Thursday, 24 August 2017 00:00

Ini Alasan Senator Jakarta Tolak Perluasan Jalur Larangan Sepeda Motor

Written by  Redaksi

(Foto: Twitter @fahiraidris)

 

Jakarta, Laporannews – Rencana perluasan larangan motor melintasi beberapa jalur protokol di Jakarta menuai protes. Tujuan perluasan larangan yang mengatasi kemacetan dan memaksa warga menggunakan angkutan umum dianggap tidak berdasar.

Menanggapi hal itu, Anggota DPD, Fahira Idris menyebutkan bahwa rencana tersebut dianggap diskriminatif karena hanya melarang sepeda motor saja. Menurutnya, pengguna sepeda motor memiliki hak karena kendaraan roda dua juga membayar pajak.

“Pemotor juga bayar pajak. Mereka punya hak melintasi jalan-jalan protokol yang dibangun oleh uang hasil pajak mereka. Saya rasa sudah cukup larangan motor yang ada saat ini (Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI) jangan diperluas lagi. Sesekali buatlah kebijakan yang memudahkan kehidupan rakyat kecil. Mereka mengandalkan motor untuk ke tempat kerja dan mencari nafkah. Saya minta rencana ini dibatalkan,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/08).

Senator asal Jakarta itu menambahkan, selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, pajak yang dibayarkan para pemilik kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber dana bagi negara untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta untuk peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

“Mereka ikut bayar pajak untuk bangun dan memelihara jalan, tetapi akses mereka melintasi jalan yang ikut mereka bangun dibatasi, ini kan tidak adil. Poinnya, selama transportasi umum kita belum berkualitas (mudah diakses dan murah) jangan persulit motor melintasi jalan,” tukas Fahira yang baru saja terpilih sebagai Ketua Komite III DPD itu.

Selain itu, ia menuturkan, alasan yang selalu menjadi pembenaran pemerintah bahwa pembatasan motor melintasi jalan-jalan protokol adalah solusi efektif mengurai kemecatan dan untuk memaksa warga Jakarta menggunakan transportasi umum, ia menilai, hal itu sama sekali mengada-ada dan terlalu menyederhanakan kompleksitas masalah lalu lintas dan kemacetan di Jakarta. Secara tidak langsung, kata dia, para pengambil kebijakan di Jakarta ini ingin menyampaikan bahwa motor adalah biang kesemrawutan dan kemecetan dan sangat percaya diri bahwa transportasi umum Jakarta sudah baik.

“Apa Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI sekarang sudah tidak macet? Apa transportasi umum di Jakarta sudah sepenuhnya terintegrasi? Beri dulu warga alternatif yang memudahkan mereka beraktivitas di jalan, baru buat kebijakan. Jangan terbalik,” pungkasnya. 

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta merencanakan untuk memperluas larangan sepeda motor di sepanjang ruas jalan protokol Jakarta, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Rasuna Said, hingga Senayan yang akan diujicobakan pada 12 September 2017 mendatang.


A. Ainul Ghurri

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan