Ekopol

 

Jakarta, Laporannews – Setelah ditetapkannya M Firmansyah Arifin sebagai tersangka kasus suap pengadaan kapal ke Filiphina, Kementerian BUMN mengadakan rapat guna menentukan pengganti dari Plt Direktur Utama yang sebelumnya dijabat oleh Sutrisno. Kementerian BUM telah memilih Budiman Saleh sebagai Direktur Utama PT PAL Indonesia sesuai Surat Keputusan (SK), Senin (3/4/2017).

Penyerahan SK-64/MBU/04/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia dilakukan di Kementerian BUMN siang tadi. Acara dibuka oleh Fajar Harry Sampurno Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN pukul 12.00 WIB, dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian BUMN.

Melalui penyerahan Salinan Keputusan ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia, Memberhentikan dengan hormat Etty Soewardani sebagai Direktur SDM dan Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-66/MBU/2012 Tanggal 8 Februari 2012 jo SK-60/MBU/2013 tanggal 4 Februari 2013 terhitung sejak tanggal 8 Februari 2017, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia:
1. Budiman Saleh sebagai Direktur Utama;
2. Etty Soewardani sebagai Direktur SDM dan Umum.

Sebelumnya, juga dilaksanakan penyerahan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia nomor: SK-63/MBU/04/2017, tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia. Memberhentikan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia:
1. Firmansyah Arifin sebagai Direktur Utama;
2. Saiful Anwar sebagai Direktur Desain dan Teknologi

Budiman Saleh yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia (Persero). Hal ini diungkap oleh Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno.

"Dirut baru pak Budiman Saleh dari PTDI," ujar Harry.

Sebelumnya, diberitakan bahwa mantan direktur utama, M Firmansyah Arifin dan petinggi PT PAL lain diduga menerima 1,25 persen dari total penjualan dua SSV senilai 86,96 juta dolar AS atau 1,087 dolar yaitu sekitar Rp14,476 miliar.


Indah Putri Wahyuningsih

 

Jakarta, Laporannews – Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu menjadi sorotan, sebab para pegiat antikorupsi terus mengkritisi proses pemilihan yang terlalu politis lantaran dilakukan di DPR tanpa melibatkan panitia seleksi. Selain itu, para pegiat antikorupsi juga menyoroti terpilihnya anggota BPK yang terafiliasi partai. Keberadaan mereka dinilai berpotensi melemahkan kerja institusi.

Komisi XI DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK, tanggal 6 April 2017. Hal tersebut dilakukan mengingat masa tugas dua anggota BPK saat ini akan segera berakhir. Dua anggota BPK yang segera mengakhiri masa jabatannya yaitu, Wakil Ketua merangkap anggota BPK Sapto Amal Damandari, serta Anggota I BPK Agung Firman Sampurna.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan, sebelum melakukan fit and proper test, setiap anggota komisi telah menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Pihak-pihak yang memberikan masukan, bisa melakukan secara langsung ke individu-individu anggota atau sekretariat komisi.

"Selain itu, bisa lewat opini publik. Misal, di media (massa) maupun medsos (media sosial) kok," kata Eva saat dihubungi wartawan, Minggu (2/04).

Politisi PDIP itu berharap, BPK dihuni orang-orang berintegritas dan memiliki kapabilitas. Selain itu, calon yang nantinya harus terpilih adalah yang bebas dari kepentingan kelompok tertentu dan dan tidak memiliki masalah hukum, utamanya korupsi.

"Masalah korupsi masih akut di Indonesia. Jadi, perlu komisioner-komisioner yang berintegritas dan ini dibuktikan di track record maupun di perspektif saat fit and proper test kelak. Artinya, calon yang bermasalah hukum, apalagi korupsi tidak layak berada di BPK," tegasnya.

Ia pun berharap, calon anggota BPK ada keterwakilan dari kaum hawa. Pasalnya, ia  mengaku gagal memperjuangan adanya pemimpin perempuan di Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

"Aku sebagai aktivis perempuan, ingin pecah telor, ada komisioner perempuan. Aku sudah gagal di BSBI, semoga goal di BPK dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," tuturnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Dok. ojk.go.id)

 

Jakarta, Laporannews - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mempertanyakan para pejabat industri keuangan yang mencalonkan calon Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), mereka adalah, Sigit Pramono, Agus Santoso. Ia menyoroti ketiga calon yang masuk dalam dalam bursa caloon pimpinan OJK tersebut patut dipertanyakan kredibilitasnya.

Menurutnya, calon tersebut justru pernah tidak menyetujui atas pembentukan lembaga OJK. Ia berjanji nanti saat fit and proper, akan menanyakan apa profernya mereka ingin pimpin OJK.

"Saya baca file-nya, mereka sangat tidak setuju dengan pembentukan OJK," jelasnya di Jakarta, Minggu (02/04).

Politisi Golkar itu menilai, para individu tersebut mencerminkan hanya menginginkan jabatan semata. Sehingga, tidak terlalu pantas menjabat sebagai pemangku kepentingan di OJK.

"Ketika mereka menginginkan jabatan, mereka kemudian melamar jadi OJK, dari 14 calon DK OJK, orang seperti itu tidak pantas jadi OJK," ujarnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Ia menegaskan, rencana pemanggilan pansel OJK terkait seleksi calon DK OJK bukan merupakan keputusan individu semata. Namun, keputusan internal bersama dari DPR.

"Pansel itu bukan keputusan satu dua orang, itu kan keputusan internal bersama. Jadwal diputuskan bersama oleh semua," pungkasnya.

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Pada hari terakhir program pengampunan pajak (tax amnesty), Menteri Keuangan Sri Mulyani berkeliling sejumlah kantor pajak, Jumat (31/03/2017), dengan tujuan untuk melihat penyelesaian dan penanganan tax amnesty. Tujuan dari kedatangannya juga untuk memastikan pelayanan bagi para wajib pajak berjalan lancar dan maksimal.

"Saya akan menengok ke beberapa (kantor pajak). Iya hari ini hari terakhir tax amnesty saya nanti akan melihat ke beberapa lokasi untuk melihat penyelesaian dari penanganan tax amnesty," ujar Sri Mulyani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Namun, menurut Sri Mulyani hari ini petugas pajak akan melayani peserta tax amnesty hingga pukul 00:00 WIB, program pengampunan pajak yang dilaksanakan pemerintah sejak bulan Juli tahun lalu. Selain itu, Sri Mulyani mengharapkan warga Indonesia dapat memanfaatkan program tax amnesty ini dengan sebaik mungkin terutama bagi yang belum ikut serta dalam tex amnesty ini karena Direktorat Jendral Pajak siap melakukan pemeriksaan bagi wajib pajak.

"Jadi sampai hari ini kita akan buka sampai malam kalau ada para wajib pajak yang mau mengikuti tax amnesty," tambah Sri Mulyani.

Sebagai informasi, hingga Jumat (31/3/2017) pukul 6 pagi, total harta dengan keterangan lengkap peserta tax amnesty mencapai Rp 4.724 triliun. Rinciannya, Rp 3.547 triliun deklarasi harta dalam negeri, Rp 1.031 triliun deklarasi harta luar negeri, serta Rp 146 triliun dana repatriasi.

Realisasi uang tebusan yang masuk Rp 127 triliun. Dana tersebut terdiri dari Rp 112 triliun pembayaran tebusan, Rp 13,3 triliun pembayaran tunggakan, dan Rp 1,23 triliun pembayaran dari bukti permulaan. 


 Martha Reka

(Foto: Dok. lionair.co.id)

 

Jakarta, Laporannews - Pendiri Lion Air Grup, Rusdi Kirana mendapatkan penghargaan Légion d'Honneur dari Presiden Prancis, Francois Hollade, Rabu (29/3/2017) Penghargaan itu, dianggap karena dapat menggerakan roda perekonomian Prancis dengan memesan 234 unit pesawat jenis Airbus pada bulan Maret 2013 lalu. Jumlah pembelian tersebut dinilai pembelian terbesar dalam sejarah Airbus.

Adapun, penghargaan Légion d'Honneur merupakan penghormatan tertinggi dari pemerintah Prancis sejak 1802 untuk warga militer maupun warga sipil yang dinilai berjasa bagi negara Prancis.

“Saya merasa sangat terhormat dengan diberikannya penghargaan Légion d'Honneur oleh Pemerintah Prancis dan diberikan secara langsung oleh Presiden Prancis Francois Hollande. Saya dedikasikan penghargaan ini untuk negara tercinta kita Indonesia. Sejalan dengan instruksi dari Presiden Jokowi yaitu Kerja, Kerja dan Kerja. Maka dengan diberikannya penghargaan ini membuktikan bahwa dengan bekerja keras dan niat untuk membangun bangsa maka bukanlah tidak mungkin kita bisa turut membantu mengharumkan Indonesia," Ucap Rusdi, di Jakarta, Kamis (30/03).

Pembelian pesawat 234 unit dengan jenis Airbus ini juga dinilai salah satu bentuk bisnis jangka panjang bagi Lion Air Group. Tidak hanya itu, Lion Group hingga saat ini juga menaungi beberapa maskapai seperti Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air yang beroperasi di Malaysia, dan Thai Lion Air yang berbasis di Thailand.

Sementara itu, jumlah pesawat Airbus hingga saat ini yang telah dikirimkan dan beroperasi berjumlah 30 unit dengan tipe A320 – 200 CEO, yang dioperasikan oleh Batik Air sebagai maskapai dengan pelayanan full services dan 3 pesawat Airbus berbadan lebar (wide body) dengan tipe A330 – 300 yang diopearsikan oleh Lion Air dalam melakukan penerbanganya ke Arab Saudi dalam mengangkut jamaah Umrah maupun Haji. 


 Martha Reka

(Foto: A. Ainul Ghurri/ Ken Dwijugiasteadi)

 

Jakarta, Laporannews – Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana akan memperpanjang waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pasalnya, batas waktu penyerahan SPT akan berakhir pada 31 Maret 2017. Hal itu juga menurutnya, pihak Ditjen pajak memaklumi karena jika alasan terjadi gangguan terkait penyerahan SPT dengan sistem e-filling mengalami gangguan.

"Kami lihat, mudah-mudahan enggak hang. Kami kan enggak tahu ya," katanya di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/03).

Ia mengaku bahwa Ditjen pajak belum semuanya merekap data wajib pajak yang sudah atau belum melaporkan SPT. "Belum semua, belum semua ter-record, mudah-mudahan bisa lebih dari tahun lalu, saya rasa naik lah," imbuhnya.

Ia menjelaskan, alasan itu dikarenakan seluruh kantor cabang yang ada di Indonesia belum menyampaikan laporanya kepada Ditjen pajak pusat.

"Kalian tahu bank? Bank cabangnya banyak, itu punya NPWP, yang lapor tapi cuma pusatnya. Jadi bisa jadi di akhir-akhir membludak," pungkasnya.

Sebagai informasi, Ditjen pajak pusat mencatat, hingga saat ini wajib pajak yang menyampaikan SPT tercatat mencapai 6,2 juta. Dari angka itu, dilaporkan 5 juta wajib pajak melaporkan SPT melalui sistem online atau e-filing.


A. Ainul Ghurri

 

(Illustrasi Tax Amnesty)

 

Jakarta, Laporannews – Program pengampunan pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017 atau enam hari lagi. Pemerintah masih membuka kesempatan bagi wajib pajak yang ingin mengikuti program tax amnesty hingga 31 Maret 2017. Bahkan pada hari terakhir, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan meningkatkan pelayanan selama 24 jam diseluruh pelayanan kantor pajak Indonesia bagi para peserta yang akan mengikuti program tax amnesty.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, hal tersebut merupakan salah satu cara Ditjen Pajak melayani masyarakat, agar kesempatan terakhir itu, bisa digunakan oleh para wajib pajak yang belum ikut tax amnesty

"Seluruh kantor pajak buka hingga pukul 00.00 WIB khusus tanggal 31 Maret 2017," katanya di Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Pusat, Sabtu (25/03).

Perlu diketahui, jika wajib pajak (WP) tidak mengikuti tax amnesty dan melewati dari tanggal yang sudah ditentukan, maka pihak Direktorat Jenderal Pajak akan menganggap aset/harta yang belum dideklarasikan sebagai objek pajak dan akan dikenakan sanksi sebesar 2 persen per bulan selama 24 bulan, atau sekitar 48 persen.

Namun, jika ikut tax amnesty, deklarasi dalam negeri dan repatriasi harta dari luar negeri, tarifnya sebesar 5 persen, sedangkan untuk deklarasi luar negeri mencapai 10 persen.

Hestu menjelaskan, hingga saat ini (25/03/2017) ada 801 ribu wajib pajak yang sudah mengikuti tax amnesty.

"Data kami kemarin sudah ada 801 ribu wajib pajak yang ikut tax amnesty di seluruh Indonesia. Kecenderungannya meningkat terus," tuturnya.

Sebagai informasi, Berdasarkan data Ditjen Pajak, selama periode pertama tax amnesty (Juli-September 2016) total harta yang telah dilaporkan (deklarasi), mencapai Rp 1.013 triliun. Sedangkan dana yang berhasil dibawa masuk ke Indonesia (repatriasi) sebesar Rp 55,1 triliun. Diikuti sekitar 367 ribu wajib pajak.

Selama periode kedua (Oktober-Desember 2016) deklarasi harta mencapai Rp 3.049 triliun. Dengan deklarasi harta dalam negeri mencapai Rp 2.223 triliun dan deklarasi luar negeri mencapai Rp 826 triliun. Sedangkan dana repatriasi sebesar Rp 58,9 triliun. Diikuti sekitar 300 ribu wajib pajak.

Sementara, dari 1 Januari hingga 25 Maret 2017, deklarasi harta mencapai Rp 363 triliun. Terdiri dari deklarasi harta dalam negeri mencapai Rp 317 triliun dan deklarasi harta luar negeri sebesar Rp 46 triliun. Sedangkan dana repatriasi sebesar Rp 30,7 triliun.


 

A. Ainul Ghurri 

(Foto: Humas KKP)

 

Jakarta, Laporannews – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) kembali menangkap sebanyak 17 kapal perikanan asing (KIA) ilegal yang beroperasi di kawasan perairan Indonesia. "Setelah menangkap 4 (empat) KIA ilegal berbendera Vietnam pada tanggal 7 Maret 2017, kali ini 17 KIA ilegal berhasil ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Eko Djalmo Asmadi di Jakarta, Selasa (21/03).

Ia menjelaskan bahwa penangkapan 17 kapal tersebut ditangkap di perairan Natuna, Kepulauan Riau dan perairan Sulawesi Utara oleh empat armada kapal pengawas yang berbeda, yaitu KP Hiu 12, KP Orca 01, KP Hiu Macan Tutul 02, dan KP Hiu Macan 03.

Penangkapan pertama dilakukan oleh KP Hiu 12 pada tanggal 12 Maret 2017 di perairan Natuna, Kepulauan Riau atas lima KIA berbendera Vietnam, yaitu: 1). KM. BV. 3240 (119,7 GT), 2). KM. KG 90487 TS (102,47 GT), 3). KM. KG 90486 TS (63,99 GT), 4). KM BV 93199 TS (60 GT), dan 5). KM BV 93198 TS (45 GT). Kelima kapal tersebut ditangkap karena melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, serta menggunakan alat tangkap terlarang pair trawl. Pihak KP juga berhasil mengamankan 44 orang berkewarganegaraan Vietnam yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK).

Pada hari berikutnya, tanggal 13 Maret 2017, KP Orca 01 menangkap dua KIA Vietnam di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) sekitar Natuna Kepulauan Riau. Kedua kapal yang ditangkap yaitu: 1). KM. BV 4393 TS (70 GT) dan 2). KM. 93157 TS (131 GT). Kapal yang diawaki oleh 13 ABK berkewarganegaraan Vietnam juga ditangkap karena melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tanpa ijin serta menggunakan alat tangkap terlarang pair trawl.

Berikutnya, pada tanggal 14 Maret 2017, KP. Hiu Macan Tutul 02 juga berhasil menangkap enam KIA berbendera Vietnam, yaitu: 1) KM. ABADI 01 alias BV 97769 TS (107 GT), 2). KM ABADI 02 alias BV 9982 TS (62 GT), 3). KM ABADI 03 alias BV 96698 TS (83 GT), 4). KM ABADI 04 alias BV 5760 TS (120 GT), 5). KM ABADI 05 alias BV 99994 TS (109 GT), dan 6). KM ABADI 06 alias BV 98887 TS (55 GT). Keenam kapal itu juga tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia, serta menggunakan alat tangkap terlarang pair trawl. Selain itu, kapal-kapal tersebut juga mencoba mengelabuhi petugas dengan memberikan nama kapal dengan nama Indonesia (KM. ABADI) untuk menghindari pemeriksaan. Dalam penangkapan kapal tersebut berhasil diamankan 57 orang berkewarganegaaran Vietnam.

“Sebelas kapal berbendera Vietnam hasil tangkapan KP Hiu 12 dan KP Hiu Macan Tutul 02 dikawal dan telah tiba di Pangkalan PSDKP Batam pada tanggal 19 Maret 2017. Sedangkan dua kapal Vietnam hasil tangkapan KP Orca 01 di kawal ke Satuan Pengawasan Anambas. Selanjutnya kapal-kapal tersebut akan diproses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan”, imbuhnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Sementara, di lokasi perairan yang berbeda, KP Hiu Macan 03 berhasil menangkap empat kapal perikanan asing (KIA) ilegal asal Filipina di perairan laut Sulawesi pada tanggal 17 Maret 2017.

Kapal-kapal dengan nama lambung 1). FB QUMAY, 2). FB ALEXANDREA, 3). FB BRAVE HEART, dan 4). FB JEFEAH, ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di WPP-NRI. Berhasil diamankan sebanyak 17 ABK berkewarganegaraan Filipina”. Untuk proses selanjutnya, kapal dan ABK dikawal ke Pangkalan PSDKP, tambah Eko.

Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan sangkaan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20 milyar.


A. Ainul Ghurri

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan perdagangan saham sebanyak 27 perusahan, dengan beberapa alasan. 

Adapun alasan penghentian sementara perdagangan saham tersebut, menurut Samsul Hidayat karena mengalami fluktasi yang cukup tinggi beberapa hari dan seandainya emiten tidak memenuhi kewajiban dalam aturan maka saham dari emiten tersebut dibekukan.

"Sekarang ini kami suspensi 27 perusahaan dengan beragam penyebab. Ada yang disebabkan transaksi yang berfluktuasi terlalu tinggi, ada juga yang jadi going concern perusahaan, ada juga perusahaan tidak mau memenuhi kewajiban keterbukaan. Bukan tidak mau, tidak bisa memenuhi kewajiban keterbukaan terhadap investor publik," ucap Samsul di Gedung BEI Jakarta, Selasa (21/03).

Tidak hanya itu, beberapa saham yang disuspensi memiliki potensi untuk dikeluarkan dari lantai bursa. ada beberapa perusahaan dari 27 perusahaan yang akan dibekukan dan yang terancam bakal dikeluarkan dari papan perusahaan terbuka (delisting).

Perusahaan yang akan dibekukan tersebut dipertimbangkan dengan  beberapa alasan salah satu diantaranya perusahaan ini tidak memenuhi keterbukaan laporan keuangan dalam dua tahun.

"Potensi delisting yang dikeluarkan dari BEI sudah memenuhi kriteria dua tahun saja, mungkin tiga sampai empat perusahaan," jelas Samsul Hidayat. 


Martha Reka

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, meninjau proyek MRT di stasiun 13 yang berada di kawasan Bunderan HI, Jalan Sudirman. Selasa (21/3/2017).

Dalam tinjauan tersebut, Bambang mengatakan, best practice MRT yang dapat dijadikan acuan adalah Hongkong. Karena Hongkong tidak hanya mengakomodir pusat perbelanjaan. Tetapi, juga membangun properti seperti perumahan yaitu perumahan kelas menengah, atas, atau property low cost housing yang dapat mendatangkan pemasukan untuk membiayai kegiatan operasional MRT dengan cara menggandeng pemilik properti seputar rel melalui konsep transit oriented development (TOD).

"Dari situlah MRT Hong Kong setiap tahun untung triliunan rupiah. MRT Jakarta kita harapkan bisa mengeksplorasi seperti Hong Kong," kata Bambang.

Disamping itu, menurut Bambang kemungkinan Jakarta mulai mengeksplorasi pengembangan TOD di sepanjang wilayah yang akan dilewati oleh MRT mulai dari fase I kemudian ke fase MRT penghubung Barat dan Timur. Adapun pengembangan MRT TOD yang telah menjadi tren di Kota yang berada di Negara-Negara besar seperti Tokyo di Jepang, Seoul di Korea, Hongkong, Singapura, dan beberapa kota di Amerika Serikat dan Eropa.

Pemerintah juga akan merencanakan Jakarta untuk memiliki MRT modern pertama dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan di sekitar stasiun untuk mengembangkan properti dan akan mengedepankan konsep TOD bagi Pemerintah DKI Jakarta

MRT juga merupakan bagian ikhtiar pemerintak untuk mereduksi kemacetan di Jakarta yang semakin parah. Sehingga tak hanya sekedar alat transportasi tetapi sarana pendorong pengembangan dan aktivitas ekonomi di Jakarta yang dapat dikembangkan menjadi pusat bisnis dan perbelanjaan.

Setelah MRT jadi, Bambang mengharapkan warga Jakarta turut mendukung MRT dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga dapat mengurangi kemacetan dan aktifitas sehari-hari menjadi produktif dan efesien.


 

Martha Reka

Page 9 of 29

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan