Ekopol

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang sengaja mencari kesalahan pajaknya atas perintah Istana. Namun, sebagai otoritas yang menjaga kerahasiaan data wajib pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membantah keras atas penyataan Politikus Gerindra itu terkait adanya permintaan Istana.

DJP menyatakan tidak pernah mendapat instruksi atau pesanan untuk mencari persoalan perpajakan wajib pajak dari siapapun.

"DJP tidak pernah mendapatkan instruksi atau pesanan untuk mencari persoalan perpajakan wajib pajak dari siapapun. DJP bukanlah alat politik melainkan institusi penghimpun penerimaan negara yang bekerja berdasarkan Undang-undang Perpajakan, baik UU formal dan material," tegas DJP dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (13/05).

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan sendiri untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang terdapat berupa data atau informasi dengan mengindikasikan ketidakpatuhan wajib pajak, maka DJP akan mengambil langkah tindak lanjut seperti memberi teguran, imbauan, bahkan sampai tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan pajak.

"Prosedur yang dilakukan DJP terhadap wajib pajak, termasuk Fadli Zon murni berasal dari langkah-langkah pengawasan yang dilaksanakan DJP sendiri," tulisnya.

Mengacu kepada Pasal 34 ayat 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), setiap petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang memberitahukan kerahasiaan wajib pajak, temasuk data SPT.

Meski begitu, ada pengecualian. Data wajib pajak bisa disampaikan kepada pihak lain untuk kepentingan negara misalnya dalam sidang pengadilan. Namun penyampaiannya tetap atas izin Menteri Keuangan.

DJP menegaskan bahwa Ditjen Pajak bukanlah alat politik melainkan institusi penghimpun penerimaan negara yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, baik formal maupun material.

"DJP tidak pernah mendapatkan instruksi atau pesanan untuk mencari persoalan perpajakan wajib pajak dari siapapun," imbuhnya. 


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi situasi politik dalam negeri yang sedang memanas pasca pilkada serentak 2017. Terutama adanya kekhawatiran komitmen repatriasi dari wajib pajak yang ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty gagal masuk ke Indonesia. Ia juga menanggapi soal kekhawatiran para investor. Menurutnya, pemerintah akan berusaha untuk menjaga kepercayaan investor dan para pengusaha yng telah mengikuti program tax amnesty.

"Kami akan berusaha untuk meyakinkan bahwa proses politik di Indonesia dilihat sebagai suatu proses demokrasi yang normal dan aman. Kami akan tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para wajib pajak yang ikut tax amnesty, kalau bentuknya repatriasi kami harap harta itu akan di bawa ke Indonesia sesuai yang disampaikan," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 12 Mei 2017.

Alasan lain, situasi saat ini pemerintah akan terus lakukan usaha agar keamanan dan persepsi terhadap Indonesia dijaga dengan baik," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat beberapa waktu terakhir merupakan sebuah bentuk aspirasi. Sama halnya dengan negara-negara lain. Ia juga meyakini situasi politik Indonesia saat ini aman dibandingkan negara lain.

"Kami harap ini tidak akan mengganggu confidence terhadap perbaikan kegiatan ekonomi," imbuhnya.

Oleh karena itu, berharap para wajib pajak yang sudah berkomitmen membawa pulang harta ke Indonesia tetap merealisasikan janjinya. Apalagi komitmen itu sudah tercatat di dalam program tax amnesty.

"Kami berharap bahwa itu akan dibawa ke Indonesia sesuai apa yang disampaikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, dana repatriasi pada program tax amnesty sebesar Rp 146,6 triliun. Namun dana yang sudah masuk ke dalam negeri dalam rangka repatriasi hanya Rp 128,3 triliun.


A. Ainul Ghurri

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Jokowi dan Presiden Republik Chili Veronika Michelle Bachelet melakukan kunjuganya ke Istana Merdeka. Kunjungan presiden Chili tersebut guna melakukan kerjasama bilateral yakni kerjsama perdagangan, investasi, perempuan hingga pertanian.

Presiden Jokowi mengatakan, negara Chile merupakan mitra perdagangan terbesar ketiga bagi Indonesia di Amerika Selatan.

“Presiden Bachelet sebelumnya pernah berkunjung ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Eksekutif Director UN Woman 2013 Dan kunjungan presiden Bachelet sangat tepat waktu di saat Indonesia sedang menggalakkan peningkatan perdagangan dan investasi dengan mitra non tradisional termasuk di Amerika Selatan. Di mana Cile merupakan salah satu prioritas di antaranya,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/05).

Untuk itu, Presiden Jokowi berharap kepada Presiden Chile agar penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) terutama untuk bidang trade in goods dapat diselesaikan tahun ini. Jokowi juga mengucapkan terimakasih kepada Chile atas dukungan terhadap Indonesia pada pencalonan Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020.

Dalam kesempatan itu, Presiden Republik Chile, Veronika Michelle Bachelet yang berbicara dalam bahasa asing itu menyampaikan terima kasih atas penyambutan dalam kunjungannya di Indonesia. Lanjutnya, ia berharap penyelesaian perundingan kesepakatan kemitraan ekonomi menyeluruh (CEPA) dengan Indonesia bisa diselesaikan pada tahun ini.

"Setelah sekian lama membahas negosiasi CEPA Indonesia-Chile, kita akan menyelesaikannya tahun ini," ujar Michelle.

Sebagai informasi, Pada tahun 2016, volume perdagangan RI-Chile mencapai 227 juta dolar Amerika Serikat (AS) dengan surplus di pihak Indonesia sebesar 60,5 juta dolar AS.

Ia juga menyebutkan, Indonesia adalah negara keempat terbesar penduduknya dengan kemajuan yang luar biasa.

"Saya sadar ada jarak di antara kami, tapi kami mirip, rekat melalui APEC. Kami juga memiliki kedekatan di berbagai bidang seperti di forum internasional climate change, ocean, di mana kami punya kompromi sangat besar untuk melindungi zona zona maritim," tuturnya.

Menurutnya, semua hal yang dibahas dalam pertemuan bilateral sangat penting seperti pertukaran pengalaman dan ilmu.

"Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang energi matahari dan geothermal. Kerja sama di bidang itu punya kepentingan yang sangat besar untuk menunjukkan kita bukan sekedar sahabat," pungkasnya.


Kalam sanjaya

 

(Foto: Humas KKP)

 

Jakarta, Laporannews - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada hari Senin (8/05/2017), mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait penanganan illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF), di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta. Rakor tersebut utamanya ditujukan untuk membahas perlindungan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan kecil. Rakor tersebut, dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan dihadiri oleh Kepala Korps Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Baharkam) Polri  Muhamad Khairul, para Direktur Polisi Perairan dari seluruh Kepolisian Daerah, dan para pejabat eselon I KKP.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang telah bekerja sama dengan KKP dalam berbagai upaya pengamanan dan penegakan hukum, demi terciptanya kedaulatan sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia. Menurutnya, segala terobosan yang telah dibuat selama ini, tidak mungkin dapat dilakukan tanpa koordinasi yang baik antar berbagai instansi, khusunya KKP dan Polri.

“KKP bersama Polri khususnya Polair, selama ini telah berupaya memberantas illegal fishing. Urusan kita selesai melawan illegal fishing dari luar, kini, kanan kiri kita diserang oleh orang-orang yang coba membetulkan diri. Tidak heran di Indonesia pendapatan negara dari perikanan rendah. Kenapa? Karena masih banyak markdown untuk menghindari pajak. Di sini kerugian negara akibat markdown ini mencapai Rp13 trilun lebih,” ungkap Menteri Susi di gedung Mina Bahari IV KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (8/05).

Untuk itu, ia meminta jajaran Polairud untuk tegas mengawal pengukuran ulang kapal perikanan di empat wilayah, yaitu Medan, Cirebon, Batam, dan Jakarta. Selain itu, ia juga mengimbau kepolisian untuk menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan mengutamakan perlindungan bagi nelayan kecil, guna mendorong kesejahteraan nelayan. Menurutnya, guna mencapai hal tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa instrumen perundang-undangan perlindungan nelayan, di antaranya Undang-undang Perikanan Nomor 7 Tahun 2016 dan Permen KP Nomor 1 Tahun 2017.

Beberapa perlindungan nelayan yang diatur di antaranya pembebasan nelayan kecil dari kewajiban untuk memasang sistem pemantauan kapal perikanan (VMS); pembebasan nelayan kecil dari kewajiban memiliki SIUP/SIPI/SIKPI; pembebasan nelayan kecil dari kewajiban membayar pungutan perikanan; kebebasan nelayan kecil untuk melakukan penangkapan ikan di seluruh WPP RI; dan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dengan cara membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan ikan.

Perizinan yang berlaku terkait dengan penangkapan ikan bagi nelayan kecil antara lain, surat ukur, surat tanda bukti lapor kedatangan, keberangkatan kapal dan surat persetujuan berlayar yang tidak dipungut biaya dalam pengurusannya.

Di samping perlindungan nelayan kecil, Menteri Susi juga menekankan pendekatan penanganan atas dugaan pelanggaran ketentuan pidana perikanan. Utamanya penanganan pelanggaran ketentuan pidana perikanan yang dilakukan nelayan kecil, misalnya terkait penggunaan alat tangkap terlarang dan berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Ia juga menginginkan dilakukannya pendekatan pembinaan terhadap nelayan ketimbang pengenaan sanksi pidana.

“Jangan sampai nelayan kecil harus dipenjara, kapal terpaksa dirampas, dan akhirnya mereka terhambat dalam mencari nafkah,” jelasnya dalam rilis yang diterima Laporannews.

Ia menilai, situasi-situasi tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan menjauhkan Indonesia dari tujuan tercapainya kedaulatan, kesejahteraan dan keberlanjutan, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Menurutnya, pendekatan penegakan hukum pidana semestinya dijadikan ultimum remedium bagi nelayan kecil yang diduga melakukan pelanggaran.

Hal tersebut, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang perlindungan nelayan yang menginstruksikan kepada Polri untuk mengutamakan upaya preventif dan edukatif dalam penegakan hukum di bidang perikanan terhadap nelayan kecil.

“Mari kita bersama-sama melakukan pendekatan pembinaan kepada seluruh nelayan kecil yang melakukan pelanggaran ketentuan tindak pidana perikanan. Khususnya untuk pelanggaran  berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar dan pelanggaran penggunaan alat tangkap,” ajak Menteri Susi.

Namun ia menekankan, penanganan pidana akan tetap diberlakukan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang bersifat destruktif (destructive fishing), seperti menangkap ikan dengan menggunakan Bom Ikan. Selain itu, ia juga mengajak KKP dan Polairud mewaspadai berkembang modus kejahatan terorganisir IUUF dengan memanfaatkan kapal berukuran kecil, contohnya penggunaan Pump Boat berukuran dibawa 10 GT sebagai “pasukan semut” dalam kejahatan IUUF yang terorganisir. Menurutnya, dalam kasus ini, penegakan hukum harus tetap dilaksanakan.

Terkait penggunaan alat tangkap cantrang, ia meminta jajaran KKP bersama aparat kepolisian secara aktif menyosialisasikan peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan.

“Untuk cantrang ini, mari bersama-sama kita aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan-nelayan kita, agar beralih alat tangkap sebelum batas akhir yang telah ditentukan, akhir tahun 2017,” tandasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Dok. djakarta lloyd.co.id)

 

Jakarta, Laporannews - Visi Presiden Joko Widodo yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia telah ditegaskan melalui pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Tentunya, untuk mewujudkan poros maritim dunia, pemerintah bekerja keras dalam menggenjot berbagai pembangunan di bidang kemaritiman khususnya di bidang kelautan.

Pada 26 Oktober 2016, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah melepaskan kapal perdana tol laut yang menghubungkan jalur pelabuhan Tanjung Priok dan pulau Natuna. Jalur tol laut tersebut, bisa menghemat waktu dan disparitas harga sebesar 30% untuk membawa barang-barang pokok maupun logistik. Program tersebut, pada waktu itu sebagai prioritas utama Kementerian Perhubungan, sehingga aspek dalam bidang kelautan harus selalu di kencangkan dalam program pengembangan sebuah industri dan perdagangan lokal.

Belum lama ini, pemerintah telah meresmikan kapal roll on roll off (Roro), Jumat (28/04/2017). Peresmian kapal tersebut, untuk konektivitas jalur perdagangan antara Indonesia-Filipina yakni dari pelabuhan Davao-Bitung dan sebaliknya. Hal itu menunjukkan bahwa poros maritim dunia telah dimulai dari Asean yang selanjutnya akan menghubungkan konektivitas Benua Asia sampai dunia.

Di sisi lain, keseriusan pemerintah dalam menghubungkan poros maritim dunia memberikan angin segar bagi perusahaan swasta dan perusahaan BUMN dibidang transportasi logistiknya. Tentunya, visi poros maritim dunia membuat peluang dan kesempatan yang akan didapat perusahaan tersebut. Sehingga, perusahaan tersebut harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah. Sebut saja perusahaan BUMN di bidang transportasi logistik yaitu PT. Djakarta Lloyd.

PT. Djakarta Lloyd merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang pelayanan angkutan kargo kontainer dan curah berbasis transportasi kapal laut. Perusahaan yang diangkat menjadi BUMN pada tahun 1961 ini pernah menjadi BUMN pengakutan kargo kontainer dan curah yang terbaik pada masanya di tahun 1970-1980an. Namun itu semua berubah ketika open sea policy diterapkan, yang membuat Djakarta Lloyd kalah saing dalam kemampuan usaha dan kapasitas SDM membuat perusahaan ini hampir bangkrut, setelah berbagai rangkaian aksi penahanan aset oleh debitur dan pengajuan gugatan pailit. Pada tahun 1990 perusahaan BUMN itu mengalami penurunan. Karena pada waktu itu, banyak kapal-kapal asing yang boleh masuk oleh pemerintah Indonesia untuk bebas mengangkut barang ekspor dan impor.

Perusahaan ini, didirikan di Tegal oleh veteran TNI AL pada setengah dekade setelah Indonesia merdeka, perusahaan ini awalnya diperkuat oleh 2 kapal uap, yaitu SS Jakarta Raya dan SS Djatinegara. Perusahaan ini diangkat menjadi Pelayaran Nasional (PN) pada tahun 1961 berdasarkan PP No. 108 tahun 1961 yang membahas tentang perubahan status usaha dari NV menjadi PN. Pada awal operasinya, Djakarta Lloyd menggunakan charteran kapal angkut kargo curah, yaitu SS Djakarta Raya dan SS Djatinegara dan kedua kapal tersebut, akhirnya dibeli untuk mendukung kegiatan operasional Djakarta Lloyd. Seiring dengan perluasan jaringan sandar-labuh kapal, armada Djakarta Lloyd berkembang pesat hingga mencapai 22 kapal pada tahun 1970-an dan jangkauan sandar-labuh Djakarta Lloyd berkembang hingga menuju Eropa, Asia dan Australia. Kini PT Djakarta Lloyd telah kembali sehat dan melanjutkan pelayarannya.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan internasional. Selanjutnya, pada tahun ini tepatnya bulan Agustus 2017, pemerintah juga akan menetapkan pelabuhan internasional di Kuala Tanjung.

Hal ini menunjukkan bahwa peluang dan kesempatan PT. Djakata Lloyd semakin besar untuk mengembangkan bisnis transportasi logistiknya. Sehingga, dengan adanya dua pelabuhan internasional tersebut, diharapkan perusahaan tersebut, mampu mengelola bisnisnya demi kemajuaan perusahaan dan BUMN. Tentunya, jika BUMN makmur dapat dipastikan kesejahteraan bangsa Indonesia bisa terjamin jika proses dan regulasinya dilakukan secara adil.

Selain itu, pemerintah juga telah mendatangkan beberapa kapal raksasa seperti Compagnie Maritime d'Affretement - Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM) dengan rute pelayaran Indonesia-Los Angles (Amerika Serikat). Kapal tersebut berasal dari perusahaan Perancis yang berkapasitas 8.500 TEUs dengan panjang 334 meter.

Dengan kedatangan kapal raksasa tersebut, tentunya disparitas harga akan dilakukan oleh pemerintah, sehingga pembiayaan logistik akan semakin murah. Peluang tersebut, menjadi perhatian bagi PT. Djakarta Lloyd untuk bisa berekspansi dibidang logistiknya, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan oleh PT. Djakarta Lloyd.


A. Ainul Ghurri


 

Jakarta, Laporannews – Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada bulan suci Ramadhan yang telah ditetapkan DPR membuat warga terus mengeluh. Anggota DPR dari Komisi VII, Rofi Munawar menuturkan bahwa kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dinilai sangat memberatkan masyarakat yang sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan.

“Kenaikan TDL meskipun dilakukan bertahap selama tiga kali sepanjang 2017, namun praktis tidak banyak perubahan kebijakan mitigasi yang berarti dari Pemerintah dalam sektor kelistrikan bagi konsumen akhir. Sehingga pada akhirnya kenaikan sangat terasa berat,” ujar Rofi Munawar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/05).

Politisi Asal PKS itu mengatakan, sebelumnya DPR telah memberikan catatan kepada pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) agar memperhatikan validasi data dan penerapan tarif kepada pengguna.

Secara faktual, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sejak awal Januari, TDL telah menyumbang inflasi sebesar 0,30% bersama dengan kelompok perumahan, air, gas, dan bahan bakar. Dari data tersebut, pemerintah pun harus menjaga daya beli masyarakat.

“Kami mendorong pemerintah untuk menunda kenaikan TDL dan memastikan segmen yang terkena sesuai dengan data yang baik dan benar,” kata politisi yang berasal dari Jawa Timur ini.

Sebelumnya diberitakan bahwa mulai 1 Mei 2017, Tarif Dasar Listrik (TDL) golongan 900 VA kembali naik Rp329 per KWH. Kini, 19 juta pelanggan pengguna 900 VA harus membayar Rp1.352 untuk penggunaan listrik mereka. Kenaikan TDL ini sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan PLN.


 

Indah Putri Wahyuningsih 

(Foto: Dok. dephub.go.id)

 

Filipina, Laporannews - Presiden Joko Widodo bersama Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte, Minggu (30/4/2017), hari ini meresmikan layanan Kapal roll on roll off (Roro) Davao-General Santos-Bitung, di Kudos Port, Davao, Filipina. Peresmian ini diharapkan mampu membangun konektivitas antar negara ASEAN khususnya konektifitas dalam hal perdagangan.

Peresmian ini, merupakan kelanjutan dari penandatanganan Deklarasi Bersama tentang Konektivitas Laut Indonesia-Filipina dengan menggunakan Kapal RoRo Rute Bitung-Davao/General Santos antara Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi dan Menteri Perhubungan Filipina, Arthur P. Tugade menandatangani pada 28 April 2017 kemarin. Penandatanganan ini dilaksanakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Brunei Indonesia Malaysia Philipines-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) ke-12 di Manila, Filipina.

Penandatanganan ini, merupakan tindak lanjut dari pertemuan BIMP-EAGA Sea Linkages Working Group di Manado tanggal 19-20 April 2017 lalu, yang dihadiri oleh perwakilan dari Negara anggota BIMP EAGA Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina, serta perwakilan dari BIMP Facilitation Centre (FC), BIMP EAGA Business Council (BEBC) dan Asian Development Bank (ADB).

“Peresmian layanan pelayaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memajukan sub kawasan, baik dari aspek konektivitas, perdagangan hingga people to people contact antara Indonesia-Filipina maupun Asean,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di di Pangkalan Udara Col. Jesus Villamor, Manila, Minggu (30/04).

Sebagai informasi, saat ini kapal Roro hanya menghubungkan dua negara yakni Indonesia-Filipina. Pada tahap awal, yang akan dikirim oleh Filipina melalui Davao menuju Bitung adalah produk tepung. Sedangkan komoditas yang akan dibawa dari Bitung antara lain: jagung, kopra, dan mesin. Menurut Menhub, kapal Roro direncanakan akan di perluas pelayaranya di seluruh negara ASEAN. Hal itu guna meningkatkan konektifitas dan efektifitas perdagangan antar Asean.

“Namun akan dikembangkan sehingga menghubungkan wilayah dari negara ASEAN lain, sehingga mendukung konektivitas Asean,” tuturnya.

Pernyataan Menhub soal perencanaan perkembangan rute kapal diseluruh Asean, mengingatkan bahwa jalur poros maritim akan dimulai dari Asean. Sesuai komitmen Presiden Jokowi bahwa Indonesia bertekad untuk mewujudkan sebagai poros maritim dunia. Yakni, Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat basis pada ekonomi kelautan, Hankam dan budaya maritim.

Visi Presiden ketujuh RI itu, dianggap tepat dan beralasan. Pasalnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tersusun atas lebih dari 17 ribu pulau, dirangkai oleh 95.181 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada), dan sekitar 70 persen wilayahnya berupa laut. Di wilayah pesisir dan laut itu terkandung beragam sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

“Pembukaan rute pelayaran ini juga sejalan dengan program nasional untuk membangun kelautan dan kemaritiman Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Menhub.

Ia menjelaskan, konektivitas ini memiliki arti penting bagi Indonesia. Pasalnya, selain akan menciptakan rute pelayaran dan perdagangan baru, juga mendukung program prioritas nasional Presiden RI yaitu menjadikan Pelabuhan Bitung sebagai hub internasional. Serta membantu mengembangkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan pariwisata serta investasi daerah.

Selain itu, ia menambahkan, rute baru itu dinilai akan menjadi kompetitif. Dilihat dari jarak yang akan memakan waktu lebih singkat dibanding sebelumnya. Sehingga dapat mengurangi biaya transportasi logistik antar negara tersebut. Lanjutnya, dengan peresmian kapal Roro, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Filipina.

“Rute Bitung-Davao hanya membutuhkan waktu tempuh 1-2 hari. Jauh lebih singkat dibandingkan dengan rute Bitung-Surabaya/Jakarta-Manila-Davao, yang membutuhkan setidaknya 1- 2 minggu. Tentunya biaya transportasi dan logistik pun akan berkurang,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2018, mencapai 5,6 persen. Salah satu pertimbangan pemerintah yaitu kondisi global tahun depan dianggap akan lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dalam sambutan acara Musrenbangnas 2017 yang mengatakan, alasan pertimbangan dasar itu ditandai dengan kondisi harga komoditas yang terlihat mulai membaik.

"Kemudian mulai meningkatnya semangat untuk investasi. Jadi ada peluang untuk negara seperti Indonesia memperbaiki kondisi. Artinya pertumbuhan kita bisa lebih tinggi daripada yang kita alami pada beberapa tahun terakhir ini," katanya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (26/04).

Ia menambahkan bahwa penyusunan RKP 2018, berprinsip pada money follows program. Prinsip itu dijalankan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus. "Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran. Kedua, penguatan pengendalian perencanaan," ujarnya.

Fokus ketiga, menurutnya adalah penguatan perencanaan berbasis kewilayahan. Dan fokus ke empat adalah penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, maupun swasta melalui skema KPBU dan PINA (pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah).

"Jangan sampai ada proyek pembangunan rumah, tapi nggak ada jalannya. Jadi semua harus bersinergi," ucapnya.

Mantan Menteri Keuangan itu memaparkan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen, pemerintah bakal mendorong dan berfokus pada sektor riil sehingga investasi bisa ditargetkan mencapai 6 persen. Meski begitu, pemerintah masih terhalang dengan pembebasan lahan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Investasi harus tumbuh di atas 6 persen dan itu bisa fokus pada sektor riil, jasa, maupun infrastruktur. Saya kira dengan berbagai peraturan terbaru, sistem talangan untuk pembebasan lahan, terutama untuk program infrastruktur sekarang jauh lebih cepat. Sekarang kendala di infrastruktur tidak lagi dominan dengan land acquisition. Jadi sudah banyak pemecahannya," tuturnya.

Hasil dari Musrenbangnas 2017, menurutnya, akan dituangkan dalam Rancangan Akhir RKP 2018 yang selanjutnya dibahas dalam sidang kabinet paripurna dan ditetapkan menjadi RKP 2018. "Selanjutnya akan diterbitkan Peraturan Presiden tentang RKP 2018," katanya.

Ia pun berharap, peluncuran RKP 2018, bisa cepat diselaikan sehingga peluncuran RKP bisa diserahkan kepada DPR. "Kami berharap RKP 2018 dapat rampung dan disampaikan kepada publik dalam acara peluncuran RKP 2018 oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Juli 2017," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menilai, pemerintahan SBY-Boediono zalim terhadap rakyat kecil. Pasalnya, pengusaha kecil tidak dapat berkembang secara baik. Ia mengatakan, sejumlah kebijakan yang dibuat masa pemerintahan SBY-Boediono telah merugikan pengusahan kecil dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat yang tinggi.

“Pemerintah lima tahun lalu itu punya kesalahan kepada pengusaha kecil. Jadi mereka tidak berkembang karena bunganya tinggi," ujar JK di acara Kongres Ekonomi Umat MUI di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (24/04).

Namun, Mantan menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah pada era SBY, Syarif Hasan langsung angkat bicara soal pernyataan wakil presiden tersebut. Ia menegaskan bahwa pada saat itu, pemerintahan SBY-Boediono melakukan sistem bunga menurun pada setiap bulanya. Sehingga sistem bunga dihitung flat yang dihitung perbulanya sekitar 10-11 persen.

"Tergantung dari kacamata memandang, sama saja sebenarnya. Sangat keliru (dibilang kezaliman)," katanya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (25/04).

Wakil ketua umum Demokrat itu menjelaskan, pada era SBY, pemerintah meluncurkan program 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berhak mendapatkan KUR se-Indonesia. Hasilnya, kata dia, pengusaha kecil dan menengah mudah mendapatkan akses perbankan.

"Bukan mau menjelekkan tetapi bank yang menyalurkan kredit itu diperkecil sekarang tidak lebih 10, hanya BRI. Semuanya tidak menyeluruh ke seluruh Indonesia. Yang mereka butuhkan kemudahan, akses ya," paparnya.

Anggota komisi I DPR itu pun balik mengkritik terhadap pemeritahan Jokowi-JK, ia mengutarakan, langkah pemerintah saat ini dalam menurunkan suku bunga hingga 7 persen dinilai sulit mendapatkan akses perbankan.

"Bagaiamana kalau suku bunga rendah tapi susah aksesnya," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews – Hari ini, Jumat (21/04/2017), merupakan hari terakhir batas waktu pelaporan wajib pajak di Indonesia. Pelaporan bisa dengan mendatangi langsung ke kantor pajak maupun melalui sistem e-filling online.

Jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan sampai hari ini terus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, hingga siang ini, ada 10,38 juta wajib pajak yang lapor SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, dari jumlah tersebut, ada 8,2 juta wajib pajak yang melapor SPT secara online. Sementara sisanya 2,18 juta wajib pajak melaporkan SPT secara manual.

"Ini hari terakhir pelaporan SPT untuk wajib pajak pribadi. Segera manfaatkan waktu yang tersisa hari ini ini, karena besok sudah tidak bisa lagi. Sudah ada 10,38 juta wajib pajak, ada 8,2 juta lapor via online, sisanya manual," ujarnya di kantor pajak pusat, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (21/04).

Ia mengutarakan, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk lapor SPT saat ini mencapai 62,5 persen. Artinya, masih banyak para wajib pajak yang belum melaporkan SPT ke kantor pajak, baik via online maupun manual.

Sebagai informasi, pada Februari tahun ini, ada 1,3 juta wajib pajak yang lapor SPT, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 822,4 ribu wajib pajak.

Sementara, pada bulan Maret 2017, ada 7,3 juta wajib pajak yang melapor SPT, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 7,6 juta wajib pajak.

Sedangkan, dari tanggal 1-11 April tahun ini, ada 765,1 ribu wajib pajak yang lapor SPT, masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 845 ribu wajib pajak.

Meski demikian, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT melalui elektronik, baik itu e-filing atau e-form, tahun ini meningkat jadi 7,6 juta wajib pajak, tahun lalu hanya 5,9 juta wajib pajak.

Sebagaimana diketahui, batas waktu pelaporan SPT sesuai dengan UU KUP jatuh pada 31 Maret bagi wajib pajak (WP) orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan. Untuk batas waktu SPT WP orang pribadi diperpanjang hingga 21 April karena pada saat yang bersama program tax amnesty juga berakhir.


A. Ainul Ghurri

 

Page 8 of 29

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan