Kebijakan/UU

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Menurut Koordinator TPDI & Advokat Peradi, Petrus Selestinus mengatakan, secara teknis yuridis, nama Setya Novanto dan peran aktifnya dalam Tindak Pidana Korupsi harus tetap disebutkan, sebagaimana pola ini sudah lama diterapkan oleh KPK dan Pengadilan Tipikor dalam banyak putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang.

Selama ini KPK menjerat pelaku lain setelah pelaku utama atau pelaku turut serta diajukan dalam berkas perkara terpisah untuk disidangkan dan diputus "terlebih dahulu" kemudian putusannya itu dijadikan sebagai dasar untuk menguatkan bukti-bukti hasil penyidikan yang sudah dirumuskan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan pelaku lainnya yang segera diajukan.

“Dengan demikian, maka hilangnya nama Setya Novanto dimaksud, patut diduga berhubungan erat dengan upaya memangkas strategi KPK dalam menindak pelaku lainnya demi meloloskan Setya Novanto dari proses pemidanaan kasus korupsi e-KTP,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakara, Rabu (22/08).

Ia menambahkan, bila modus seperti ini yang terjadi, maka ini merupakan upaya pembusukan yang "paling dasyat" terhadap kinerja KPK, karena dilakukan ketika perkara sudah masuk dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Tipikor, karena KPK tidak bisa melakukan supervisi, karena terkendala prinsip "Kebebasan Hakim" dan "Kemandirian Badan Peradilan" yang melarang segala campur tangan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Untuk mengetahui bagaimana proses penghilangan nama Setya Novanto dalam putusan Majelis Hakim dan siapa yang berperan menghubungkan Majelis Hakim dengan kekuatan hirarki di Mahkamah Agung, serta siapa yang bekerja demi Setya Novanto, memang tidaklah mudah, karena peran "invisible hand" yang sulit dideteksi selama ini.

“Kita hanya dapat mereka-reka dengan melihat komposisi Majelis Hakim Tipikor yang terdari dari 5 (lima) anggota Majelis Hakim, 3 (tiga) anggota dari Hakim Karier dan 2 (dua) anggota dari Hakim Ad Hoc,” tuturnya.

Ia mengatakan, hakim karier menempati jalur struktur secara hirarki dengan Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung RI. Karena itu, loyalitas Hakim Karir adalah kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan/atau Ketua Mahkamah Agung.

“Seandainya hilangnya nama Setya Novanto dalam putusan hakim, menjadi bagian dari strategi untuk memperlemah KPK sekaligus demi membebaskan Setya Novanto dari sangkaan melakukan korupsi, maka yang harus diwaspadai saat ini adalah mengawasi secara ketat upaya praperadilan yang konon tengah disiapkan Setya Novanto, karena dikhawatirkan putusan Majelis Hakim dalam perkara dengan terdakwa Irman dan Sugiharto digunakan sebagai bukti dan dengan bukti itu pula Hakim praperadilan membatalkan status tersangka Setya Novanto dan Majelis Hakimnya akan berlindung di balik asas Kebebasan Hakim dan Kemandirian Peradilan,” paparnya.

Ia pun menduga bahwa Pansus Hak Angket KPK dan penghilangan nama Setya Novanto dalam putusan hakim, memberi pesan kuat, betapa KPK tengah menghadapi ancaman pelemahan bahkan pembubaran secara sistemik melalui instrumen hukum dan politik (Mahkamah Agung dan DPR).

“Ada beberapa peristiwa penting yang mengindikasikan bahwa saat ini sedang dibangun skenario untuk meloloskan Setya Novanto dari proses hukum Tindak Pidana Korupsi e-KTP antara lain, Pansus Hak Angket KPK, hilangnya nama Setya Novanto dari putusan perkara, kehadiran Setya Novanto berstatus tersangka dalam acara "sidang terbuka" bersama Hatta Ali, di Fakultas Hukum Untag dan akan ada praperadilan yang bertujuan membatalkan status tersangka Setya Novanto,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Sejumlah kader Partai Golkar mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY), menyelidiki peristiwa kehadiran Setya Novanto, dengan Hatta Ali sebagai penguji dalam acara sidang Gelar Doktor Adies Kadir, di Universitas 17 Agustus (Untag) 1945, Surabaya (22/07/2017).

Menurut Koordinator TPDI & Advokat Peradi, Petrus Selestinus, hal itu sangat urgen demi menjaga netralitas hakim untuk mengadili perkara Korupsi e-KTP, karena nama Setya Novanto ikut disebut-sebut sebagai terlibat di dalamnya dan sudah berstatus tersangka.

“Penyelidikan ini sangat urgen, karena peristiwa hilangnya nama Setya Novanto dalam putusan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto tanggal 20 Juli 2017, diduga keras sebagai modus korupsi baru yang berpotensi menjadi sistem korupsi di internal Pengadilan Tipikor yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Rabu (22/08).

Ia menilai, kehadiran Setya Novanto maupun Hatta Ali, sudah masuk kategori pelanggaran etika dan berpotensi menjadi pelanggaran hukum. Seharusnya, kata dia, mereka menolak hadir sebagai dosen penguji Akademis dan Nonakademis dalam forum ilmiah untuk menguji mahasiswa S3 di Untag, Surabaya.

“Karena baik Hatta Ali maupun Setya Novanto dalam waktu yang sama berada dalam posisi konflik kepentingan, dimana Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA), anak buahnya sedang memeriksa perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, sedangkan Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka dan beberapa kali menjadi saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dan tersangka atau tedakwa Andi Narogong,” tuturnya.

Selain itu, ia menerangkan bahwa MA sedang memerlukan dukungan DPR terkait revisi UU MA tentang usia pensiun Hakim Agung, sementara Setya Novanto, memerlukan simpati dan budi baik dari Hakim-Hakim untuk mendapatkan keadilan dalam perkara korupsi e-KTP. Sehingga, kata dia, mengakibatkan keberadaan Setya Novanto dan Hatta Ali dalam forum ujian S3 menjadi haram hukumnya.

“Karena nama Setya Novanto dinyatakan dalam surat dakwaan dan tuntutan jaksa sebagai orang yang secara bersama-sama dengan terdakwa Irman, Sugiharto, Andi Narogong, Nazaruddin dll. melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan negara sebesar Rp. 2,4 triliun, hilang secara misterius dari putusan Hakim,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

 

Jakarta, Laporannews – Seorang motivator bisnis Wempy Dyocta Koto (WDK) telah melaporkan penulis ilmiah yang bekerja di salah satu media massa Indonesia, Ravio Patra (RP) ke Polda Metro Jaya. WDP melaporkan yang bersangkutan atas dasar pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Ravio. Pelaporan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2017 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: SP.Dik/475/VIII/2017/Dit.Reskrimsus.

Pasca pencantuman tulisan, keesokan harinya WDK merespon tulisan RP dengan manyampaikan beberapa klarifikasi. Namun secara tiba-tiba, WDK mengirimkan somasi (peringatan) tertulis kepada RP melalui kuasa hukumnya tertanggal 7 Juni 2017. Didalam somasi tersebut disebutkan bahwa Ravio telah melakukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan mendesak Ravio untuk menyampaikan permintaan maaf kepada WDK.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Institute for Criminal Justices Reform (ICJR) dan LBH Jakarta) sebagai organisasi masyarakat yang concern terhadap kebebasan ekspresi di Indonesia telah melihat secara teliti poin-poin tulisan milik Ravio yang menyimpulkan bahwa apa yang ditulisnya merupakan suatu kebenaran, dan tidak memiliki muatan penghinaan, tulisan yang dibuat telah didasari hasil riset atau penelusuran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Namun saat ini, Ravio sudah dipanggil dan diperiksan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tertanggal 16 Agustus 2017 dengan status sebagai saksi atas dasar dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 36 Juncto Pasal 51 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Fatalnya lagi, selain dikenakan pasal pencemaran nama baik, RP juga dikenakan pasal pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi pelapor yang diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Artinya jika status Ravio dinaikkan sebagai Tersangka maka dirinya terancam ditahan oleh kepolisian.

Berdasarkan penjelasan diatas, ketiga ormas tersebut menyampaikan pendapat bahwa Pertama, tulisan yang dicantumkan oleh Ravio Patra di halaman facebooknya yang diperoleh dari hasil penelusurannya terhadap WDK merupakan suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan

“Kedua, perbuatan yang dilakukan oleh Ravio sama sekali bukan bentuk pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan karena yang disampaikan oleh Ravio merupakan suatu kebenaran. Suatu kebenaran yang disampaikan ke publik apalagi diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan bukan suatu tindakan pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. Sehingga perbuatan Ravio tidak masuk dalam unsur Pasal 27 (3) UU ITE, 310 KUHP, dan 311 KUHP,” paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Senin (21/08).

Ketiga, Ravio melakukan hal tersebut untuk kepentingan umum karena publik harus mengetahui kredibilitas sebenernya yang dimiliki oleh WDK, mengingat WDK adalah seorang motivator dan konsultan bisnis yang sering menyampaikan klaim-klaim atas dirinya ke publik. Tindakan yang dilakukan untuk kepentingan umum bukanlah suatu tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan apalagi fitnah sesuai dengan Pasal 310 ayat (3) KUHP.

“Keempat, mendesak pihak Polda Metro Jaya untuk segera menghentikan perkara tersebut karena bukan sama sekali perbuatan pidana sehingga perkara tersebut sangat tidak layak untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya,” tutupnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justices Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono menilai, saat ini perlindungan terhadap whistleblower di Indonesia dianggap masih lemah. Pasalnya, beberapa pelapor kasus korupsi yang terancam atas tindak pidana korupsi mendapat serangan balik karena laporan tersebut.

“Saat ini ICJR masih memonitor situasi dua pelapor korupsi yang seharusnya berada dalam perlindungan lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) namun bernasib na’as, karena mereka terancam masuk ke dalam jeruji penjara,” katanya dalam ketrangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Senin (21/08).

Ia menjelasakan, pelapor (whistleblower) merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan terorganisasi. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan terhadap pelapor. Namun ternyata ancaman terhadap pelapor masih tetap terjadi, tidak hanya berupa ancaman fisik, namun juga ancaman hukum lewat pelaporan balik berupa psikologis dan administratif.

Ia mencontohkan, kasus yang Pertama yaitu Stanly Ering, yang terancam dipenjara karena mengadukan dugaan korupsi di kasus Universitas Negeri Manado (Unima) ke kejaksan Tinggi Sulawesi Utara dan KPK pada tahun 2011. Ia membuka kasus dugaan korupsi yang dilakukan Philotus (Rektor Unima). Philotus kemudian melaporkan balik Stanley ke Polda Sulut pada 17 februari 2011 dan kemudian di dakwa dengan pasal 311 KUHP.

“Pada Tanggal 8 Maret 2012 ia di putus bersalah dan Pada Tanggal 23 Juli 2013 Hakim Kasasi tetap menghukum Stanly 5 Bulan penjara. Saat ini ia sedang menunggu perintah eksekusi  penjara dan kembali di tuduh melakukan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 (3) UU ITE,” terangnya.

Selain itu, kasus yang kedua adalah Daud Ndakularak seorang pelapor korupsi asal Waingapu, NTT. Daud Ndakularak, sejak tahun 2010 berdasarkan keputusan LPSK No:R-182/I.4/LPSK/03/2010 merupakan terlindung dalam posisinya sebagai pelapor tindak pidana kasus Korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Ia adalah pelapor dalam perkara tindak pidana pengelolaan dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur TA 2005-2006 yang proses penyidikannya telah ditangani oleh kepolisian Resor Sumba Timur dan telah di putus oleh Pengadilan Tipikor Kupang. Namun naas, karena statusnya sebagai pelapor korupsi, saudara Daud Ndakularak mendapatkan serangan pembalasan.

“Tindak pidana korupsi yang dilaporkannya justru membuat ia dijadikan tersangka. Saat ini Daud sudah ditahan di Kupang sejak 14 Agustus 2017,” tuturnya.

Oleh keran itu, ia mengingatkan kepada LPSK agar segera mengaktifkan kembali perlindungan dan pendampingan dalam status whistleblower kepada Stanly Ering dan Daud Ndakularak. Lanjutnya, ia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi LPSK untuk menunda-nunda perlindungan bagi kedua pelapor korupsi ini, karena kedua korban itu sebelumnya pernah berada dalam perlindungan LPSK.

“ICJR juga meminta agar LPSK segera melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan dan memonitor pengadilan yang memeriksa perkara mereka. Termasuk untuk melakukan pengkajian atas seluruh pelapor yang pernah di lindungi untuk melihat apakah mereka mendapat serangan balik atas laporan yang mereka ungkapkan,” tandasnya.

Selain itu, ia juga mendorong agar aparat hukum menghentikan serangan balik kepada pelapor-pelapor korupsi yang beritikad baik seperti Stanley Ering dan Daud Ndakularak.

“ICJR juga meminta agar Jaksa Agung mencermati proses penuntutan terhadap mereka,” tegasnya.

Ia melihat, situasi ini menunjukkan kepada publik bahwa menjadi whistleblower atau pelapor di Indonesia dapat merugikan pribadi dan keluarga, karena sangat rentan atas pembalasan dan minim perlindungan negara.

“ICJR sangat khawatir kasus-kasus seperti ini akan menyurutkan langkah para calon whistleblower dan para pelapor, khususnya dalam kasus korupsi di Indonesia,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mendesak terkait dugaan tudingan adanya tujuh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertemu dengan anggota Komisi III DPR untuk segera dibawa ke ranah hukum.

“Tudingan adanya 7 penyidik KPK dan permintaan uang pengamanan Rp. 2 miliar itu harus segera diusut. Tidak cukup di selesaikan diranah komite etik internal KPK,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Sabtu (19/08).

Ia menyebutkan, dalam UU KPK sangat jelas diatur bahwa jika benar ada penyidik menemui pihak penanganan perkara, maka tindakan tersebut adalah pidana karena setiap anggota KPK yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Lanjutnya, tudingan itu merupakan persoalan hukum serius. Apalagi, menurutnya, hal itu menyangkut integritas KPK dan DPR, dan hal itu bukanlah delik aduan.

“Jadi, Polri harus segera melakukan penyelidikan dan memeriksa para pihak yang mengungkapkan hal itu dalam rekaman di pengadilan. Apakah itu fakta atau hanya rekayasa tanpa fakta hukum yang hanya bertujuan untuk ingin menarget pihak-pihak tertentu,” tandasnya.

Ia menjelaskan, untuk pemeriksaan bisa dimulai dari pemutaran rekaman secara utuh tanpa potongan atau editan dan pengecekan soal keaslian rekaman tersebut di Labotarium Forensik Mabes Polri.

“Dari situ nanti akan jelas tergambar siapa bicara apa. Dan dalam nada apa. Paralel dengan itu Polri bisa melakukan pemeriksaan, pertama terhadap Miryam sebagai orang yang meyebut nama anggota Komisi III yang mengaku bertemu tujuh penyidik KPK dan meminta uang pengamanan Rp.2 miliar,” ujarnya.

Kedua, ia menambahkan, melakukan pemeriksaan terhadap penyidik KPK yang memeriksa Miryam untuk mengkonfirmasi isi rekaman CCTV tersebut karena banyak kalimat-kalimat tidak jelas dan mutu rekaman jelek.

“Apakah nama-nama itu keluar dari mulut Miryam atau keluar dari mulut penyidik,” tuturnya.

Ketiga, lanjut dia, Polri harus memanggil dan segera memeriksa anggota Komisi III DPR yang mengaku bertemu dengan tujuh penyidik KPK dan melakukan konfrontir dengan penyidik KPK yang dituding bertemu dan meminta uang pengamanan Rp.2 miliar tersebut.

Kemudian yang keempat, Polri harus segera mengumumkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan tersebut ke publik. Apakah tudingan itu benar atau hanya isapan jempol dan fitnah. Jika tudingan itu tidak benar dan fitnah, Polri harus meningkatkannya ke penyidikan. Baik terhadap Miryam, anggota DPR yang mengaku bertemu tujuh penyidik KPK maupun penyidik yang memeriksa Miryam karena adanya dugaan rekayasa dan kesaksian palsu di pengadilan.

Lebih lanjut, jika tudingan itu benar, maka Polri harus meningkatkan status saksi terhadap anggota Komisi III DPR dan tujuh penyidik dan pegawai KPK tersebut menjadi tersangka dan dilanjutkan proses hukumnya ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

“Tapi jujur, saya ragu dengan tudingan adanya tujuh penyidik KPK menemui anggota komisi III. Karena itu hanyalah pengakuan sepihak dengan mengutip ucapan pihak lain dan belum menjadi bukti hukum. Apa yang disampaikan Miryam dalam rekaman tersebut, bukanlah sesuatu yang dialami, dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh dirinya sebagai saksi,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, Pansus Angket KPK sengaja dibentuk oleh Komisi III sebagai upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cara menyerang para penyidiknya. Menurutnya, dalam persidangan Miryam kemarin, Jaksa Penuntut Umum KPK membuka video dengan menunjukkan transkrip pemeriksaan terhadap Miryam.

“Terkuak fakta terang tidak ada sama sekali intimidasi, terlihat jelas Miryam santai dalam pemeriksaan tersebut. Bahkan fakta bahwa ada intimidasi justru datang dari anggota Komisi III kepada Miryam, karena ada pengakuan Miryam bahwa ada pihak internal KPK setingkat Direktur yang berkomunikasi dengan politisi komisi III, pun ada pengakuan Miryam yang menyatakan beberapa anggota Komisi III mendesak Miryam agar jangan pernah mengaku menerima uang dalam kasus KTP-Elektronik,” bebernya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta Selasa (15/08).

Berangkat dari fakta persidangan tersebut, Ia menambahkan, maka jelas sudah bahwa Pansus Angket KPK dibuat berpijak pada kebohongan Miryam sebagai tersangka, ia pun menduga bahwa Pansus Angket KPK akan terus memproduksi kebohongan-kebohongan baru dengan sasaran tembak khususnya penyidik-penyidik KPK yang memiliki integritas tinggi menjaga agenda pemberantasan korupsi melalui KPK.

“Dan saya menduga kongkalikong antar anggota Komisi III, Kuda Troya (pihak internal KPK yang sejak awal ingin terus merongrong merusak KPK dari dalam), dan oknum aparatur kepolisian, terus berkoordinasi memproduksi kebohongan mendestruksi kerja KPK yang digawangi penyidik-penyidik berIntegritas,” tuturnya.

Ia berpendapat bahwa salah satu serangan tuduhan paling massif dialamatkan kepada Novel Baswedan adalah melalui para Napi Korupsi atau keterangan palsu seperti Muchtar Effendi dan Napi Korupsi lainnya. Oleh karena itu, kata dia, sangat terang sekali bahwa Pansus Angket KPK memiliki modus utama untuk melemahkan KPK secara sistematis dan menyelamatkan teman sejawat.

“Pelemahan KPK dilakukan dengan cara merobohkan penyidik-penyidik BerIntegritas Tinggi seperti Novel Baswedan dan memelihara penyidik yang bisa dikendalikan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tandasnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR, Masinton Pasaribu menyebutkan, keberadaan safe house (rumah aman) untuk melindungi para saksi kasus korupsi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai ilegal. Pasalnya, keberadaan rumah aman tersebut tidak pernah dilaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Keberadaan rumah yang katanya safe house ini tak pernah dilaporkan ke LPSK. A1 itu infonya. Saya sudah hubungi pimpinan LPSK," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/08).

Politsi PDIP itu berpendapat, dalam Undang-Undang yang mengatur keberadaan rumah aman, setiap lembaga penegak hukum yang mengelola rumah aman harus atas sepengetahuan dan mendapat persetujuan LPSK. Rumah aman yang dikelola tanpa sepengetahuan LPSK sama dengan ilegal.

"Karena keberadaan rumah aman ini kan dalam konteks perlindungan jiwa manusia untuk penegakan hukum melalui proses penyidikan," ucapya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR RI itu mengkritisi terminologi rumah aman yang diungkapkan KPK. Berdasarkan penelurusan Pansus DPR di kawasan Depok dan Kelapa Gading pada Jumat (11/8/2017) siang, terminologi rumah aman terbantahkan dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Mengacu pada kesaksian Miko di depan sidang Pansus DPR, sebuah rumah di kawasan Depok yang disebut KPK sebagai rumah aman, justru tampak sebagai rumah sekap. Atap ada beberapa kamar bocor, ventilasi udara buruk, kamar mandi kecil, akses keluar masuk rumah ditutup rapat disertai penjagaan 24 jam.

"Kalau itu rumah aman, ya kondisi rumah itu harus aman dan juga nyaman untuk orang yang sedang menjalani masa perlindungan di rumah tersebut. Ini menurut kesaksian Miko, rumah seperti gudang," ujarnya.

"Kondisi saat ini sudah lebih baik karena sudah diperbaiki sama yang punya. Dua tahun lalu sudah habis kontrak. Beda dengan dua tahun lalu yang memang kondisinya ya rumah sekap," pungkasnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Satuan Densus 88, kembali menangkap seorang terduga teroris berinisial SPT, di perumahan Cluster Melia Grove RT 03/23 Blok GM 1 Nomor 25, Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Jumat (11/08/2017).

Kali ini, penangkapan terhadap terduga tersebut cukup mengejutkan. Mengingat, terduga menempati sebuah rumah mewah di daerah perumahan yang berlokasi di Tangerang Selatan. Tidak tanggung-tanggung, kabarnya rumah tersebut disewa dengan harga 35 juta setahun. Hal itu menujukkan bahwa sel-sel teroris memang telah menyentuh semua level masyarakat.

Ketua DPR, Setya Novanto mengapresiasi aksi sigap aparat keamanan yang menunaikan tugasnya dengan responsif. Menurutnya, mereka seolah tidak pernah tidur dan selalu bersiaga 24 jam untuk menjaga keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia, ia menilai bahwa teroris bukan hanya sekedar persoalan ekonomi, tapi juga persoalan ideologi.

“Kita mengapresiasi aksi sigap aparat keamanan yang selalu siaga 24 jam untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kita. Meski kita juga tetap berharap berbagai kebijakan yang sifatnya preventif dan terfokus pada tindakan pencegahan harus gencar dilakukan. Sendi-sendi teroris tidak hanya kalangan biasa, namun juga kalangan menengah hingga atas,” katanya di Jakarta, Jumat (11/08).

Ia menambahkan, penangkapan terduga teroris hari ini sepatutnya membuat masyarakat sadar bahwa terorisme bukan persoalan pidana dan ekonomi semata, namun juga cara pandang, paradigma dan ideologi dalam memandang fenomena sosial kemasyarakatan.

“Karena itu, saya meminta kepada seluruh pemangku kebijakan, khususnya DPR dan Pemerintah untuk menggalakkan aksi-aksi pencegahan. Kita tidak lagi bisa menunggu kejadian teror berlangsung di depan mata, lalu ditindak. Kita perlu menggalakkan kinerja lembaga-lembaga sosial masyarakat maupun lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah untuk gencar melakukan program-program deradikalisasi,” tandasnya.

Berdasarkan informasi pihak kepolisian, terduga teroris ini merupakan salah satu penyandang dana. Dengan demikian, sudah pada tempatnya untuk mendukung aktivitas seluruh instrumen negara dalam melihat tindak-tanduk pelaku teror, baik terhadap jaringan ideologi yang tersalurkan melalui media sosial, media komunikasi teknologi informasi (TI), hingga lalu lintas dana yang mengalir kepada pihak-pihak yang ditengarai dimanfaatkan untuk mendukung aksi terorisme.

“Saya meminta kepada DPR untuk segera merampungkan RUU Terorisme di masa sidang yang akan datang. Melalui UU yang baru dan "update", kita mampu merespons pola-pola non-konvensional yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam aksi teror. Melalui UU ini pula kita mampu menutupi berbagai celah yang bisa dimanfaatkan oleh para teroris,” pungkasnya.


Della Manawar Lisa

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi W. Eddyono menilai bahwa keputusan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan kasus Acho patut untuk dipertanyakan. Menurutnya, secara Undang-Undang tidak dapat dipertahankan, karena polisi tidak merujuk pada putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa terhadap kasus seperti itu.

Kasus yang dialami Acho sebelumnya, pernah terjadi pada kasus lain yang kemudian diputus bebas oleh Mahkamah Agung, salah satunya yang dialami Prita Mulyasari terkait kasus email keluhannya terhadap pelayanan RS Omni Internasional Alam Sutra.

“Kasus yang menjerat Komika Muhadkli alias Acho bukanlah kasus baru yang terjadi di Indonesia, sebelumnya kasus dengan karekteristik yang sama terjadi pada Prita Mulyasari. Dalam Twitter dan Blog pribadinya, Acho menuliskan keluhan dan kritiknya pada pengelola Apartemen Green Pramuka. Merasa tertipu dengan perlakuan pengelola Green Pramuka,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Kamis (10/08).

Seperti diketahui, Acho menuliskan kerugian dan keluhannya dengan sejumlah bukti dan fakta yang dia alamai sendiri yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

“Bagi ICJR seharusnya Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus Acho. Tindakan Polisi dan apabilan dilanjutkan oleh Jaksa, akan menimbulkan iklim ketakutan untuk berpendapat di tengah masyarakat, khususnya bagi kasus-kasus yang bersifat pengaduan konsumen seperti kasus Acho,” imbuhnya.

Dalam kasus tersebut, ICJR memberikan catatan penting terhadap persoalan hukum Acho. Pertama, apa yang dilakukan Acho bukan penghinaan. Pasalnya, melihat isi tulisan Acho, kata dia, bisa dilihat dengan mudah karena pengungkapan pendapat yang dapat dibuktikan, sehingga tujuannya semata-mata untuk menyampaikan keluhan, bukan untuk merendahkan martabat atau mencemarkan nama baik sebagaimana disangkakan.

“Sebagai seorang konsumen, tentu saja Acho berhak menyampaikan keluhannya terkait pelayanan di Green pramuka,” ujarnya.

Sebelumnya, MA pernah beberapa kali membebaskan terdakwa kasus penghinaan dengan alasan kebenaran pernyataan (truth), diantaranya dapat dijumpai dalam putusan No. 1430 K /Pid/2011 dan Putusan No. 899 K/Pid/2010 misalnya, MA berpendapat bahwa dalam hal pernyataan yang disampaikan itu benar, maka tidak dapat dikatakan ada pencemaran nama baik atau fitnah.

Kedua, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara N0 50/PUU-VI/2008 dan Perkara No 2/PUU-VII/2009 yang kemudian diejawantahkan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, disebutkan bahwa penghinaan dalam UU ITE merujuk Pasal 310-311 KUHP, maka ketentuan rumusan dalam Pasal 310-311 KUHP melekat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

“Atas dasar itu, maka korban penghinaan haruslah individu atau orang, bukan badan hukum, organisasi atau perkumpulan. Acho sedang tidak mengkritik orang-perorangan, namun mengkritik pengelola Apartemen Green Pramuka sebagai satu kesatuan perusahaan. Karena Pidana Penghinaan adalah delik aduan absolut, artinya harus ada individu yang menjadi korban dan mengadu, Apartemen Green Pramuka dan pengelolanya sebagai satu kesatuan, tidak dapat menjadi korban dalam konteks penghinaan dalam Pasal 310 jo. 311 KUHP jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE,” paparnya.

Ketiga, Seperti kasus Prita Mulyasari, Acho tidak dapat dipidana karena merupakan bagian dari alasan pembenar berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP. Bukan pencemaran apabila perbuatan itu merupakan bagian dari membela kepentingan umum. Dalam kasus Prita, kondisi ini juga mencakup itikad baik sebagai “warning” atau “Peringatan” bagi masyarakat agar tidak mengalami tindakan yang sama.

“Mahkamah Agung melalui putusan No. 22/PK/Pid.Sus/2011 dan putusan MA No. 300 K/Pdt/2010 membebaskan dan membernarkan tindakan Prita untuk alasan itu. Dalam kasus Acho, apa yang dilakukannya bukan lagi ranah privat, karena bukan hanya Acho yang merasakan kondisi yang sama, kondisi ini sudah menjadi kepentingan publik, karena perlakukan pengelola Apartemen Green Pramuka juga akan dirasakan oleh masyarakat umum yang berpotensi membeli atau sudah membeli unit di Apartemen tersebut,” tutupnya.


 

Laelie Ali Alamsyah

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPD, Darmayanti Lubis menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengawasi dan berhati-hati terhadap maraknya perdagangan anak yang berkedok adopsi di Indonesia. Melihat kondisi tersebut, ia menyesalkan terhadap penyelenggara negara dan aparat penegak hukum yang selama ini hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara, upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak masih kurang.

Senator asal Sumatera Utara itu menjelaskan, fenomena perdagangan orang dewasa ini semakin beragam bentuk dan modusnya. Banyak pelacuran baik di area lokalisasi maupun di tempat-tempat pelacuran terselubung seperti di kafe, panti pijat, salon kecantikan plus-plus, hotel dan lain-lain mulai menjamur, baik di kota besar maupun di pedesaan. Untuk mengatasi hal tersebut, ia meminta kepada semua pihak untuk melakukan upaya perlindungan terhadap korban trafficking anak namun banyak tantangannya.

“Untuk menuntaskannya, ini semua akibat kompleksitas permasalahan karena perdagangan manusia khususnya anak beirisan dengan berbagai aspek kehidupan. Kita berharap segala upaya pemerintah selama ini bisa dilanjutkan dan diimplementasikan secara optimal,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Selasa (8/08).

Seperti diketahui, pemerintah telah melakukan beberapa hal diantaranya, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002), Melakukan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang), pembentukkan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO),

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak, dan Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

“Persoalannya adalah, ketersediaan regulasi tersebut belum diikuti dengan penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang, Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat pelaku perdagangan manusia (trafficking) yang jaringannya semakin menggurita yang hukumannya sangat ringan dan tidak membuat efek jera bagi para pelaku. Data Bareskrim Polri yang berasal dari seluruh Polda di Indonesia pada tahun 2007-2013 tercatat ada 267 kasus perdagangan orang yang diproses sebanyak 137 kasus, P21 sebanyak 120 dan yang di SP3 sebanyak 10 kasus. Sebagian kasus trafficking hanya 50 % (persen) kasusnya yang diproses oleh jaksa penuntut umum (JPU),” tandasnya.

Menurutnya, lemahnya penegak hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang diantaranya adalah ditemukannya proses Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) dari pihak kepolisian memerlukan waktu yang cukup panjang dan rata-rata korbannya berpendidikan rendah, sehingga dalam pemeriksaannya harus berulang-ulang dan banyaknya kasus trafficking yang belum tersentuh hukum karena keluarga korban tidak kooperatif dalam memberikan informasi mengenai pelaku, bahkan mereka cenderung melindungi pelaku.

“Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan baik secara kelembagaan maupun perserorangan yang dapat dimulai dari orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah. Harus dilakukan bersama-sama untuk menyadarkan para pihak yang berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan