Sunday, 20 August 2017 00:00

Ketua Komisi III DPR Desak Polri Usut Soal Tudingan Penyidik KPK

Written by  Redaksi

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mendesak terkait dugaan tudingan adanya tujuh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertemu dengan anggota Komisi III DPR untuk segera dibawa ke ranah hukum.

“Tudingan adanya 7 penyidik KPK dan permintaan uang pengamanan Rp. 2 miliar itu harus segera diusut. Tidak cukup di selesaikan diranah komite etik internal KPK,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Sabtu (19/08).

Ia menyebutkan, dalam UU KPK sangat jelas diatur bahwa jika benar ada penyidik menemui pihak penanganan perkara, maka tindakan tersebut adalah pidana karena setiap anggota KPK yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Lanjutnya, tudingan itu merupakan persoalan hukum serius. Apalagi, menurutnya, hal itu menyangkut integritas KPK dan DPR, dan hal itu bukanlah delik aduan.

“Jadi, Polri harus segera melakukan penyelidikan dan memeriksa para pihak yang mengungkapkan hal itu dalam rekaman di pengadilan. Apakah itu fakta atau hanya rekayasa tanpa fakta hukum yang hanya bertujuan untuk ingin menarget pihak-pihak tertentu,” tandasnya.

Ia menjelaskan, untuk pemeriksaan bisa dimulai dari pemutaran rekaman secara utuh tanpa potongan atau editan dan pengecekan soal keaslian rekaman tersebut di Labotarium Forensik Mabes Polri.

“Dari situ nanti akan jelas tergambar siapa bicara apa. Dan dalam nada apa. Paralel dengan itu Polri bisa melakukan pemeriksaan, pertama terhadap Miryam sebagai orang yang meyebut nama anggota Komisi III yang mengaku bertemu tujuh penyidik KPK dan meminta uang pengamanan Rp.2 miliar,” ujarnya.

Kedua, ia menambahkan, melakukan pemeriksaan terhadap penyidik KPK yang memeriksa Miryam untuk mengkonfirmasi isi rekaman CCTV tersebut karena banyak kalimat-kalimat tidak jelas dan mutu rekaman jelek.

“Apakah nama-nama itu keluar dari mulut Miryam atau keluar dari mulut penyidik,” tuturnya.

Ketiga, lanjut dia, Polri harus memanggil dan segera memeriksa anggota Komisi III DPR yang mengaku bertemu dengan tujuh penyidik KPK dan melakukan konfrontir dengan penyidik KPK yang dituding bertemu dan meminta uang pengamanan Rp.2 miliar tersebut.

Kemudian yang keempat, Polri harus segera mengumumkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan tersebut ke publik. Apakah tudingan itu benar atau hanya isapan jempol dan fitnah. Jika tudingan itu tidak benar dan fitnah, Polri harus meningkatkannya ke penyidikan. Baik terhadap Miryam, anggota DPR yang mengaku bertemu tujuh penyidik KPK maupun penyidik yang memeriksa Miryam karena adanya dugaan rekayasa dan kesaksian palsu di pengadilan.

Lebih lanjut, jika tudingan itu benar, maka Polri harus meningkatkan status saksi terhadap anggota Komisi III DPR dan tujuh penyidik dan pegawai KPK tersebut menjadi tersangka dan dilanjutkan proses hukumnya ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

“Tapi jujur, saya ragu dengan tudingan adanya tujuh penyidik KPK menemui anggota komisi III. Karena itu hanyalah pengakuan sepihak dengan mengutip ucapan pihak lain dan belum menjadi bukti hukum. Apa yang disampaikan Miryam dalam rekaman tersebut, bukanlah sesuatu yang dialami, dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh dirinya sebagai saksi,” tutupnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan