Kebijakan/UU

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua DPR Setya Novanto mengapresiasi kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil membongkar kejahatan Siber Internasional dengan mengamankan 149 warga negara asing asal China di tiga lokasi berbeda. Pasalnya, dunia kriminal yang dihiasi dengan kejahatan siber semakin meresahkan masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi dan bangga kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil membongkar kejahatan Siber. Hari ini, mereka sudah dideportasi ke negara asalnya,” katanya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (3/08).

Seperti diketahui, Tim gabungan polisi antar negara menggerebek tiga rumah di komplek perumahan elite di Surabaya, Pondok Indah Jakarta Selatan, dan Provinsi Bali. Pada hari ini, mereka dideportasi ke negeri asal. Polda Metro Jaya membawa 143 WN China ke Terminal 2D Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Ia menyarankan kepada semua masyarakat untuk semakin waspada. Ia pun meminta berbagai pihak, khususnya Imigrasi untuk meningkatkan pengawasan di setiap pintu masuk, baik bandara maupun pelabuhan.

“Mengantisipasi masuknya warga negara asing yang tidak mempunyai kelengkapan berkas maupun dicurigai mempunyai niat yang tidak baik datang ke Indonesia. Jangan sampai keramahan penduduk maupun luasnya wilayah Indonesia justru dimanfaatkan oleh pihak asing untuk melakukan tindak kejahatan,” tuturnya.

Politisi Golkar itu menjelaskan, tingginya pengguna internet di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menggiurkan bagi berbagai pihak melakukan kejahatan Siber. Sebagaimana diketahui, Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta.

“Internet Security Threat Report tahun ini mempublikasikan Indonesia menduduki peringkat ke-17 dalam serangan terhadap jaringan internet,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mendukung penuh upaya pemerintahan Jokowi-JK dalam mengamankan kedaulatan Indonesia dari kejahatan Siber. Selain adanya unit khusus di Kepolisian yang menangani masalah kejahatan Siber. Lanjutnya, dibentuknya Deputi Bidang Intelijen Siber dalam Badan Intelijen Negara merupakan langkah maju dalam dunia spionase tanah air. Ia pun berpendapat bahwa kejahatan Siber Internasional saat ini tidak hanya menyasar keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan politik seperti halnya yang banyak terjadi di Timur Tengah.

“Saya juga berharap, Badan Siber dan Sandi Negara yang akan beroperasi pada September 2017, dapat segera tancap gas sesuai tugas dan fungsinya. Kedaulatan Indonesia bukan hanya berada di darat, laut, maupun udara. Kita juga harus berdaulat dalam dunia Siber,” pungkasnya.


Thariq Malaka

 

(Dok: ICJR/Logo)

 

Jakarta, Laporannews – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menanggapi kasus Fidelis Arie Sudewarto yang didakwa karena memiliki 39 tanaman ganja untuk pengobatan istrinya yang akan diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu (2/08/2017). Ia didakwa dengan melanggar Pasal 113 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar Pasal 116 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Penuntut Umum (JPU) juga telah menuntut Fidelis dengan hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp 800 juta subsider satu bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” kata Peneliti ICJR, Anggara Suwahju melalui keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (1/08).

Ia menilai, perbuatan yang dilakukan Fidelis adalah untuk semata–mata memberikan pertolongan kepada istrinya yang menderita penyakit syringomyelia berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Soedarso Pontianak. Sebelumnya, dokter telah meminta dilakukan perawatan di rumah dengan memberikan ganja sebagai pengobatan. Dari pengobatan itu, Fidelis telah mampu meningkatkan kualitas hidup dari istrinya.

“Tindakan Fidelis juga didorong dari kondisi dimana Negara belum dapat menjamin pemenuhan kepentingan masayarakat atas pemanfaatan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 yang menyatakan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya.

Ia berpendapat, fakta tidak adanya penelitian tentang Narkotika Golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan, setidaknya bisa dikonfirmasi dari berbagai situs resmi pemerintah yang tidak memuat penelitian khususnya tentang tanaman ganja atau keterangan dari Menteri Kesehatan.

“Belum ada pula rencana Kementerian Kesehatan melakukan penelitian meskipun sudah ada usulan dari sejumlah kalangan. Untuk dicatat, medical marijuana (ganja untuk tujuan pengobatan), bukanlah hal baru di dunia kesehatan, setidaknya sudah banyak negara yang meregulasi bahkan mengembangkan medical marijuana, karena perbuatan memberikan ekstrak ganja sebagai bagian dari terapi peningkatan kualitas hidup istrinya. Inilah Fidelis ditangkap oleh BNN dan dimajukan ke muka Persidangan di PN Sanggau. Perkaranya sendiri terdaftar dengan No Perkara 111/Pid.Sus/2017/PN Sag,” tuturnya.

Ia pun menuturkan bahwa ICJR menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, pada saat yang sama dirinya perlu untuk memberikan penjelasan terkait fakt–fakta hukum yang perlu diperhatikan oleh PN Sanggau.

“Dalam pandangan ICJR, apa yang dilakukan oleh Fidelis masuk dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Oleh karena itu, meskipun apa yang dilakukan oleh Fidelis telah memenuhi rumusan delik dalam dakwaan, namun yang dilakukan adalah dalam keadaan darurat,” paparnya.

Selain itu, doktrin dalam Pasal 48 KUHP dijelaskan bahwa jika si pembuat berbuat atau tidak berbuat dikarenakan satu tekanan psikis oleh orang lain atau keadaan. Pada keadaan darurat, si pembuat ada dalam keadaan yang berbahaya yang memaksa atau mendorong dia untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap undang-undang.

“Berdasarkan pada fakta–fakta hukum tersebut, ICJR memandang bahwa sebaiknya PN Sanggau memutuskan Fidelis Arie Suderwato lepas dari seluruh tuntutan hukum. Karena meskipun apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku, namun perbuatan tersebut didorong oleh daya paksa atau keadaan darurat,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, perkembangan penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan cenderung lamban. Oleh karena itu, ia berharap dibentuknya tim investigasi nantinya bisa segera mengusut tuntas aktor di balik teror terhadap Novel Baswedan.

“Kita berharap masalah ini cepat selesai lah, jangan diperpanjang. Ini kan masalah penegakan hukum yang sederhana,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/07) malam.

Politisi Gerindra itu berpendapat, seharusnya tidak perlu dibentuk tim gabungan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus tersebut. Lanjutnya, ia pun menyayangkan Polri lebih cepat menangani kasus makar dan lain-lain dibanding kasus Novel yang sudah berjalan kurang lebih empat bulan dan menjadi perhatian publik.

“Mestinya sih bisa. kan bukti-bukti awalnya masih ada dari CCTV juga sudah ada. Saya kira ini masalah yang sederhana, tinggal mengungkap saja siapa pelakunya atau penyiramnya itu. Novel memerlukan keadilan. Kita mengutuk tindakan yang terjadi pada waktu itu. Dengan penyiraman seperti itu, ini sangat membahayakan proses penegak hukum,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memanggil Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk membahas penuntasan kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Gerindra itu pun berharap pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Kapolri Janderal Tito Karnavian dapat segera diselesaikan.


Prayogo Bahamulah

 

(Logo: Dok. IPW)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengapresiasi rencana pemanggilan Kapolri Tito Karnavian oleh Presiden Jokowi untuk membahas penuntasan kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Menurutnya, dengan adanya pemanggilan ini diharapkan penuntasan kasus Novel bisa lebih cepat lagi.

“Patut diapresiasi, karena IPW melihat tidak mudah untuk menuntaskan kasus Novel. Sebab tidak ada saksi dan alat bukti yang konperhensif untuk mengungkap pelaku. Sehingga perlu waktu yang cukup panjang untuk mengungkap kasus ini,” katanya di Jakarta, Senin (31/07).

Ia menjelaskan, dalam dunia kejahatan yang bermodus hit and run memang tidak mudah untuk mengungkap dan menangkap pelakunya. Sama seperti kasus penembakan gelap yang relatif rendah keberhasilan pengungkapannya dan sangat tergantung temuan petugas kepolisian di lapangan dan informasi yang diberikan masyarakat.

“Dengan dipanggilnya Kapolri oleh Presiden diharapkan ada langkah baru untuk menuntaskan kasus ini. Namun IPW tidak setuju jika Presiden membentuk Tim Pencari Fakta Independen untuk menuntaskan kasus Novel,” tuturnya.

Ia menguraikan, ada empat alasan kenapa tidak perlu dibentuk Tim Pencari Fakta Independen.

Pertama, kasus Novel baru beberapa bulan ditangani Polri, sehingga kepolisian perlu  waktu untuk mengungkapkannya. KPK saja pun perlu waktu panjang untuk mengungkap sebuah kasus korupsi.

“Dalam kasus dugaan korupsi di Pelindo II misalnya, sudah lebih dari setahun tidak ada tanda-tanda dituntaskan KPK. Tapi publik tetap memberikan kesempatan kepada KPK untuk menuntaskannya dan publik tidak menuntut dibentuknya Tim Pencari Fakta Independen untuk menuntaskan kasus Pelindo II tersebut,” ujarnya.

Kedua, tim KPK sudah bergabung dengan Polri untuk menuntaskan kasus Novel. Ketiga, Polri sudah menambah kekuatan personil intinya untuk menuntaskan kasus Novel, selain dari Polda Metro Jaya ikut bergabung dari Polres dan Mabes Polri. Keempat, progres penanganan kasus Novel cukup signifikan, seperti 50 saksi sudah diperiksa, 5 orang yang dicurigai sempat diamankan, sejumlah cctv di radius 1 km sudah diamankan dan sketsa orang yang dicurigai sudah dibuat.

“Dengan adanya hal ini terlihat bahwa Polri cukup serius untuk menuntaskan kasus ini. Hanya memang Polri perlu lebih aktif lagi mengkomunikasikan progres penanganan kasus ini agar publik melihat bahwa Polri sudah bekerja serius. Selain itu, Novel perlu juga bersikap aktif membantu penyidik Polri untuk mengungkap kasus ini. Semua pihak memang perlu membantu Polri dan KPK agar kasus Novel ini bisa terungkap tuntas,” tutupnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: Humas KKP/ Menteri Susi Pudjiastuti)

 

Jakarta, Laporannews – Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk mengimpor garam dari Australia. Keputusan itu diambil karena terjadi kelangkaan garam selama beberapa minggu ini.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Roem Kono mendukung langkah pemerintah dalam memutuskan impor garam, menurutnya hal itu demi mensejahterakan  masyarakat.

“Ya Saya kira masalah garam tentu kita ini memberikan apresiasi karena memang jalan keluarnya seperti itu dengan kelangkaan garam, di mana garam kita belum bisa untuk dipakai untuk industri secara keseluruhan kalau kadar garamnya rendah dan juga masalah harganya juga masih mahal, kenapa kita tidak impor saja,” katanya melalui keterngan tertulis yang diterima Laporannews.

Menurutnya, hal itu merupakan sebuah jalan keluar yang terbaik bagi pemerintah. L anjutnya ia menilai bahwa negara ini negara pantai yang bisa menghasilkan begitu banyak tapi kadang kadar garam belum tentu memenuhi industry nasional.

“Jadi Oleh karena itu, saya menyambut baik apa yang dikatakan oleh Ibu Susi bahwa bisa untuk impor kembali garam itu khususnya untuk garam industry,” imbuhnya.

Selain itu, ia meminta kepada pemerintah bahwa untuk kedepannya bisa mengantisipasi kelangkaan seperti itu, sehingga pemerintah bisa mengantisipasi sedini mungkin terhadap pelaku usaha yang hanya mengambil keuntungan khususnya pada saat kelangkaan stok dan bahan pokok.

“Setiap kelangkaan daripada sembilan bahan pokok harus pemerintah antisipasi sedini mungkin sehingga tindakan-tindakan Kartel dan tindakan-tindakan untuk mengambil keuntungan lebih banyak itu saya kira bisa teratasi dengan baik,” pungkasnya.


Thariq Malaka

 

 

Jakarta, Laporannews – Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa eksekusi mati terhadap Humprey Ejike Jefferson alias Doctor, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada tanggal 29 Juli 2016, dianggap sebagai sebuah tindakan maladministrasi. Menurut Ombudsman, tindakan Kejagung telah melanggar Pasal 13 Undang-Undang Grasi Nomor 22 Tahun 2002.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat. Ricky Gunawan mengapresiasi kesimpulan Ombudsman RI. Menurutnya, temuan tersebut sebagai hasil yang penting bagi perlindungan hak asasi manusia terpidana mati.

“Ombudsman mempertegas pandangan LBH Masyarakat bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan eksekusi mati yang melawan hukum terhadap Jeff dan ketiga terpidana mati lainnya yang dieksekusi pada tanggal 29 Juli 2016,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Jumat (28/07).

Ia berpendapat, eksekusi yang dilakukan pada setahun yang lalu merupakan tergesa-gesa, serba tertutup dan serampangan. “Temuan Ombudsman ini menumbuhkan harapan akan adanya keadilan bagi mereka yang telah dieksekusi secara ilegal,” imbuhnya.

Ia pun mendesak kepada Kejaksaan Agung, untuk menghentikan persiapan eksekusi mati yang kini ramai mewacanakan adanya gelombang empat eksekusi mati.

“Lebih baik Kejaksaan Agung membenahi diri daripada memaksakan diri melakukan eksekusi mati kembali. Kejaksaan Agung jelas memiliki PR besar untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman dan belajar dari kesalahan yang mereka perbuat tahun lalu,” tandasnya.

“Dengan temuan bahwa eksekusi mati dilakukan oleh Kejaksaan Agung secara melawan hukum jelas menunjukkan inkompetensi Jaksa Agung dalam memimpin institusi ini. Bagaimana bisa kita mempercayakan institusi yang harusnya menegakkan hukum ke orang yang melanggar hukum?,” pungkasnya.


Jamin Mina

 

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu menilai, pelaksanaan eksekusi mati terhadap Humprey Ejike Jefferson alias Doctor, yang dilakukan Kejaksaan Agung termasuk tindakan maladministrasi. Menurutnya, Indikasi pertama pada waktu itu, seharusnya tidak dilaksanakan karena Humprey sedang mengajukan permohonan grasi.

“Setelah melakukan kajian terhadap laporan ini, Ombudsman RI menyimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan terhadap Humprey Ejike Jefferson dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan," katanya di gedung Ombudsman, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/07).

Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, kata Ninik, Kejaksaan Agung mengabaikan hak terpidana mati. Sehingga dinilai menyimpang dari prosedur saat mengeksekusi hukuman mati.

"Pemeriksaan yang kami lakukan antara lain, pemeriksaan dokumen, klarifikasi langsung Kejaksaan Agung dan permintaan pendapat Mahkamah Agung," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Ninik, Humprey juga sempat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kedua, namun tak diteruskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Mahkamah Agung (MA).

“Berkas perkara PK kedua Eugene Ape dan Zulfiqar Ali diteruskan PN Jakpus, tapi tidak demikian pengajuan yang dilakukan kuasa hukum Humprey. Ini menunjukan perlakuan diskriminasi,” ujarnya.

Ia pun menyarankan kepada Kejaksaan Agung agar melakukan perbaikan proses serta teknis pelaksanaan eksekusi mati, yakni hak atas informasi kepada keluarga terkait pelaksanaan eksekusi mati yang dalam ketentuannya diberikan sebelum masa 3 x 24 jam.

"Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menerapkan ketentuan teknis pengajuan peninjauan kembali tanpa diskriminasi kepada siapapun," tandasnya.

Selain itu, ia juga menyarankan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait indikasi diskriminasi atas permohonan pengajuan peninjauan kembali kedua dari Humprey. Pasalnya, waktu itu, tidak ada penjelasan yang memadai terhadap pengajuan peninjauan kembali (PK) yang kedua, padahal terdapat dalam perkara lain yang diterima.

“Kedua, indikasi penyimpangan demi penegakan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Sebagai informasi, Humprey merupakan terpidana mati atas kasus kepemilikan heroin seberat 1,7 kilogram. Ia tergolong bandar besar yang ditangkap di wilayah Depok, Jawa Barat pada 2003 silam. Pria asal Nigeria itu dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan itu, kemudian diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Humprey mengajukan kasasi, namun ditolak Mahkamah Agung. Kemudian mengajukan peninjauan kembali pada 2007 dan dimentahkan MA.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai, nama Ketua DPR, Setya Novanto clear dalam kasus e-KTP. Menurutnya, nama Setya Novanto tidak disebut dalam vonis hakim kepada dua terdakwa yakni Irman dan Sugiharto.

“Dalam persidangan itu tidak memperlihatkan keterlibatan pak Novanto setidak-tidaknya dia tak terlihat menerima uang tidak terlihat pula ikut merencanakan kejahatan itu. Secara hukum Novanto dianggap clear,” katanya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (26/07).

Hal itu sesuai pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena itu, ia bingung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Novanto sebagai tersangka. “Agak sulit KPK dalam kasus ini khususnya pada pak Novanto ini. Penetapan tersangka kemarin bisa jadi tidak didukung alat bukti yang cukup,” imbuhnya.

Vonis hakim sendiri menyebut, aliran dana e-KTP hanya mengalir kepada mantan anggota Komisi II DPR Miryam S. Haryani, Ade Komaruddin dan Markus Nari. Nama Novanto sendiri dinilai tidak ikut menerima dana e-KTP seperti yang didakwakan KPK.

"Tapi itu kan (dakwaan KPK) dikesampingkan oleh hakim. Hakim tidak yakin terhadap fakta yang muncul dari surat dakwaan tersangka kasus E-KTP dalam persidangan sebelumnya," tuturnya.

Ia pun menyindir, sikap KPK yang selalu menyebutkan akan membuktikan seseorang terlibat korupsi di pengadilan. “"Bolak balik KPK mengatakan tunggu dalam persidangan, tunggu putusan hakim. Faktanya hakim tidak menyebut keterlibatan Pak Novanto," pungkasnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam (Persis) resmi menggugat Permohonan Uji Formil dan Materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organiasi Kemasyarakatan terhadap UUD RI 1945.

Gugatan resmi itu didaftarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Rabu (26/07/2017), Ormas berbasis agama itu mengajukan gugatan karena merasa berpotensi dirugikan dengan ketentuan dalam Perppu tersebut. Ketua tim hukum Persis Rahmat SH. Mengatakan, Persis mempunyai legal standing mengajukan permohonan uji formil maupun materi Perppu Ormas.

“Permohonan Judicial Review Perppu No. 2 Tahun 2017 yang dilakukan oleh PERSIS sebagai salah satu hak perlawanan hukum yang dijamin oleh Pasal 51 (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Laporannews. Jakarta, Kamis (27/07).

Ia menilai, saat ini telah terjadi pro-kontra di kalangan para ahli hukum dan juga di tengah masyarakat tentang kedudukan Perppu tersebut, apakah secara formil dan materil sudah sesuai dengan UUD 1945 ataukah bertentangan. Lanjutnya, situasi ini menimbulkan kegaduhan bahkan potensi ketegangan antar kelompok masyarakat sehingga tidak baik bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokrastis.

“Karena itu perlu ada kepastian hukum yang benar-benar jelas, tegas dan mengikat yang dapat menghentikan polemik berkepanjangan. Salah satu langkah itu adalah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Persis, Jeje Jaenudin, menyampaikan bahwa permohonan uji materi ini bukan semata-mata karena organisasinya mendukung Ormas ataupun kelompok lain yang bertentangan dengan Pancasila. Melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang bersikap sewenang-wenangnya.

“Permohonan Judicial Review Perppu No. 2 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh PERSIS dimaksudkan sebagai pembelaan untuk kepentingan hak-hak seluruh warga negara baik perseorangan maupun kelompok yang hak-haknya dirugikan ataupun  berpotensi dirugikan oleh Perppu tersebut,” tegas Jeje.

Tak hanya itu, lanjut jeje, permohonan judicial review ke MK dilakukan sebagai bukti ketaatan hukum dan dalam konteks berperan aktif dalam menegakkan konstitusi yang dengan tegas menyatakan Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, bukan negara otoriter.

“Maka segala kebijakan negara yang berkaitan dengan hak-hak warga negara harus mengacu kepada keputusan hukum, dan setiap peraturan perundang-undangan yang keluar dari sistem negara hukum dan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara mesti dilakukan pengujian,” tandasnya. 


Prayogo Bahamulah

 

(Dok. ICJR)

 

Jakarta, Laporannews - Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diselenggarakan oleh DPR dan Pemerintah sudah memasuki pertengahan tahun. Pembahasan ini mulai dilakukan sejak 26 Januari 2017 sampai dengan 13 Juli 2017. Oleh karena itu, DPR dan Pemerintah diminta lebih serius dalam menangani RUU Terorisme

“Namun, sepanjang pelaksanaan rapat pembahasan tersebut, belum semua pembahasan telah disepakati oleh Panja, kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi W. Eddyono, di Jakarta, Kamis (27/07).

Ia menjelaskan, pembahasan RUU yang telah disepakati yakni mengenai Ketentuan Umum Subjek hukum Terorisme, Definisi Kekerasan, Ancaman Kekerasan (disesuaikan dengan Pasal 167 R KUHP), Definisi Pemerintah RI, Perwakilan Negara Asing, Organisasi Internasional, Harta Kekayaan, Objek Vital yang Strategis, Fasilitas Publik, dan Bahan Peledak, Jenis Tindak Pidana Terorisme, Deradikalisasi, Anak Pelaku Terorisme, Hukuman mati, Penangkapan dan Penahanan.

Pembahasan RUU yang belum disepakati atau ditunda yakni mencakup Judul, Konsiderans dan  Ancaman Pidana dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus disesuaikan dengan RKUHP, Pencabutan Kewarganegaraan, dan Penyadapan. Sedangkan pembahasan yang belum dibahas yakni mengenai Hak-hak Korban Terorisme dan  Pencegahan.

“Adapula ketentuan yang luput dari pembahasan yakni mengenai Mekanisme Pengawasan selama masa tahanan,” imbuhnya.

Ia memandang bahwa pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme selama ini masih kurang maksimal dalam hal intensitas dan kefokusan pembahasan, apalagi dengan mekanisme pembahasan yang dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu, ia menyayangkan pembahasan secara tertutup atas ketentuan penangkapan dan penahanan.

“Dalam bulan Juli 2017 terdapat dua kali rapat pembahasan yakni pembahasan tentang Penyadapan (Pasal 31) dan tentang Perlindungan Saksi Tindak Pidana Terorisme (Pasal 32). Pembahasan mengenai Penyadapan belum disepakati sampai dengan 13 Juli 2017. Pemerintah dan Panja masih membahas izin penyadapan, sinkronisasi dengan Pasal 302 R KUHP, Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan serta Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengenai izin, jangka waktu atau masa penyadapan, pembatasan orang yang dapat mengakses, dan pertanggungjawaban penyadapan,” paparnya.

Sedangkan dalam pembahasan perlindungan saksi, Pemerintah diminta untuk merekonstruksi ulang rumusan dengan memasukan alternatif metode atau bentuk-bentuk pemberian kesaksian. Selain itu, terdapat penambahan pasal terkait perlindungan terhadap penegak hukum (Pasal 34).

“Pemerintah merekonstruksi ulang Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 (tidak masuk dalam Perubahan UU No. 15 Tahun 2003) dengan memberi penjelasan pola dan bentuk perlindungan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme,” ujarnya.

Ia pun meminta, agar ke depan DPR dan Pemerintah dapat membahas hak-hak korban tindak pidana terorisme secara komprehensif. Menurutnya, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih minim sensitivitas terhadap penderitaan korban.

“Padahal sebagian besar fraksi dalam Panja telah memuat masukan dalam DIM mengenai ketentuan perlindungan korban terorisme,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan