Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 124

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 127

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 925

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 121

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/input/cookie.php on line 87
laporannews.com - Advokat Peradi Duga Ada Upaya Loloskan Novanto dari Kasus Korupsi
Tuesday, 22 August 2017 00:00

Advokat Peradi Duga Ada Upaya Loloskan Novanto dari Kasus Korupsi

Written by  Redaksi

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Menurut Koordinator TPDI & Advokat Peradi, Petrus Selestinus mengatakan, secara teknis yuridis, nama Setya Novanto dan peran aktifnya dalam Tindak Pidana Korupsi harus tetap disebutkan, sebagaimana pola ini sudah lama diterapkan oleh KPK dan Pengadilan Tipikor dalam banyak putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang.

Selama ini KPK menjerat pelaku lain setelah pelaku utama atau pelaku turut serta diajukan dalam berkas perkara terpisah untuk disidangkan dan diputus "terlebih dahulu" kemudian putusannya itu dijadikan sebagai dasar untuk menguatkan bukti-bukti hasil penyidikan yang sudah dirumuskan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan pelaku lainnya yang segera diajukan.

“Dengan demikian, maka hilangnya nama Setya Novanto dimaksud, patut diduga berhubungan erat dengan upaya memangkas strategi KPK dalam menindak pelaku lainnya demi meloloskan Setya Novanto dari proses pemidanaan kasus korupsi e-KTP,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakara, Rabu (22/08).

Ia menambahkan, bila modus seperti ini yang terjadi, maka ini merupakan upaya pembusukan yang "paling dasyat" terhadap kinerja KPK, karena dilakukan ketika perkara sudah masuk dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Tipikor, karena KPK tidak bisa melakukan supervisi, karena terkendala prinsip "Kebebasan Hakim" dan "Kemandirian Badan Peradilan" yang melarang segala campur tangan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Untuk mengetahui bagaimana proses penghilangan nama Setya Novanto dalam putusan Majelis Hakim dan siapa yang berperan menghubungkan Majelis Hakim dengan kekuatan hirarki di Mahkamah Agung, serta siapa yang bekerja demi Setya Novanto, memang tidaklah mudah, karena peran "invisible hand" yang sulit dideteksi selama ini.

“Kita hanya dapat mereka-reka dengan melihat komposisi Majelis Hakim Tipikor yang terdari dari 5 (lima) anggota Majelis Hakim, 3 (tiga) anggota dari Hakim Karier dan 2 (dua) anggota dari Hakim Ad Hoc,” tuturnya.

Ia mengatakan, hakim karier menempati jalur struktur secara hirarki dengan Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung RI. Karena itu, loyalitas Hakim Karir adalah kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan/atau Ketua Mahkamah Agung.

“Seandainya hilangnya nama Setya Novanto dalam putusan hakim, menjadi bagian dari strategi untuk memperlemah KPK sekaligus demi membebaskan Setya Novanto dari sangkaan melakukan korupsi, maka yang harus diwaspadai saat ini adalah mengawasi secara ketat upaya praperadilan yang konon tengah disiapkan Setya Novanto, karena dikhawatirkan putusan Majelis Hakim dalam perkara dengan terdakwa Irman dan Sugiharto digunakan sebagai bukti dan dengan bukti itu pula Hakim praperadilan membatalkan status tersangka Setya Novanto dan Majelis Hakimnya akan berlindung di balik asas Kebebasan Hakim dan Kemandirian Peradilan,” paparnya.

Ia pun menduga bahwa Pansus Hak Angket KPK dan penghilangan nama Setya Novanto dalam putusan hakim, memberi pesan kuat, betapa KPK tengah menghadapi ancaman pelemahan bahkan pembubaran secara sistemik melalui instrumen hukum dan politik (Mahkamah Agung dan DPR).

“Ada beberapa peristiwa penting yang mengindikasikan bahwa saat ini sedang dibangun skenario untuk meloloskan Setya Novanto dari proses hukum Tindak Pidana Korupsi e-KTP antara lain, Pansus Hak Angket KPK, hilangnya nama Setya Novanto dari putusan perkara, kehadiran Setya Novanto berstatus tersangka dalam acara "sidang terbuka" bersama Hatta Ali, di Fakultas Hukum Untag dan akan ada praperadilan yang bertujuan membatalkan status tersangka Setya Novanto,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan