Thursday, 31 August 2017 00:00

PJI Ajukan Judicial Review Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Written by  Redaksi

 

Jakarta, Laporannews - Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SSPA) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2017. Pasal 99 UU SSPA, dianggap bertentangan dengan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut kuasa hukum PJI, Uchok Shigit S.H mengatakan, pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi Indonesia karena telah dibuat dan dirumuskan secara tidak adil. Menurutnya, pasal itu, mengancam jaksa dengan pidana saat melakukan tugas profesinya, karena dapat mengkriminalisasi jaksa atas adanya kesalahan administrasi didalam wewenangnya sebagai penuntut umum perkara anak.

“Pasal ini pada dasarnya telah dibuat secara bertentangan dengan konsep negara hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Pasal ini pada dasarnya tidak mencerminkan keadilan tersebut, karena telah dibuat tidak sesuai dengan asas-asas dan teori-teori dalam pembentukan hukum pidana,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Kamis (31/08).

Ia menilai, apabila jaksa melakukan kesalahan melanggar hukum acara dalam menjalankan tugas profesinya, seharusnya sanksi yang diberikan jaksa adalah sanksi admnistatif bukan pemidanaan. Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa ancaman sanksi pidana atas tindakan yang bersifat maladministrasi adalah merupakan pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dan ultimum remidium yang melingkupi pengaturan norma pidana yang dibuat dengan itikad baik dan berbasis kepada kebijakan dan nilai.

“Apabila ada pelanggaran yang dilakukan maka langkah yang tepat adalah melakukan praperadilan dengan tuntutan pemulihan nama baik dan meminta ganti rugi bukan mempidanakan jaksa karena salah menjalankan profesinya,” tuturnya.

Sebelumnya, pada tanggal 24 Oktober 2012, para hakim yang berada dibawah organisasi profesinya yakni Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) melalui para pengurusnya mengajukan permohonan uji materil di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal-pasal yang dianggap merugikan hak konstitusional hakim sebagai penegak hukum dan pada 28 Maret 2013, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya yang mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menyatakan pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Berdasarkan pengalaman IKAHI, maka sudah seharusnya MK juga mengabulkan permohonan para persatuan Jaksa Indonesia untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” pungkasnya.


Prayogo Bahamulah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan