Ekopol

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Seluruh Penyelenggara negara di Kementerian Keuangan yang mencatat tingkat penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah mencapai 100 persen. Tingkat kepatuhan 100 persen ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara sosialisasi aplikasi penyampaian LHKPN secara elektronik (e-LHKPN) pada Selasa 14 Maret 2017.

LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara beserta harta yang dimiliki oleh isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan yang dilaporkan dengan tata cara yang ditetapkan oleh KPK. Kepatuhan penyampaian LHKPN menjadi indikator utama KPK dalam melaksanakan monitoring terhadap penyelenggara pemerintahan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan, seluruh 29.806 Penyelenggara Negara Wajib Lapor (PNWL) Kementerian Keuangan per 17 Maret 2017 sudah menyampaikan kewajiban LHKPN.

"Menkeu menegaskan bahwa kepatuhan penyampaian LHKPN menjadi salah satu kriteria yang dapat menjadi penilaian untuk penetapan mutasi, promosi maupun seleksi jabatan," katanya dalam keterangan resminya yang diterima Laporannews.

Kepatuhan penyampaian LHKPN ini menjadi indikator utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan.

Berdasarkan hasil verifikasi bukti pengiriman atau tanda terima formulir LHKPN dan konfirmasi menyeluruh kepada 11 unit eselon I yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, dari 187 PNWL, sebanyak 112 orang telah menyampaikan LHKPN.

Sementara itu, sebanyak 75 orang diusulkan untuk dihapuskan dari daftar PNWL-LHKPN karena bukan termasuk kriteria wajib lapor yang disyaratkan dalam peraturan, menjalani tugas belajar, pensiun, meninggal dunia maupun diberhentikan sebagai PNS.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari laporan KPK hingga 31 Desember 2016, tingkat kepatuhan kewajiban LHKPN di lingkungan Kementerian Keuangan sudah mencapai 99,43 persen, dari 29.806 pejabat Kementerian Keuangan yang diwajibkan melapor masih terdapat 163 pegawai yang belum menyampaikan LHKPN formulir A kepada KPK.

"Saya janji sama Pak Agus (Ketua KPK) saya akan minta 100 persen comply. Saya tunggu akhir minggu ini siapa yang enggak patuh, tolong diberi peringatan karena saya berikan dari September tahun lalu," kata Sri Mulyani di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/03).


Laelie Aly Alamsyah

 

Jakarta, laporannews - Rapat tentang evaluasi APBN 2016 dan rencana Kementrian Perindustrian tahun 2017, Senin (20/3/2017) digelar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI  dan dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartato. Rapat tersebut dimulai sekitar pukul 10.30  dan dibuka oleh pimpinan rapat Teguh Juwano, Komisi VI DPR.

Rapat tersebut, juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Eslon 1 Kemenprin, yaitu Dirjen Industri Agro Panggah Sutanto, Dirjen IKTA (Industri Kimia, Tekstil, dan Kimia) Achmad Sigit dan Dirjen Industri Kecil Menenga Gati Wibawaningsih

Teguh Juwarno mengatakan, agenda rapat ini akan membahas mengenai evaluasi pelaksanaan APBN 2016 dan rencana kegiatan APBN 2017 serta mendiskusikan usulan anggaran dan anggaran yang akan didapatkan oleh Kemenperin di 2017.

"Peran pelaksanaan APBN sampai 31 Desember, usulan anggaran 2017 dan anggaran yang disetujui 2017, adakah program yang melalui hambatan yang tak mencukupi. Bagaimana Kemenperin menyiasati hal tersebut apabila tidak ada APBN perubahan di 2017,” Ucap Teguh Jawarno di Komisi VI DPR, Jakarta Pusat, Senin (20/03).

Kemenprin berpendapat bahwa anggaran yang didapatkan pada tahun 2016 sekitar Rp 2,16 Triliun. Namun setelah dikurangin potongan anggaran dan self block menjadi sebesar Rp 1,2 Triliun.


 Martha Reka

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menghadiri pertemuan G20 17-18 Maret 2017 di Jerman. Pertemuan tersebut menghadirkan menteri keuangan dan gurbernur bank sentral negara-negara anggota G20.

Sri Mulyani menjelaskan keinginannya agar Indonesia masuk menjadi anggota lembaga anti pencucian uang internasional atau Financial Action Task Force (FATF). Dan meminta dukungan penuh dari negara-negara anggota G20 dengan tujuan agar Indonesia berperan aktif dalam pemberantasan pencucian uang.

"Indonesia ingin menjadi anggota FATF dan meminta sokongan penuh dari negara-negara anggota G20," tegas Sri Mulyani saat pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G20 yang berlangsung di Baden-baden, Jerman, Senin (20/3/2017). 

Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga berpendapat keberadaan Indonesia sebagai anggota FATF dinilai akan memberikan kontribusi besar kepada dunia dalam pemberantasan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme (AML/CFT). Karena, mengingat posisi Indonesia yang termasuk dalam negara yang strategis di dunia dan mempunyai sistem keuangan yang terbuka

Tercatat, Saat ini, ada 35 negara anggota FATF dan 2 organisasi regional yang mewakili sebagian besar pusat-pusat keuangan utama di semua bagian dunia. Negara-negara anggota FATF antara lain Argentina, Australia, China, Prancis, Jerman, India, Singapura, Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, dan Turki.


Martha Reka

Jakarta, Laporannews – PT. Pertamina kembali merealisasikan satu harga di Sembilan wilayah. Wilayah tersebut adalah Kab, Jepara, Propinsi Jawa Tengah, Kab. Mahakam Hulu, Propinsi Kalimatan Timur, P. Batu, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara;  Siberut Tengah,  Kab. Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumbar; Kep. Karimun Jawa, , Pulau Raas, Kab. Sumenep, Jawa Timur; Tj Pengamus, Kab. Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat; Waingapu, Kab. Suba Timur, Propinsi Ntt;  Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara; Moswaren, Kab. Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat; Kec. Long Apari.

Sedangakan satu harga tersebut yakni harga pembelian premium sebesar Rp6.450 per liter dan solar Rp5.150 per liter sejak akhir Februari 2017 lalu.

Sebagai informasi, wilyah tersebut sebelumnya harga BBM berkisar Rp.8000-15000 per liter untuk jenis premium, sedangkan jenis solar dengan harga Rp.7000-18000 per liter

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, Pertamina terus melakukan progress pemetaan di 148 kabupaten yang telah ditetapkan sebagai lokasi sasaran BBM satu harga.

"Hasil pemetaan dari delapan Marketing Operation Region kami, hingga 2 Maret 2017 sudah ada 53 lokasi yang kami tentukan untuk mendapatkan BBM Satu Harga. Di antaranya, sembilan lokasi sudah beroperasi," katanya melalui siaran pers, Sabtu (18/03).

Ia menambahkan, proses pemetaan hingga terealisasinya BBM Satu Harga di suatu wilayah, memerlukan waktu karena setelah lokasi ditetapkan, Pertamina juga harus melakukan survey transportasi BBM, proaktif menggandeng investor lokal, pembangunan inftrastruktur hingga akhirnya APMS (Agen Premium Minyak dan Solar) di wilayah yang menjadi sasaran BBM Satu Harga beroperasi.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan SPBU mini di 22 lokasi yang tersebar di 14 provinsi.

Kapasitas tiap SPBU mini tersebut mampu menampung BBM sebesar 5 kiloliter per hari yang akan tersebar di Sumatera Barat, Kepulauan Natuna, Bengkulu, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Selanjutnya pada 2018, Pertamina akan membangun lembaga penyalur daerah terpencil di 45 lokasi hingga terpenuhi pada 2020. Pertamina optimistis bisa merealisasikan BBM satu harga pada 2017 sesuai amanat Presiden.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Kalimantan Barat, laporannews - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan tinjauan ke Pantai Kijing, untuk memantau lokasi yang akan dibangun Pelabuhan Kijing, Minggu (19/3/2017).

Dalam tinjauan tersebut, Menhub Budi meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) agar Pelabuhan Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dapat dibangun segera menjadi hub Pelabuhan Pontianak dan Pelabuhan Sintete.

Pelabuhan Kijing nantinya memiliki kapasitas hingga 2 juta Teus. Kapasitas tersebut mendekati Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang memiliki kapasitas hingga 3 juta Teus.

Pelabuhan Kijing akan memiliki dermaga dengan kedalaman 14 m LWS sehingga dapat melayani kapal besar, yang mengangkut hasil bumi seperti, CPO, bauksit, dan lain-lain.

"Saya harap ground breaking bisa mulai dilakukan bulan Agustus tahun ini. Sehingga diharapkan sudah mulai beroperasi pada 2019," kata Budi seperti dalam siaran pers, Minggu (19/03).

Namun, berdasarkan data dari Pelindo II, pembangunan tahap satu akan memakan biaya sekitar Rp 5,6 Triliun. Maka dari itu, hingga saat ini Pelindo II akan mempertimbangkan lebih lanjut untuk membuka kerjasama dengan perusahaan swasta. 


 Martha Reka

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, karena telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dugaan tindak pidana pemerasan, korupsi, pencucian uang dan premanisme di Pelabuhan Palaran Samarinda.

Seperti diketahui, tim penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan pada hari Jumat (17/3) di empat titik diantaranya Kantor Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura, PT PSP, Pelabuhan Palaran dengan dugaan adanya pungutan liar ilegal yang menyebabkan tingginya biaya bongkar muat peti kemas. Dalam penggeledahan ditemukan sejumlah fakta adanya pemungutan dengan penambahan biaya yang dibebankan kepada pemilik barang diluar aturan yang ditetapkan. Terdapat 25 saksi yang sudah diperiksa namun Polri belum merilis nama tersangka karena masih dalam tahap penyidikan kepolisian.

Kejadian tersebut, disampaikan Menhub Budi disela kunjungannya ke Samarinda pada Sabtu (18/03/2017).

"Saya mengapresiasi tindakan Bareskrim Polri terhadap operasi tangkap tangan di Pelabuhan Palaran dan saya minta agar tidak segan-segan menindak segala bentuk pungutan liar," ucap Menhub dalam rilis yang diterima Laporannews. Jakarta, Sabtu (18/03).

Operasi tangkap tangan ini dilakukan, karena banyak aduan dari masyarakat. Dari laporan yang diterima polisi, terdapat praktek pemasangan harga tinggi penggunaan jasa secara sepihak, yang seharusnya bongkar muat barang lebih mengandalkan pemanfaatan crane.

Ia menegaskan, akan melakukan tindakan tegas jika terdapat pegawai Kementerian Perhubungan yang ikut terlibat dalam OTT di Pelabuhan Palaran Samarinda. Lebih lanjut Menhub mengatakan, Presiden RI Joko Widodo memberikan perhatiannya terhadap kejadian OTT dan meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang.

"Kejadian ini merupakan suatu praktek dimana competitiveness dari perekonomian kita menjadi lemah. Bapak Presiden selalu mengingatkan agar kita dapat mengimprove diri menjadi lebih baik agar tidak ada peristiwa OTT lainnya. Oleh karenanya kita support Polri untuk menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas," tandasnya.

Ia pun berharap, kejadian ini dapat menjadi pembelajaran semua pihak serta dapat memberantas praktek pungli dalam pelayanan jasa transportasi.

"Kedepannya kita akan susun aturan baru kepabeanan yang lebih mudah, murah dan diharapkan dapat merangsang iklim investasi yang lebih baik," ujarnya.


Laely Ali Alamsyah

 

Jakarta, Laporannews -  PT Pertamina Hulu Energi (PHE) akan meningkatkan belanja modal atau Capital Expenditure (Capex)  pada tahun 2017 sebesar 507,7 juta dolar AS atau setara Rp 6,7 triliun. Jumlah itu meningkat 60,6 persen dibanding belanja modal tahun lalu sebesar 300,3 juta dolar AS.

Adapun tujuan Investasi tersebut diprioritaskan untuk menggenjot produksi minyak dan gas bumi (migas) dan membiayai 53 wilayah kerja pada Blok Offshore North West Java (ONWJ) dan West Madura Offshore (WMO) di perairan Laut Madura.

Tidak hanya itu, pada tahun ini PT Pertamina Hulu Energi  akan menargetkan produksi minyak sebesar 64 ribu barel per hari atau meningkatkan 2,4 persen dibanding realisasi tahun lalu sebesar 62,5 ribu barel per hari dan akan meningkatkan target produksi gas hingga 6,51 persen dari realisasi tahun lalu sebanyak 722 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) ke angka 769 MMSCFD.

Direktur Utama PHE, Gunung Sardjono Hadi mengatakan bahwa penambahan belanja modal dilakukan dengan alasan akan ada tambahan kegiatan operasional di wilayah kerja. Selain itu, ONWJ menjadi perhatian serius PHE karena blok ini merupakan salah satu blok yang dengan kontrak Gross Split, yang tidak mendapatkan lagi cost recovery.

"Meski dengan kontrak baru, PHE bertekad untuk mempertahankan produksi sebagaimana ditekankan pemerintah," kata Gunung melalui siaran pers, Jumat (17/3/2017).

Namun, hingga akhir 2016, produksi PHE ONWJ mencapai tingkat produksi minyak 20.851 barel per hari dan produksi gas sebesar 98 MMSCFD.


Martha Reka

(Foto: Website pertamina.com)

 

Jakarta, Laporannews - PT Pertamina (Persero) mengangkat Elia Massa Manik untuk menjadi Direktur Utama (Dirut) baru menggantikan Yenni Andayani yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Direktur Utama Pertamina. Kamis (16/3/2017). Keputusan Elia Massa Manik menjadi Direktur Utama PT Pertamina, diambil dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Pertamina di kantor Kementerian BUMN.

Elia Massa Manik dipilih menjadi Direktur Utama PT Pertamina karena berhasil menyisihkan kandidat lain dalam rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo Pada, Selasa (16/3/2017) dan juga Elia Massa Manik didukung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Kami telah menyelesaikan RUPS dan mengangkat Pak Elia Massa Manik menjadi Dirut Pertamina," kata Deputi bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain, Gatot Trihargo di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (16/03).

Disamping itu, Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN, berpesan, tugas pertama pengisi jabatan Dirut Pertamina yang baru adalah melakukan konsolidasi baik internal dan eksternal.

"Tugas pertama konsolidasi karena kemarin tidak ada Direktur Utama," Ucap Edwin, di Jakarta‎, Kamis, (16/3/2017).

Edwin yang juga menjabat Komisaris Pertamina mengungkapkan, Direktur Utama Pertamina yang baru harus mempertahankan kinerja 2016. Untuk diketahui, hasil efisiensi berbagai lini yang dilakukan selama 2016 mencapai US$ 2,67 miliar, pencapai tersebut mendorong perolehan laba 2016 belum diaudit mencapai US$ 3,14 miliar.


 Martha Reka

(Foto: Website.pertamina.com)

Jakarta, Laporannews - PT Pertamina (Persero) akan mempunyai direktur utama (Dirut), yang akan digelar pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Kamis besok, (16/03/2017) untuk menetapkan Direktur Utama (Dirut) baru.

Edwin Hidayat Abdullah selaku Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kemeterian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Wakil Komisaris Utama Pertamina, akan menggelar pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membahas persiapan RUPS besok.

"RUPS besok (Kamis). Kan RUPS ditandatangan Menteri BUMN. Kita baru mau meeting,"  Kata Edwin Hidayat Abdullah di kantor pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Rabu (15/03).

Tidak hanya itu, Edwin juga mempunyai beberapa pesan untuk Direktur Utama (Dirut) nantinya.

"Tugas pertama, konsolidasi, karena kemarin tidak ada dirut. Jaga kekompakan. Mempertahankan kinerja yang sudah dicapai 2016, Bangun kilang. Tanpa kekompakan dan manajemen yang solid bisa dibayangkan dengan tugas seberat itu " Ucap Edwin,  Rabu (15/3/2017), di kantor pusat Pertamina, Jakarta Pusat.

Beberapa nama beredar jadi calon kuat Dirut Pertamina, yaitu Dirut PTPN III Elia Massa Manik, Dirut Krakatau Steel Sukandar, hingga Staf Khusus Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.


Martha Reka

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada Februari 2017 surplus US$ 1,32 miliar. Namun, neraca tersebut sedikit turun dibandingkan Januari yang senilai US$ 1,43 miliar. Hal tersebut, dipicu dari nilai ekspor yang mencapai US$ 12,57 miliar atau naik 22,16 persen dari tahun sebelumnya dan impor mencapai US$ 11,26 miliar atau naik 10,6 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala BPS Pusat Suhariyanto menjelaskan, surplus tersebut didorong kenaikan harga-harga komoditas migas yang mengalami defisit sebesar US$ 1,23 miliar dan non migas sebesar US$ 2,55 miliar di kuartal-lV 2016 serta perbaikan ekonomi di negara tujuan ekspor utama.

"Terjadi suplus sebesar US$ 1,32 miliar‎. Kalau dilihat ekspor dan impor didominasi non migas," Ucap Kecuk Suhariyanto, di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (15/03).

Ia juga menjelaskan, nilai ekspor Februari 2017 sebesar US$ 12,57 miliar naik 11,16 persen dibanding periode sama tahun lalu sebesar US$ 11,31 miliar. Sementara itu, jika dibandingkan Januari 2017, ekspor pada Februari mengalami penurunan sebesar 6,17 persen.

Namun, jika dilihat dari sisi impor, pada Februari 2017 tercatat US$ 11,26 miliar. Angka ini naik 10,61 persen dibandingkan Februari 2016. Sementara jika dibandingkan Januari 2017 naik sebesar 5,96 persen.

Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari-Februari 2017 mencapai US$ 2,75 miliar. Nilai tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang senilai US$ 1,15 miliar.

Perdagangan Indonesia dengan beberapa negara yang mengalami surplus antara lain adalah India senilai US$ 1,76 miliar, Amerika Serikat US$ 1,57 miliar, dan Belanda sebesar US$ 553 juta.

Sementara, yang mengalami defisit adalah dengan Republik Rakyat Tiongkok mencapai US$ 1,96 miliar, Thailand senilai US$ 557 juta, dan Australia US$ 422 juta. 


Martha Reka

Page 10 of 29

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan