Wednesday, 25 January 2017 00:00

PT Chevron Pacific Indonesia Dilaporkan Ke Mabes Polri

Written by  Redaksi

(Foto: Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews - Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) melaporkan PT Chevron Pacific Indonesia (PCI) ke Mabes Polri Agustus 2015 atas tuduhan pemberangusan serikat buruh oleh perusahaan (Union Busting). Laporan tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Riau pada tahun lalu. Persoalan tersebut sampai saat ini masih berlanjut dan sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pihak penggugat menghadirkan saksi ahli dalam bidang perburuhan, Profesor Mochtar Bebas Pakpahan.

Menurut professor Mochtar B. Pakpahan (saksi Ahli) pengurangan karyawan dengan menggunakan System Worforce Managemen (WFM) yang dilakukan oleh PT Chevron merupakan tindakan melawan hukum.

Sekilas Kesaksian dari saksi Ahli Prof.Dr. Muchtar B Pakpahan,SH.,MA.

1. Perjanjian kerja bersama dibuat oleh para pihak untuk memberikan yang terbaik dalam arti meningkatkan kesejahteraan bagi buruh disuatu perusahaan sehingga Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bisa dianggap setara undang-undang. Selain itu, sepanjang ada kebijakan perusahaan selain yang tertera dalam undang-undang dan PKB, maka dimaknai peraturan perusahaan dan batal demi hukum serta tidak sah.

2) Dalam program WFM yang dimaknai sebagai peraturan perusahaan dan tidak sah, substansi dari WFM tersebut merupakan PHK massal terselubung yg dalam UU. 13/2003 sudah dianulir melalui putusan MK no 19/PUU/2011, sehingga tidak boleh melakukan PHK, sehingga setiap mekanisme PHK harus sebagaimana tertuang di UU.13/2003 kecuali perusahaan tersebut bangkrut (dan ada mekanisme tersendiri) kalo diluar itu maka PHK tidak sah dan batal demi hukum, dan pengadilan PHI wajib membatalkan program tersebut. PHK yang menimpa ketua basis sarbumusi chevron merupakan kejahatan Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

3) Penegasan berikutnya, setiap bentuk kebijakan perusahaan yang menyangkut hubungan industrial yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak ada. didalam PKB, maka kebijakan tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan rilis yang diterima Laporannews. Menurut Syaeful Bahri Anshori selaku Presiden Sarbumusi menjelaskan, masalah-masalah yang dihadapi sejumlah teman Sarbumusi Chevron saat ini perusahaan multinasional yang sangat arogan, karena tidak mau mengindahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, program WFM ini (dimaknai PHK massal yang menurut pihak perusahaan adalah pengunduran diri sukarela dengan dipaksa memilih antara mengundurkan diri dan demosi).

Sebagai Informasi, Sikap Arogansi Chevron saat ini yang Pertama, melakukan intimidasi kepada 111 anggota Sarbumusi untuk mencabut gugatannya dan saat ini ada sekitar 30 orang yang mencabut gugatan karena diteror perusahaan. Yang Kedua, para penggugat (anggota dan pengurus Sarbumusi) di matikan akses kerjanya (sistem IT perusahaan) sehingga semua penggugta tidak bisa kerja. dan terakhir, melakukan skorsing kepada ketua basis Sarbumusi terkait gugatan WFM tersebut (saat ini proses union busting masih berjalan di Polda Riau).

Menurut prof. Muchtar dalam undang-undang diatas, tidak ada yang namanya pengunduran diri sukarela atas inisiasi pengusaha dan batal demi hukum. Selanjutnya, memaksakan PKB perpanjangan tahun 2016-2017 dengan mencatatkan ke pemerintah, padahal (belum ada kesepakatan dengan Sarbumusi sebagai salah satu serikat dari 3 serikat yang ada) selain itu PKB 2014-2015 masih belum dicatatkan ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Terakhir, melalui PKB (Perjanjian Kerja Bersama) 2016-2017 (yang ditolak oleh Kemnaker) manajemen Chevron dengan arogan melakukan union busting kepada ketua basis Sarbumusi Chevron dengan merencanakan melakukan PHK (yang saat ini akan kami ajukan ke Perselisihan Hubungan Industrial atau PHI).

Sementara itu, sidang tersebut akan dilaksanakan kembali pada minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi penggugat di pengadilan hubungan Industrial di PN Pekanbaru.


 

A. Ainul Ghurri

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan