Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 124

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 127

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 925

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 121

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/input/cookie.php on line 87
laporannews.com - Kebijakan/UU

Kebijakan/UU

 

Jakarta, Laporannews - Kasus Penodaan Agama yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara telah memasuki babak akhir. PN Jakarta Utara menjatuhkan putusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 156 a KUHP dan menghukumnya dengan 2 tahun penjara dengan perintah untuk langsung ditahan.

Institute Criminal Justice Reform (ICJR) sesalkan perintah penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara. Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo menyatakan bahwa ICJR sejak lama telah mengkritik masih eksisnya Pasal penodaan agama dalam peraturan hukum Indonesia.

“Pasal-pasal ini dalam implementasinya telah berkembang sedemikian jauh sehingga seringkali merugikan kepentingan kelompok minoritas. Persoalan ini terjadi karena rumusan Pasal 156 a KUHP adalah rumusan yang tidak dirumuskan dengan sangat ketat dan karenanya dapat menimbulkan tafsir yang sangat beragam dalam implementasinya,” ujarnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Dalam kaitannya dengan putusan dari PN Jakarta Utara, ICJR mengkritik putusan pengadilan tersebut.

“Dalam pandangan ICJR, Pengadilan semestinya mengelaborasi secara tajam mengenai ‘niat kesengajaan untuk menghina’ dalam peristiwa yang terjadi di Kepulauan Seribu,” tuturnya.

ICJR juga menyesalkan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara. ICJR memandang bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukan penahanan terhadap Ahok justru tidak tersedia. “Dalam kasus ini, Basuki Tjahaja Purnama telah mengikuti dan bersikap kooperatif terhadap seluruh proses persidangan,” tutupnya.


Muhammad Reza

 

(Foto: Dok. Kapolda Riau)

 

Jakarta, Laporannews – Pada hari Jumat (5 Mei 2017), sekitar pukul 12.30 WIB. hampir 200 orang penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru melarikan diri. Hal itu dikarenakan, para penghuni Rutan sempat rusuh dan menjebol pintu keluar Rutan. Seperti diketahui, Rutan Provinsi Riau memang menjadi salah satu sorotan dalam kelebihan kapasitas, total dengan 14 Rutan dan Lapas, kelebihan penghuni yang terjadi total mencapai 200%.

Selain itu, Provinsi Riau juga memiliki salah satu Rutan dengan kelebihan beban terburuk, yaitu Rutan Bagan Siapi-api yang kelebihan bebannya mencapai 700% dari kapasitas hunian. Untuk Rutan Pekanbaru sendiri, dari data Dirjen PAS, kelebihan beban mencapai 233% dair total hunian.

Institute Criminal Justice Reform (ICJR) prihatin atas terjadi kasus berulang yang selalu dialami oleh Lapas-lapas di Indonesia tersebut, meskipun kejadian kali ini adalah kasus kaburnya penghuni Rutan atau Lapas terbesar di Indonesia.

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo mengatakan, masalah di lapas-lapas maupun rutan-rutan Indonesia, sudah dalam situasi yang mengkhawatirkan. Pasalnya, kelebihan penghuni yang dialami sebagian besar Lapas Indonesia sudah dalam kondisi akut.

“Ini masalah utama yang akan menimbulkan krisis akibat kepadatan atau di kenal sebagai overcrowding,” katanya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Sampai saat ini, belum ada solusi pemerintah yang jitu dan komprehensif mengenai hal tersebut, karena selama ini pembenahan atas kondisi ini masih menjadi tambal sulam oleh pemerintah.

Ia menilai, walaupun beberapa kebijakan kriminal telah berupaya mengurangi jumlah asupan narapidana ke penjara, seperti dalam kebijakan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2/2012 yang menaikkan batas minimal tindak pidana ringan dari Rp 250 menjadi Rp 2.500.000.

Tujuan utama dari PERMA ini adalah untuk mengurangi jumlah tahanan yang dirasakan berlebih. Maupun kebijakan rehabilitasi dalam korban pengguna narkotika.

Namun menurutnya, kebijakan ini belum memberikan kontribusi bagi masalah Lapas. Masalah terbesar tetap berada pada tujuan pemidanaan di Indonesia yang masih kental dengan hukuman yang menggunakan pidana penjara. Misalnya melihat Rancangan KUHP (RKUHP) yang sering disebut oleh pemerintah, meskipun ada ketentuan kerja sosial sebagai hukuman alternatif lain di luar pidana penjara, walaupun pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

“Yang menjadi soal adalah karena ancaman pidana penjara dalam RKUHP tergolong tinggi dan ketentuan ini sangat bergantung pada keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana dibawah 6 bulan, yang juga bergantung pada tuntutan dari Jaksa. Secara tehknis dan praktik, hakim akan susah menjatuhkan pidana rendah (di bawah 6 bulan), apabila Jaksa menuntut pidana penjara tinggi, yang juga bergantung pada ancaman pidana dalam Undang-undang,” terangnya.

Berdasarkan temuan ICJR, hanya ada 59 tindak pidana yang dapat secara otomatis dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Sedangkan 1.154 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara. Lebih lanjut, ada 249 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana minimum dari 1 tahun sampai 4 tahun penjara. Temuan ini belum termasuk ancaman pidana dalam Undang-Undang sektoral lainnya seperti UU ITE, UU Narkotika dan lain sebagainya.

Atas situasi ini, ICJR mendorong pemerintah melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan pemidanaan di Indonesia khususnya mengantisipasi over kapasitas untuk meminimalisir overcrowding dalam Lapas.  Tindakan untuk situasi yang cepat juga di butuhkan untuk memprioritas penanganan pada sejumlah lapas-lapas besar yang mengalami kelebihan penghuni.

“Terhadap Lapas-lapas tersebut kebijakan transisi untuk mengurangi dampak kerusuhan dan problem keamanan seharusnya bisa di cegah dan diantisipasi. Rekomendasi yang sudah ratusan kali didorong oleh ICJR dan Masyarakat Sipil pada isu peradilan pidana dan reformasi tempat-tempat penahanan,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Jakarta, Laporannews - Persoalan pasal – pasal penodaan agama bukan hanya pada rumusan. Namun juga pada pelaksanaan dari aturan pidana tersebut. Pasal penodaan agama dalam diatur dalam Pasal 156 a KUHP berasal dari aturan yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno melalui UU No 1/PNPS/1965 yang diundangkan pada 27 Januari 1965.

Direktur eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, Pasal 1 UU tersebut menyebutkan dengan tegas, larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran terhadap sesuatu agama.

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu," katanya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Ketentuan Pasal 156 a KUHP berasal dari ketentuan Pasal 4 UU tersebut yang langsung memerintahkan agar ketentuan tentang penodaan agama, dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Ia juga memandang bahwa kebebasan berekspresi adalah “cornerstone” yang memungkinkan hak-hak lain dapat dinikmati dan juga dilindungi dan oleh karenanya harus dilindungi.

“Kebebasan berekspresi menjadi kunci untuk mendorong setiap orang menyatakan pendapatnya secara bebas dan tanpa gangguan, dan mendorong terjadinya pertukaran gagasan. Bila ditilik lebih jauh, merupakan kunci bagi terbangunnya demokrasi elektoral dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” imbuhnya.

Kebebasan berekspresi juga memiliki kaitan dengan kebebasan memeroleh informasi publik, sehingga dapat memperkuat mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas janji, dan kewajiban konstitusionalnya.

“Kebebasan berekspresi jadi dasar penting untuk memerangi korupsi dan mengurangi kemiskinan. Kebebasan berekspresi pun penting untuk pelaksanaan kebebasan beragama. Jika orang tidak bebas untuk mewujudkan agama mereka, tidak ada hak untuk kebebasan berekspresi,” tuturnya.

ICJR juga menyetujui bahwa kebebasan berekspresi bukan tanpa batas namun dapat dibatasi. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR.

“Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi terutama dalam kebebasan beragama tetap harus diatur berdasarkan kerangka uji tiga rangkai yaitu: (1) pembatasan dilakukan hanya untuk memenuhi tujuan yang sah; (2) Pembatasan tersebut harus dilakukan berdasarkan UU yang berlaku, yang ditetapkan secara demokratis; dan (3) Pembatasan tersebut juga diperlukan dalam masyarakat yang demokratis.

Selain wajib memenuhi ketentuan – ketentuan pembatasan tersebut, perumusan ketentuan pidana harus memenuhi 3 prinsip penting yaitu lex scripta (harus dinyatakan secara tertulis), lex certa (dirumuskan dengan rinci), dan lex sctricta (tidak menimbulkan penafsiran lain).

Dalam konteks tersebut, ia menyarankan bahwa yang seharusnya dilindungi adalah hak masyarakat untuk menjalankan agama atau kepercayaannya berdasarkan pilihan hati nuraninya. Karena itu, dalam konteks kebebasan berekspresi, diatur kewajiban yang tegas.

"Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law," ujarnya.

Ia menilai bahwa selain rumusan ketentuan penodaan agama - baik dalam KUHP dan RKUHP - yang terlampau kabur dan tidak mempunyai kejelasan tujuan, praktik penegakkan hukum di Indonesia juga memiliki masalah tersendiri.

“Dalam praktiknya ketentuan penodaan agama malah menghambat pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda terutama kalangan minoritas untuk menjalankan agama atau kepercayaannya tersebut,” tukasnya.

Dalam kasus – kasus penodaan agama, kata dia, praktik pengadilan tidak bergerak dari asumsi dasar, bahwa ukuran benar atau tidak terjadinya penodaan agama, dilihat dari tafsir organisasi keagamaan yang ada.

Karena itu, pengadilan selalu gagal dalam menentukan batas – batas tegas kapan suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai penodaan atau permusuhan terhadap agama tertentu.

“Menaksir batas-batas yang diperbolehkan menurut hukum, menjadi pekerjaan besar yang belum pernah tersentuh sama sekali sampai saat ini. Situasi sulitnya Pengadilan menentukan batas – batas ini merupakan konsekuensi logis dari “lenturnya rumusan delik dalam penodaan agama," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Sidang kasus korupsi megaproyek Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun kembali menghadirkan Andi Narogong untuk bersaksi atas Miryam S Haryani. Jaksa KPK akan memanggil 7 saksi untuk memberi keterangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah eks Dirut PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Isnu Edhi Wijaya, Kamis (4/5/2017).

Sebelumnya, Isnu pernah dijadikan saksi atas tersangka Andi Narogong, namun ia tak banyak berkomentar setelah pemeriksaan yang dilakukan KPK. Selain mantan dirut PNRI, KPK juga menghadirkan Wahyudin Bagenda selaku mantan dirut PT LEN Industri yang disebut menerima kucuran dana proyek E-KTP.

Dalam sidang E-KTP yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, konsorsium PT PNRI hanya mampu mencetak 1,6 juta keping E-KTP dari total target 67 juta keping yang disepakati. Isnu Edhi Wijaya sebagai mantan Dirut PT PNRI mengatakan bahwa pihaknya tidak mendapat down payment (DP) untuk mengerjakan kontrak proyek E-KTP yang sudah ditandatangani sejak 1 Juli 2011 silam.

“Pada awal 2011 kami menghadapi kendala-kendala, pertama kami dalam dokumen kontrak misalnya kami mendapatkan down payment (DP), ternyata kami tidak mendapatkannya. Itu salah satu yang membuat kami kesulitan, dan tentu juga dengan anggota konsorsium,” ungkap Isnu saat bersaksi, Kamis (4/5/2017).

Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto disebutkan bahwa Isnu Edhi Wijaya menandatangani surat kontrak pengerjaan E-KTP tahun anggaran 2011-2012 sebesar Rp5.841.896.144.993, menggunakan harga lumsump dan secara multiyears dengan perincian nilai pekerjaan tahun 2011 sebesar Rp2.262.583.432.951 dan nilai pekerjaan tahun 2012 sebesar Rp3.579.896.144.993.

Ketentuan kontrak saat itu ialah pengadaan blangko KTP berbasis chip sebanyak 67.015.400 keping di 197 kabupaten/kota. Namun, konsorsium PT PNRI hanya mampu mencetak sebanyak 1.675.033 keping.


Indah Putri Wahyuningsih

(Foto: Dok. kpk.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – Andi Narogong dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas Miryam S Haryani, tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang E-KTP, Kamis (4/05/2017). Andi berperan dalam proses penganggaran dan pengadaan proyek itu serta berperan dalam pembagian uang ke para anggota DPR.

“Andi Narogong, swasta diperiksa untuk tersangka MSH di kasus pemberian keterangan palsu dalam sidang E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto,” ucap Febri Diansyah, Juru Bicara KPK.

Miryam merupakan tersangka kasus pemberian keterangan palsu dalam sidang E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto yang digelar KPK beberapa waktu lalu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Miryam tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada 13 dan 18 April sehingga KPK menetapkan status buron kepada Miryam pada 27 April.

Miryam ditangkap bersama adiknya di Hotel Grand Kemang, Kebayoran Baru sekitar pukul 02.00 WIB. Penangkapan berhasil dilakukan setelah Polda Metro membentuk tim khusus untuk melakukan pelacakan kepada Miryam.

Dalam perkara Miryam, KPK pernah memeriksa dua terdakwa kasus E-KTP, Irman dan Sugiharto, pengacara Elza Syarif,  dan pengacara Farhat Abbas sebagai saksi. KPK tengah menelusuri orang-orang dibalik ancaman terhadap Miryam sehingga mencabut BAP dan memberikan keterangan bertolak belakang dengan BAP, yakni tidak tahu-menahu mengenai bagi-bagi duit.

Atas perbuatannya, Miryam dijerat dengan pasal 22 dan pasal 35 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 3-12 tahun penjara.


Indah Putri Wahyuningsih

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Adrianus Garu angkat bicara soal hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang setujui dalam sidang Paripurna ke-22 pada Jumat (28/04/2017) lalu. Ia menilai, munculnya hak angket tersebut, DPR seharusnya tidak ikut campur terhadap kinerja KPK. Menurutnya, hal itu sama saja bahwa DPR melakukan pembiaran terhadap koruptor.

"Itu kerja bodoh DPR di tengah negara melawan koruptor. DPR harusnya jangan intervensi. Malah DPR sendiri yang biarkan korupsi dan arogansi kekuasaan meraja," ujar Andre di Jakarta, Selasa (2/05).

Senator asal NTT ini meminta komisi antirasuah tersebut supaya jangan mau dilemahkan sebab ada rakyat yang mendukung langkah untuk berantas para koruptor itu.

"KPK jangan mau dilemahkan. Ada rakyat dibelakang. Bersihkan semua DPR yang sudah terlibat tanpa pandang bulu," jelasnya.

Pria yang juga Politisi Hanura ini meminta KPK dan PPATK agar mengusut semua Harta Kekayaan semua anggota DPR yang hingga sekarang belum dilaporkan dan diserahkan.

"Minta KPK dan PPATK juga agar segera LHKP anggota-anggota DPR yang sampai sekarang tidak diserahkan untuk diusut karena tidak mendidik generasi bangsa untuk kebaikan ke depan," tegasnya.

Selain itu, Pria yang biasa disapa Andre ini meminta lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu membuka semua kasus dari komisi V terkait dana aspirasi yang mandek yang salah satunya melibatkan Damayanti Putratanti.

"Buka semua mulai dari kasus komisi 5 yang mandek sampai Damayanti. Kawan-kawan jangan takut untuk kebaikan bangsa," tandasnya.

Putra Manggarai, Flores ini kembali menegaskan hak angket itu cuma produksi nafsu para penjahat yang mengatasnamakan rakyat. Untuk itu, ia berharap kepada rakyat untuk cerdas memilih partai-partai dan calon-calon DPR ke depan seiring dengan perubahan bangsa dan semangat nawacita Presiden Joko Widodo membangun negara dari daerah ke nasional.

"Liat saja perilaku DPR Daerah Pemilihan (dapil) Semarang aspirasinya bawa ke Maluku, Dapil Bali bawa ke Sumatera dimana mereka sebagai wakil rakyat. Terus perubahan paradigma pemerintah dari money follow fungsinya ke money follow program," terangnya.

Terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) disetiap Dapil masing-masing, ia menuturkan, DPR tak pernah turun ke lokasi. Ia menambahkan, DPR hanya memakai arogansi kekuasaannya untuk mengubah program yang bukan merupakan kebutuhan daerah.

"Tapi kebutuhan pribadi partai dan kelompok. Harusnya DPR sudah sadar bahwa negara sedang berubah," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Anggota DPR, Miryam S Haryani telah ditangkap oleh pihak berwajib pada Senin (1/5/2017) di hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Depok, Kombes Herry Heryawan. Penangkapan tersebut dilakukan setelah nama Miryam masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditetapkan oleh polisi berdasarkan permintaan KPK.

Setelah ditangkap, Miryam langsung dibawa ke gedung KPK dengan pengawalan dan penjagaan ketat. Miryam diperiksa selama 8 jam dan KPK memutuskan untuk menahan Miryam selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas Satu Cabang KPK, Jakarta Selatan guna penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi Miryam. Menurutnya, Miryam ditekan oleh beberapa anggota DPR terkait pemberian keterangan terkait kasus dugaan korupsi E-KTP.

“Keterangan Miryam yang berubah-ubah ini adalah sinyal bahwa yang bersangkutan mengalami sejumlah tekanan dan mungkin ancaman dari pihak lain,” ujar Nasir, di Jakarta, Selasa (2/05).

Nasir juga menuturkan bahwa Miryam patut mendapat perlindungan dari LPSK menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban.

“Miryam berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda serta bebas dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dan juga bebas dari tekanan dalam memberikan keterangan, untuk itu sebaiknya LPSK segera jemput bola untuk melindungi Miryam,” tuturnya.

Selain itu, Nasir juga menyayangkan sikap dari KPK yang telah menangkap dan tidak responsif dalam melindungi Miryam sebagai saksi dalam kasus megaproyek E-KTP.

“Sejak awal, Miryam mengatakan bahwa yang bersangkutan merasa diancam dan ditekan sejumlah pihak, seharusnya KPK harus segera mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan LPSK, bukan justru menjadikannya sebagai tersangka memberi keterangan palsu atas keterangan yang ia berikan, karena ia sebagai saksi, keterangan Miryam dilindungi Undang-Undang,” ucapnya.

Nasir juga berharap jika LPSK dapat segera mengambil langkah cepat dalam melindungi Miryam agar kasus korupsi E-KTP dapat terkuak dan tidak ada satu pun pihak yang dapat menghambat penanganan kasus ini.


Indah Putri Wahyuningsih

 

(Foto: Dok. kk.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – Masuknya Miryam S Haryani ke Daftar Pencarian Orang (DPO) membuat KPK melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Miryam. KPK pun berjanji akan menjerat pihak-pihak yang melindungi Miryam dan membantu pelarian Miryam. Kuasa hukum Miryam, Aga Khan pun tak peduli dengan ancaman tersebut dan menanggapinya dengan santai.

"Terserah lah, KPK mau ancam apa kek. Buktinya sekarang KPK akan ungkap aktor intelektual dibalik kesaksian Miryam, mana buktinya. Saya bilang, saya tidak akan mempengaruhi klien saya pergi. Tapi harus menghargai orang tidak keberatan status tersangka, ya mbok kayak BG jelas tersangka kok bisa mereka (KPK) takut sama Brimob, kalau gitu saya suruh Miryam lari jauh saja sekalian," kata Aga Khan saat berbincang, Selasa (2/05).

Aga juga mengatakan bahwa keberadaan Miryam di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan hanya untuk mengantar anaknya setelah liburan panjang. Miryam tidak sedang menunggu siapa-siapa di hotel tersebut.

"Tadi itu nganterin anaknya saja kok abis liburan, enggak ada apa-apa. Nggak ada (menunggu seseorang) saya menyayangkan KPK saja tuh ditahan berlebihan apa-apaan coba," jelas Aga.

Sementara itu, KPK tengah melakukan penyelidikan terkait pihak-pihak yang membantu proses pelarian Miryam. Pihak tersebut akan bisa dijerat pidana menghalangi penyidikan yang diatur Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Fokus KPK menyelesaikan perkara inti Bu Miryam. Pihak-pihak yang patut kena Pasal 21 masuk dalam perkembangan kita," ujar penyidik KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan nama-nama yang diduga membantu Miryam dalam pelariannya.

"Siapa saja yang bantu tentunya sudah kita interogasi. Kita dapatkan beberapa info yang akan kita sampaiakan pada KPK," jelas Argo Yuwono.


Indah Putri Wahyuningsih

(Foto: Dok. kpk.go.id)

 

Jakarta, Laporannews - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof Romli Atmasasmita menilai, penggunaan hak angket ‎adalah hak konstitusional DPR RI yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Pasalnya, dalam konstitusi DPR bisa mengawasi seluruh lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau menurut saya hak angket adalah hak konstitusional DPR ,undang-undang dasar ,undang-undang MD3, KPK juga ada undang-undang, semua sama-sama punya undang-undang,” katanya di Jakarta, Sabtu (30/04).

Ia menambahkan, KPK bukan lembaga konstitusi melainkan lembaga yang sengaja dibuat untuk memperbaiki kinerja kepolisian dan kejaksaan. Lanjutnya, KPK hanya lembaga independen yang sesuai dengan undang-undangnya.

“KPK bukan lembaga konstitusi, dia dibuat untuk memperbaiki polisi dan kejaksaan saat itu, itu yang kesatu. yang kedua, hak angket dpr itu bisa ke semua lembaga pemerintahan termasuk KPK. Yang KPK lembaga hanya independen menurut undang-undang nya,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, seharusnya DPR dari awal penggunaan hak angket ditujukan kepada dugaan penyelewengan anggaran di KPK, sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, dalam hak angket KPK banyak yang menafsirkan dan mengaitkan dengan penyadapan pembicaraan penyidik Novel Baswedan dengan tersangka Miryam S Haryani dalam kasus korupsi e-KTP.

“Soalnya dikaitkan dengan soal penyadapan oleh pembicaraan saksi novel dengan Miriam S Haryani yang sedikit menjadi persoalan. Mestinya hak angket hanya terkait kepatuhan terhadap undang-undang gitu dong. Kan BPK, perihal kepatuhan terhadap undang-undang salah satu kinerja keuangan Nah jadi jelas hak angket ini disampaikan untuk menilai kepatuhan KPK terhadap undang-undang itu. Ya, mestinya begitu biar jelas.” paparnya.

Ia pun menegaskan bahwa Undang-undang dasar mengamanatkan fungsi DPR, sehingga DPR diakui di dalam konstitusi.

“itu diluar konstitusi kalau memang betul ada. Jadi boleh dong DPR itu bertanya tapi harusnya jelas DPR menyampaikan hak angket untuk mempertanyakan hasil laporan BPK boleh itu boleh,” tandasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Tommy Sihotang selaku anggota tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika Basuki Tjahaja Purnama pasrah dengan sidang vonis majelis hakim terhadap kasus penistaan agama yang melibatkan gubernur non aktif, Basuki Tjahaja Purnama.

"Kami pasrah saja, karena enggak ada lagi peranan kami. Tinggal tunggu putusan hakim, jadi enggak ada persiapan apapun lagi," ujar Tommy, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/4/2017).

Tommy menuturkan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya tidak menyatakan Ahok melakukan penodaan agama. Awalnya, jaksa mendakwa Ahok dengan pasal 156 huruf a KUHP tentang penodaan agama dan dakwaan alternatif pasal 156 KUHP tentang penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan tertentu. Pada akhirnya, jaksa menilai Ahok melanggar pasal 156 KUHP dan menuntut dihukum satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan.

"Jaksa tuntut terdakwa pasal 156 KUHP yang dikatakan menista golongan. Nah golongan menurut hukum di Indonesia mengacu pada golongan penduduk, pribumi, Hindia Belanda, dan timur asing. Enggak ada hubungannya dengan ulama," kata Tommy.

Sementara itu, Tommy menyayangkan adanya unjuk rasa yang berlangsung di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh sejumlah ormas Islam pada Jum’at (28/4/2017). Dalam unjuk rasa tersebut, massa menuntut vonis hakim dengan hukuman maksimal untuk Ahok karena telah melakukan penistaan agama.

Sebelumnya diberitakan bahwa Ahok tersangkut kasus penistaan agama karena menyebut dan mengaitkan surat Al Maidah 51 dengan Pilkada DKI. Penyebutan surat Al Maidah 51 ini disampaikan Ahok saat bertemu warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.


 

Indah Putri Wahyuningsih

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan