Tuesday, 06 June 2017 00:00

MUI Keluarkan Fatwa Larangan Penggunaan di Media Sosial. Apa Saja?

Written by  Redaksi

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

akarta, Laporannews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa baru yang melarang keras aktifitas buzzer atau penyebar hoax apalagi mendapat penghasilan dari cara menyebarkan hoax. Fatwa MUI ini dianggap sebagai gagasan kebijakan baru yang memberikan pesan positif kepada pengguna media sosial (Medso) di Indonesia.

Pasalnya, selama Pilkada DKI Jakarta 2017, para pengguna Medsos di Indonesia banyak yang memberikan informasi yang tidak positif dan kebohongan dalam menyampaikan informasi. Akibatnya, berdampak buruk bagi masyarakat bahkan negara.

Ketua MUI, Ma’ruf Amin berharap, fatwa tersebut bisa mencegah penyebaran konten Medsos yang berisi berita bohong dan mengarah pada upaya adu domba di masyarakat. Menurutnya, hal itu dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

"Selain isinya jangan sampai berita bohong dan adu domba, dan yang sangat dirasakan sudah mengarah pada kebencian dan permusuhan. Jadi, yang dilarang oleh agama," katanya dalam diskusi publik dan konferensi pers fatwa MUI di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Senin (5/06).

Ia pun berharap kepada Menkominfo, Rudiantara dapat menindaklanjuti fatwa yang diberikan kepadanya. Ia mengatakan, “Fatwa MUI hanya bersifat menuntun dan membimbing perlu diperkuat menjadi aturan yang bisa ditegakkan secara hukum. Fatwa belum bisa dieksekusi oleh penegak hukum,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan kepada siapapun bahwa aktivitas buzzer di media sosial yang menyediakan informasi berisi hoaks, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram.

"Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya," tandasnya.

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara mengatakan, akan mempertimbangkan fatwa tersebut dalam merevisi Peraturan Menteri tentang penggunaan media sosial. Menurutnya, situasi media sosial perlu ditindak secara nyata.

“Kalau hanya ditidak dari dunia maya, tidak aka nada efek jera. Karena satu akun ditutup, mereka bisa bikin lagi akun baru,” ucap Rudiantara.

Berikut 5 (lima) Fatwa MUI yang melarang dalam rangka interaksi/muamalah di media sosial (Medsos).

Pertama, larangan terkait dengan perilaku gibah (membicarakan keburukan/aib orang), namimah (adu domba) dan penyebaran permusuhan.

Kedua, perilaku bullying, ujaran kebencian, permusuhan atas dasar suku, agama dan ras atau antara golongan.

Ketiga, menyebarkan hoax serta informasi bohong meski dengan tujuan baik.

Keempat, menyebarkan materi pornografi/kemaksiatan

Kelima, menyebarkan konten yang tidak benar dan tidak sesuai pada tempatnya. 


Prayogo Bahamulah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan