Kebijakan/UU

 

Jakarta, Laporannews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy yang melarang siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menonton film Penghianatan G30S PKI dengan alasan film itu dinilai bukan konsumsi untuk anak-anak.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi menilai, kebijakan Mendikbud dinilai berlebihan. Menurutnya, film tersebut sesuai izin tayang dari Lembaga Sensor Film (LSF) masuk dalam klasifikasi usia 13 tahun ke atas atau usia remaja.

“Kebijakan Mendikbud menurut saya berlebihan. Kalau untuk anak siswa SD mungkin bisa masuk katagori yang dilarang, tetapi kalau untuk anak siswa SMP saya kira tidak. Karena rata-rata usia anak SMP itu sudah masuk usia 13 tahun ke atas. Jadi kalau dasar pertimbangan dari larangan tersebut karena batasan usia, maka larangan tersebut tidak tepat,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Kamis (28/09).

Ia pun meyakini, LSF memiliki argumentasi kuat mengapa film tersebut bisa ditonton untuk anak usia 13 ke atas atau usia remaja. Lanjutnya, ia pun beranggapan bahwa film tersebut memang sangat penting ditonton oleh remaja untuk memberikan pemahaman sejarah perjalanan bangsa, sekaligus untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme kepada para siswa.

“Menjadi sangat aneh justru Pak Mendikbud malah melarang, yang seharusnya menjadi orang pertama yang menganjurkan untuk menonton,” cetusnya.

Oleh karena itu, Anggota Komisi VIII DPR itu mengkhawatirkan kebijakan Mendikbud akan menjadi kontraproduktif dan menambah kegaduhan baru.

“Dan saya yakin kebijakan tersebut tidak akan efektif, karena masyarakat sudah dewasa menentukan pilihannya sendiri secara cerdas dan bertanggung jawab,” tutupnya.


Della Manawar Lisa

 

Jakarta, Laporannews - Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SSPA) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2017. Pasal 99 UU SSPA, dianggap bertentangan dengan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut kuasa hukum PJI, Uchok Shigit S.H mengatakan, pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi Indonesia karena telah dibuat dan dirumuskan secara tidak adil. Menurutnya, pasal itu, mengancam jaksa dengan pidana saat melakukan tugas profesinya, karena dapat mengkriminalisasi jaksa atas adanya kesalahan administrasi didalam wewenangnya sebagai penuntut umum perkara anak.

“Pasal ini pada dasarnya telah dibuat secara bertentangan dengan konsep negara hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Pasal ini pada dasarnya tidak mencerminkan keadilan tersebut, karena telah dibuat tidak sesuai dengan asas-asas dan teori-teori dalam pembentukan hukum pidana,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Kamis (31/08).

Ia menilai, apabila jaksa melakukan kesalahan melanggar hukum acara dalam menjalankan tugas profesinya, seharusnya sanksi yang diberikan jaksa adalah sanksi admnistatif bukan pemidanaan. Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa ancaman sanksi pidana atas tindakan yang bersifat maladministrasi adalah merupakan pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dan ultimum remidium yang melingkupi pengaturan norma pidana yang dibuat dengan itikad baik dan berbasis kepada kebijakan dan nilai.

“Apabila ada pelanggaran yang dilakukan maka langkah yang tepat adalah melakukan praperadilan dengan tuntutan pemulihan nama baik dan meminta ganti rugi bukan mempidanakan jaksa karena salah menjalankan profesinya,” tuturnya.

Sebelumnya, pada tanggal 24 Oktober 2012, para hakim yang berada dibawah organisasi profesinya yakni Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) melalui para pengurusnya mengajukan permohonan uji materil di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal-pasal yang dianggap merugikan hak konstitusional hakim sebagai penegak hukum dan pada 28 Maret 2013, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya yang mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menyatakan pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Berdasarkan pengalaman IKAHI, maka sudah seharusnya MK juga mengabulkan permohonan para persatuan Jaksa Indonesia untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” pungkasnya.


Prayogo Bahamulah

 

 

Jakarta, Laporannews - Anggota Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ahmad Sahroni mempertanyakan dasar evaluasi yang dilakukan  Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap kinerja Pansus Angket KPK DPR, pasalnya Pansus KPK selama ini telah bekerja sesuai dengan koridor UU.

“LSM koq mau evalusi Pansus Angket KPK. Jangan diputer-puter dan jangan panik lah ya LSM. Kami bekerja sesuai dengan UU,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senin (28/08).

Ia memastikan bahwa Pansus KPK berlaku adil selama bekerja, dan mendengarkan semua keluhan pihak-pihak yang hadir di rapat perihal KPK. Bahkan, dirinya menjamin apa yang dilakukan pansus tersebut demi kebaikan bangsa dan tanah air. Dan orang-orang yang datang pun bukan semua pro dengan pansus.

“Banyak sekali yang kontra dengan pansus juga datang ke Pansus. LSM seperti ICW seharusnya bersikap cerdas dalam menyikapi kehadiran Pansus KPK, bukan malah melemahkan. Hal ini lantaran Pansus KPK bertekad untuk menghadirkan KPK yang lebih baik di masa mendatang,” tegasnya.

Oleh karena itu, Ia mengajak kepada semua elemen, untuk menunjukkan kebenaran di depan masyarakat luas, agar masyarakat paham arti dari kebenaran semua ini. “Kalau jujur kenapa takut? Kalau benar kenapa takut,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya ICW melakukan evaluasi terhadap kinerja Pansus KPK dan memberikan enam temuan terhadap kinerja Pansus Hak Angket KPK yang harus dievaluasi.


Abdul Ghofur Prawira

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Ricky Gunawan, mendesak Kejaksaan Agung untuk menghentikan segala persiapan terkait pelaksanaan eksekusi mati gelombang ke-4. Ia pun meminta, Kejaksaan Agung harus menghentikan upaya meminta fatwa hukum kepada Mahkamah Agung terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus batasan waktu pengajuan grasi.

“Di tengah carut marutnya penegakan hukum Indonesia, Jaksa Agung hendak tampil seolah heroik dengan melakukan eksekusi mati. Padahal Kejaksaan Agung sendiri juga defisit prestasi. Selama 2.5 tahun terakhir, Kejaksaan Agung tidak kunjung menunjukkan prestasi yang membanggakan,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Sabtu, (26/08).

Ia menjelaskan bahwa pada akhir Juli 2017 lalu, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan bahwa Kejaksaan Agung melakukan beberapa pelanggaran hukum terkait eksekusi mati jilid tiga April 2016. Selain itu, Ombudsman juga meminta Kejaksaan Agung melakukan sejumlah perbaikan terkait tata cara eksekusi.

“Bukannya membenahi diri pasca rekomendasi Ombudsman, Jaksa Agung justru mengesampingkan evaluasi Ombudsman dengan meneruskan rencana eksekusi mati. Institusi penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung tidak bisa diserahkan kepemimpinannya kepada figur yang abai terhadap norma hukum,” imbuhnya.

Ia pun mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mencopot M. Prasetyo dari jabatan Jaksa Agung, dan meminta Kejaksaan Agung untuk menghentikan segala rencana eksekusi mati jilid 4. Menurutnya, eksekusi mati tidak pernah terbukti berhasil menurunkan angka kejahatan apapun, termasuk tindak pidana narkotika.

“Eksekusi mati tidak lebih menjadi kosmetik untuk menutupi buruknya performa Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia,” pungkasnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan bahwa kedatangan Tim pengacara mantan Bupati Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yohanis D Rihi dan Petrus Bala Pattyona, ingin menyampaikan kepada Pansus Angket KPK mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sepak terjang KPK didalam penetapan status tersangka hingga melakukan penangkapan terhadap kliennya.

“Kami sangat setuju apabila tim pengacara tidak berhenti melakukan upaya hukum, karena dari sisi hukum masih bisa dilakukan banding. Dalam konteks yang lain, menurut saya ada dua hal yang bisa dilaporkan dalam kasus ini, sebab alat-alat bukti, keterangan, maupun kesaksiannya cukup signifikan,” ucapnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kamis malam (24/08).

Ia menyebutkan, terkait konflik kepentingan yang terjadi, bisa dibuktikan dengan rekaman yang dimiliki. Lanjutnya, namun memang diluar konteks konflik itu, ada juga motif-motif tertentu didalam kasus tersebut.

Yohanis selaku pengacara mantan Bupati Sabu Raijua mengatakan, dirinya meminta agar oknum-oknum yang ada di KPK segera dibenahi.

“Niat kami itu tidak bermaksud untuk menggulingkan KPK, tetapi dimaksudkan agar oknum-oknum didalam tubuh KPK bisa dibenahi, sehingga tidak lagi menimbulkan perbuatan pelanggaran hukum lainnya,” tegas Yohanis.

Senada dengan yohanis, Petrus Bala Pattyona juga menyatakan bahwa sebagai profesional, KPK tidak pernah menggunakan hukum acara, dan itu juga harus dibenahi.

“Selama kami berurusan dengan KPK, untuk menemui tersangka sangat susah, tidak diizinkan mendampingi saksi. kalau seseorang menjadi tersangka yang dizinkan untuk mendampingi hanya satu orang pengacara. Semua serba dibatasi. Kalau memang ada aturan seperti itu, maka harus berimbang. KPK jangan berbuat sesukanya. Saya tidak benci KPK, yang saya mau agar aturan-aturan itu transparan dan berimbang,” ujar Petrus.


Prayogo Bahamulah

 

(Dok. KPK)

 

Jakarta, Laporannews – Pansus Angket KPK menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Pengacara mantan Bupati Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanis D Rihi dan Petrus Bala Pattyona. Kedatangan Tim pengacara tersebut, ingin menyampaikan kepada Pansus Angket KPK mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sepak terjang KPK didalam menetapkan status tersangka hingga melakukan penangkapan terhadap kliennya.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Taufiqulhadi mengatakan, kedatangan pengacara mantan Bupati bertujuan untuk menyampaikan mengenai sejumlah hal yang seharusnya tidak patut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, dalam RDPU tersebut ada pelanggaran HAM oleh KPK terhadap seorang klien dari pengacara tersebut.

“Apa yang disampaikan dalam rapat tadi, menurut kami adalah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia oleh KPK. Dimana hak yang melekat pada seseorang telah diabaikan semuanya,” ucapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis malam (24/08).

Ia menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam kasus klien dari pengacara itu, yakni dimana keberadaan hak seseorang tidak dituruti selama dalam pemeriksaan oleh KPK.

“Didalam ketentuan yang telah kita tandatangani tentang hak asasi manusia, pada diri seseorang itu melekat haknya untuk diberikan pengacara ketika mengalami masalah hukum, agar dia terlindungi segala haknya. Hal itu tidak dilaksanakan sama sekali oleh KPK, seperti yang telah disampaikan oleh tim pengacara yang datang tersebut,” imbuhnya.

Pansus Angket KPK menyarankan, agar tim pengacara mantan Bupati Sabu Raijua itu mengajukan banding apabila memang ada hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum, seperti adanya hal-hal yang tidak patut dilakukan yang merupakan pelanggaran terhadap KUHAP.

“Persoalan yang termasuk dalam conflict of interest dalam kasus tersebut, juga harus dilaporkan kepada pihak KPK. Ada juga hal lain yang menurut KPK bahwa apa yang dilakukan KPK merupakan Standard of Prosedure (SOP), tetapi sebenarnya adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum yang harus dilaporkan kepada polisi,” ujarnya.

“Biar semuanya menjadi jelas, dan masyarakat juga mengetahui permasalahan yang ada didalam KPK. Itulah yang ingin diluruskan oleh Pansus Angket KPK DPR,” tandasnya.


Prayogo Bahamulah

 

(Foto: Twitter @fahiraidris)

 

Jakarta, Laporannews – Rencana perluasan larangan motor melintasi beberapa jalur protokol di Jakarta menuai protes. Tujuan perluasan larangan yang mengatasi kemacetan dan memaksa warga menggunakan angkutan umum dianggap tidak berdasar.

Menanggapi hal itu, Anggota DPD, Fahira Idris menyebutkan bahwa rencana tersebut dianggap diskriminatif karena hanya melarang sepeda motor saja. Menurutnya, pengguna sepeda motor memiliki hak karena kendaraan roda dua juga membayar pajak.

“Pemotor juga bayar pajak. Mereka punya hak melintasi jalan-jalan protokol yang dibangun oleh uang hasil pajak mereka. Saya rasa sudah cukup larangan motor yang ada saat ini (Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI) jangan diperluas lagi. Sesekali buatlah kebijakan yang memudahkan kehidupan rakyat kecil. Mereka mengandalkan motor untuk ke tempat kerja dan mencari nafkah. Saya minta rencana ini dibatalkan,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/08).

Senator asal Jakarta itu menambahkan, selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, pajak yang dibayarkan para pemilik kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber dana bagi negara untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta untuk peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

“Mereka ikut bayar pajak untuk bangun dan memelihara jalan, tetapi akses mereka melintasi jalan yang ikut mereka bangun dibatasi, ini kan tidak adil. Poinnya, selama transportasi umum kita belum berkualitas (mudah diakses dan murah) jangan persulit motor melintasi jalan,” tukas Fahira yang baru saja terpilih sebagai Ketua Komite III DPD itu.

Selain itu, ia menuturkan, alasan yang selalu menjadi pembenaran pemerintah bahwa pembatasan motor melintasi jalan-jalan protokol adalah solusi efektif mengurai kemecatan dan untuk memaksa warga Jakarta menggunakan transportasi umum, ia menilai, hal itu sama sekali mengada-ada dan terlalu menyederhanakan kompleksitas masalah lalu lintas dan kemacetan di Jakarta. Secara tidak langsung, kata dia, para pengambil kebijakan di Jakarta ini ingin menyampaikan bahwa motor adalah biang kesemrawutan dan kemecetan dan sangat percaya diri bahwa transportasi umum Jakarta sudah baik.

“Apa Medan Merdeka Barat hingga Bundaran HI sekarang sudah tidak macet? Apa transportasi umum di Jakarta sudah sepenuhnya terintegrasi? Beri dulu warga alternatif yang memudahkan mereka beraktivitas di jalan, baru buat kebijakan. Jangan terbalik,” pungkasnya. 

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta merencanakan untuk memperluas larangan sepeda motor di sepanjang ruas jalan protokol Jakarta, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Rasuna Said, hingga Senayan yang akan diujicobakan pada 12 September 2017 mendatang.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri berhasil menangkap tiga orang yang diduga anggota kelompok Saracen, Rabu (23/08/2017). Saracen adalah sebuah sindikat penyebar isu berbau SARA yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Bahkan, sindikat Saracen itu dengan teganya menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) hingga berita hoax.

Ketua DPR Setya Novanto prihatin atas peristiwa tersebut. Pasalnya, konten yang mereka miliki merupakan konten yang memposting berita-berita pesanan melalui Saracennews.com. Oleh karena itu ia berharap kepada pihak kepolisian tidak hanya menangkap si pelaku, Namun juga pihak-pihak yang memesan berita kebohongan dan fitnah kepada kelompok Saracen.

“Saya sungguh tidak habis pikir, ada orang-orang yang tega mencari nafkah dengan melakukan tindakan keji seperti ini. Tak hanya itu, kepolisian juga bisa memperluas proses penegakan hukum dengan mencari tau dan membongkar kemungkinan adanya sindikat lain yang melakukan kegiatan seperti Saracen,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Kamis (24/08).

Ia mengaku bahwa sejak dirinya aktif di media sosial melalui Twitter, Facebook, dan Instagram, dirinya mengamati secara langsung. Lanjutnya, Ketua Umum Golkar itu menemukan fitnah dan berita hoax disebarkan melalui media sosial. Bahkan, kata dia, tidak jarang melalui aplikasi Whatsapp maupuan pesan instan lainnya. Dengan judul yang provokatif telah menggiring si pembaca kepada opini yang negatif.

“Tindakan seperti ini bisa merusak nama baik seseorang ataupun lembaga. Bahkan tak jarang juga menimbulkan ketakutan, keresahan, serta membuat suasana tidak harmonis di tengah masyarakat,” tandasnya.

Dengan terbongkarnya sindikat seperti itu, ia berharap kepada masyarakat untuk menjadi lebih bijaksana menggunakan media sosial. Terutama dalam menerima informasi yang viral namun tidak jelas sumber beritanya.

“Media sosial yang kini sudah menjadi kebutuhan hidup, seyogyanya bisa dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat. Misalnya sebagai tempat berbagi informasi yang berguna dan mencerdaskan. Bukan lantas menjadi tempat menyebarkan fitnah dan propaganda,” cetusnya.

“Saya pribadi menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram untuk berbagi informasi seputar kegiatan saya di DPR RI maupun di luar DPR RI. Saya juga mengikuti berbagai postingan para sahabat netizen lainnya, banyak yang berbagi konten kegiatan positif. Ini yang harus terus kita sebarkan,” imbuhnya.

Ia menyarankan bahwa masyarakat bisa proaktif melaporkan berbagai situs yang diindikasikan memuat fitnah maupun berita hoax kepada DPR RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, maupun ke kepolisian. Menurutnya, Bangsa Indonesia sejak dulu terkenal dengan kesopansantunan dan kesusilaan yang tinggi, bangsa yang ramah dengan budaya yang adi luhung. Membuat dan menyebarkan fitnah maupun berita hoax bukanlah sifat bangsa Indonesia.

“DPR RI bersama pemerintah telah membuat beberapa payung hukum untuk menjerat para penyebar fitnah dan berita hoax, antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” ujarnya.


Della Manawar Lisa

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mendatangi kantor Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu malam (23/08/2017). Perwakilan FAPP yang datang berjumlah sekitar 10 orang itu disambut oleh Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Kedatangannya itu, untuk menyampaikan permasalahan dan meminta dukungan GP Ansor agar Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) dapat disahkan menjadi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal itu, Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa GP Ansor mendukung adanya Perppu Ormas tersebut. Lanjutnya, ia mengakui bahwa ada sebagian pihak yang menentang Perppu itu sudah melakukan lobi ke DPR. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pihaknya juga akan melobi DPR untuk mempertahankan Perppu tersebut.

“Kita akan bersama-sama dengan para advokat ini untuk mendukung Perppu, agar supaya di Judicial Review, sebagai pihak yang dukung pemerintah, kita akan mediasi lobi-lobi terutama dengan teman-teman di DPR, karena apapun ini juga akan ke DPR,” katanya usai diskusi dengan FAPP di kantor GP Ansor, Jl Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu malam (23/08).

Ia menambahkan, GP ansor dan FAPP akan memberikan pendapat sekaligus meminta lembaga legislatif segera mengesahkan Perppu Ormas tersebut menjadi undang-undang. Ia menyebutkan bahwa pertemuan dengan DPR akan dilakukan dalam waktu dua minggu ini.

Ia pun menuding bahwa pihak-pihak yang menentang Perppu tersebut adalah pihak-pihak yang anti-Pancasila dan anti-NKRI.

“Kalau mereka takut, mereka anti-Pancasila dong. Kenapa Ansor mendukung (Perppu), karena kami yakin, kami berdiri tegak di samping NKRI. Kami akan pertahankan NKRI dan Pancasila. Orang-orang yang takut itu harus ditanya kembali, jangan-jangan mereka bukan NKRI,” tandasnya.

Disamping itu, ia menilai, mediasi dengan pihak yang menolak Perppu Ormas tidak tepat untuk dilakukan, karena perbedaan ideologi adalah pertentangan yang mendasar.

“Apalagi yang perlu di mediasi, wong mereka itu sudah berbeda. Mereka pengen negara lain selain Republik Indonesia, jadi tidak perlu ada mediasi. Satu-satuya yang ingin jalan tengah itu kalau mereka menerima NKRI,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Forum Advokat Pengawal Pancasila mengunjugi Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Kedatangannya itu, untuk menyampaikan permasalahan dan meminta dukungan GP Ansor agar Perppu Ormas dapat disahkan menjadi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota FAPP, I Wayan Sudirta mengaku bahwa pihaknya dengan GP Ansor sama-sama sependapat dengan terbitnya Perppu tersebut. Menurutnya, lahirnya Perppu yang menggantikan UU no 17 tahun 2013 itu perlu didukung semua pihak, agar ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa dijaga dan aman dari ancaman yang berupaya merongrong NKRI.

“Kita sedang membicarakan bagaimana judicial review yang ada di MK dan sekaligus menginginkan agar para penggugat Perppu Ormas itu bisa kita yakinkan agar mereka mendukung Perppu Ormas. Jika pemerintah tidak menerbitkan Perppu ini, negeri ini bisa terpecah-pecah,” katanya di Gedung GP Anshor, Jl Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu malam (23/08).

Sebelumnya, FAPP sudah mengajukan permintaan sebagai pihak terkait dalam perkara judicial review itu di MK. Ia menilai, jika tidak ada Perppu itu, masyarakat mengalami keresahan. Oleh karena itu, ia meminta kepada ormas-ormas besar yang diakui pemerintah seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah tidak boleh tinggal diam. Menurutnya, jika ormas besar diam, maka ormas-ormas kecil yang berusaha memecah belah NKRI akan merajalela.

“Intinya kita tidak boleh diam ketika Pancasila mau diganti. Sejak tahun 1980-an, keinginan mengganti Pancasila atau pecah NKRI itu sudah ada. Pemerintah terlambat tapi saya tidak menyesalkan,” imbuhnya. 

Selain itu, ia menyebutkan bahwa advokat sebagai salah satu kompenen penting di masyarakat mempunyai peranan penting dalam melindungi masyarakat, sebab kata dia, advokat disumpah untuk taat pada asas manusia. Sehingga, advokat memiliki peranan dalam melindungi keutuhan NKRI serta Bhineka Tunggal Ika. 

“Advokat disumpah untuk taat pada asas orang, bersumpah setia pada konstitusi. Kalau Pancasila mau diganggu tentu kami ajukan sebagai pihak terkait,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan