Ekopol

 

Jakarta, Laporannews – Duta Besar RI untuk Vietnam, Ibnu Hadi menyebutkan bahwa dalam empat bulan ini, Indonesia sudah mengekspor batu bara lebih dari 1,5 juta ton ke Vietnam. Rencananya, tahun ini Indonesia akan menambahkan ekspor batu bara mencapai 4,5 juta ton. Menurutnya, permintaan batu bara ke Vietnam sangat besar seiring meningkatnya permintaan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

“Tahun ini Indonesia menargetkan ekspor batu bara ke Vietnam mencapai 4,5 juta ton,” kata Ibnu dalam keterangan tertulisnya. Jakarta, Senin (19/06).

Berdasarkan data dari perusahaan operator listrik terbesar di Vietnam, Electricity Vietnam (EVN) , batu bara menyumbang 30 persen dari total listrik nasional yang mencapai 42.000 MW.

Sebagai informasi, Vietnam sudah mengimpor 680.000 ton baru bara dari luar negeri pada 2016 lalu. Angka tersebut akan terus meningkat seiring gencarnya pemanfaatan energi panas untuk listrik (termoelektrik). Sedangkan, di tahun yang sama, Vietnam mengimpor batu bara dari Indonesia 2,9 juta ton. Hal itu menunjukkan bahwa permintaan batu bara Indonesia dari Vietnam cukup tinggi.

“Selama 4 bulan awal tahun 2017 saja, volume ini telah mencapai lebih dari 1,5 juta ton, memberikan pendapatan sebesar 108 juta dolar AS pada nilai perdagangan bilateral antara dua negara,” imbuhnya.

Sementara, Indonesia dan Vietnam akan terus menggenjot kerjasama antar kedua negara di bidang industri, khususnya batu bara. Kerjasama tersebut, dilakukan dalam forum “Kerjasama dan Bisnis di Bidang Perbatubaraan Indonesia-Veitenam,” di Hanoi, Vietnam, Jumat (16/06/2017).

“Forum ini termasuk dalam upaya mencapai nilai perdagangan bilateral antara dua negara sebanyak 10 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. Salah satu di antara barang-barang ekspor unggulan dari Indonesia ke Vietnam ialah batu bara,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas KKP)

 

Jakarta, Laporannews - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi melakukan koordinasi secara intens dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), guna memenuhi pasokan tenaga listrik di setiap lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

Hal tersebut, terangkum dalam naskah penandatanganan kesepakatan bersama antara Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir yang disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Jumat (16/06/2017) di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta.

Ruang lingkup kerjasama itu, meliputi penyediaan listrik di 12 lokasi SKPT, yang berada di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Diantaranya, Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur dan Sabang. Selain itu, kerjasama juga membahas mengenai pemanfaatan sarana dan pra sarana serta pertukaran data dan informasi.

Menteri Susi menjelaskan, tenaga listrik di 12 lokasi SKPT yang dibutuhkan tidak terlalu banyak dan membutuhkan transmisi yang besar.

“Sebenarnya project yang dibuat bukanlah project yang besar. Semuanya dalam angka kecil, tapi memang ditempatkan di banyak lokasi, karena disesuaikan dengan geografis kita”, ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Senin (16/06).

Ia menambahkan, pasokan tenaga listrik yang bersumber dari baterai maupun diesel, dianggap tepat untuk digunakan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Ia pun berharap, PLN dapat memberikan alternatif pasokan tenaga listrik.

“Kalau diesel itu terkadang masalahnya di bahan bakar. Nah, tempo hari kita melihat adanya baterai-baterai yang besar itu Pak. Kalau kita bisa pasang di beberapa tempat, itu kan bisa dipakai beberapa kali. Mungkin PLN bisa memberikan alternatif kepada kita seperti itu,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengutarakan, PLN siap mendukung program KKP. Ia pun berharap dalam jangka waktu 3-4 bulan ke depan dapat menyeleraskan kinerjanya dengan visi misi KKP, terutama tentang bisnis perikanan yang saat ini butuh dukungan proses elektrifikasi.

Rencananya, pemenuhan kebutuhan pasokan listrik di 12 lokasi SKPT akan digunakan untuk pengoperasian cold storage, tempat singgah nelayan, pabrik es, sumur, gudang rumput laut hingga tambak serbaguna.

“Jadi kami harapkan dari pihak Ibu Susi bisa berikan gambaran kepada kami dalam jangka pendek tentang bisnis perikanan. Oleh karena itu, kami bisa mengantisipasi karena  elektrifikasi hari ini bisa akan tumbuh sampai akhir 2019 sekitar 97 persen dan sebagian besar ada di Indonesia bagian Timur,” pungkas Sofyan.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Persatuan Istri Anggota (PIA) DPR RI menggelar acara pasar murah dan bazar Ramadhan Nusantara selama tiga hari dari 13-15 Juni 2017 di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat. Bazar tersebut, digelar untuk menyemarakkan bulan Ramadhan serta menyambut Idul Fitri.

Salah satu penjaga stand Levico Tenun NTT, mengutarakan bahwa berkah Ramadhan tidak hanya dirasakan oleh karyawan/ti di lingkungan DPR RI yang mendapatkan kupon sembako, namun juga sampai ke para pelaku UKM Nusantara yang turut serta menjual karyanya.

"Stand kami cukup ramai berdatangan pelanggan entah yang membeli atau juga yang menanyakan brand(merk) kami. Ini merupakan ajang yang bagus untuk lebih memperkenalkan UKM kami ke masyarakat luas," ujar Anas,

Begitu pula dengan pemilik gerai Mukena Hans, dirinya merasa para UKM ini dapat diuntungkan dengan adanya bazaar ini karena kebutuhan lebaran yang tinggi. "Permintaan mukena kami Alhamdulillah mencapai target. Ada banyak yang membeli di gerai dan ada juga yang memesan untuk parcel," tuturnya.

Selain itu, menurut prosentase yang dilakukan oleh Ketua Acara Ramadhan PIA DPR RI, sebagian besar stand telah mencapai target penjualan selama tiga hari. "Syukur kami panjatkan, para UKM 80% telah mencapai target pada Bazar Ramadhan PIA DPR RI selama tiga hari ini dengan omzet pendapatan total mencapai Rp 1 Milyar," jelas Julli Laiskodat, selaku Ketua Panitia Pasar Murah dan Bazar Ramadhan Nusantara.

Sementara itu, Ketua PIA DPR RI, Deisti Astriani Novanto juga menjelaskan bahwa dengan tercapainya target sampai dengan Rp 1 Milyar, semoga kedepannya para UKM terus dapat bekerjasama baik dengan lembaga Parlemen ini. "Semoga kerjasama kita yang terjalin tidak hanya berhenti disini. Dengan ini, semoga PIA DPR RI juga bisa ikut membantu memasarkan karya para UKM dengan mengadakan bazaar-bazaar serupa," ujar istri Setya Novanto itu.

Pasar Murah dan Bazaar Ramadhan Nusantara ini ditutup oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dengan menyerahkan doorprize kepada staf karyawan/karyawati DPR RI.

"Kami selaku pimpinan sangat berterima kasih kepada PIA DPR RI dimana di tengah kesibukan DPR yang cukup padat minggu ini, adanya Pasar Murah dan Bazaar ini merupakan komplimentar atas seluruh kegiatan di DPR  RI yang bermanfaat untuk staf karyawan dan karyawati DPR RI" ungkap Fadli Zon dalam pidato penutupnya.


Thariq Malaka

 

(Foto: Arie)

 

Jakarta, Laporannews – Keterlibatan TNI Angkatan Darat (AD) dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional, semata-mata didasari pada amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa salah satu tugas TNI AD adalah pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Dalam konteks tersebut, maka TNI/TNI AD berkewajiban membangun ketahanan nasional yang tangguh, untuk menghadapi berbagai ancaman, salah satunya adalah ikut mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, sebetulnya seluruh instrumen negara dan seluruh Aparatur Negara, bisa saja dimobilisasi untuk mensukseskan program-program tertentu, tidak terkecuali TNI untuk mensukseskan program kedaulatan pangan, untuk mencapai kemandirian pangan, untuk mencapai Swasembada pangan.

“Jadi begini, itu sah-sah saja, tetapi kan harus ada mekanisme dan tata cara yang prosedurnya ditempuh. Tidak selamanya TNI ini terlibat dalam pertanian buat apa ada Kementrian Pertanian dengan berbagai infrastrukturnya, harus ada aksi strateginya, apa strateginya jika kemudian pencapaian secara reguler nya sudah bisa tercapai,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/06).

Ia menilai, kemampuan TNI untuk mendorong Swasembada kedaulatan pangan tetap dipertahankan kinerja nya. Pasalnya, dengan bantuan dan dorongan TNI, maka pertumbuhan swasemabada pangan akan bagus.

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam swasembada pangan sah-sah saja. Namun, kata dia, jika pasokan pangan khususnya pertumbuhan berasnya sudah mencapai 4% pada setiap tahun. Maka, TNI kembali fokus terhadap pertahanan negara.

“Kehadiran TNI sangat efektif dalam mendorong pencapaian produksi pangan efektif karena TNI kan relatif lebih disiplin, lebih royal terhadap intruksi atasan dan TNI sebagai faktor pendorong terhadap peningkatan produktivitas sudah sangat nampak di daerah. Tetapi kan tidak selamanya TNI akan terlibat di situ, sehingga harus ada batas waktu supaya dikembalikan lembaga-lembaga ini kepada profesionalitasnya masing-masing,” tutupnya.


Della Manawar Lisa

 

(Dok. Setkab)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, kembali melakukan peninjauan kesiapan listrik menjelang lebaran 2017, di Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (P2B JB) Gandul, Depok, Jawa Barat.

Ia mengatakan, momentum lebaran menjadi salah satu hajatan besar bagi masyarakat Indonesia. sehingga, persiapan listrik harus dipersiapkan dengan matang. Selain itu, ia mengutarakan bahwa selama lebaran, beban listrik di seputaran Jawa, Bali biasanya turun karena banyak industri yang tutup selama menjelang lebaran.

“Jadi gini, info itu Jawa-Bali beban puncak turun dari 24.000 Mw menjadi 16.000 Mw karena industri libur saat Lebaran," katanya di Pusat Pengatur Beban Jawa-Bali (P2B JB) Gandul, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/06).

Menurutnya, penurunan terbesar akan terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kendati demikian, mantan Menteri Perhubungan itu menyebutkan, di daerah lain seperti daerah wisata di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, akan mengalami peningkatan konsumsi listrik karena banyaknya masyarakat yang berlibur atau pulang kampung.

"Kalau dari wisata, Bali juga naik, dan sebagian daerah wisata di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, PLN akan fokus karena permintaan listrik pasti naik," terangnya.

Ia pun percaya bahwa PT PLN (Persero) bakal mampu memenuhi pasokan listrik selama lebaran 2017. Meski demikian, dirinya mengingatkan kepada PLN agar selalu siaga karena cadangan listriknya tipis. Oleh karena itu, ia pun meminta PLN memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini.

"Karena peta pergerakan masyarakat untuk hajatan besar ini tiap tahun berubah, jadi diperlukan satu kontrol sistem yang bagus, recovery juga. Jadi mestinya ketika ada sesuatu ya enggak masalah, terakhir saya minta tetap ada pengawasan supaya ada masalah bisa ditangani dengan baik, Ini untuk perhatian supaya saat merayakan hari besar Lebaran bisa nyaman," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan, pihaknya telah melakukan dengan menggunakan tim piket selama 24 jam penuh untuk mengawasi listrik selama lebaran. Lanjutnya, keberadaan tim itu untuk mengatasi masalah listrik yang terjadi di lapangan melalui unit-unit yang tersedia di lapangan.

"Kami sudah mempersiapkan tim secara khusus untuk piket Lebaran 24 jam, itu ada di seluruh Jawa dan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun. Lebaran berjalan baik, pasokan listrik aman dan tidak ada gangguan," kata Sofyan. 


Kalam Sanjaya

 

(Foto: Humas KKP)

 

Jakarta, Laporannews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan pentingnya pemberdayaan pelabuhan perikanan sebagai implementasi dari Port State of Measures Agreement (PSMA) guna mengawasi praktik pencurian ikan atau illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF).

 Hal tersebut, disampaikan saat Menteri Susi menjadi panelis Side Event Food and Agriculture Organization (FAO): IUU Fishing on Implementing PSMA di United Nations Head Quarters (UNHQ), New York, pekan lalu.

Menurut Menteri Susi, PSMA merupakan instrumen penting untuk menghentikan praktik IUUF secara efektif dan melindungi lautan. Pelabuhan adalah titik masuk terakhir kapal penangkap ikan sebelum ikan masuk ke pasar. Dengan demikian, pelabuhan memainkan peran penting untuk menyaring ikan tangkapan hasil pencurian dari pasar.

“Tahun lalu di Roma (Italia), saya mengumumkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menerapkan PSMA. Kami telah menunjuk 5 pelabuhan untuk mengimplementasikan PSMA, dan kami berencana untuk menambahkan lebih banyak lagi pelabuhan (untuk implementasi PSMA) di daerah, di mana intensitas aktivitas kapal penangkap ikan asingnya tinggi,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews.  Jakarta, Selasa (13/06).

Ia mengatakan, meskipun PSMA adalah instrumen penting untuk menghentikan IUUF, namun menurutnya tidak cukup hanya PSMA saja. Ia menilai, dunia juga perlu meningkatkan pemantauan aktivitas penangkapan ikan di laut lepas karena di sanalah aktivitas penangkapan ikan dan transshipment paling banyak terjadi.

“Laut lepas harus mendapat perhatian khusus karena tanpa pengelolaan yang baik di laut lepas, akan sulit untuk mengindentifikasi asal ikan tangkapan. Hal ini akan menjadi kendala penerapan PSMA,” imbuhnya.

Hal itu, kata dia, guna memastikan pengelolaan laut lepas yang lebih baik, Indonesia telah menerbitkan data Vessel Monitoring System (VMS) secara terbuka melalui Global Fishing Watch. Dengan VMS, dapat terpantau aktivitas kapal nelayan Indonesia, sehingga bisa mengetahui kegiatan kapal yang beroperasi, serta kegiatan transshipment yang dilakukan.

Ia berpendapat, IUUF tidak hanya mengancam keamanan lingkungan, tapi juga melukai kehidupan orang-orang yang mengandalkan laut sebagai ladang pekerjaan dan sumber makanan. IUUF juga termasuk kejahatan perikanan transnasional dan terorganisir yang dapat mencemari kedaulatan nasional.

“Kita dapat mengakhiri operasi nakal ini melalui penerapan PSMA yang efektif, kapasitas penegakan aturan yang lebih kuat, teknologi pengawasan yang lebih baik, kebijakan yang kuat, tata kelola yang kuat, dan pertukaran informasi kredibel yang lebih transparan berkaitan dengan perikanan antarnegara. Yang paling penting, kita membutuhkan pemimpin yang berani, dengan political will yang kuat untuk memerangi IUUF dan fisheries crime,” paparnya.

Perempuan kelahiran Pangandaran itu menambahkan, penerapan PSMA tidak akan efektif jika tidak diterapkan aturan tanggung jawab yang tegas terhadap negara yang kapal perikanannya melakukan IUUF atau fisheries crime (negara bendera), sebagaimana telah diatur dalam kode Etik The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan FAO.

“Masih banyak negara anggota FAO yang menggunakan ‘flags of convenience’ untuk operasi penangkapan ikan, dan sebagian besar kapal ini melakukan IUUF. Saya mendorong FAO untuk mengambil tindakan dan menghentikan praktik ini guna memerangi IUUF dan kejahatan perikanan,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, ia menyakini bahwa negara-negara yang hadir dapat memerangi IUUF dan kejahatan perikanan adalah bisnis yang menguntungkan. Menurutnya, akan lebih banyak keuntungan bagi sebuah negara ketika laut dipulihkan dengan lebih baik. Ia mencontohkan yang terjadi di Indonesia, di mana Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan Indonesia saat ini 50% lebih tinggi dari pada PDB nasional, dengan komoditas ikan berkontribusi besar terhadap deflasi negara.

“Indeks stok ikan MSY (Maximum Sustainable Yield) kami meningkat dari 6,5 juta ton (2014), menjadi 7,1 juta ton (2015), dan menjadi 9,9 juta ton (2016). Tahun ini (2017) diperkirakan menjadi 12 juta ton,” tuturnya.

“Negara dunia harus bekerja sama untuk menutup celah-celah yang memungkinkan sindikat kejahatan perikanan beroperasi secara bebas di seluruh dunia. Planet bumi kita ini hanya memberi satu lautan besar, dan inilah tugas kita untuk melindunginya, untuk generasi sekarang dan masa depan di dunia ini,” tandasnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews – Hampir 3 tahun proses tindaklanjut atas rekomendasi panitia kerja (Panja) Outsourcing BUMN mangkrak. Dalam hal ini, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, dan perusahan-perusahaan BUMN enggan melaksanakan rekomendasi tersebut. Akibatnya, permasalahan outsourcing BUMN tidak mengalami kemajuan penyelesaian berarti.

Koordinator Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN, Achmad Ismail mengatakan, sejauh ini belum ada lagi persidangan di DPR yang mengangkat soal outsourcing BUMN sebagai agenda utamanya. Tak tinggal diam, pengurus GEBER BUMN proaktif menemui pihak-pihak terkait, mulai pimpinan Komisi IX, pimpinan Komisi VI, hingga pimpinan fraksi, serta tiga Wakil Ketua DPR (Bid Korpolkam, Korkestra, Korinbang), bahkan menemui Ketua MPR.

“Mereka mendorong dilaksanakannya rapat kerja lintas komisi (Rakergab) guna menyelesaikan kasus kami. Faktanya, sampai saat ini Rakergab belum juga terlaksana dengan pasti,” katanya dalam pernyataan persnya, di Jakarta, Senin (12/06).

Pria yang akrab dipanggil Ais itu menegaskan, rekomendasi Panja merupakan instrumen kebijakan dari DPR sebagaimana tertuang pada UU 17/2014 tentang MD3. Pada Pasal 74 Ayat (2) dinyatakan bahwa "Rekomendasi" bersifat wajib untuk dipatuhi guna ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pihak yang dituju oleh rekomendasi.

Ais mencatat, Komisi IX baru sekali mengelar rapat soal outsourcing BUMN bersama GEBER BUMN pada Desember 2014. Sampai sekarang, lanjut Ismail, belum ada lagi agenda rapat serupa di DPR. Padahal, dinamika dan dampak persoalan outsourcing BUMN ini terus terjadi, berkembang dan meluas.

“Korbannya pun terus berjatuhan. Banyak pekerja outsourcing BUMN yang di-PHK sepihak oleh BUMN-nya secara laten dan juga korban kecelakaan-kecelakaan kerja lainnya,” ujarnya.

Dalam konteks inilah, ia mendesak DPR menggelar Rakergab untuk kasus outsourcing BUMN ini. DPR juga wajib memanggil direksi-direksi BUMN guna mengetahui langkah nyata dari BUMN dalam merespon rekomendasi Panja.

“Bukan seperti sekarang yang terjadi. DPR ragu berinisiatif dan minim bersikap terhadap rekomendasi panja, yang kita curigai sudah "dikangkangi" oleh perusahaan-perusahaan BUMN,” tegasnya.

Sebagai informasi, ada ratusan ribu pekerja outsourcing di BUMN masih menunggu kejelasan nasibnya, seperti yang dimuat di rekomendasi panja Komisi IX tersebut. Oleh karena itu, lanjutnya, DPR juga harus memahami kondisi para buruh outsourcing tersebut.

“Isi pokok rekomendasi menitik-beratkan pada beralihnya status hubungan kerja ke BUMN, perekrutan kembali pekerja yang di-PHK sepihak, berikut pembayaran hak-hak normatif serta adanya jaminan kebebasan berserikat,” pungkasnya.


 

Tariq Malaka

(Dok. Garuda Indonesia)

 

Jakarta, Laporannews - Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N Mansury mengatakan, maskapai nasional Garuda Indonesia optimis kinerja operasional dan keuangan perusahaan dalam waktu satu hingga dua tahun mendatang akan menunjukan pertumbuhan positif secara berkelanjutan.

“Garuda Indonesia akan berfokus untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan melalui sepuluh inisiatif kinerja finansial dan bisnis agar kondisi operasional serta keuangan Garuda bisa lebih baik lagi dan kami cukup optimistis hal tersebut bisa tercapai pada satu hingga dua tahun mendatang” paparnya, usai kegiatan paparan publik kesiapan angkutan lebaran di Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, (11/6).

Ia menjelaskan, Optimisme tersebut, ditunjang oleh implementasi strategi bisnis perusahaan yang berfokus pada transformasi kinerja finansial yang didukung oleh optimalisasi basis operasional yang kuat.

“Pada fase pertumbuhan bisnis yang penuh dengan tantangan ini, kami berterima kasih atas perhatian dan masukan seluruh pihak mengenai kinerja finansial dan dinamika bisnis Garuda Indonesia saat ini. Hal tersebut tentunya merupakan hal yang patut kami apresiasi, khususnya atas komitmen dan kepedulian seluruh stakeholder dalam memastikan Garuda Indonesia sebagai “national flag carrier” tetap memiliki kinerja bisnis yang baik,” tuturnya dalam rilis yang diterima Laporannews. Jakarta, Minggu (11/06).

Saat ini, kata dia, kondisi perusahaan dari sisi operasional sudah sangat baik, layanan kepada pelanggan juga sudah bagus. Adapun tantangan yang harus dipenuhi saat ini adalah terkait upaya peningkaran kinerja finansial secara berkelanjutan untuk memastikan sustainability business tetap terjaga.

“Kami pastikan fase siklus bisnis yang saat ini tengah dilalui Garuda Indonesia hanya bersifat temporer, mengingat seluruh lini perangkat bisnis perusahaan baik dari aspek sisi infrastruktur, SDM, serta produk yang dimiliki sudah memiliki platform yang baik dan bisa menunjang upaya perbaikan kinerja perusahaan,” imbuhnya.

Adapun 10 inisiatif strategi kinerja finansial yang akan dilaksanakan perusahaan akan dilakukan melalui upaya optimalisasi armada serta menurunkan biaya armada yang ada selama ini, juga meningkatkan kualitas pelayanan, terutama mengenai ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat sehingga aspek layanan terhadap pengguna jasa tetap terjaga.

Selain itu, perusahaan juga akan terus mengembangkan channel distribusi marketing mulai dari peningkatan value partnership dengan agen perjalanan hingga maksimalisasi channel digital marketing perusahaan.

“Garuda Indonesia juga akan membenahi sistem pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari pengguna jasa agar kondisi perusahaan bisa terus membaik,” ujarnya.

Ia menambahkan, perbaikan keuangan perusahaan, juga dilakukan dengan mengevaluasi sejumlah rute penerbangan yang kemungkinan bisa saja ditambah maupun dikurangi frekuensinya, hal tersebut terkait dengan upaya maksimalisasi kapasitas armada secara tepat guna khususnya pada rute-rute yang kompetitif.

"Perusahaan masih akan menambah rute penerbangan sepanjang memang menguntungkan dan kompetitif disamping bisa meningkatkan penggunaan pesawat yang ada," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas KKP)

 

Jakarta, Laporannews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menyerukan kepada dunia untuk memerangi aksi illegal fishing atau pencurian ikan. Pernyataan itu ia sampaikan di sela-sela Konferensi Laut dalam “Dialog Kemitraan 4: Menjaga Keberlanjutan Perikanan” di UNHQ, New York, Rabu (7/6) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi menyarankan berbagai langkah yang dapat dilakukan bersama untuk menjaga keberlanjutan kelautan dan perikanan dunia.

“Lautan menutup sekitar 71% permukaan bumi. Lautan harus dilindungi untuk menumbuhkan dan menjaga kelestarian kehidupan laut. Ini merupakan tugas kita  untuk menjaga hak lautan,” kata Menteri Susi dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Jakarta, Minggu (11/06).

Menurutnya, untuk dapat menjaga lautan, semua masyarakat dunia harus memahami bahwa lautan dan kehidupan yang terkandung di dalamnya berhak untuk hidup lestari. Untuk itu, dunia memerlukan suatu badan global untuk mengatur perlindungan terhadap hak laut, yang tak akan terganggu oleh agenda politik apapun.

“Dunia butuh badan yang dapat melindungi hak lautan. Badan yang ditunjuk harus mengawasi kehidupan laut seperti ikan dan terumbu karang yang hidup di dalamnya. Khususnya dengan bersama-sama berjuang melawan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Konferensi Laut PBB berlangsung tanggal 5-9 Juni 2017 dengan mengusung tema “Our Ocean, Our Future: Partnering for the Implementation of SDG’s 14”. Tujuannya untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang diperlukan guna mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SGD’s) 14 melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik tingkat regional, nasional, maupun global. SDG’s 14 sendiri bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Perempuan kelahiran Pangandaran itu menuturkan, laut lepas perlu dijaga dengan manajemen yang lebih baik untuk memastikan penangkapan hasil laut di sebuah negara tidak akan mengancam kelestarian  sumber daya alam negara tersebut. Untuk itu, ia menyarankan negara-negara dunia melakukan penangkapan menggunakan peralatan dan metode yang aman, mengontrol Fish Agregating Device (FAD), dan tidak menguras induk-induk ikan yang bermigrasi menuju zona perkembangbiakan mereka.

“Ketika induk-induk ikan tidak kembali ke zona perkembangbiakan (akibat ditangkap), bayi-bayi ikan tidak akan lahir untuk menjaga keberlanjutannya, sehingga dunia akan kehabisan stok ikan,” sambugnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya melindungi laut lepas sebagai upaya melindungi industri skala kecil. Menurutnya, nelayan-nelayan terutama nelayan kecil harus bisa sejahtera dengan menggantungkan hidup dari laut.

“Laut harus dapat menjadi sarana nelayan kecil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” tuturnya.

Terakhir, ia meminta agar dunia memahami bahwa IUU Fishing adalah kejahatan transnasional yang terorganisir. Dalam praktiknya, selain melakukan pencurian ikan juga terjadi perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, transaksi bahan bakar minyak (BBM) ilegal, penyelundupan binatang langka, dan sebagainya.

“Kita perlu memastikan bahwa kejahatan perikanan transnasional terorganisir (transnational organized fisheries crime) diakui dalam resolusi Majelis Umum PBB. Kita memerlukan sebuah tim ahli independen yang akan merekomendasikan rencana untuk melembagakan kejahatan perikanan transnasional terorganisir, dan untuk mendorong pengakuan berdasarkan Dokumen Resolusi Majelis Umum PBB,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Universitas Pertahanan (Unhan) Laksda TNI DR. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D. menegaskan pentingnya kerjasama keamanan dan pertahanan antara negara-negara anggota ASEAN dan Uni Eropa. Penegasan tersebut disampaikan pada hari ketiga seminar internasional saat bertindak sebagai pembicara dari ASEAN dalam paparan yang berjudul “Indonesia Ocean Policy: ASEAN and European Union Opportunities”.

Octavian menilai, peluang yang terbuka untuk menjalin kerjasama ASEAN dan Uni Eropa, pada bidang kerjasama keamanan dan pertahanan sebagai kontribusi positif untuk mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik.

“Kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan tersebut, bernilai sangat strategis mengiringi kerjasama ekonomi yang mendominasi hubungan multilateral ASEAN dan Uni Eropa yang sudah berjalan selama ini,” katanya dalam rilis yang diterima Laporannews. Kamis malam (8/06).

Sebagai informasi, seminar internasional antara negara anggota ASEAN dan Uni Eropa itu sendiri berlangsung selama 5 hari berturut-turut mulai tanggal 5 hingga 9 Juni 2017 di Roma, Italia. Penyelenggara seminar adalah European External Action Service (EEAS) dan European Security and Defence College (ESDC) bekerjasama dengan Italian Center for High Defence Studies yang dihadiri lebih dari 40 peserta mulai dari pejabat militer, coast guard, diplomat Kementerian Luar Negeri, pejabat Uni Eropa dan ASEAN serta para akademisi. 

Ia menceritakan, para pembicara dari Uni Eropa banyak membahas berbagai operasi militer dan operasi bersama militer-sipil di beberapa belahan dunia sesuai mandat yang diterima setiap negara anggota Uni Eropa. Dalam seminar itu, ia membahas visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam konstelasi politik internasional.

“Para peserta seminar menyambut baik gagasan tersebut, sekaligus menerima dengan antusias sosialisasi berbagai program aksi pemerintah Indonesia sesuai Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimuat dalam Perpres nomor.16 tahun 2017,” tuturnya.

Para peserta seminar juga diberi kesempatan untuk mengunjungi EU Mission Sophia Command HQ yang sedang mengendalikan operasi Angkatan Laut bersama negara-negara Uni Eropa mengatasi gelombang illegal immigrant di Laut Tengah.

“Berbeda dengan kebijakan ASEAN, maka Uni Eropa melaksanakan operasi bersama tersebut menggunakan pendekatan keamanan untuk mengatasi human trafficking daripada melihatnya dengan pendekatan kemanusiaan sebagai persoalan refugee atau asylum seeker,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Page 6 of 29

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan