Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 124

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 127

Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 925

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 658

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 121

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/session/session.php:124) in /home/zujbetxt/public_html/libraries/joomla/input/cookie.php on line 87
laporannews.com - Pansus Hak Angket KPK Sambangi BPK, Ada Apa?
Wednesday, 05 July 2017 00:00

Pansus Hak Angket KPK Sambangi BPK, Ada Apa?

Written by  Redaksi

(Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, guna melakukan konsultasi terkait pelaksanaan dan tugas wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman mengatakan, kedatangan Pansus Hak Angket  DPR ke BPK bertujuan untuk membangun untuk membangun semangat komitmen saling menghargai dan saling menghormati diantara sesama lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstutisional.

“Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1), BPK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (4/07).

Sebagimana diketahui, sejak tahun 2006 sampai dengan 2016, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan negara berupa Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Hasil pemeriksaan keuangan negara kemudian diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 23E ayat (2) dan hasil pemeriksaan BPK tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga dan/atau badan yang melakukan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan UU, seperti tercantum dalam Pasal 23E ayat (3).

Sejalan dengan visi BPK yang tercantum dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2016-2020, yaitu “menjadi pendorong tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.

“Dalam kerangka pelaksanaan tugas konstitusional DPR, BPK mendukung setiap upaya yang dapat menjamin agar pengelolaan keuangan negara dapat mencapai tujuan bernegara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan, mengelola negara dalam sebuah negara demokrasi tidak mungkin hanya bisa dilaksanakan satu lembaga negara, ada DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY, BI dsb. Menurutnya, semua itu adalah lembaga-lembaga negara yang secara konstitusional berkewajiban menjalankan tugas negara untuk mencapai tujuan negara .

“Jadi kami pada semangat itu, mendatangi BPK semata-mata ingin menjalin membangun, memberikan contoh kalau perlu bagi seluruh lembaga-lembaga negara untuk menata kedepan yang lebih baik,” tutur Agun. 

Untuk itu, kata dia, kedatangannya ke BPK untuk meminta proses audit proses pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban KPK sejak KPK berdiri.

“Sampai sejauh mana bahkan kinerjanya seperti apa. Bagaimana penanganan persoalan yang terkait dengan penggunaan keuangannya dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara pemeriksaan pengelolaan kewenangan negara, itu sampai kepada kinerja yang ada relevansi dengan tugas pokok dan fungsinya,” paparnya.


Prayogo Bahamulah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan