Ekopol

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir meminta Kementerian Perdagangan untuk menyerahkan proses lelang gula rafinasi ke Perum Bulog. Menurutnya, lelang gula rafinasi yang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 16/M-DAG/PER/3/2017, tidak berpihak kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM).

Ia menuturkan bahwa regulasi yang dibuat oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, hingga saat ini masih menjadi polemik. Ia menilai bahwa ada pihak-pihak yang ingin memaksakan untuk tetap dilaksanakan regulasi tersebut.

“Permendag ini bertentangan dengan UU. No. 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan pasal 18,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Sabtu (8/07).

Ia menyebutkan, penjelasan Permendag sangat jelas bertentangan dengan sejumlah aturan lainya. Diantaranya, dalam UU. No. 7 Tahun 2014 pada ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan dan pengembangan terhadap pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f.

Kemudian, pada ayat 2 diterangkan bahwa ketentuan mengenai penataan, pembinaan dan pengembangan pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

“Artinya bahwa Enggar telah melangkahi Presiden, karena kewenangan pembentukan pasar lelang komoditas berada ditangan Presiden,” tandasnya.

Ia pun menjelaskan bahwa penunjukkan PT. Pasar Komoditas Jakarta sama sekali belum pernah beroperasi dan nihil dalam pengalaman. Menurutnya, dalam Perpres No 4/2015 pasal 19 b menyebutkan bahwa penyelenggara lelah harus memiliki keahlian, kemampuan, pengalaman teknis dan manajerial dalam menyediakan barang dan jasa.

“Yang anehnya adalah mereka yang selama ini gencar mendukung diselenggarakannya lelang gula rafinasi, ternyata menolak apabila penyelenggaraan lelang gula rafinasi tersebut dilaksanakan oleh Bulog yang tidak lain adalah Badan Usaha Milik Negara. Ada apa ini? Patut diduga karena adanya kongkalikong dengan PT. Pasar Komiditas Jakarta,” paparnya.

Ia pun menilai, jika memang UKM dan IKM menginginkan agar lelang gula rafinasi ini tetap dilaksanakan, maka Presiden lah yang berwenang untuk menerbitkan aturan tentang lelang gula rafinasi tersebut untuk memyerahkan penugasan-nya kepada Bulog.

“Presiden pasti akan menyerahkan penugasanya kepada Perum Bulog untuk menyelenggarakan dan melaksanakan lelang gula rafinasi, karena penugasan tersebut diatur dalam UU No. 19 tahun 2003,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Presiden Joko Widodo tengah melakukan pertemuan dalam agenda besar pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di Hambur, Jerman. Dalam pertemuan itu, Pemerintah berharap anggota G20 bisa menjadi pendorong ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berimbang.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak Presiden Jokowi dalam KTT G20 untuk mempertahankan proteksi domestik sektor perikanan terhadap perdagangan bebas. Merujuk data Organisasi Pangan Dunia (FAO), Indonesia merupakan produsen ikan terbesar ketiga di dunia. Namun, bila berbicara tentang ekspor produk perikanan, Indonesia tidak masuk ke dalam peringkat top 10 dunia.

“Hal ini menunjukkan bahwa pondasi kita di sektor perikanan masih lemah. Bila proteksi domestik dihilangkan, kendali domestik kita akan lumpuh tertindas oleh kekuatan modal asing,” demikian disampaikan Niko Amrullah Wasekjen KNTI di Jakarta, Jumat (7/07).

Selain itu, ia menuturkan, angka kredit macet UMKM Perikanan pun semakin mengalami peningkatan sekitar 8,7% dibanding tahun 2015. Bila dilihat dari aktivitas industri perikanan juga mengalami kelesuan, misalnya di Sulawesi Utara.

“Berdasarkan kajian ekonomi dan keuangan regional dari Bank Indonesia pada triwulan I 2017 terjadi penurunan aktivitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang diakibatkan oleh menurunnya pasokan ikan sebagai bahan baku yakni dari 250 ton/hari di tahun 2015, kini hanya mencapai 90 ton/hari,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini dunia tengah mengalami tantangan besar yakni problematika pangan untuk 9 milyar penduduk dunia di tahun 2050 sebagai dampak perubahan iklim. Perekonomian yang tidak menentu, kata dia akan berujung pada peningkatan kompetisi pemanfaatan sumber daya alam. Sektor perikanan menjadi target SDGs dari aspek pangan dan nutrisi yang mesti dipastikan keberlanjutannya baik ekonomi, sosial, bahkan lingkungan.

“Maka dari itu, bukan hal yang mustahil sumber daya ikan Indonesia menjadi incaran dunia di tengah semakin meningkatnya konsumsi ikan dengan pertumbuhan rata-rata 3,2% dalam kurun waktu 52 tahun (1961-2013), namun produksi perikanan tangkap cenderung stagnan sejak tahun 1980an," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), serta Dana Transfer ke Daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapadatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

Pertimbangan itu, disahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-7 yang dipimpin Ketua DPD RI Oesman Sapta didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis, Jakarta, Kamis (6/7).

Oesman Sapta menjelaskan, penyusunan pertimbangan terhadap KEM PPKF itu mendesak untuk segera diputuskan, mengingat dalam waktu dekat DPR RI akan memutuskan RUU APBN TA 2018.

“Dalam memutuskan RUU APBN 2018, DPR perlu memperhatikan pertimbangan DPD, untuk itu kami merespon cepat dengan menyelesaikan penyusunan pertimbangan untuk disahkan hari ini,” katanya di Jakarta, Kamis (6/07).

Politisi Hanura itu, menegaskan bahwa DPD akan selalu memperkuat peran dan fungsinya dalam membangun daerah. “Kita patut bersyukur dengan anggaran yang ada sekarang ini, tanpa ada pemotongan anggaran dari pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan kepada DPD RI untuk terus berkinerja sesuai peran dan fungsinya membesarkan daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite IV Ajiep Padindang yang membacakan pandangan dari DPD RI mengatakan, pemerintah perlu memberikan perhatian serius dalam upaya menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perluasan kesempatan dan kemudahan usaha masyarakat kelas bawah, akses perluasan pengembangan usaha bagi pelaku usaha kecil menengah dan mikro, juga dapat meningkatkan infrastruktur daerah tertinggal yang mendorong perkembangan ekonomi wilayah serta melaksanakan proyek padat karya.

“Pemerintah perlu perhatian serius dalam meningkatkan ekonomi wilayah, salah satunya dengan meningkatkan insfrastruktur daerah tertinggal dan kemudahan serta perluasan akses pada pengembangan usaha kecil di daerah,” ucap Ajiep.

Menurut data yang diterima, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 ditetapkan sebesar 5,4-5,6% dan DPD memberikan pandangan akan terjadi kenaikan ekonomi di Indonesia sebesar 5,3%, berdasarkan perbaikan ekonomi global dan penguatan konsumsi dan peningkatan investasi di masyarakat. Sementara untuk inflasi, diperkirakan mencapai 4% dengan pertimbangan adalah meningkatnya konsumsi dan harga komoditas.

“Peran tim pengendali inflasi di daerah harus semakin diperkuat, sehingga mampu mendukung kinerja pemerintah dalam mengendailkan inflasi,” tuturnya.

Selain itu, DPD juga menyoroti kebijakan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) agar memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan sekurang-kurangnya anggaran sebesar 82,81 Triliun untuk ADD.

“Pemerintah harus konsisten dalam sesuai amanat Undang-Undang Desa dalam menentukan alokasi dana desa. Perlu formula yang tepat untuk aspek pemerataan keadilan. Selain itu, struktur dan format Anggaran Pendapatan Belanja Desa perlu disederhanakan. Kebijakan Dana Insentif Daerah 2018, berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja disesuaikan dengan kebutuhan prioritas daerah,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Nono Sampono menambahkan, pertimbangan DPD RI terhadap KEM PPKF Tahun 2018, dibuat untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran negara tahun 2018, baik dari sisi kebijakan ekonomi makro maupun kebijakan fiskal yang terkait dengan penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

“Pertimbangan DPD RI ini dibuat agar penyusunan KEM PPKF Tahun 2018 menjadi lebih baik, realistis, dan sesuai prioritas pembangunan nasional dan daerah,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. ekon.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – Pemerintah menggelar rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR-RI) untuk membahas Rancangan Anggara Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

Dalam Rapat Kerja tersebut, Menteri Koordinator Perekenomian, Darmin Nasution mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada DPR RI. Ia mengatakan, perubahan itu dikarenakan adanya perkembangan situasi global dan dalam negeri. Selain itu, ia mengaku adanya tekanan pada komponen administered price atau harga yang diatur pemerintah. Ia mengusulkan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-P 2017 sebesar 5,2 persen.

“Pertumbuhan ekonomi kita usulkan 5,2%, dibanding APBN 2017 5,1%, karena konsumsi rumah tangga kami perkirakan sedikit membaik,” katanya di Ruang Rapat Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/07).

Angka tersebut, lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN sebelumnya yang hanya sebesar 5,1%. Artinya, asumsi makro itu dimaksudkan untuk menjaga momentum pertumbuhan di dalam negeri, sekaligus tetap mencermati kondisi perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian.

"Tetapi pemerintah berusaha keras melalui pengendalian volaltile food. Melalui Mendag dan Mentan diusahakan betul volatile food tidak terlalu tinggi dan bisa disaksikan pada puasa dan lebaran tahun ini," sambungnya.

Ia juga memperkirakan, ekspor dan impor dalam RAPBN-P tahun ini tumbuh masing-masing 4,8% dan 3,9% dari sebelumnya masing-masing sebesar 0,1% dan 0,2%. Meski demikian, pemerintah memperkirakan konsumsi pemerintah hanya tumbuh 4,6%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,8%.

“Meskipun ada catatan, yaitu ada kekuatan yang saling kontradiktif di dunia yang pengaruhi capital inflow dan tingkat kurs kita. Dengan situasi itu, pemerintah melalui APBN-P ini, perkirakan kurs Rp 13.400 sedikit lebih tinggi dari APBN 2017 Rp 13.300 per US$. Lifting minyak kami masih gunakan angka untuk minyak 815 ribu barel per hari dan gas 1,15 juta barel per hari. Secara keseluruhan ada perbaikan meski tidak terlalu besar,” paparnya.


Rizki Auliyah Bukayat

 

(Dok. PT KAI)

 

Jakarta, Laporannews – PT Kereta Api Indonesia (Persero), membatalkan kebijakan penyesuaian tarif Kereta Api ekonomi bersubsidi yang diberlakukan mulai keberangkatan 7 Juli 2017. Juru bicara PT KAI Daerah Operasi (Daop) 5 Purwokerto, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, hal itu, untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan moda transportasi massal yang ekonomis.

"Maka per tanggal 6 Juli 2017, tarif KA-KA bersubsidi kembali ke tarif lama sesuai PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Rabu malam (5/07/2017)..

Ia menyampaikan, bagi masyarakat yang telah melakukan transaksi pembelian tiket KA-KA tersebut, pada 24 Juni 2017 sampai dengan 4 Juli 2017 di berbagai kanal resmi penjualan tiket KA, selisih biaya dapat diambil di stasiun tujuan dengan menunjukkan boarding pass di loket stasiun.

"Sementara itu, bagi calon penumpang yang telah melakukan transaksi pembatalan tiket KA-KA tersebut, yang telah dibeli pada 24 Juni 2017 sampai dengan 4 Juli 2017, dapat mengambil selisih bea antara tarif lama dan baru di stasiun pengembalian bea (refund), seperti Gambir, Pasarsenen, Kiaracondong, Lempuyangan, dan stasiun-stasiun di berbagai daeran lainnya dengan menunjukkan bukti pembatalan," sambungnya.

 

Berikut adalah daftar KA bersubsidi dan tarif yang berlaku untuk pembelian per 6 Juli 2017: 

No

Nama KA

Rute

Tarif per 24 Juni 2017

Tarif per 6 Juli 2017

1

Logawa

Purwokerto-Surabayagubeng-Jember

80.000

74.000

2

Brantas

Blitar-Pasarsenen

95.000

84.000

3

Kahuripan

Blitar-Kiaracondong

95.000

84.000

4

Bengawan

Purwosari-Pasarsenen

80.000

74.000

5

Pasundan

Surabayagubeng-Kiaracondong

110.000

94.000

6

Sri Tanjung

Lempuyangan-Banyuwangi

110.000

94.000

7

GBM Selatan

Surabayagubeng-Pasarsenen

120.000

104.000

8

Matarmaja

Malang-Pasarsenen

125.000

109.000

9

Siantar Ekspres

Medan-Siantar

27.000

22.000

10

Serayu

Purwokerto-Kroya-Pasarsenen

70.000

67.000

11

Kutojaya Selatan

Kutoarjo-Kiaracondong

65.000

62.000

12

Tawang Alun

Malang-Banyuwangi

65.000

62.000

13

Rajabasa

Kertapati-Tanjungkarang

35.000

32.000

14

Bukit Serelo/Buser

Kertapati-Lubuklinggau

35.000

32.000

15

Putri Deli

Tanjung Balai-Medan

30.000

27.000

16

Probowangi

Banyuwangi-Probolinggo-Surabayagubeng

65.000

56.000

17

Probowangi

Banyuwangi-Probolinggo

30.000

27.000

18

Probowangi

Probolinggo-Surabayagubeng

35.000

29.000

19

Tegal Ekspress

Tegal-Pasarsenen

50.000

49.000

20

Maharani

Surabaya Pasarturi-Semarangponcol

50.000

49.000


A. Ainul Ghurri 

 

 

 

 

 

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Pemerintah Indonesia dan Swiss hari ini, Selasa (4/07/2017), mendeklarasikan kesiapan kedua negara untuk saling bertukar informasi keuangan dengan tujuan perpajakan atau dikenal dengan istilah Automatic Exchange of Information (AEOI). Penandatangan Joint Declaration tersebut, dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yang Mulia Yvonne Baumann, yang disaksikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan  Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, secara spesifik, melalui Joint Declaration ini Indonesia dan Swiss menyatakan kesepakatan untuk saling bertukar informasi rekening keuangan secara otomatis sesuai dengan Common Reporting Standard mulai tahun 2018 dengan pertukaran pertama pada tahun 2019 yang dilindungi dengan jaminan keamanan data sesuai standar internasional.

Kedua yurisdiksi juga menyatakan akan saling memberikan informasi mengenai perkembangan implementasi CRS dalam peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara, serta menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama di sektor keuangan.

“Joint Declaration tersebut merupakan salah satu yang dipersyaratkan oleh Swiss dalam mengaktifkan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) dalam rangka implementasi AEOI, untuk mendapatkan persetujuan dari Parlemen Swiss yang keputusannya akan diambil pada akhir tahun 2017,” ,” katanya di Jakarta, Selasa (4/07).

Ia menjelaskan, deklarasi bersama antara Indonesia dan Swiss ini dimungkinkan setelah pada tanggal 8 Mei 2017, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Perppu Nomor 1/2017) yang mengatur mengenai wewenang Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dari Lembaga Keuangan di seluruh Indonesia dan wewenang Menteri Keuangan untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain.

“Penting bagi Indonesia untuk dapat melaksanakan AEOI dengan Swiss mengingat Swiss merupakan salah satu financial center terbesar di dunia,” ujarnya. 

Ia menuturkan, informasi keuangan yang diperoleh dari Swiss dan hampir 100 negara lainnya akan digunakan sebagai basis data perpajakan untuk menguji tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

“ Terutama melaporkan penghasilan serta aset keuangan di luar negeri yang selama ini tidak dilaporkan,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. Garuda Indonesia)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar, merasa heran dengan diamnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan jajaran kementeriannya atas dugaan pelanggaran regulasi dalam susunan direksi Garuda Indonesia yang baru.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN menunjuk Pahala N Mansuri sebagai Direktur Utama (Dirut) maskapai plat merah itu pada Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS) Rabu, 12 April 2017 lalu. Pahala menggantikan Arief Wibowo yang secara mendadak dicopot dari jabatannya.

“Ini bukan soal RUPS nya, BUMN itu kan hanya menyiapkan talent pool nya saja, artinya BUMN hanya mengajukan orang untuk jadi Direksi di Perusahaan BUMN,” terangnya di Jakarta, Rabu, (28/06).

Mantan Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan, bila menilik dari Civil aviation Safety Regulation (CASR) atau Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil yang mengadopsi Annex dari ICAO, dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dapat dilihat CASR diamandemen 10 Peraturan Menteri (PM) Nomor 107/2015 dan terakhir amandemen 11 PM Nomor 41/2016, yang menyebutkan bahwa Key Personel, termasuk Direktur Utama harus memenuhi kualifikasi melalui pelatihan, berpengalaman dan ahli dalam bidang penerbangan.

“Dalam arti lain, key personel termasuk Dirut harus punya latar belakang penerbangan. Ini masalahnya, perusahaan penerbangan tidak bisa di manage sembarang orang, ada regulasinya, dibuat oleh Kementerian Perhubungan selaku Regulator yang nantinya diawasi oleh Dirjen Perhubungan Udara,” ujarnya.

Ia menambahkan, disamping perubahan nomenklatur susunan Direksi Garuda yang menghilangkan posisi Direktur operasi dan Direktur teknik dari akta perusahaan,  penunjukkan Pahala menjadi perhatian khusus bagi pelaku penerbangan dan pengamat. Karena Pahala yang awalnya menjadi Direktur PT Bank Mandiri, kini duduk menjadi Dirut penerbangan berlogo burung Garuda itu.

“Nah ini yang saya sesalkan kenapa Menhub membiarkan pelanggaran itu terjadi dan persyaratan itu tertulis di dalam aturan keselamatan penerbangan. Ini, perlu dipertanyakan niatan Menhub sampai membiarkan ini terjadi. Kalau Garuda dibiarkan berarti maskapai lain juga dibiarkan. Repot nanti kalau ada audit kepatuhan dari ICAO.” tegasnya.

Perubahan CASR seperti terkutip dalam Amandemen ke 10, artikel 121.59 telah ditambahkan poin (d) dan seterusnya, yang sebelumnya hanya sampai poin (c) mengenai kebutuhan minimum manajemen sebuah maskapai atau  management Personnel Required.

“Contoh perubahan yang signifikan adalah pada masa lalu bekas pilot bisa jadi Direktur operasi, tapi aturan baru yang sekarang hanya membolehkan pilot aktif dengan pengalaman yang spesifik yang bisa menjabat Direktur operasi,” paparnya.

Untuk diketahui dalam CASR Amandemen ke 10, artikel 121.59 di poin d disebutkan dalam bahasa Inggris yakni; "The individuals who serve in the positions required or approved under paragraph (a) or (b) of this section and anyone in a position to exercise control over operations conducted under the operating certificate must-(1) Be qualified through training, experience, and expertise."

“Apa yang terjadi di Garuda saat ini, saya nilai kesalahan yang fatal dan merupakan violation terhadap CASR dalam bentuk non compliance,” tuturnya.

Ia menuturkan, tampaknya Kementerian BUMN telah memahami peraturan tersebut, namun berlindung dibalik kebijakan regulator. “Jika ini dibiarkan posisi Pahala yang entah disebabkan apa, saya khawatir bukannya melakukan koreksi tetapi Menhub malah mengeluarkan aturan baru untuk menjustifikasi itu,” tukasnya.

Ia pun menilai, jika hal itu terjadi maka kebijakan Menhub Budi Karya itu bisa menjadi preseden buruk di dunia penerbangan. “Bahkan menjadi langkah mundur bagi penerbangan Indonesia dan akan mempengaruhi kebijakan regulator dimasa yang akan datang,” tutupnya.


Della Manawwar Lisa

 

(Dok. Kementerian ESDM)

 

Jakarta, Laporannews – Satu hari usai Hari Raya Idul Fitri 1438 H, pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, dan pasokan listrik dilaporkan dalam kondisi aman. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sujatmiko, mengatakan, hingga saat ini Senin (26/062017), sektor ESDM terus melakukan pemantauan dan siap siaga. Petugas Posko Nasional ESDM maupun tim di lapangan selalu bergantian melakukan monitoring. 

"Secara umum, untuk sektor minyak dan gas bumi baik penyediaan stok BBM dan LPG sampai distribusi aman selama arus balik. Ketenagalistrikan juga sama, penyediaan tenaga listrik nasional aman. Sementara, untuk kebencanaan geologi, petugas melakukan monitoring terus menerus untuk gunung dengan level IV (AWAS). Peringatan terhadap warga/pengunjung, terutama untuk gunung-gunung yang padat wisatawan juga terus kami sampaikan," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Laporannews. Jakarta Selasa (27/6).

Adapun antisipasi Pendistribusian BBM dari kementerian ESDM hingga 26 Juni 2017 (H+1) diantaranya, Pertama, total 50 KiosK Pertamax di wilayah MOR III dan IV dan PT. AKR Corporindo Tbk. beroperasi 3 KiosK AKRA 92 di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur keseluruhan masih beroperasi. Kedua, 10 Serambi Pertamax masih dioperasikan sesuai dengan rencana. Ketiga, Motor Pertamax sebanyak 83 unit siap beroperasi. Dan Keempat, jalur Tol Darurat Brebes-Semarang telah beroperasi dan sejak H-3 dioperasikan selama 24 jam, namun masih bersifat buka tutup sesuai kondisi (kondisional) kepadatan lalu lintas di jalan nasional.

Hal itu menunjukkan bahwa secara umum kondisi stok BBM dan LPG dalam keadaan cukup dan penyaluran BBM nasional berjalan secara lancar. Seluruh stok jenis BBM, baik itu Premium, Solar, Pertalite, Kerosene, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, LPG, hingga Avtur stok rata-rata di atas 20 hari.

"Biasanya usai silaturahmi, tempat-tempat wisata akan ramai dikunjungi. Kami fokus di titik-titik tersebut dan kondisi pasokan dalam kondisi aman. Demikian juga pasokan untuk arus balik, kami amankan," terangnya.

Di samping itu, realisasi pendistribusian BBM dari H-16 s.d hari H+1, terdapat kenaikan yang signifikan, yaitu pada H-9 dengan kenaikan sebesar 64% dibandingkan dengan realisasi pendistribusian BBM tahun 2016 pada periode yang sama. Sedangkan pada realisasi pendistribusian BBM Tahun 2017 hari ke-17 (H+1), terdapat penurunan sebesar 4 % dibanding tahun sebelumnya. 

“Pada subsektor ketenagalistrikan, secara nasional beban puncak siang sebagian besar dalam kondisi normal. Sistem kelistrikan wilayah kondisi normal sebanyak 21 daerah (cadangan cukup) dan 2 daerah dalam kondisi siaga (cadangan lebih kecil dari pembangkit terbesar) yaitu: Sorong + Papua Isolated dan Jayapura. Secara keseluruhan total pasokan nasional sebesar 23.605,75 MW dengan beban puncak sebesar 18.007,41 MW sehingga cadangan operasi sebesar 5.377,51 MW,” paparnya. 

Terkait kebencanaan geologi, ia menjelaskan bahwa monitoring dilakukan secara terus menerus terhadap Gunung Sinabung dengan tingkat aktivitas level IV (Awas). Terjadi 2 kali erupsi pada tanggal 26 juni 2017 dari pukul 12.00 - 18.00 WIB. Direkomendasikan kepada masyarakat dan pengunjung atau wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak, jarak 7 km untuk sektor selatan-tenggara, jarak 6 km untuk sektor tenggara-timur, serta jarak 4 km untuk sektor utara-timur Gunung Sinabung. 

“Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai agar tetap waspada terhadap potensi bahaya lahar,” ujarnya. 

Sementara itu, untuk kegempaan, berdasarkan laporan dari BMKG, telah terjadi gempa bumi dengan magnitude 5 Skala Richter (SR) pada tanggal 26 Juni 2017 pukul 20:12:54 WIB, lokasi 9.75 LS, 124,62 BT (22 Km timurlaut Timor Tengah Selatan NTT), kedalaman 10 Km.

"Hingga H+1 Lebaran Idul Fitri 1438 H ini, secara umum pasokan energi aman. Kini, kami siapkan keamanan pasokan energi untuk periode arus balik lebaran agar masyarakat yang tengah bersilaturahmi dengan sanak saudara dan hendak kembali ke tempat tinggal masing-masing senantiasa dapat beraktivitas dengan lancar dan aman," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews - Mentri Perdagangan, Enggartiasto Lukita telah menunda pelaksanaan lelang gula rafinasi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir, mengatakan, keputusan tersebut tidak lepas dari rangkaian upaya Komisi VI DPR untuk mengkritisi atau bahkan membatalkan kebijakan Menteri Perdagangan dalam tata niaga industri gula rafinasi atau import raw sugar.

"Selama ini, Enggar mempersoalkan tentang rembesan gula rafinasi yang seharusnya diperdagangkan untuk industri makanan dan minuman, tapi merembes dipasar untuk konsumsi umum," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Senin (26/06).

Enggar mencurigai penyebab merembesnya gula rafinasi adalah tidak terkontrolnya pembelian gula rafinasi dari industri gula rafinasi ke industri makanan minuman. Padahal, kata politisi Hanura itu, bisa juga rembesan tersebut bersumber dari industri gula rafinasi itu sendiri. Komisi VI pun melihat keanehan setelah meminta neraca gula rafinasi kepada Menteri Perdagangan.

“Padahal dari neraca gula rafinasi, kita dapat membaca kebocoran tersebut sumbernya darimana, yakni apakah rekomendasi import raw sugar dari Kementrian Perindustrian sudah sesuai dengan kebutuhan nasional industri makanan dan minuman? atau apakah izin import raw sugar yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan sudah sesuai dengan rekomendasi import raw sugar dari Kementrian Perindustrian? Jangan-jangan izin import raw sugar yang dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan justru melebihi rekomendasi port raw sugar dari Kementerian Perindustrian,” paparnya.

Ia pun berjanji, setelah libur hari raya, Komisi VI DPR-RI akan segera mengaktifkan kembali panja gula yang hampir 1 tahun ini vakum, agar kembali bekerja untuk menyelidiki kebenaran adanya perizinan import raw sugar di Kementrian Perdagangan.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. LiteBig)

 

Jakarta, Laporannews – Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, LiteBig Messenger dan T-Money Telkom membuat suatu even donasi yang diberi nama program Gerakan 1 Juta Pahala Ramadhan yang terdiri dari, Gerakan Donasi 1 Juta Al Quran, Gerakan Donasi 1 Juta Takjil, Gerakan Donasi 1 Juta Sepatu untuk Yatim dan Gerakan Donasi 1 Juta Kantung Darah.

Even donasi ini berada di aplikasi litecash, yaitu suatu aplikasi pembelian pulsa dan pembayaran tagihan yang saat ini telah terintegrasi di dalam aplikasi LiteBig Messenger dan donasi ini juga tersedia di aplikasi T-Money Telkom.

Untuk penyaluran donasi program Gerakan 1 Juta Pahala Ramadhan ini, LiteBIG Messenger bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan Palang Merah Indonesia (PMI). Program ini berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 21 Juni 2017.

Bertepatan dengan penutupan program Gerakan 1 Juta Pahala Ramadhan tanggal 21 Juni, liteBIG menyerahkan donasi yang terkumpul sejumlah Rp 13.600.291 ke lembaga kemanusiaan PKPU yang diserahkan langsung oleh M. Tesar Sandikapura selaku CEO LiteBIG dan diterima oleh Andjar Radite selaku Partnership Director PKPU.

Melalui even donasi ini, CEO LiteBig, M. Tesar Sandikapura, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donator yang telah berpartisipasi dalam program Gerakan 1 Juta Pahala Ramadhan.

“Semoga amal ibadah seluruh donator dilipatgandakan oleh Allah SWT. Semoga kedepannya nanti program ini bisa menjadi jembatan yang lebih luas lagi, bagi seluruh donator maupun penerima manfaat,” ucapnya di Jakarta, Rabu (21/06).

Sebagai informasi, LiteBig Messeger merupakan aplikasi bertukar pesan yang digagas dan dibuat oleh karya anak bangsa yang didirikan sejak Agustus 2014. Aplikasi ini bisa digunakan dengan ringan, handal dan aman. Selain itu, aplikasi LiteBig Messenger ini juga dapat memberikan kebebasan berinteraksi, berekspresi dan berkreasi dimananpun dan kapanpun bagi penggunanya. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa merasakan kenyamanan dan keamanan dalam setiap aktifitasnya.


A. Ainul Ghurri

Page 5 of 29

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan