Thursday, 22 June 2017 00:00

IPW Kritik Penahanan Ahok di Mako Brimob Depok

Written by  Redaksi

(Illustrasi Hukum)

 

Jakarta, Laporannews – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap ditahan di lokasi Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Menurut Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, meski perkaranya sudah inkrah menurutnya sebuah kesalahan dan pelanggaran hukum serius. Ia menilai, penempatan Ahok setelah inkrah menjadi narapidana (napi) merupakan pelanggaran hukum kedua yang pernah dilakukan rezim penguasa. Ia pun heran, kesalahan dan pelanggaran hukum itu dibiarkan oleh Brimob dan Polri sebagai institusi penegak hukum dan sebagai pemilik Rutan Brimob Kelapa Dua.

“Pelanggaran hukum pertama dilakukan rezim SBY yang mengistimewakan Aulia Pohan di Rutan Brimob. Pelanggaran hukum kedua dilakukan rezim Jokowi yang mengistimewakan Ahok di Rutan Brimob,” tuturnya.

IPW berharap Brimob dan Polri tidak membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi dan segera meminta Menteri Hukum dan HAM segera memindahkan Ahok dari Rutan Mako Brimob ke Lembaga Pemasyarakatan (LP).

“Sebagai institusi penegak hukum Brimob dan Polri harus bersikap konsisten, profesional, proporsipnal dan independen, sehingga fasilitasnya tidak disalahgunakan pihak lain, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Kamis (22/06).

Untuk itu, ia meminta Brimob dan Polri tidak boleh membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi lagi. Rutan Brimob tidak boleh diintervensi Kementerian Hukum dan HAM yang seolah-olah tidak mau perduli dengan ketentuan hukum yang ada.

“Semua pihak, terutama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) harus paham bahwa Rutan Brimob bukan LP. Jika tidak paham tentang hal ini, seharusnya mengundurkan diri saja karena tidak pantas,” ujarnya.

“Menkumham harus paham bahwa menempatkan napi di rutan adalah pelanggaran hukum serius. Kenapa napi harus ditempatkan di LP, karena dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya sistem pembinaan bagi narapidana saat menjalani proses hukuman,” tandasnya.

Ia menjelaskan, semua napi harus dibina tanpa pengecualian, termasuk Ahok. Sebab, kata dia, sistem hukum di Indonesia tidak mengenal adanya diskriminasi. Sementara yang memiliki sistem dan fasilitas pembinaan terhadap napi hanya LP dan di Rutan tidak ada sistem dan fasilitas pembinaan bagi napi.

Ia pun menggambarkan bahwa di Rutan Brimob yang luasnya sangat terbatas dan tergolong sempit. Rutan Brimob hanya memiliki empat bangunan berbentuk rumah. dua bangunan terdapat kamar-kamar yang dijadikan sebagai kamar untuk tahanan, sehingga seperti kamar pribadi.

“Di bangunan inilah Aulia Pohan dan Susno Duaji pernah ditahan. Dari dua bangunan yang terdapat kamar kamar itu, satu bangunan dikhususkan untuk tahanan teroris. Dua bangunan lagi terdiri dari sel tahanan berjeruji. Di tempat inilah Wiliardi Rizard mantan Kapolres Jakarta Selatan yang dituduh terlibat kasus pembunuhan Nazaruddin pernah ditahan,” katanya.

“IPW berharap kesalahan yang dilakukan rezim SBY yang mengintervensi Rutan Brimob hendaknya tidak terulang lagi di era rezim Jokowi. Brimob dan Polri jangan membiarkan pelanggaran hukum ini. Untuk itu harus segera meminta Menteri Hukum dan HAM segera memindahkan Ahok ke lembaga pemasyarakatan agar bisa dilakukan pembinaan sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.


Prayogo Bahamulah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan