Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 124

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 127

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 925

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 121

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/input/cookie.php on line 87
laporannews.com - Kebijakan/UU

Kebijakan/UU

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Miryam S Haryani, anggota DPR RI dari Fraksi Hanura menjadi buronan KPK terkait kasus pemberian keterangan palsu dalam persidangan perkara kasus E-KTP. Polri sudah membentuk satuan tugas (satgas) untuk melakukan pencarian terhadap Miryam yang sudah ditetapkan menjadi buronan KPK. Miryam menjadi buronan karena telah mangkir dua kali dari pemanggilan KPK terkait keterangan palsu.

"Tanpa ada permintaan itu yang namanya DPO ya kita akan cari. Tanpa ada permintaan, sudah turun tim. Satgasnya sudah jalan. Kita backup KPK," ujar Wakapolri Komjen Syafruddin di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (28/4/2017).

Sebelumnya, KPK sudah berkoordinasi dengan polri terkait ditetapkannya Miryam, anggota DPR dari Fraksi Hanura. KPK menyurati Kapolri agar memasukkan nama Miryam dalam daftar pencarian orang (DPO).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan saat ini KPK dan Polri masih mencari Miryam. Dia juga meminta bantuan masyarakat untuk menginformasikan keberadaan Miryam.

"KPK dan Polri masih melakukan pencarian terhadap tersangka MSH (Miryam S Haryani). Bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka, harap menyampaikan informasi pada KPK dan kantor kepolisian setempat. Peran masyarakat sangat berarti dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum," ujar Febri.

Febri juga menghimbau kepada keluarga Miryam dan tim kuasa hukum Miryam untuk bersikap kooperatif dan sebaiknya pihak keluarga menyerahkan Miryam ke KPK.

"Pada pihak keluarga atau kuasa hukum jika mengetahui keberadaan, akan lebih baik jika dapat mengantarkan MSH ke KPK agar proses hukum ini dapat berjalan lebih baik dan ada kepastian bagi tersangka," ucapnya.

Penetapan Miryam sebagai buronan KPK dikritik oleh wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Ia mengaku bingung akan langkah KPK menetapkan Miryam S Haryani sebagai buron. Fahri menyebut keputusan KPK itu tidak tepat.

"Saya nggak mengerti apa definisi buron itu ya. Saya dengar lawyer-nya masih memberi keterangan yang bersangkutan sakit, orang itu tidak buron," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017).


Indah Putri Wahyuningsih

 

(Foto: Dok. kpk.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – KPK menangkap Ketua DPP Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga, Fahd El Fouz usai pemeriksaan perdananya terkait kasus korupsi pengadaan Al-Qur’an. Penahanan Fahd sudah sesuai dengan Pasal 21 KUHP.

"Hari ini memang pemeriksaan perdana dari tersangka FEF (Fahd El Fouz), kami meyakini sudah terpenuhi pasal 21 kitab undang-undang acara hukum pidana," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/04).

Pasal 21 ayat 1 KUHAP berbunyi 'Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana'.

Febri mengatakan bahwa Fahd sebagai pihak swasta bersama dengan Zulkarnaen Djabar berstatus sebagai anggota DPR dan anaknya yang bernama Dendy Prasetia menerima hadiah atau janji terkait pengadaan Al-Qur’an. Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia sudah divonis bersalah sejak 30 Mei 2013 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Fahd A Rafiq dikenai Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 Ayat 2 juncto Ayat 1 huruf b dan/atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP dan Pasal 65 KUHP. Febri menuturkan jika Fahd menjadi tersangka ketiga setelah Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia.

Melihat kader Golkar ditahan karena kasus suap, Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily menghimbau agar Fahd mundur dari keanggotaan partai. Ace menyebut, kader yang tersandung kasus hukum dan narkoba harus mundur. Menurutnya, ini sesuai dengan pakta integritas yang ditandatangani setiap anggota Golkar.

"Sebagai sebuah pengurus DPP Golkar itu tandatangan pakta integritas sebagai pengurus. Salah satu poin di dalamnya adalah kader bersedia mundur apabila tersangkut kasus hukum misalnya narkoba atau korupsi. Saya kira mengacu dari hal itu," ujar Ace.


Indah Putri Wahyuningsih

(Illustrasi Penegakan Hukum)

 

Jakarta, Laporannews – Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki siapa pelaku teror penyiraman air keras ke penyidik senior KPK Novel Baswedan. Namun, Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan sudah ada titik terang mengenai kasus teror tersebut.

"Sudah ada titik terang. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa investigasi, selidiki, ungkap secepatnya," ujar Syafruddin di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/2017).

Syafruddin tidak merinci apa maksud dari pernyataannya. Ia juga menuturkan bahwa yang mempunyai kewenangan menyampaikan hal tersebut hanya Kapolda Metro Jaya, M. Iriawan.

"Tidak bisa diungkapkan di sini. Kapolda Metro yang punya tugas itu," tuturnya.

Sebelumnya, penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh orang yang tak dikenal seusai dia menunaikan salat subuh di masjid kompleks rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa (11/4). Karena kejadian itu, mata Novel mengalami gangguan dan harus dilarikan ke rumah sakit sampai akhirnya harus dirawat di Singapura.

Sementara itu, keluarga Novel juga berharap jika pelaku penyerangan dan penyiraman air keras yang menimpa Novel dapat terungkap. Keluarga juga berharap jika publik atau masyarakat luas memantau dan mengawal penuntasan kasus tersebut. Secara kelembagaan, KPK masih menunggu hasil identifikasi pihak kepolisian mengenai siapa yang menjadi pelaku ataupun dalang dibalik teror yang menimpa penyidik senior KPK.


Indah Putri Wahyuningsih

 

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat paripurna untuk membahas hak angket KPK, Jum’at (28/4/2017). Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR membacakan usulan hak angket untuk KPK yang digulirkan karena KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dalam kasus E-KTP.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK telah mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun demikian, hal ini tidaklah berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian ataupun pengawasan tidak perlu lagi dilakukan dalam berbagai bentuknya," ungkap perwakilan Komisi III M Taufiqulhadi di sidang paripurna, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Beberapa partai menolak hak angket terhadap KPK, seperti Demokrat dan PKB. Menurut mereka, hak angket KPK hanya bisa melemahkan kinerja KPK. Hal itu diungkap oleh salah satu anggota dari Fraksi Demokrat.

"Hak angket menurut kami bisa mengarah kepada pelemahan KPK, dengan demikian Fraksi Demokrat tidak setuju hak angket terhadap KPK," ujar anggota Fraksi Demokrat Erma Suryani dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jumat (28/4/2017).

Penolakan hak angket juga disampaikan oleh anggota dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Ia menyebut jika hak angket hanya akan melebarkan persoalan yang ada saat ini.

"Kami dari Fraksi PKB tidak bermaksud menggunakan hak angket, alangkah baiknya persoalan yang ada yang disampaikan pengusul angket mungkin bisa melalui Panja Komisi III sehingga orang-orang bisa memahami betul duduk masalah, kalau hak angket melebar karena tidak memahami duduk perkara Fraksi PKB menolak," ujar Eem.

Tak hanya fraksi Demokrat dan PKB, anggota dari fraksi Gerindra pun menolak hak angket dengan alasan Fraksi Gerindra tidak melihat potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPK.

"Kita akan melakukan penolakan. Paling tidak kita melihat tidak ada unsur-unsur yang berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di UU MD3, apakah ini isu strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat secara umum. Kedua, kita tidak melihat ada potensi pelanggaran hukum," kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Fary Djemi Francis, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017).


 

Indah Putri Wahyuningsih

(Foto: Dok. kpk.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengirim surat pencegahan keluar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atas nama Syafruddin Arsyad Tumenggung. Pencegahan mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu dikarenakan KPK telah menetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tentang penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian BLBI.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pencegahan tersebut dilakukan sejak sebulan yang lalu. Lanjutnya, pencegahan dilakukan karena keterangan dari Syafruddin Tumenggung sangat dibutuhkan pihak KPK.

"KPK telah mencegah bepergian ke luar negeri untuk tersangka SAT (Syafruddin) sejak 21 Maret 2017 untuk 6 bulan ke depan," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/04).

Sebelumnya, penyidik KPK sudah memanggil tiga orang saksi untuk diperiksa sejak kasus ini naik ke tahap penyidikan. Mereka adalah Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, serta Artalyta Suryani.

"Sebelumnya KPK juga panggil nama Rizal Ramli (ekonom) dan Artalyta Suryani (wiraswasta) namun keduanya tidak hadir dan KPK pun akan lakukan pemanggilan ulang terhadap keduanya," imbuhnya.

KPK menyatakan telah menemukan bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti untuk menjerat mantan kepala BPPN itu dalam perkara pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia pada 2004.

KPK menilai, Syafruddin selaku Kepala BPPN pada 2002 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Syafruddin dianggap menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatannya yang dapat merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 3,7 triliun dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas atau SKL kepada Sjamsul Nursalim.

Dengan kasus tersebut, Syafruddin dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.


Muhammad Reza

 

 

Jakarta, Laporannews – Terpilihnya Saldi Isra sebagai hakim MK yang baru untuk menggantikan Patrialis Akbar yang diberhentikan karena kasus suap membuat Saldi kini memiliki beban baru. Ia diharapkan bisa mengubah citra MK menjadi lebih baik di mata masyarakat. Saldi Isra telah dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Selasa (11/4/2017).

Saldi memiliki rekam jejak yang baik terkait hukum dan konstitusi, selain itu ia juga kerap kali menerima penghargaan dan prestasi yang membanggakan. Hal itu diungkap oleh Euis Sunarti, Guru Besar Institut Pertanian Bogor yang merupakan pemohon uji materi terkait pasal perzinaan, perkosaan, dan homoskesual

"Dengan kapasitas, integritas dan track record-nya, saya dapat berharap banyak bahwa yang bersangkutan (Saldi) akan memperkuat Majelis Hakim MK sebagai institusi pengawal, the guardian institution, keadilan di Indonesia," kata Euis.

Sementara itu, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, Veri Junaidi meyakini bahwa Saldi bersama delapan hakim konstitusi lainnya dapat mengembalikan marwah luhur MK yang saat ini terkikis karena terungkapnya kasus suap yang menyerat hakim MK.

"Sosok saldi, sebagai ahli hukum tata negara, pegiat anti korupsi dan dipandang memiliki integritas baik," kata Veri.

Saldi Isra direkomendasikan dari tim pansel ke presiden sebagai calon hakim pengganti Patrialis bersama dua nama calon hakim lainnya, dosen Universitas Nusa Cendana Bernard L Tanya dan Wicipto Setiadi, purna tugas dari Kementerian Hukum dan HAM.

Saldi menempati posisi pertama setelah dilakukannya proses seleksi oleh tim pansel. Anggota Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi (Pansel MK) Sukma Violetta menuturkan jika Saldi memiliki kemampuan lebih dari kedua calon lainnya.

Staff Khusus Presiden Bagian Komunikasi, Johan Budi Saptopribowo mengatakan bahwa pertimbangan presiden memilih Saldi Isra sebagai pengganti Patrialis Akbar karena melihat track record selama di bidang hukum.

(Logo: icjr.or.id)

 

Jakarta, Laporannews - Novel Baswedan salah satu penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani berbagai kasus korupsi dan melibatkan banyak kalangan elit Indonesia.

Pada hari Selasa (11/04/2017), setelah sholat Subuh sekitar pukul 05:10, Novel Baswedan mengalami tindak kekerasan disiram air keras oleh orang tak dikenal. Kejadian tindak kekerasan kepada penegak hukum tersebut, sebenarnya juga bukan pertama kalinya, pada tahun 26 Mei 2004 silam, Jaksa Ferry Silalahi ditembak mati oleh orang yang terkait dengan perkara terorisme yang sedang ditanganinya. Kemudian, tiga tahun sebelumnya, pada 26 Juli 2001 terjadi pembunuhan terhadap Hakim Agung Syafiudin Kartasasmita yang juga terbukti terkait dengan perkara yang ditanganinya. 

Atas peristiwa itu, Institute for criminal justice reform (ICJR) mengecam keras tindakan kekerasan yang bertujuan untuk melemahkan kerja-kerja dari aparat penegakan hukum tersebut.

“Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, ini sebuah momentum untuk membentuk  prosedur khusus perlindungan penegak hukum yang menghadapi resiko ancaman tinggi” kata Presiden Direktur ICJR Supriyadi Widodo Eddyono, di Jakarta, Selasa (11/04).

Menurutnya, tindakan korban Novel Baswedan merupakan tindakan teror. Lanjutnya, ia menjelaskan, perlindungan bagi penegak yang berpotensi mengalami ancaman kekerasan terkait dengan perkara yang ditanganinya saat ini hanya di atur dalam undang-undang terorisme. 

“Perlindungan tersebut, diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Selebihnya dalam tataran peraturan perundang-undangan sejenis, belum ditemukan bentuk regulasi perlindungan untuk penegak hukum yang menghadapi resiko ancaman tinggi seperti kejahatan terorganisir termasuk tindak pidana Korupsi,” paparnya.

“Di satu sisi memang tidak menutup kemungkinan juga masing-masing instansi penegak hukum telah membuat prosedur khusus dalam hal personil mereka menghadapi ancaman yang serius terkait dengan penanganan perkara, Namun hal ini menimbulkan kelemahan, karena tidak memiliki basis kebijakan yang kuat sehingga dari aspek pembiayaan dipastikan akan menjadi permasalahan. Tanpa aspek pembiayaan maka akan menimbulkan problem implementasi dan koordinasi serta jangkauan perlindungan yang terbatas,” terangnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Ia menegaskan, dalam kasus-kasus tertentu, dimana potensi ancaman kekerasan kemungkinan besar terjadi terkait dengan perkara yang ditanganinya. Perlindungan tersebut "minimal" harus mencakup perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

“Sekali lagi seluruh perlindungan ini harus diberikan secara optimal termasuk pada keluarga aparat penegak hukum yang bersangkutan,” tandasnya.

Selain mengecam keras kejadian yang menimpa Novel Baswedan, ICJR memandang bahwa saat ini sangat mendesak untuk segera membahas kebutuhan untuk memastikan pengamanan bagi aparat penegak hukum dalam proses peradilan (judicial process).

“Mengingat kredibilitas penanganan dalam pengungkapan kasus-kasus penting yang dalam kenyataannya merugikan keuangan negara atau menyangkut kepentingan masyarakat umum dipertaruhkan, maka langkah konkret harus segera dijalankan oleh Pemerintah,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

 

Jakarta, Laporannews – Buni Yani, tersangka UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali diperiksa oleh pihak penyidik, Senin (10/4/2017). Ia menyempatkan diri datang ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diserahkan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar).

"Yang bersangkutan sudah datang di Polda Metro Jaya dan sekarang sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan," ujar Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Hadiningrat.

Wahyu menambahkan, jika pihaknya akan menyerahkan Buni Yani ke Kejati Jabar setelah pemeriksaan kesehatan selesai dan kasusnya dinyatakan telah lengkap. Selanjutnya, jaksa akan membuatkan surat dakwaan untuk Buni Yani.

Buni didampingi sejunlah orang memasuki Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Setelah itu, ia sempat menuju ke bagian Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya untuk diperiksa kesehatannya.

Sementara itu, Buni Yani berharap agar ia tidak ditahan seperti gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama karena kasus penistaan agama.

"Saya tidak mau berandai-andai (ditahan), tapi kami berharap agar Pak Buni tidak sampai ditahan," ujar kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian.

Adwin mengatakan bahwa kliennya tidak seharusnya ditahan karena tidak menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri sebab Buni Yani merupakan sosok yang kooperatif.

Lalu, Adwin juga membandingkan sikap jaksa yang tidak menahan Ahok pada tahap kedua. Menurutnya, kasus yang dialami Buni Yani berhubungan dengan kasus Ahok sehingga jaksa harus bersikap adil.

"Waktu tahap dua Ahok juga jaksa bilang tidak menahan karena penyidik tidak menahan. Pak Buni kan tidak ditahan penyidik, sehingga jaksa harus konsisten," ucapnya.

Buni Yani dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.


Indah Putri Wahyuningsih

 

Jakarta, Laporannews – Mantan pimpinan Badan Anggaran tahun 2013, Ahmadi Noor Supit diperiksa KPK terkait kasus dugaan aliran dana di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans).

"Benar, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi untuk tersangka CJM (Charles Jones Mesang)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta Selatan, Senin (10/4/2017).

Febri juga menuturkan bahwa tak hanya Ahmadi Noor yang diperiksa, namun KPK juga telah memanggil sejumlah anggota di Komisi IX DPR RI. KPK akan mendalami mengenai anggaran yang ada di Badan Anggaran (Banggar) serta peran dari DPR untuk anggaran.

"Selain memeriksa Ahmadi Noor , beberapa anggota DPR di Komisi IX saat itu sudah diperiksa. Kami ingin dalami soal anggaran di badan anggaran sampai ke peran komisi IX," ucap Febri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan anggota Komisi II DPR, Charles Jones Mesang sebagai tersangka yang diduga menerima gratifikasi atau hadiah atau janji terkait pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans), pada Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi (Kemenakertrans) tahun 2014. Ia diduga ikut menerima gratifikasi sebesar 6,5 persen atau Rp 9,75 miliar dari total anggaran optimalisasi di Kemenakertrans senilai Rp 150 miliar.

Atas perbuatannya, Charles dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Indah Putri Wahyuningsih

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Sidang ke-8 kasus perkara E-KTP kembali digelar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/4/2017) dengan menghadirkan beberapa saksi untuk memberi keterangan perihal aliran dana sebesar Rp2,3 triliun yang sudah merugikan negara. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa akan ada delapan saksi yang akan dimintai keterangan.

"Senin, 10 April 2017 adalah sidang kedelapan kasus korupsi e-KTP dan akan masuk pada tahap pengadaan proyek. Direncanakan ada delapan saksi," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (10/4/2017).

Pada sidang sebelumnya, KPK membahas mengenai penganggaran, namun saat ini KPK akan menguak mengenai pengadaan proyek E-KTP tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 tersangka yang saat ini sudah ditahan KPK. Pertama Irman dan Sugiharto yang dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atas Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lalu, Andi Narogong menyusul sebagai tersangka ketiga yang telah ditangkap oleh penyidik. Andi disangkakan Pasal 2 ayat (1) atas Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kemudian, ada tersangka baru lagi yang berasal dari mantan anggota komisi II DPR RI, Miryam S Haryani yang melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikut ke-8 saksi yang akan dimintai keterangan mengenai pengadaan E-KTP:

  1. Direktur Keuangan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Sambas Maulana
  2. Presiden Direktur PT Avidcs Crestec Interindo, Wirawan Tanzil
  3. Asisten Chief Engineer BPPT Meidy Layooari
  4. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Setiya Budi Arijanta
  5. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri F.X Garmaya Sabarling
  6. Bussiness Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia, Berman Jandry S Hutasoit
  7. Wiraswasta Home Industry Jasa Electroplating Dedi Prijono
  8. PNS pada Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri Kristian Ibrahim Moekmin.

 


Indah Putri Wahyuningsih

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan