU Arsitek ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara Asia lain yang telah lebih dulu memiliki UU Arsitek yang lebih kuat. UU Arsitek Indonesia selanjutnya akan menjadi acuan untuk berhubungan dengan negara lain seperti pengaturan Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Architectural Services ASEAN dan Central Product Classification (CPC) 8671 dari PBB,” paparnya.

Ia pun menuturkan, dengan disahkannya UU Arsitek ini, maka akan ada beberapa kepranataan baru profesi arsitek Indonesia. Salah satunya adalah akan dibentuknya Dewan Arsitek Indonesia (DAI) yang nantinya akan memberi legititimasi legalitas seorang arsitek.

“DAI bertugas untuk memberi pengakuan seorang arsitek menjadi arsitek profesional. UU Arsitek ini akan berlaku dengan dibuatnya beberapa PP dan PerMen dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam sistem jasa konstruksi di Indonesia, ada 3 pilar utama,” tuturnya.

“Pilar pertama adalah UU Jasa Konstruksi yang mengatur hubungan antar pelaku jasa konstruksi, UU Bangunan Gedung yang mengatur objek, dan UU Arsitek yang hadir melengkapi UU Keinsinyuran sebagai subjek (pelaku) dalam jasa konstruksi,” sambungnya.

Ia menyebutkan, nantinya, masyarakat akan terjamin untuk mendapatkan layanan jasa arsitek yang berkompeten dan beretika akan semakin terjamin. Lanjutnya, arsitek sebagai profesi berbeda dengan profesi lain seperti Insinyur. Arsitek dilengkapi keahlian yang terkait dengan seni, estetika dan kebudayaan. Dengan demikian keahlian arsitek ini patut dilindungi oleh undang-undang.

“Undang-undang ini akan menjadi dasar berlakunya Professional Indemnity Insurance / PII yang akan menjamin legalitas semua bangunan di Indonesia,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Twitter @JazuliJuwaini)

 

Jakarta, Laporannews – Kejadian penganiayaan ahli Teknologi Informasi dari Institute Teknologi Bandung (ITB), Hermansyah telah mendapat sorotan publik. Pasalnya, banyak spekulasi berkembang terkait motif penganiayaan di media sosial.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini pun menyampaikan keprihatinan mendalam untuk Hermansyah. Ia meminta aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan motif insiden penganiayaan Ahli IT ITB Hermansyah.

“Apapun alasannya tidak dibenarkan tindakan premanisme yang keji seperti ini berlaku di Indonesia. Ini seperti menantang aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan keamanan. Makanya, polisi harus segera menangkap pelaku dan mengungkap motifnya," katanya di Jakarta, Senin (10/07).

Anggota Komisi I itu, meminta masyarakat untuk menyerahkan proses pengungkapan kasus ini kepada kepolisian. Ia pun meyakini bahwa polisi dapat mengungkap kasus ini secara cepat dan transparan.

“Kita percaya dan dukung polisi mampu mengungkap kasus ini secara cepat dan transparan. Saya yakin itu, seperti Polri mengungkap kasus-kasus terorisme yang relatif cepat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Hermansyah yang merupakan ahli teknologi informasi jebolan ITB yang menyimpulkan bahwa percakapan via Whatsapp antara Habib Rizieq Syihab dan Firza Husein adalah rekayasa.

(Foto: Twitter @Yusrilihza_Mhd)

 

Jakarta, Laporannews – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan dirinya siap hadir pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus Anket DPR atas KPK hari ini, Senin (10/07/2017).

“Saya telah menerima surat resmi dari DPR RI yang mengundang saya untuk hadir dalam RDPU dengan Pansus Angket DPR pada hari Senin tanggal 10 Juli besok jam 14.00. WIB,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Minggu (9/07).

Sesuai dalam undangan, dirinya dipanggil sebagai pakar hukum tata negara dan akan dimintai pandangannya terkait keberadaan Hak Angket DPR dalam hukum tata negara Indonesia.

“Rapat tersebut, seperti tertera dalam undangan adalah "Masukan dari Pakar Hukum Tata Negara". Dalam TOR di email saya disebutkan bahwa saya diminta untuk menerangkan keberadaan Hak Angket DPR dalam hukum tata negara kita dan dapatkah DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki KPK. Diminta juga kepada saya untuk menerangkan di manakah kedudukan KPK itu dalam sistem ketanageraan kita. Selain itu, saya juga diminta untuk menerangkan sejarah penyusunan RUU KPK, karena saya pada tahun 2002 mewakili Pemerintah membahas RUU tsb dengan DPR hingga selesai,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dala RDPU itu, dirinya akan menerangkan hal-hal tersebut berdasarkan prinsip-prinsip akademik. Lanjutnya, ia menegaskan bahwa dalam pandangannya nanti, ia tidak akan mendukung keberadaan KPK atau Pansus Angket DPR.

“Saya akan menerangkangkan hal-hal diatas berdasarkan ilmu dan pengalaman yang ada pada saya berdasarkan prinsip akademik yang saya junjung tinggi. Saya tidak berada dalam posisi untuk mendukung atau tidak mendukung keberadaan panitia angket DPR tsb, juga tidak berada dalam posisi apakah ingin memperkuat atau melemahkan KPK," tandasnya.

Mantan Mensesneg itu menyebutkan, tugasnya hadir di DPR hanya menerangkan segala yang diminta kepadanya secara akademis. Lebih lanjut ia akan berupaya secara maksimal untuk tidak melibatkan diri dalam perdebatan politik dan kepetingan politik pihak manapun juga.

 “Karena keterangan yang akan saya berikan besok adalah keterangan akademis, maka keterangan itu terbuka untuk didengar dan didebat oleh siapa saja. Saya akan sangat menghormati pandangan akademis yang berbeda-beda. Andaikata ada pendapat akademisi yang lain, yang saya nilai lebih kuat hujah dan argumentasi akademisnya dibanding pandangan saya, maka saya dengan ikhlas akan meninggalkan pendapat saya dan mengikuti pendapat yang lebih kuat argumentasinya,” paparnya.

Sebagai informasi, dalam agenda Pansus, selain Yusril ada pakar lain yang dimintai pandangannya terkait hak angket tersebut dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945, yakni Zain Badjeber.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Sehubungan dengan rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengharapkan, agar pemerintah dalam hal ini Mendikbud RI, tidak terburu-buru memberlakukan Permen tersebut. Pasalnya, peraturan tersebut, hingga kini masih menjadi polemik dan mendapat penolakan di masyarakat dalam skala luas dan semakin masif. Sehingga, kata dia, jika dipaksakan akan menjadi kontraproduktif bagi program kerja pemerintahan Joko Widodo.

“Mengingat Penguatan Pendidikan Karakter menuju generasi emas 2045 merupakan program nasional, maka MUI mengharapkan agar kebijakan tersebut, dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) agar skala cakupannya lebih luas dan dalam implementasinya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Sabtu (8/07).

Ketua Rais Am PBNU itu pun mengharapkan, agar dalam pembahasan Perpres tersebut, pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan, seperti Kementerian terkait serta MUI, PBNU dan PP Muhamadiyah. Hal ini sejalan dengan penegasan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Ketua Umum MUI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 9 Juni 2017.

“Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menegaskan akan menerbitkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter, sebagai kebijakan nasional. Pelibatan MUI dan ormas-ormas Islam, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pembahasan materi Peraturan Presiden dipandang sangat penting agar Perpres yang merupakan kebijakan nasional, dapat diterima dan didukung dengan baik oleh seluruh golongan masyarakat sehingga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya,” paparnya.

Ia pun menilai, melalui Perpres tersebut, program PPK akan menjadi kebijakan nasional. Sehingga, dapat diterima dan didukung oleh seluruh golongan masyarakat. MUI pun meminta Kemendikbud menunda implementasi Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah.

“Kami mohon agar Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah ditunda pemberlakuannya dan Kemendikbud tidak melakukan kegiatan sosialisasi maupun langkah-langkah lain yang dapat menimbulkan pro dan kontra, sampai diterbitkannya Perpres tentang Program Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa,” ujarnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mendukung penuh langkah penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita dukung adanya KPK sebagai komite yang ingin mendukung penegakan hukum korupsi yang sebelumnya ada kejaksaan dan kepolisian tapi karena kurang efektif maka pemerintah membuat KPK,” katanya di Gedung PBNU, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (7/07).

Ia juga meminta kepada Pansus Hak Angket KPK bersikap proposional dalam memberikan penilaian agar bisa bekerja secara terarah. “Tapi yang jelas kami harapkan semua harus proporsional,” tuturnya.

Meski demikian, ia enggan berkomentar banyak mengenai manuver Pansus Hak Angket KPK yang melakukan audensi dengan narapidana kasus korupsi di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur dan Lapas Sukamiskin, Bandung.

“Itu bukan urusan NU, itu urusan partai politik, saya tidak ikut campur,” ujarnya.

Sebagai informasi, pengajuan hak angket KPK digulirkan oleh anggota Dewan setelah Miryam S. Haryani mencabut berita acara pemeriksaan di KPK dalam dugaan korupsi e-KTP.


Prayogo Bahamulah

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar acara diskusi nasional yang bertajuk “Quo Vadis RUU KUHP dan KUHAP” di Function Room Gedung DPR RI Lantai II pada Kamis, 6 Juli 2017. Diskusi tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti pembahasan Revisi RUU KUHP dan KUHAP. Revisi KUHP dan KUHAP dipandang beberapa pihak sudah sangat mendesak untuk dipercepat pembahasannya. Harapannya, diskusi ini dapat membawa poin-poin penting dalam revisi KUHP dan KUHAP.

Forum diskusi tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Hadir narasumber lainnya yaitu Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkestra, Fahri Hamzah, Ketua Panja RUU KUHP dan KUHAP DPR RI, Dr. Benny K. Harman, Ketua Asosiasi Hukum Pidana KUHP dan KUHAP, Prof. Andi Hamzah, Pakar Hukum Pidana Prof Dr. Syaiful Bakhri,  dan Dr. Eva Achjani Zulfa.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon melihat, penting bagi Pemerintah agar melakukan konsolidasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP bersama KPK, BNN dan seluruh lembaga terkait. Menurutnya, Banyak tumpang tindih peraturan dan perundangan ditengarai sebagai salah satu alasan mendasar yang hanya dapat diselesaikan di dalam RUU KUHP dan KUHAP.

“Mengingat KUHP dan KUHAP adalah dasar hukum negara yang sangat penting, maka pasal-pasalnya harus sedetail mungkin agar tidak terjadi penafsiran bebas oleh aparat di lapangan” ungkapnya saat mengisi acara di Function Room Gedung DPR RI Lantai II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/07).

Dalam perkembangannya, polemik dalam pembahasan RUU ini dapat diklasifikasikan pada dua aspek. Yaitu aspek teknis dan aspek substantif. Menurut Fadli Zon, aspek substantif menjadi urgensi RUU KUHP dan KUHAP. Lanjutnya, ia menilai, sejauh ini, aspek substantif terkait dengan materi di dalam pasal RUU masih menjadi perdebatan.

“Seperti misalnya bagaimana pengaturan perihal Tindak Pidana Khusus diatur di dalam RUU KUHP&KUHAP, terkait asas legalitas dalam pasal 2 RKUHP, pidana mati, penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, Penyebaran kebencian terhadap pemerintah, dan beberapa pasal yang menimbulkan perdebatan lainnya” ujarnya.

“Pasal-pasal pidana lainnya yang dianggap khusus seperti Korupsi, Terorisme, dan Narkotika harus segera dibahas dengan melakukan konsolidasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP bersama KPK, BNN dan seluruh lembaga terkait” sambungnya.

Ia pun mengaku, pembahasan RKUHP ditargetkan selesai periode ini dengan catatan harus ada komitmen kuat dari beberapa pihak.

"Harus ada kerjasama DPR dan Pemerintah untuk membahas secara bersama-sama dan menampung berbagai masukan sekaligus menyamakan presepsi" pungkasnya.


Thariq Malaka

 

(Dok. ICJR/ logo)

 

Jakarta, Laporannews – Kaesang Pangarep dilaporkan ke Polisi pada 2 Juli 2017, oleh seseorang yang menilai bahwa Kaesang mengunggah video yang berisi ujaran kebencian. Dalam Video tersebut, Kaesang memberikan pendapat dan mengekspresikan pandangannya terhadap beberapa fenomena dan kasus-kasus yang sedang hangat terjadi.

Direktur Eksekutif  Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono menilai, proses kasus seperti ini akan memberikan anggapan bahwa seluruh bentuk kritik dan ekspresi bisa dianggap sebagai ujaran kebencian. Lanjutnya, laporan terhadap Kaesang ini tidak perlu diproses lebih lanjut oleh Polisi.

“Ada dampak yang perlu diperhatikan, apabila Polisi akan terus memproses kasus-kasus seperti ini. Pertama, Polisi harus berhati-hati dalam menentukan apakah yang dilakukan Kaesang adalah benar-benar ujaran kebencian atau tidak,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Kamis (6/07).

Ia beranggapan bahwa dalam video yang diunggah Kaesang, ada muatan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang harus diperhatikan. “Memproses kasus seperti ini akan memberikan anggapan bahwa seluruh bentuk kritik dan ekspresi bisa dianggap sebagai ujaran kebencian. Hasilnya, akan ada iklim ketakutan dalam bereskpresi dan berpendapat,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, dalam kondisi yang sama juga akan mengaburkan antara kebebasan bereskpresi dan berpendapat dengan ujaran kebencian sesungguhnya. Sehingga, harus lebih diperhatikan oleh pihak Kepolisian.

“Kedua, memproses kasus-kasus seperti ini dapat berakibat serius terhadap penambahan beban dan tugas dari aparat penegak hukum. Fokus dari penegak hukum akan terpecah untuk menangani kasus yang sesungguhnya tidak perlu untuk diproses,” ujarnya.

Menurutnya, polisi punya beban lebih besar untuk menyelesaikan kasus lain yang memiliki gravitasi kejahatan lebih serius. Lebih lanjut, dalam sudut pandang berbeda, polisi akan dibebani tugas untuk memproses laporan-laporan sejenis. Akibatnya, polisi tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh kasus tersebut, sehingga akan berdampak penurunan kepercayaan publik pada kepolisian.

“Atas dua dasar tersebut, ICJR meminta Kepolisian untuk berhati-hati dalam menentukan langkah untuk memproses kasus yang menjerat Kaesang tersebut. Jangan sampai Polisi terjebak dalam kasus yang sesungguhnya tak perlu diproses lebih lanjut,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang penumpang terhadap personil Aviation Security (Avsec) di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. 

"Seharusnya kita semua menghargai petugas yang menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan penumpang," ujarnya di Jakarta, Rabu (5/7).

Ia menambahkan, pelaksanaan dan penegakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa setiap penumpang maupun barang yang akan diangkut dengan pesawat udara, wajib untuk diperiksa dan ini menjadi tugas serta kewenangan personil avsec memeriksa penumpang dan barang bawaannya sebelum memasuki daerah keamanan terbatas dan atau ruang tunggu di bandara.

Hal itu, kata dia, untuk menjamin tidak ada barang terlarang (prohibited items) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum yang tentunya dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

“Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 335 telah nyata disebutkan bahwa terhadap penumpang, personil pesawat udara bagasi kargo, dan pos yang akan diangkut harus dilakukan pemeriksaan dan memenuhi persyaratan keamanan penerbangan, ini sudah jelas dan wajib bagi seluruh penumpang untuk mentaati aturan ini,” tegasnya.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan aturan mengenai pemeriksaan barang bawaan, juga terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara, dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan.

Untuk itu, ia berharap agar penegakan hukum terhadap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak khususnya penumpang pesawat udara. Ia juga berharap kepada seluruh masyarakat penumpang pesawat udara untuk dapat koorperatif dalam mentaati aturan perundangan yang berlaku.

“Kepada penumpang agar bisa kooperatif, ikuti arahan petugas seperti memasukkan seluruh barang bawaan ke dalam mesin x-ray termasuk jam tangan, handphone, melepas ikat pinggang dan jaket, jika diperlukan petugas Avsec punya hak penuh untuk memeriksa penumpang lebih detail, demi keselamatan dan keamanan bersama,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan apresiasi kepada personil Avsec yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan profesional.

“Saya mengapresiasi personil yang bertugas, yang dapat menjaga integritas dan profesional dalam menjalankan tugas, bahkan ketika memperoleh tindakan kekerasan, ini menjadi pemacu semangat personil Avsec lainnya,” pungkasnya.


Abdul Ghofur Prawira

(Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews – Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjayanto mengkritik manuver yang dilakukan oleh Pansus Hak Angket KPK. Manuver yang dilakukan Pansus Angket KPK diantaranya dengan melakukan pertemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan napi korupsi. 

Sebagaimana diketahui, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, guna melakukan konsultasi terkait pelaksanaan dan tugas wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menilai bahwa Pansus Angket KPK tidak mendengar aspirasi masyarakat yang mewakili anti korupsi di DPR. Sehingga ia menyayangkan sikap pansus yang mengunjungi napi koruptor dan pertemuan dengan BPK itu.

"Respon saya atas kelakuan Pansus Hak Angket KPK, saya muak dan terluka. Kita sebagai rakyat sangat marah dan harus mengecam," katanya di Jakarta, Rabu (5/07).

Ia menyebutkan, manuver yang dilakukan Pansus Angket KPK itu sebagai pelemahan suatu tindakan yang tak hanya memilukan tapi sangat memalukan.

“Sikap dan perilaku anggota Pansus Hak Angket itu, Tidak hanya naif tapi juga kelakuan kolusif dan sangat koruptif. Selamat datang zaman kegelapan, kenistaan dan kehinaan,” imbuhnya.

Ia menilai bahwa sikap yang dilakukan anggota parlemen itu tidak dituruti atau tunduk oleh masyarakat. Hal itu menurutnya, sebagai sikap hina dari lembaga anti rasuah itu.


Thariq Malaka

 

(Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, Rabu (5/7/2017). Pemeriksaan itu, terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan di Sultra 2008-2014.

Kuasa hukum Nur Alam, Ahmad rivai mengatakan, kliennya siap memberikan keterangan kepada penyidik terkait kewenangannya sebagai kepala daerah yang kala itu memberikan izin tambang di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

“Jadi kami akan ada pemeriksaan dan kami akan lihat dulu pemeriksaannya seperti apa,” katanya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/07).

Nur Alam sendiri diketahui beberapa kali mangkir dari panggilan KPK. Nur Alam hari ini datang ke Gedung KPK mengenakan kemeja motif batik warna merah-cokelat. Ia datang bersama kuasa hukum dan sejumlah 'pendukungnya'. Sejak KPK menetapkan tersangka terhadap Nur Alam pada Agustus lalu, hingga kini politisi PAN tersebut belum ditahan.

Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014. Sehingga memperkaya diri sendiri dan korporasi, dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Rivai meyakini, adanya asas praduga tak bersalah terhadap kliennya. Apalagi kata dia, Nur Alam hanya menjalankan kebijakan yaitu mengeluarkan izin tambang di Sulawesi Tenggara.

"Ini kan semuanya menggunakan asas praduga tak bersalah jadi pasti akan dilihat seperti apa sih begitu," tuturnya. 


A. Ainul Ghurri

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan