Ekopol

(Dok. OJK)

Jakarta, Laporannews – Dalam pengambilan suara di komisi XI DPR, Kamis (8/06/2017), Wimboh Santoso terpilih menjadi ketua Ototritas Jasa Keuangan (OJK) dengan unggul 46 suara dari pesaingnya Sigit Purnomo.

“Berdasarkan hasil penghitungan suara, Wimboh mendapatkan 50 suara, Sigit 4 suara, dan 1 suara abstain. Jadi, yang terpilih adalah Wimboh Santoso,” kata Ketua Komisi Keuangan DPR Melchias Marcus Mekeng saat penghitungan suara di ruang Komis XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/06).

Gelaran Fit and Proper Test ini menentukan komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) menjadi ketua OJK periode 2017-2022.

Dari rekam jejak, Wimboh memiliki pengalaman panjang di Bank Indonesia. Memulai karir di bank sentral Indonesia itu pada 1984 sebagai staff pemeriksa Bank di pemeriksa bank I, biro pemeriksa bank BI. Selain itu, Wimboh juga pernah mewakili Indonesia sebagai Direktur Dana Moneter Internasional (IMF).

Dalam uji kelayakan itu, Komisi XI DPR mempertanyakan independensi Wimboh terkait dengan jabatannya di IMF. Pertanyaan tersebut diajukan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Wimboh menjawab akan membawa pengalaman selama memimpin di IMF untuk kepentingan OJK. “Saya akan mempengaruhi IMF untuk kepentingan Indonesia,” ujar Wimboh.

Mantan Perwakilan BI New York ini menambahkan, akan mempersiapkan langkah strategis dalam menjalankan jabatannya. Diantaranya, dengan menjaga stabilitas sistem keuangan untuk menuju pembangunan berkeadilan. Menurutnya, jika tak terpantau dengan baik maka, dinamika keuangan akan menimbulkan resiko sistemik.

"Stabilitas harus mempertimbangkan bagaimana sinergi atau bisa memberikan rangsangan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, Tantangan dinamika sektor jasa keuangan. Ini akan memberikan gambaran sejauh mana kebijakan yang perlu diambil ke depan serta proposal integritas pengawasan," imbuhnya.

Tak hanya itu, ia juga akan melibatkan masyarakat ketika OJK akan mengeluarkan kebijakan. Hal itu, guna menjaga masyarakat agar memahami dari sisi transparansi dan efsisiensi keuangan negara.

"Di situ masyarakat perlu dipertimbangkan, kalau masyarakat enggak paham bahaya," pungkasnya.


Thariq Malaka

(Foto: A. Ainul Ghurri/Menteri BUMN Rini Soemarno saat memberikan keterangan pers di Forum BUMN 2016)

 

Jakarta, Laporannews - Pusat Kajian Keuangan Negara menilai, fenomena rangkap jabatan di tubuh Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah selayaknya dievaluasi. Hal ini sangat penting sesuai dengan visi Kementerian BUMN yaitu Menjadi pembina BUMN yang profesional  untuk meningkatkan nilai BUMN.

“Profesionalisme juga harus tercermin dari susunan dewan komisaris yang seharusnya lebih didominasi kalangan profesional. Saat ini justru semakin banyak pejabat eselon I hingga eselon IV yang menduduki pos komisaris BUMN. Ini tidak fair,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara  Adi Prasetyo di Jakarta, Selasa (6/06).

Pusat Kajian Keuangan Negara mencatat bahwa aturan main pengangkatan Dewan Komisaris yang berasal dari internal kementerian sebenarnya belum jelas. Kementerian hanya mengacu kepada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang juga belum terlalu jelas mengatur diperbolehkan atau tidak rangkap jabatan komisaris ini.

Sebut saja, di dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyebut syarat Anggota Komisaris, yaitu Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

“Dari ayat ini pun sebenarnya kita bisa menggugat rangkap jabatan komisaris BUMN. Apakah pejabat yang dimaksud memahami masalah manajemen perusahaan terkait? Apakah memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya?,” tegasnya.

Apalagi, kemudian didukung oleh Pasal 33 UU BUMN yang menegaskan Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Karena itu, untuk menjamin aturan main pengangkatan komisaris ini dilakukan dengan akuntabel dan profesional, diharapkan ke depan ada perubahan regulasi, salah satunya dengan mempercepat revisi UU BUMN oleh DPR RI.

“Sebab, kita tidak ingin BUMN diisi oleh pejabat yang tidak cakap atau sekadar menjadi kaki tangan Menteri. Kita mendesak agar pengangkatan komisaris mengedepankan prinsip the right man in the right place. Jika tidak, sama saja suatu langkah mundur. Seperti ketika zaman Orde Baru yang disebut birokratisasi BUMN,” paparnya.

Berikut beberapa pejabat eselon I di sejumlah Kementerian yang menduduki posisi komisaris BUMN:

Kementerian Keuangan:

  1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto (Komisaris Telkom)
  2. Dirjen Anggaran Askolani (Komisaris Bank Mandiri)
  3. Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi (Komisaris Pelindo II)
  4. Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono (Komisaris utama Semen Indonesia dan Komisaris BNI)
  5. Dirjen Kekayaan Negara Vincentius Sonny Loho (Komisaris BRI)
  6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo (Komisaris Jasa Marga)
  7. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan (Komisaris Indonesia Infrastructure Finance, Lembaga Penjamin Simpanan)
  8. Inspektur Jenderal Sumiyati (Komisaris BTN dan Jiwasraya)
  9. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara (Komisaris Pertamina)
  10. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Astera Primanto Bhakti (Komisaris Indosat Ooredo)
  11. Staf Ahli Bidang Organisasi Susiwijono (Dewan Direktur Indonesia Eximbank)
  12. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Rionald Silaban (Komisaris PLN)
  13. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Isa Rachmatarwata (Komisaris Garuda Indonesia)

Kementerian BUMN:

  1. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah (Komisaris Pertamina)
  2. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Hary Sampurno (Komisaris utama PGN)
  3. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius K. Ro (Komisaris PLN)
  4. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pontas Tambunan (Komisaris Telkom)
  5. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro (Komisaris BNI)
  6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Gatot Trihargo (Komisaris BRI)
  7. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra (Komisaris Semen Indonesia)

Kementerian ESDM:

  1. Inspektur Jenderal ESDM Muchtar Husein (Komisaris PT Timah Tbk)
  2. Dirjen Migas Ign Wiratmaja Puja (Komisaris PT PGN)
  3. Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono (Komisaris PT Antam Tbk)
  4. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana (Komisaris PT Pertamina Geothermal Energy)

Kementerian Perhubungan:

  1. Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono ( komisaris utama PT Prima Terminal Peti Kemas, anak usaha PT Pelindo I)
  2. Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso (Komisaris PT Angkasa Pura I menjabat hingga 4 April 2017)
  3. Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono (Komisaris MRT Jakarta)
  4. Staf Ahli Bidang Ekonomi Suprasetyo (Komisaris PT Angkasa Pura I)

Kementerian Perindustrian:

  1. Direktur Jenderal Industri Agro Panggah Susanto (Komisaris utama PT Rekayasa Industri sampai 22 April 2016, Dewan Pengawas Perum Bulog)
  2. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Achmad Sigit Dwiwahjono (Komisaris Semen Tonasa)
  3. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika I Gusti Putu Suryawirawan (Komisaris Krakatau Steel)
  4. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Gati Wibawaningsih (Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia)
    A. Ainul Ghurri

 

Jakarta, Laporannews - Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih meminta pemerintah dan PLN mengevaluasi penerapan kenaikan tarif listrik untuk golongan miskin 900 VA. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan pendataan yang dilakukan PLN, masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi miskin dan rentan miskin golongan 900 VA adalah 4,1 juta. Namun dari 4,1 juta rakyat miskin golongan 900 VA yang berhak memperoleh subsidi disinyalir banyak yang tidak mendapat subsidi di lapangan.

"Seharusnya mereka tetap mendapatkan subsidi, tapi ternyata ada di antara mereka yang harus membayar kenaikan tarif normal," katanya di Jakarta, Minggu (4/06).

Lulusan dari Universitas Trisakti ini menilai, penerapan subsidi untuk golongan 900 VA di lapangan banyak permasalahan. Sebab, banyak masyarakat miskin yang tidak disubsidi pemerintah.

"Di dapil saya masyarakat kecil mengeluhkan kenaikan tarif listrik ini. Akibat kenaikan tersebut kehidupan masyarakat miskin semakin prihatin. Jadi saya minta pemerintah memperhatikan fakta ini," kata wakil rakyat Dapil Gresik dan Lamongan ini.

Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga mengingatkan, seharusnya masyarakat miskin pengguna 900 VA disubsidi oleh PLN. Terlebih, negara telah mengalokasikan anggaran subsidi listrik untuk golongan lemah.

"Katanya dana subsidi untuk rakyat miskin akan tepat sasaran, tapi buktinya mana? Kok masyarakat yang miskin di dapil saya banyak yang harus membayar tarif normal," ujarnya.

Ia berharap, PLN mengevaluasi penerapan subsidi listrik bagi golongan miskin 900 VA. perlu ada verifikasi data pengguna di lapangan dengan akurat. "PLN harus lakukan evaluasi, sehingga sinkron data riil yang ada di lapangan. Buat apa ada anggaran subsidi dari negara, kalau PLN tetap memberlakukan tarif normal kepada rakyat kecil," tuturnya.

Politisi Golkar itu mengingatkan, data yang tidak akurat PLN bisa memicu gejolak di masyarakat. Tidak hanya itu angka kemiskinan bisa bertambah.

"Saya harap pemerintahan Jokowi memperhatikan betul masalah subsidi listrik ini. Jangan sampai dana subsidi yang dikeluarkan pemerintah dipergunakan tidak tepat sasaran. "Bagi masyarakat kecil kenaikan tarif listrik 100ribu perbulan sangat memberatkan. " pungkasnya.


Abdul Ghofur Prawira

 

(Foto: Dok. ESDM)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberi sinyal akan mengganti Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi. Pasalnya, bos SKK migas tersebut dinilai lambat dalam kinerjanya, sehingga akan berdampak pada kegiatan operasi hulu migas yang dikerjakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Saya sampai sekarang masih mendengar pelayanannya kurang cepat. Pengertian saya kurang cepat berarti sistem kerjanya kurang efektif dan kurang baik. Khususnya SKK Migas, karena ini satuan kerja khusus yang harus jadi mitra baik untuk KKKS harus bisa bekerja dengan cepat," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (31/05).

Ia pun meminta, seluruh pelayanan di sektor energi, terutama di Ditjen Migas, Ditjen Minerba, dan SKK Migas, supaya lebih dipercepat. Selama ini, ketiga unit kementerian di Kementerian ESDM tersebut masih berjalan lambat. Padahal, SKK Migas berperan penting dalam berkomunikasi dengan KKKS.

Sebagai informasi, Menteri Jonan pun sudah merombak struktur kepemimpinan di instansi tersebut dengan mencopot lima pejabatnya sekaligus. Mantan Dirut PT Kereta Api Indonesia (persero) itu beralasan, pencopotan lima pejabat di SKK Migas agar pelayanan dan kinerja SKK Migas lebih cepat dan semakin baik. Lanjutnya, jika perombakan tersebut tidak membuahkan hasil, maka ia tak segan-segan akan mencopot pucuk pimpinan tertinggi di SKK Migas.

"Saya bilang Pak Amien, pimpinannya (wakil kepala dan deputi SKK Migas) sudah diganti semua supaya cepat. Kalau masih lambat, nanti termasuk Pak Amien (diganti)," tandasnya.

Sebelumnya, Spekulasi pergantian Kepala SKK Migas mencuat sejak Arcandra menggantikan posisi Sudirman Said sebagai Menteri ESDM. Selain dikenal dekat dengan Sudirman, rencana pergantian Amien karena bakal sulit sejalan dengan Arcandra.

Mereka pernah berbeda pandangan saat memutuskan skema pengembangan Blok Masela. Amien mendukung skema pembangunan kilang gas di laut (FLNG). Sedangkan Arcandra, sebelum menjadi menteri telah dimintai pandangannya oleh Presiden. Hasilnya, skema darat Blok Masela dinilai lebih menguntungkan bagi pemerintah.


A. Ainul Ghurri

 

(Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, soal jual beli Opini atau Pendapat Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu sebuah rumor yang sulit dibuktikan. Pasalnya, tidak mungkin sebuah audit program dan kertas kerja pemeriksaan yang punya standar dan ukuran yang jelas bisa merubah sebuah kenyataan dan realitas kinerja keuangan yang buruk dari pemerintahan Kota, Kabupaten, Propinsi, atau Kementerian dan Lembaga. 

"Sangat tidak mungkin kinerja keuangan yang lemah dalam internal kontrol, lemah dalam prosedur, pelaksanaan proyek yang tidak memenuhi proses dan prosedur kerja bisa lolos dari audit program BPK," katanya di Gedung Parlemen Senayan, Senin (29/05).

Politisi Golkar itu menambahkan, kalau kondisinya sangat buruk pasti akan mendapatkan supervisi untuk dilakukan perbaikan, karena BPK juga mempunyai tugas dan peran memperbaiki sistem akuntansi keuangan negara dengan rekomendasi-rekomendasi atas temuan yang material yang harus ditindak lanjuti. Apabila rekomendasi tidak ada tindak lanjut, maka jangan berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperoleh dari BPK.

"Kinerja Keuangan yang buruk dengan audit program dan kertas pemeriksaan BPK pasti akan terkena rekomendasi perbaikan dan lobby, apapun bentuknya akan sulit memperbaiki opini bila rekomendasi BPK tidak diikuti," tandasnya.

Oleh karena itu, sambung Misbakhun, tuduhan jual beli opini WTP atas hasil audit BPK adalah tuduhan yang bertujuan merusak kredibiltas kelembagaan BPK, apalagi saat ini BPK sedang diuji kredibilitas kinerjanya karena kasus OTT KPK terkait hasil audit Kemendes.

Perlu diketahui, hanya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 di jaman Presiden Jokowi yang mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak 14 tahun sistem Akuntansi Keuangan Negara diterapkan. Predikat WTP untuk LKPP 2016 tersebut diperoleh dengan susah payah dan melalui proses yang rumit setelah 6 rekomendasi BPK pada hasil audit WDP tahun 2015 dijalankan dengan tertib.

Dengan demikian, predikat opini WTP untuk LKPP 2016 pun masih menyisakan 6 kementerian dan lembaga negara yang masih mendapatkan predikat disclaimer, dimana BPK masih menolak memberikan pendapatnya terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam memberikan predikat opini BPK memberikan kualifikasi yang sangat ketat dan syarat yang berat.

"Saya mengingatkan, supaya berhati-hati dengan adanya upaya yang sistematis yang mengatakan bahwa opini dan predikat hasil audit BPK bisa "diperjual belikan" karena itu sangat tidak benar dan mendeskredikatkan BPK secara kelembagaan," pungkas Misbakhun.


Della Manawar Lisa

 

(Foto: Dok. Bea Cukai)

 

Bali, Laporannews - The 26th Meeting of the ASEAN Customs Directors-General telah diselenggarakan selama tiga hari mulai dari 16 hingga 18 Mei 2017 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tahunan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai se-Asia Tenggara ini merupakan forum tertinggi di bidang kepabeanan di ASEAN yang membahas berbagai kepentingan strategis pabean dalam rangka mendukung terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pertemuan ASEAN DG Meeting tahun ini, bertepatan dengan perayaan 50 tahun ASEAN, sehingga diharapkan spirit dan solidaritas ASEAN dapat menjadi modal berharga untuk mewujudkan cita-cita ASEAN.

Indonesia yang bertindak sebagai Chairman pertemuan sekaligus sebagai Ketua ASEAN Customs selama setahun ke depan. Dalam pertemuan ini, membahas perkembangan kinerja forum-forum kepabeanan di bawah ASEAN Customs diantaranya, Coordinating Committee on Customs (CCC); Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG); Customs Capacity Building Working Group (CCB WG) serta Customs Procedures and Trade Facititation Working Group (CPTF WG) yang membawahi Sub Working Group on ASEAN Customs Transit System (SWG ACTS) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature Task Force (AHTN TF).

Selain itu, pertemuan ini dihadiri mitra dialog dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Korea, serta pendatang baru Australia, dan perwakilan dari World Customs Organization (WCO). Beberapa pertemuan bilateral juga diadakan antara mitra dialog tersebut guna menjalin dan mempererat kerja sama.

Selain dengan mitra dialog di atas, pertemuan bilateral juga diadakan dengan EU-ASEAN Business Council dan US-ASEAN Business Council yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan Bea Cukai dengan sektor bisnis.

Dalam pertemuan tahunan ini, dibahas berbagai langkah strategis yang merupakan rencana pengembangan yang telah dicanangkan di ASEAN. Langkah strategis tersebut digunakan dalam memajukan perdagangan dan investasi di antaranya merupakan inisiasi DJBC diantaranya:

Pengesahan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 yang merupakan pembaruan dari AHTN 2012. Hal ini menandakan upaya yang terus menerus dalam menyeragamkan klasifikasi barang oleh seluruh ASEAN Customs dengan tujuan simplifikasi proses bisnis, sebagai bentuk fasilitasi perdagangan antar negara.

Hingga saat ini, lima negara telah mengimplementasikan AHTN 2017, disusul dengan negara yang tersisa dengan mempercepat prosedur dalam negerinya untuk dapat segera mengimplementasikan AHTN 2017.

Perkembangan ASEAN Customs Transit System (ACTS) yang juga menunjukkan kemajuan signifikan. ACTS merupakan sebuah sistem manajemen yang mengatur keluar masuknya suatu barang dari satu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya dalam satu payung hukum kepabeanan yang bebas dari kompleksitas yang saat ini masih terjadi.

ASEAN Single Window juga merupakan salah satu program yang juga memiliki kemajuan signifikan. Salah satunya adalah dengan diadakannya Project Management Office (PMO) di dalam ASEAN Secretariat untuk mengelola kinerja ASW sehari-hari.

Pertukaran data secara elektronik juga telah dimungkinkan dalam ASW. Pencapaian ini akan semakin mewujudkan tujuan ASW untuk mempercepat proses pengelauaran barang, sejalan dengan mengurangi biaya logistik di ASEAN.

Pencapaian lainnya yaitu pengesahan Terms of Reference (TOR) on the Private Sector Engagement sebagai panduan untuk ASEAN Customs Committee, Working Groups and the Private Sector.

Pencapain selanjutnya yaitu ASEAN Customs yang merupakan salah satu sektor kunci dalam pilar ekonomi ASEAN terutama dalam bidang Perdagangan dan Transportasi. Di samping itu, kerjasama penegakan hukum (enforcement) di bidang narkotika, barang-barang berbahaya bagi masyarakat, lingkungan hidup, serta praktik-praktik penyelundupan juga merupakan fokus dan kepedulian bersama dari ASEAN Customs.

Pentingnya sinergi dan koordinasi antar sektoral di ASEAN saat ini semakin dirasakan, karena hampir seluruh isu dan inisiatif merupakan cross-cutting issues melibatkan agencies yang lain, seperti Trade Facilitation yang dibahas melalui ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC), e-commerce oleh ASEAN Coordinating Committee on e-Commerce (ATF-JCC), ataupun di bidang transportasi terkait transit di mana DJBC aktif sebagai salah satu anggota National Transit Transport Coordinating Committee (NTTCC).


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo merima kunjungan kenegaraan Presiden Lithuania Dalia Grybauskaite di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/05/2017). Kunjungan Presiden Lithuania di Indonesia merupakan yang pertama kali dalam menjalin kerjasama diplomatik selama 24 tahun.

Menurut Presiden Jokowi, ini adalah salah satu kunjungan bersejarah. Pasalnya, kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Presiden Lithuania.

“Merupakan kehormatan bagi Indonesia untuk menerima kunjungan Presiden Lithuania Ibu Dalia Grybauskaite. Kita menggunakan momentum bersejarah ini untuk membahas peningkatan kerja sama bilateral kedua negara yang tadi kita bahas dalam bilateral meeting,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/05).

Kunjungan ini akan difokuskan pada kerjasama energi terbarukan, konservasi energi, serta pengembangan bisnis di sektor energi. Lithuania sendiri memiliki kapabilitas dalam bidang energi surya, biomass dan biofuel.

Jokowi pun menuturkan, Indonesia dan Lithuania sepakat meningkatkan kerjasama di bidang IT baik untuk penggunaan di transportasi darat maupun penerbangan serta di bidang-bidang yang lainnya.

“Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi, dan kita juga mendorong agar negosiasi Indonesia dan IU komprehensif partnership agreement akan dapat segera diselesaikan,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia telah menyampaikan soal kampanye hitam dan tindakan diskriminatif produk sawit Indonesia di Eropa. oleh karena itu, ia meminta dukungan kepada Lithuania agar produk sawit Indonesia diberlakukan secara fair.

"Jumlah wisatawan Lithuania dalam empat tahun terakhir dari 2013 ke 2016 meningkat signifikan hingga 183 persen. Saya menyambut baik dua penandatanganan kesepakatan kerja sama di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi serta di bidang transportasi," ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Presiden Grybauskaite rencananya juga akan melakukan kegiatan budaya dengan mengunjungi tempat-tempat ikonis yang menjadi kebanggaan Jakarta.

Sebagai informasi, Presiden Grybauskaite merupakan presiden perempuan pertama di Lithuania yang menaruh perhatian besar dalam konteks pemberdayaan perempuan.


Kalam Sanjaya

 

(Dok. Bea Cukai)

 

Bali, Laporannews – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi tuan rumah pertemuan tahunan para pimpinan Bea Cukai se-Asia Tenggara (ASEAN Directors-General of Customs Meeting) ke-26 yang diselenggarakan sejak 16 hingga 18 Mei di Bali.

Hadir dalam pertemuan ini, pimpinan Bea Cukai dari 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN serta Sekretariat ASEAN ASEAN Secretariat. Para pimpinan Bea Cukai ASEAN juga mengadakan pertemuan dengan mitra dialog Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Korea, serta pendatang baru Australia dengan mendapat dukungan dari World Customs Organization (WCO).

Berdasarkan rilis yang diterima Laporannews, Jakarta, Selasa (16/05), Indonesia bertindak sebagai Chairman pertemuan sekaligus sebagai Ketua ASEAN Customs selama setahun ke depan. Pertemuan ini merupakan forum tertinggi di bidang kepabeanan di ASEAN yang membahas berbagai kepentingan strategis pabean dalam rangka mendukung terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, serta memberi arahan dan keputusan bagi forum kerja sama kepabeanan di bawahnya.

Diantarnya, Coordinating Committee on Customs (CCC); Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG); Customs Capacity Building Working Group (CCB WG) serta Customs Procedures and Trade Facititation Working Group (CPTF WG) yang membawahi Sub Working Group on ASEAN Customs Transit System (SWG ACTS) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature Task Force (AHTN TF).

Dalam agenda tersebut, sesi konsultasi perwakilan private sector dari US-ASEAN Business Council (US-ABC), EU-ABC, serta perwakilan private sector dari negara tuan rumah (host) yang merupakan usulan dari Indonesia.

Dalam pertemuan tahunan ini, dibahas berbagai langkah strategis yang merupakan rencana pengembangan yang telah dicanangkan di ASEAN. Langkah strategis tersebut, digunakan dalam memajukan perdagangan dan investasi di antaranya yang merupakan inisiasi DJBC.

Pertama, usulan jika pertemuan ASEAN Directors-General of Customs dapat membahas isu-isu yang lebih strategis dan dapat menerapkan pendekatan top-down sehingga kinerja working group yang ada di bawahnya dapat lebih terfokus dan terarah.

Kedua, inisiasi Term of Reference (TOR) Private Sector Engagement di mana akan memberikan kesempatan ASEAN Customs untuk berinteraksi dalam private sector. Hal ini dicanangkan mengingat dapat mendorong private sector nasional, asosiasi nasional, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mendapatkan dukungan dalam memajukan perdagangan ASEAN.

Ketiga, optimalisasi peran ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatrue-Task Force (AHTN-TF), di mana ahli klasifikasi ASEAN dapat berkumpul untuk berdiskusi, belajar, dan sharing pendapat terkait isu-isu klasifikasi untuk nantinya akan dibawa ke WCO HS Committee.

Keempat, inisiasi Strategic Plan on Customs Development (SPCD) baru yang dinilai lebih strategis dari sisi substansi, antara lain: SPCD on ASEAN Customs Policy Studies on Forecasting; SPCD on ASEAN Customs Diagnostic Framework; SPCD on Enhancement of Customs Integrity; serta SPCD on Human Resource and Administration Development. SPCD dimaksud diusulkan untuk mulai diimplementasikan pada 2021-2025 dan kini sedang dalam pembahasan oleh negara-negara ASEAN.

Kelima, inisiasi program capacity building bagi para ahli di masing-masing negara ASEAN. Usulan ini disambut baik oleh negara-negara dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan kajian atas pengembangan jaringan training centers dan experts terakreditasi di ASEAN. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong bertambahnya WCO Accredited Expert di ASEAN.

Beberapa pencapaian terkini yang telah berhasil diselesaikan oleh ASEAN Customs adalah ASEAN Agreement on Customs, Broad Direction for Customs encompassing the period of 10 years (2016-2025), AHTN 2017 dan ASEAN Valuation Training Module yang disusun Indonesia. Sebagai turunan dari Broad Direction, ASEAN Customs juga telah berhasil menyepakati Strategic Action Plan dan Key Performance Indicators (SAP-KPIs) sebagai bentuk akuntabilitas ASEAN Customs.

ASEAN Single Window, turut mengalami kemajuan yang signifikan. ASEAN Customs Transit System (ACTS, Sistem Transit Kepabeanan ASEAN) yang akan menjadi kunci bagi konektivitas ASEAN dan kelancaran arus barang antar negara di ASEAN saat ini berada di fase akhir untuk dapat diberlakukan sepenuhnya. Private Sector Engagement akan menjadi panduan bagi sektor swasta dalam berkontribusi lebih jauh dalam inisiatif kepabeanan di ASEAN juga sudah berada di tahapan akhir penyelesaian.

ASEAN Customs merupakan salah satu sectoral kunci dalam pilar ekonomi ASEAN terutama dalam bidang Perdagangan dan Transportasi. Di samping itu, kerjasama penegakan hukum (enforcement) di bidang narkotika, barang-barang berbahaya bagi masyarakat, lingkungan hidup, serta praktik-praktik penyelundupan juga merupakan fokus dan kepedulian bersama dari ASEAN Customs.

Pentingnya sinergi dan koordinasi antar sectoral di ASEAN saat ini semakin dirasakan, karena hampir seluruh isu dan inisiatif merupakan cross-cutting issues melibatkan agencies yang lain, seperti Trade Facilitation yang dibahas melalui ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC). Selanjutnya, e-commerce oleh ASEAN Coordinating Committee on e-Commerce (ATF-JCC), ataupun di bidang transportasi terkait transit di mana DJBC aktif sebagai salah satu anggota National Transit Transport Coordinating Committee (NTTCC).

Pertemuan ASEAN DG Meeting tahun ini, bertepatan dengan perayaan 50 tahun ASEAN sehingga diharapkan spirit dan solidaritas ASEAN dapat menjadi modal berharga untuk mewujudkan cita-cita ASEAN.⁠⁠⁠⁠


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Dok. esdm.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, hari ini melakukan kunjungan pertemuan bisnis dengan sejumlah investor di Tokyo, Jepang. Jonan tiba di Tokyo pada Minggu kemarin.

Dalam kunjungannya, Jonan didampingi Utusan Khusus Presiden untuk Jepang Rahmat Gobel, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy Noorsaman Sommeng, dan Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) MI Dzikrullah.

Agenda pertama, Jonan akan bertandang ke head quarter Mitsubishi, untuk berdiskusi dengan CEO & President Mitsubishi Takehiko Kakeuchi, Chief Executive Officer (CEO) and President Mitsubishi Corporation.

Seusai pertemuan dengan Mitsubishi, Jonan melanjutkan pertemuan dengan CEO & President Marubeni Fumiya Kokubi di kantor pusat Marubeni Tokyo. Selanjutnya Jonan dan rombongan akan melakukan lunch meeting dengan Hiroto Izumi selaku Kepala Staf Perdana Menteri Jepang.

Jonan mengatakan, kunjungannya kali ini adalah untuk bertemu dengan berbagai investor tenaga listrik dan migas. Pertemuan bertujuan untuk mendorong investasi yang sudah berlangsung bisa berjalan dengan baik,

"Kita ingin mendapat informasi dan mendengar langsung masukan dari para investor besar ketenagalistrikan dan migas di Jepang. Kita akan semaksimal mungkin membantu dan mendorong agar investasi mereka berlangsung dengan baik tanpa kendala berarti," ungkap Jonan dalam keterangan tertulis, Senin (15/05).

Setelah itu, Menteri Jonan akan bertemu Hiroshige Seko, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang.

Rangkaian pertemuan bisnis akan dilanjutkan besok, Selasa (16/5). Terdapat empat agenda yang akan dilakukan, salah satunya dengan Inpex Corporation selaku investor Blok Masela.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Muhammad Reza)

 

Jakarta, Laporannews – Istana Kepresidenan membantah tudingan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang telah mengintruksikan petugasnya untuk mencari kesalahanya terkait masalah perpajakan.

Dalam tindak pidana perpajakan pertama kali diketahui berdasarkan salah satu sidang kasus pajak di pengadilan tindak pidana korupsi, beberapa waktu yang lalu.

Juru bicara Kepresidenan, Johan Budi mengatakan, Istana sama sekali tidak tahu menahu perihal perkembangan sidang itu sendiri.

“Tuduhan itu tidak benar. Istana tidak ada kaitan apa pun dengan pajak seseorang, apalagi dengan fakta- fakta yang muncul di sebuah persidangan,” Katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, (13/05).

Mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menegaskan, Istana tidak terkait dengan seorang yang mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan Fadli Zon dalam perkara tersebut.

Oleh karena itu, ia meminta Fadli Zon untuk menanyakan langsung kepada salah seorang di persidangan yang menyebutkan keterlibatan namanya. Hal itu, menurutnya untuk menjernihkan persoalan yang ia duga.

"Sebaiknya ditanyakan kepada sumber awal munculnya informasi soal itu," tuturnya. 


Kalam Sanjaya

 

Page 7 of 29

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan