Kebijakan/UU

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Dalam beberapa Minggu terakhir ini, publik ramai dibuatnya dengan diterbitkannya  Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Undang-Undang (UU) sebelumnya dianggap pemerintah sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan kondisi sekarang. Oleh karena itu, sudah sepantasnya untuk dilakukan perubahan.

Praktisi Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang, Alungsyah menilai, Perppu tersebut merupakan kewenangan absolut atau hak prerogratif pemerintah dalam hal ini Presiden. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UUD  1945 yang menyatakan bahwa: “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai penganti Undang-undang” .

“Jelas Perppu memiliki kriteria kapan harus dikeluarkan dan dalam kondisi apa Perppu harus ada, ini juga sebelumnya telah di konfirmasi oleh Putusan Makamah Konstitusi. Namun terlepas dari itu semua, setidaknya Perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan perdebatan di ruang publik. Pro kontra dimana-mana dan bahkan pemerintah dianggap bertindak otoriter dikarenakan substansi Perppu itu bermasalah dan bertentangan dengan UUD 1945,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu (26/07).

Ia menambahkan, pro kontra terkait dengan pengujian Perppu ke Mahkamah Konstitusi sudah terjadi sejak lama. Bahkan, kata dia, para pakar hukum pun terbelah pendapat dalam memaknainya. Sehingga dalam beberapa kesempatan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah dan menerima Perppu sebagai kewenangannya.

“Dalam hemat saya, MK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhahap Perppu, walaupun materi muatannya sama seperti UU. Perppu bukanlah UU, atas dasar apapun itu Perppu tetaplah Perppu. Lagi pula, Perppu harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Jika tidak disetujui, Perppu harus dicabut. Jadi, kewenangan MK menguji Perppu hanya dapat dilakukan apabila sudah diuji, dinilai, dibahas di DPR dan disetujui jadi undang-undang. pada saat itu pula Mahkamah Konstitusi berwenang,” jelasnya.

Lebih lanjut, kewenangan MK haruslah dimaknai secara limitative. Artinya, kewenangan MK tidak lain dari selain yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Ia mengingatkan, original intent dan tafsir gramatikal dari Pasal 22 UUD 1945 tidaklah dapat dikesampingkan.

“Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut sangat jelas hanya menyebut undang-undang dan tidak menyebut Perppu. Dilihat secara formal UUD 1945 membedakan dan menempatkan secara berbeda pengaturan antara Undang-Undang dan Perppu, undang-undang diatur dalam Pasal 20 dan Perppu diatur dalam Pasal 22 UUD 1945,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebutkan, Perppu dibuat berdasarkan hak subjektif Presiden, karena legislatif review-lah yang menjadi pilihan. Ia berpendapat, jika Perppu “dipaksakan” masuk sebagai kewenangan MK dengan menggunakan dasar sosiologis dan teleologis sebagaimana terdahulu disampaikan oleh Prof. Mahfud MD selaku hakim MK. Maka, dengan dasar itu pula, mutatis mutandis Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Constititutional complaint dan confirmatif of constitution atau lainnya.

“Pengujian Perppu yang dilakukan MK terdahulu , menurut pendapat saya tidaklah tepat, karena pada masa sekarang dan yang akan datang bilamana terdapat masyarakat siapapun itu yang menguji Perppu termasuk Perppu Ormas didalamnya, sekalipun dianggap memiliki legal standing, maka MK harus dengan tegas menyatakan tidak diterima atau bahkan menolaknya dengan dasar bukan kewenangannya,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsya

 

(Foto: Arie)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron mengapresiasi Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang berhasil mengungkap kasus mafia beras yang dilakukan di gudang PT Indo Beras Unggul (IBU) yang merupakan anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera (PT TPS). Perusahaan tersebut, merupakan perusahaan terbesar setelah Perum Bulog dengan memiliki kapasitas gudang 4 juta ton.

“Saya memberi apresiasi atas penegakan hukum di bidang pangan. Itu pula yang menjadi harapan kami yang dituangkan dalan UU Pangan 18 Tahun 2012. Yang kami ketahui adalah perusahaan dibidang perberasan yang kemampuan/kapasitas produksinya bisa mencapai 1 jt ton, sedangkan perusahaan itu punya gudang 4 juta ton,” katanya di Jakarta, Minggu (24/07).

Ia menduga, beras tersebut merupakan alokasi Rastra/Raskrin yang setiap tahun dialokasikan untuk keluarga miskin, kelas beras medium, dan disalurkan secara tetutup oleh Bulog dan Pemerintah Daerah. Kemungkinan lainnya adalah bantuan terhadap petani dalam bentuk subsidi pupuk, benih, dan bantuan produksi lainnya.

“Kalau raskin/rastra sudah ada peraturannya, sehingga kalau disalahgunakan tentu melanggar hukum. Tetapi jika yang dimaksud adalah petani yang mendapat subsidi produksi, maka belum ada aturan atas hasil produksinya, termasuk harus di jual kesiapa dengan ketetapan harga tertentu, karena belum ada aturannya,” tuturnya.

Politisi Demokrat itu menambahkan, kecuali ada inpres 5 tahun 2015 yang mengatur Harga Pembelian Penerintah (HPP) yang saat ini menjadi harga patokan pembelian pemerintah kepada petani/pelaku usaha melalui pengadaan Bulog, dan aturan Harga Eceran Teringgi yang baru saja diberlakukan oleh pemerintah.

“Jadi jika yang dimaksud adalah beras hasil petani yang disubsidi atau yang mendapat bantuan saprotan dan saprodi, belum ada peraturan yang mengikat terhadap hilirnya,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, subsidi dan berbagai bantuan saprotan dan saprodi dimaksudkan agar usaha petani lebih kompetitif, produktif dan petani mendapatkan benefit. Dengan penguasaan lahan pangan yang sempit dipastikan usaha petani kurang ekonomis, sehingga harus dibantu dan diringankan biaya peroduksinya. Lanjutnya, kata dia, itulah pentingnya subsidi dan bantuan tersebut bagi petani.

“Kami juga mempertanyakan dihapusnya Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di Kementrian Pertanian, karena tidak ada yang urus di hilirnya petani. Saya juga berharap petani jangan dijadikan mesin produksi, tapi harus menjadi subyek penyedia pangan dan terlibat sampai kepada procesing hasil produksinya, bahkan sampai ke pasar, sehingga benefit nya dapat dirasakan petani.

“Jika PT IBU dan PT TPS ada pelanggaran terkait dengan pasal-pasal pelanggaran hukum dalam Undang Undang 18/2012 tentang Pangan ataupun UU Lainnya, silahkan diusut tuntas dan tegakan hukum seadil-adilnya,” pungkasnya.


Della Manawwar Lisa

 

(Foto: Twitter @Yusrilihza_Mhd)

 

Jakarta, Laporannews – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, akan segera melakukan  uji materi terhadap undang-undang (UU) Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU yang baru disahkan DPR tersebut, menjadi sorotan Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu. Menurutnya, sistem ambang batas 20 % di DPR akan menyulitkan bakal calon yang memiliki kursi partai sedikit di DPR.

“Saya akan secepatnya lakukan uji materil ke MK. Namun saya harus menunggu disahkannya UU tersebut, dlm arti ditandatangani presiden, dinomori dan dimuat dalam lembaran negara,” katanya seperti dikutip dari unggahannya di jejaring sosial instagramnya, Jakarta, Minggu (23/07).

Ia menyebutkan, Proses pencalonan oleh partai dirinya akan terhambat dengan adanya ketentuan presidential threshold 20-25%. Hambatan ini, bukan saja terhadap Yusril, tetapi kemungkinan besar akan dihadapi oleh semua bakal calon lainnya seperti Prabowo Subianto yang akan dicalonkan Gerindra atau Agus Harimurti Yudhoyono yang potensial dicalonkan oleh Partai Demokrat.

“Tanpa selesainya proses itu, pendaftaran pengujian UU belum bisa dilakukan. Kalau pengesahan RUU ini selesai pekan depan, maka pekan depan ini juga pendaftaran permohonannya saya lakukan. Saya akan fokus menguji pasal-pasal tentang presidential threshold, yang akan saya lakukan atas nama saya sendiri sebagai pemohon. Insya Allah saya mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, karena partai saya PBB telah memutuskan untuk mendukung saya maju ke pencalonan presiden tahun  2019 nanti,” paparnya.

Ia pun menuturkan, sistem ambang batas presiden 20-25 persen itu, kata dia, seperti didesain untuk hanya memunculkan calon tunggal, Joko Widido. Lanjutnya, Jokowi diperkirakan akan didukung oleh PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura dan PAN. Sementara, dukungan terhadap Prabowo Subijanto yang didukung oleh Gerindra dan PKS kemungkinan besar tidak akan mencapai angka 20 persen. Begitu juga Partai Demokrat sendirian juga akan sulit mendapatkan sistem 20 persen itu.

“PBB tentu akan lebih sulit lagi dibanding partai-partai yang lain. Angka 20 persen mungkin dapat dicapai apabila Demokrat, Gerindra dan PKS bergabung. Namun dari pengalaman selama ini hampir mustahil SBY akan bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo Subijanto,” tuturnya.

“Jadi presidential threshold 20 persen memang harus dilawan untuk menghindari munculnya calon tunggal Joko Widodo. Calon tunggal seperti itu bukan saja tidak baik bagi bagi perkembangan demokrasi, tetapi juga akan menimbulkan persoalan konstitusionalitas. UUD 45 pasca amandemen nampaknya mengisyaratkan pasangan calon presiden/wakil presiden lebih dari sepasang,” imbuhnya.

Ia menilai, perlawanan terhadap presidential threshold ke MK ini adalah jalan konstitusional terakhir yang dapat ditempuh. Tidak ada jalan lain lagi di luar hukum dan konstitusi yang dapat dilakukan setelah fraksi-fraksi yang menentang presidential threshold kalah suara di DPR.

“Karena itu, saya sangatlah berharap MK akan bersikap benar-benar obyektif dan akademik menangani perkara yang sarat dengan kepntingan politik yang sangat besar ini,” ujarnya.

Ia berharap, MK agar segera memutus permohonan ini sebelum bulan Oktober 2017, ketika tahapan Pemilu 2019 telah dimulai. Sebab, ia menilai, jika MK terlambat atau sengaja melambat-lambatkannya, meskipun andainya permohonan ini dikabulkan nantinya, maka putusan itu belum tentu dapat dilaksanakan untuk Pemilu 2019. 

Akhirnya, putusan itu akan sama dengan putusan MK tentang pemilu serentak yang diambil tahun 2014, namun Ketua MK ketika itu, Hamdan Zulva, membacakan putusan dengan mengatakan pemilu serentak baru dilaksakan tahun 2019.

“Sementara aturan pemilu tidak serentak itu sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 oleh MK sebelum pelaksanan Pemilu 2014. Ini adalah sebuah anomali dan keanehan putusan MK yang tidak usah diulang lagi,” tutupnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Dalam setiap peringatan Hari Anak Nasional yang bertepatan pada tanggal 23 Juli, menjadi momentum untuk perjuangan perlindungan anak di Indonesia. Kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak juga masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Selain itu, perkawinan anak dibawah umur juga masih menjadi isu krusial yang semakin meningkat. Sehingga, DPR dan pemerintah diharapkan bisa tanggap dalam menilai fenomena perkawinan anak.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono menilai, Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mempunyai paradigma yang berbeda terkait situasi Perppu perkawinan anak. Sehingga, ia berpendapat bahwa pemerintah dalam mengambil keputusan Perppu dianggap lamban terhadap fenomena perkawinan anak.

“Mungkin karena ada label hukum syariah atau hukum agama yang dianggap agak menimbulkan resiko yang berpotensi menimbulkan kritik yang luar biasa dari masyarakat luas,” katanya di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/07).

Ia pun menuturkan bahwa dirinya dan lembaga masyarakat sipil akan mendorong Kementerian Agama dan KKPA untuk bisa musyawarah menjadi satu suara terkait pembahasan Perppu tersebut, sehingga ia mengharapkan Perppu perkawinan anak bisa diputuskan dengan segera.

“Kita mendorong pemerintahnya, karena ada aktor-aktor pemerintah yang paling terkena dampak. Itu yang kita dorong kembali supaya bisa duduk bareng,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, Dian Kartikasari, mendesak pemerintah untuk menebitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang (Perppu) tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak.

“Ini bahan diskusi pemerintah sampai ada komitmen kebijakan (Perppu) itu. Ini sudah menjadi persoalan, sehingga harus digarap betul supaya ini menjadi kepentingan bersama dan semua orang bisa menerima ini,” ujarnya.

Ia mengaku bahwa diriya sudah mengajukan kepada dewan legislatif untuk mendorong Perppu untuk menjadi UU. Sehingga, kata dia, Perppu tersebut tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Namun, ia melihat bahwa pemerintah belum ada upaya memperbaiki perundangan yang ada didalam Perppu tersebut untuk menjadi sebuah keputusan yang final.

“Di lintas Kementerian belum ada suara yang sama untuk mengatasi itu, ada beberapa kali rapat terbatas untuk menyesuaikan resiko-resikonya. Tapi kita benar-benar berharap kepada pak Presiden untuk memanggil semua menterinya untuk membantu dan tanggap dalam persoalan perkawinan anak, sehingga bisa di sahkan di parlemen” tandasnya.

“Kita juga berharap dengan momentum Hari Anak Nasional, untuk mendorong kepada pemerintah terutama kepada pak Presiden yang berkomitmen bahwa perkawinan anak dibawah umur sebagai masalah dan akan merubah kebijakan usia perkawinan.” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews - Penetapan Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar sebagai tersangka e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai hal yang biasa-biasa saja. Hal ini diungkapkan oleh anggota DPD, Dapil Sulawesi Utara, Benny Ramdhani. 

"Iya ini bukan hal yang luar biasa, masyarakat juga tak perlu mengelu-elukan KPK, seakan-akan mereka berhasil mengungkap kasus besar. Padahal ini hal yang sangat tidak istimewa," ujarnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/07).

Yang sangat istimewa, kata dia, jika KPK benar-benar berani mengungkap siapa saja dalang dan pelaku dibalik kasus-kasus korupsi yang sedang atau sudah mereka (KPK-red) tangani.

"Selama ini KPK menyebut ada sejumlah pejabat dan Anggota DPR terlibat kasus seperti pada persoalan e-KTP, bahkan KPK juga mengumumkan ada sejumlah anggota Dewan yang sudah mengembalikan uang ke negara. Tapi mereka itu siapa? Kenapa KPK tidak berani menyebut nama?," tegasnya.

"Jadi masyarakat jangan euforia dulu dengan penetapan tersangka ke Setya Novanto. Karena ini sangat-sangat tidak istimewa dan bukan prestasi KPK," cetusnya.

Ia menambahkan, bukan hanya pada kasus e-KTP saja, KPK juga sering mengungkap kasus besar namun tidak sampai tuntas.

"Jika memang KPK bekerja sesuai dengan tupoksi mereka, tentu semua kasus harus diungkap sampai ke akar-akarnya. Jangan ngambang dong, ini setiap kasus yang ditangani seakan-akan masih abu-abu dan tak jelas," ujarnya.

Untuk itu, ia menyarankan agar KPK tidak keluar jalur dan tetap fokus dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.

"Harus fokus dan berani ungkap secara transparan. Apalagi kasus Setya Novanto ini juga tidak populer menurut saya, kenapa? Karena penetapan tersangkanya juga bukan murni penyelidikan KPK. Kan Setnov ini sudah sering disebut-sebut dalam persidangan, jadi wajar-wajar saja," tandasnya.

"Sekali lagi, KPK harus gentle menyebut nama jika memang hebat. Pertanyaan saya beranikah KPK melakukan hal itu?," pungkasnya.


Della Manawwar Lisa

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews - ‌‌‌Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Ketua DPR ‎sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Krdiatr Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengapresiasi langkah KPK dalam menunjukkan keseriusan untuk membongkar dalang persekongkolan pengadaan KTP elektronik yang merugikan keuangan negara 2,3 T.

‌“Untuk menghadapi proses hukum, SN harus mundur sebagai Ketua DPR. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang sebagai pimpinan lembaga negara untuk melawan proses hukum sehingga tidak terjadi konflik kepentingan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (18/07).

Ia juga berharap, Partai Golkar harus segera melakukan pembenahan internal untuk untuk mengganti pimpinannya yang bermasalah. Selain itu,Golkar harus mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK agar Citra partai tidak semakin terbenam.

Sebagaimana diketahui, Ketua KPK, Agus  Rahardjo telah menyelenggarakan konperensi pers, Senin malam (17/07). Penetapan tersangka Setya Novanto itu, KPK telah mencermati fakta persidangan atas terdakwa Irman dan Sugiharto terhadap Kasus korupsi E-KTP tahun 2011-2012.

KPK menyebutkan bahwa Setya Novanto telah menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.


Prayogo Bahamulah

 

 

Jakarta, Laporannews – Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mengatakan, Pemerintah dinilai belum membuat aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang spesifik mengenai pemblokiran atas sebuah situs atau aplikasi berbasis elektronik. hal itulah yang menyebabkan pemblokiran kerap memunculkan kegaduhan dari pada penyelesaian tuntas.

"Pemerintah katanya akan bertindak tegas kepada Google, Facebook dan Twitter yang mangkir bayar pajak, tapi hingga saat ini belum ada perangkat untuk memaksa. Termasuk dalam hal ini isu pemblokiran terhadap Telegram yang dianggap tidak membuat filter terhadap konten berbau radikalisme," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Sabtu (15/07).

Sekretaris Fraksi PKS itu menerangkan, Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 40 ayat (2a), (2b) dan (6), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) tersebut, diamanatkan pemerintah agar membuat peraturan pemerintah (PP).

“Saya kira, tanpa aturan yang jelas. Secara teknis, pasti akan timbul masalah. Apalagi, cara kerja pemblokiran belum ada pedoman yang jelas dan baku. Mestinya kan ada pembinaan dulu. Pemblokiran bisa jadi jalan terakhir setelah pembinaan dan peringatan sudah dilakukan tapi tidak membawa hasil. Sebaiknya pemerintah menghindari asal main blokir sedangkan fiksasi belakangan, ini bisa mengancam kehidupan berdemokrasi di negeri kita,” paparnya.

Selain itu, ia menilai, isu pemblokiran situs jejaring asing ini mestinya menjadi momentum untuk mengembangkan industri Teknologi Informasi (TI) nasional. "Ini penting dilakukan supaya kita tidak bergantung kepada aplikasi asing, seperti China yang punya aturan ketat tetapi di sisi yang lain mendorong industri TI maju pesat," pungkasya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews – Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat menguji keabsahan Pansus Angket KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (13/07/2017).  Para pegawai KPK tersebut, maju berdasarkan hak konstitusional masing-masing sebagaimana dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang.

"Kami akan ke MK untuk menguji konstitusionalitas aturan yang menjadi dasar hukum Angket terhadap KPK. Dari pendapat sejumlah ahli hukum Tata Negara yang sudah dipelajari, kami yakin Hak Angket tidak dapat digunakan untuk lembaga independen seperti KPK,” kata Pegawai KPK Harun Al Rasyid dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Kamis (13/07).

Apalagi, kata dia, dalam sejumlah Putusan MK ditegaskan posisi KPK dan landasan konstitusional KPK. menurut mereka, bukan termasuk ruang lingkup Pemerintah. Hal itulah salah satu yang akan diajukan ke MK.

“Kita berharap sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK memberikan keputusan yang adil dan proporsional agar dapat menghentikan kesemrawutan penggunaan kewenangan oleh lembaga-lembaga tertentu. Karena Indonesia adalah Negara Hukum, maka kewenangan yg digunakan, termasuk kewenangan DPR harus juga berdasarkan Hukum," ujarnya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai Pegawai KPK, ia berpendapat bahwa sulit memisahkan peristiwa Angket DPR terhadap KPK dengan penanganan kasus KTP Elektronik yang sedang berjalan. Apalagi asal mula Hak Angket dibicarakan adalah ketika KPK menolak memutar rekeman pemeriksaan Miryam S. Haryani di DPR.

“Ini adalah ikhtiar kami  setelah mendengar, mencermati dan menganalisis polemik hak angket oleh DPR. Harapan kami majelis hakim MK bisa memutuskan dengan adil sehingga kerja pemberantasan korupsi dapat optimal, DPR bisa lebih fokus ke tugas yang lebih mashlahat bagi rakyat, para guru besar bisa kembali fokus mengajar, para mahasiswa terus belajar dan berjuang, rakyat senang dan negara sejahtera,” tuturnya.


Rizki Auliyah Bukayat

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tertanggal 10 Juli 2017 untuk mengatur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia. Penerbitan Perppu ini juga merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Pengurus Pusat (PP) Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) menolak terbitnya Perpu tersebut. Penolakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu, lantaran substansi pokok dari Perppu tersebut dapat menghilangkan proses pengadilan dalam pembubaran Ormas.

Ketua Umum PP Hima Persis, Nizar Ahmad Saputra mengaku, setuju dengan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI untuk dibubarkan. Namun, yang perlu dicatat bahwa pemerintah sebaiknya mengikuti proses mekanisme perundangan-undangan yang ada dengan mengajukan gugatan ke pengadilan jika hendak membubarkan ormas yang berbadan hukum.

“Pembubaran Ormas kewenangan mutlak Pemerintah. Namun, tanpa mekanisme pengadilan, maka Pemerintah sudah bergeser dari negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (machstaat),” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Rabu malam (12/07).

Ia menilai, Perppu itu, beraroma kesewenang-wenangan. Sehingga, kata dia, Demokrasi Indonesia menjadi mati dengan pembubaran sepihak oleh Pemerintah.

“Pasal 59 ayat 3 yang berisi tentang larangan Ormas adalah pasal yang cukup krusial karena dapat dipergunakan sewenang-sewenang oleh penguasa. Sehingga pasal ini bisa mengancam semua ormas,” terangnya.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih mengedepankan dan membuka dialog secara terbuka terhadap ormas-ormas yang dianggap tidak sejalan dengan dasar negara.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Perppu Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Selasa 10 Juli 2017. Dengan hadirnya Perppu ini, terjadi perubahan sekaligus penghapusan pada beberapa pasal UU No.17 tahun 2013.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Fadli Zon menilai, pembentukan Perppu Tentang Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru.

“Semangat tersebut dapat kita lihat dari beberapa hal. Misalnya saja, Perppu tersebut menghapuskan pasal 68 UU No.17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan. Begitupun Pasal 65, yang mewajibkan pemerintah untuk meminta pertimbangan hukum dari MA dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Ormas, juga dihapuskan,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/07).

Bahkan, kata dia, spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap Ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 60, juga sudah ditiadakan. Perppu tersebut, juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Dimana hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU No.17 tahun 2013.

“Artinya, kehadiran Perppu tersebut selain memberikan kewenangan yang semakin tanpa batas kepada Pemerintah, juga tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pembinaan terhadap Ormas. Ini kemunduran total dalam demokrasi kita,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum partai Gerindra itu juga mempertanyakan ihwal kegentingan dalam Perppu ini. Jika kita merujuk pada konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perppu,  Perppu dikeluarkan dalam suatu kondisi kegentingan yang memaksa.

“Pertanyaannya sekarang, adakah kondisi kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah membutuhkan Perppu? Kegentingan ini harus didefinisikan secara objektif. Tidak bisa parsial,” ujarnya.

Sebaliknya, ia memandang adanya Perppu ini akan memunculkan keresahan baru di tengah masyarakat. Perppu ini syarat ancaman terhadap kebebasan berserikat yang sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 dan 28E.

Perppu ini mengandung semangat yang sangat jauh dari semangat demokrasi. Ia berpendapat bahwa Perppu tersebut berpotensi menjadi alat kesewenangan Pemerintah untuk membubarkan Ormas-Ormas yang kritis terhadap Pemerintah, tanpa harus melalui mekanisme persidangan lembaga peradilan. Dan hal itu berbahaya bagi jaminan keberlangsungan kebebasan berserikat di Indonesia.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa menurut UU MD3 pasal 71, DPR berwenang untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap Perppu yang diajukan pemerintah.

“Artinya, jika berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan merugikan masyarakat, DPR memiliki dasar untuk menolak Perppu tersebut. Dan menurut saya, Perppu 'diktator' ini harus ditolak,” pungkasnya.


Abdul Ghofur Prawira

 

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan