Thursday, 27 July 2017 00:00

Persis Resmi Gugat Perppu Ormas ke MK, Kenapa?

Written by  Redaksi

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam (Persis) resmi menggugat Permohonan Uji Formil dan Materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organiasi Kemasyarakatan terhadap UUD RI 1945.

Gugatan resmi itu didaftarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Rabu (26/07/2017), Ormas berbasis agama itu mengajukan gugatan karena merasa berpotensi dirugikan dengan ketentuan dalam Perppu tersebut. Ketua tim hukum Persis Rahmat SH. Mengatakan, Persis mempunyai legal standing mengajukan permohonan uji formil maupun materi Perppu Ormas.

“Permohonan Judicial Review Perppu No. 2 Tahun 2017 yang dilakukan oleh PERSIS sebagai salah satu hak perlawanan hukum yang dijamin oleh Pasal 51 (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Laporannews. Jakarta, Kamis (27/07).

Ia menilai, saat ini telah terjadi pro-kontra di kalangan para ahli hukum dan juga di tengah masyarakat tentang kedudukan Perppu tersebut, apakah secara formil dan materil sudah sesuai dengan UUD 1945 ataukah bertentangan. Lanjutnya, situasi ini menimbulkan kegaduhan bahkan potensi ketegangan antar kelompok masyarakat sehingga tidak baik bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokrastis.

“Karena itu perlu ada kepastian hukum yang benar-benar jelas, tegas dan mengikat yang dapat menghentikan polemik berkepanjangan. Salah satu langkah itu adalah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Persis, Jeje Jaenudin, menyampaikan bahwa permohonan uji materi ini bukan semata-mata karena organisasinya mendukung Ormas ataupun kelompok lain yang bertentangan dengan Pancasila. Melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang bersikap sewenang-wenangnya.

“Permohonan Judicial Review Perppu No. 2 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh PERSIS dimaksudkan sebagai pembelaan untuk kepentingan hak-hak seluruh warga negara baik perseorangan maupun kelompok yang hak-haknya dirugikan ataupun  berpotensi dirugikan oleh Perppu tersebut,” tegas Jeje.

Tak hanya itu, lanjut jeje, permohonan judicial review ke MK dilakukan sebagai bukti ketaatan hukum dan dalam konteks berperan aktif dalam menegakkan konstitusi yang dengan tegas menyatakan Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, bukan negara otoriter.

“Maka segala kebijakan negara yang berkaitan dengan hak-hak warga negara harus mengacu kepada keputusan hukum, dan setiap peraturan perundang-undangan yang keluar dari sistem negara hukum dan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara mesti dilakukan pengujian,” tandasnya. 


Prayogo Bahamulah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan