Monday, 24 July 2017 00:00

Yusril Segera Uji Materi “Presidential Threshold” ke MK

Written by  Redaksi

(Foto: Twitter @Yusrilihza_Mhd)

 

Jakarta, Laporannews – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, akan segera melakukan  uji materi terhadap undang-undang (UU) Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU yang baru disahkan DPR tersebut, menjadi sorotan Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu. Menurutnya, sistem ambang batas 20 % di DPR akan menyulitkan bakal calon yang memiliki kursi partai sedikit di DPR.

“Saya akan secepatnya lakukan uji materil ke MK. Namun saya harus menunggu disahkannya UU tersebut, dlm arti ditandatangani presiden, dinomori dan dimuat dalam lembaran negara,” katanya seperti dikutip dari unggahannya di jejaring sosial instagramnya, Jakarta, Minggu (23/07).

Ia menyebutkan, Proses pencalonan oleh partai dirinya akan terhambat dengan adanya ketentuan presidential threshold 20-25%. Hambatan ini, bukan saja terhadap Yusril, tetapi kemungkinan besar akan dihadapi oleh semua bakal calon lainnya seperti Prabowo Subianto yang akan dicalonkan Gerindra atau Agus Harimurti Yudhoyono yang potensial dicalonkan oleh Partai Demokrat.

“Tanpa selesainya proses itu, pendaftaran pengujian UU belum bisa dilakukan. Kalau pengesahan RUU ini selesai pekan depan, maka pekan depan ini juga pendaftaran permohonannya saya lakukan. Saya akan fokus menguji pasal-pasal tentang presidential threshold, yang akan saya lakukan atas nama saya sendiri sebagai pemohon. Insya Allah saya mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, karena partai saya PBB telah memutuskan untuk mendukung saya maju ke pencalonan presiden tahun  2019 nanti,” paparnya.

Ia pun menuturkan, sistem ambang batas presiden 20-25 persen itu, kata dia, seperti didesain untuk hanya memunculkan calon tunggal, Joko Widido. Lanjutnya, Jokowi diperkirakan akan didukung oleh PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura dan PAN. Sementara, dukungan terhadap Prabowo Subijanto yang didukung oleh Gerindra dan PKS kemungkinan besar tidak akan mencapai angka 20 persen. Begitu juga Partai Demokrat sendirian juga akan sulit mendapatkan sistem 20 persen itu.

“PBB tentu akan lebih sulit lagi dibanding partai-partai yang lain. Angka 20 persen mungkin dapat dicapai apabila Demokrat, Gerindra dan PKS bergabung. Namun dari pengalaman selama ini hampir mustahil SBY akan bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo Subijanto,” tuturnya.

“Jadi presidential threshold 20 persen memang harus dilawan untuk menghindari munculnya calon tunggal Joko Widodo. Calon tunggal seperti itu bukan saja tidak baik bagi bagi perkembangan demokrasi, tetapi juga akan menimbulkan persoalan konstitusionalitas. UUD 45 pasca amandemen nampaknya mengisyaratkan pasangan calon presiden/wakil presiden lebih dari sepasang,” imbuhnya.

Ia menilai, perlawanan terhadap presidential threshold ke MK ini adalah jalan konstitusional terakhir yang dapat ditempuh. Tidak ada jalan lain lagi di luar hukum dan konstitusi yang dapat dilakukan setelah fraksi-fraksi yang menentang presidential threshold kalah suara di DPR.

“Karena itu, saya sangatlah berharap MK akan bersikap benar-benar obyektif dan akademik menangani perkara yang sarat dengan kepntingan politik yang sangat besar ini,” ujarnya.

Ia berharap, MK agar segera memutus permohonan ini sebelum bulan Oktober 2017, ketika tahapan Pemilu 2019 telah dimulai. Sebab, ia menilai, jika MK terlambat atau sengaja melambat-lambatkannya, meskipun andainya permohonan ini dikabulkan nantinya, maka putusan itu belum tentu dapat dilaksanakan untuk Pemilu 2019. 

Akhirnya, putusan itu akan sama dengan putusan MK tentang pemilu serentak yang diambil tahun 2014, namun Ketua MK ketika itu, Hamdan Zulva, membacakan putusan dengan mengatakan pemilu serentak baru dilaksakan tahun 2019.

“Sementara aturan pemilu tidak serentak itu sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 oleh MK sebelum pelaksanan Pemilu 2014. Ini adalah sebuah anomali dan keanehan putusan MK yang tidak usah diulang lagi,” tutupnya.


Prayogo Bahamulah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan