Friday, 25 August 2017 00:00

Pansus Angket KPK Sebut Ada Pelanggaran HAM oleh KPK di RDPU

Written by  Redaksi

(Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews – Pansus Angket KPK menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Pengacara mantan Bupati Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanis D Rihi dan Petrus Bala Pattyona. Kedatangan Tim pengacara tersebut, ingin menyampaikan kepada Pansus Angket KPK mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sepak terjang KPK didalam menetapkan status tersangka hingga melakukan penangkapan terhadap kliennya.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Taufiqulhadi mengatakan, kedatangan pengacara mantan Bupati bertujuan untuk menyampaikan mengenai sejumlah hal yang seharusnya tidak patut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, dalam RDPU tersebut ada pelanggaran HAM oleh KPK terhadap seorang klien dari pengacara tersebut.

“Apa yang disampaikan dalam rapat tadi, menurut kami adalah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia oleh KPK. Dimana hak yang melekat pada seseorang telah diabaikan semuanya,” ucapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis malam (24/08).

Ia menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam kasus klien dari pengacara itu, yakni dimana keberadaan hak seseorang tidak dituruti selama dalam pemeriksaan oleh KPK.

“Didalam ketentuan yang telah kita tandatangani tentang hak asasi manusia, pada diri seseorang itu melekat haknya untuk diberikan pengacara ketika mengalami masalah hukum, agar dia terlindungi segala haknya. Hal itu tidak dilaksanakan sama sekali oleh KPK, seperti yang telah disampaikan oleh tim pengacara yang datang tersebut,” imbuhnya.

Pansus Angket KPK menyarankan, agar tim pengacara mantan Bupati Sabu Raijua itu mengajukan banding apabila memang ada hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum, seperti adanya hal-hal yang tidak patut dilakukan yang merupakan pelanggaran terhadap KUHAP.

“Persoalan yang termasuk dalam conflict of interest dalam kasus tersebut, juga harus dilaporkan kepada pihak KPK. Ada juga hal lain yang menurut KPK bahwa apa yang dilakukan KPK merupakan Standard of Prosedure (SOP), tetapi sebenarnya adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum yang harus dilaporkan kepada polisi,” ujarnya.

“Biar semuanya menjadi jelas, dan masyarakat juga mengetahui permasalahan yang ada didalam KPK. Itulah yang ingin diluruskan oleh Pansus Angket KPK DPR,” tandasnya.


Prayogo Bahamulah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan