Sunday, 11 June 2017 00:00

Dirut PT Garam di Tangkap Dittipideksus Bareskrim Polri, Kenapa?

Written by  Redaksi

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim pada hari Sabtu 10 Juni 2017, sekitar pukul 14.00 melakukan penangkapan terhadap tersangka  Achmad Boediono yang juga sebagai Dirut PT Garam (persero). Tersangka ditangkap di rumah kediamanya dengan alamat perumahan prima lingkar luar Kel. Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota. Bekasi Jawa Barat.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjend Agung Setya mengatakan, tersangka ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan izin impor.

“Tersangka ditangkap terkait dengan dugaan tindak pidana penyimpangan importasi  dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Minggu (11/06) pagi.

PT Garam selaku perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima penugasan dari Menteri BUMN untuk mengimpor garam konsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan garam konsumsi nasional. Namun, sesuai surat persetujuan impor yang dikeluarkan oleh Kemeterian Perdagangan, yang diimpor oleh PT Garam adalah garam industri dengan kadar NaCL diatas 97%.

“Kemudian garam industri yang diimpor tersebut, sebanyak 1000 ton dikemas dalam kemasan 400 gram dengan merek Garam cap SEGI TIGA G, dan dijual untuk kepentingan konsumsi. Sedangkan sisanya 74.000 ton di perdagangkan / didistribusikan kepada 45 perusahaan lain,” imbuhnya.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Permendag 125 tahun 2015 tentang ketentuan importasi Garam, bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan/memindahtangankan garam industri kepada pihak lain.

“Sementara yang dilakukan PT Garam bukan hanya memperdagangkan/memindahtangankan bahkan mengemas menjadi garam konsumsi untuk dijual kepada masyarakat,” ujarnya.

“Terhadap tersangka diduga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3,5 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun,” tuturnya.

Bocornya garam industri untuk kepentingan konsumsi tentu akan melemahkan produksi garam petani dalam negeri, dan akan menghambat program nawacita presiden.

“Bareskrim Polri akan terus mendukung program Presiden Jokowi terkait dengan swasembada pangan termasuk juga swasembada Garam,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan