Ekopol

 

Jakarta, Laporannews – Pengamat Ekonom Sustainable Development Indonesia, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menegur Kapolri dan Menteri Pertanian (Mentan) dalam kasus mafia beras yang dilakukan di gudang PT Indo Beras Unggul (PT IBU). Ia menilai, perusahaan PT IBU merupakan bisnis inovasi tata niaga pertanian yang brilian. Menurutnya, tata niaga pertanian sering menjadi salah satu titik paling lemah dalam pembangunan pertanian. Bahkan, sering memberi kontribusi negatif terhadap kesejahteraan petani.

“Saya berharap Presiden Jokowi menegur keras Kapolri dan Mentan dalam kasus beras. Saya tidak kenal pemilik dan pengurus PT IBU. Tapi yang belajar ekonomi pertanian atau agribisnis paham sekali,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Selasa (25/07).

Alumnus IPB itu berpendapat bahwa bisnis inovasi tata niaga pertanian, sering kali para petani untuk membayar input tani yang terlalu mahal atau menerima harga jual hasil tani yang terlalu murah. Akibatnya, rumus pertanian cenderung jelek bagi para petani.

“Secara statistiknya Indeks Nilai Tukar Petani cenderung jelek untuk petani. Banyak penyebabnya, antara lain karena rantai tata niaga yang terlalu panjang, pemain tata niaga yang eksploitatif terhadap petani dan sebagainya,” terangnya.

Mantan Ketua Umum DPP PAN itu menjelaskan, PT IBU memang bukan penolong petani yang tanpa kepentingan. Lanjutnya, PT IBU hanya perusahaan hilir beras yang mencari keuntungan. Namun, kata dia, perusahaan beras terbesar kedua setelah Perum Bulog itu melakukannya dengan sebuah inovasi tata niaga. Sehingga, PT IBU sanggup membeli dengan harga yang lebih mahal dari petani.

“Dan yang lebih saya kagumi, mereka sanggup menjual dengan harga yang lebih mahal kepada konsumen. Artinya, mereka mampu menciptakan permintaan dan sekaligus marjin yang cukup besar sebagai imbalan bagi inovasinya. Petani juga diuntungkan, meskipun saya yakin PT IBU lebih diuntungkan dibanding petani,” ujarnya.

Ia pun menyarankan, seharusnya perusahaan inovator seperti itu diberi penghargaan. Menurutnya, Kalaupun perusahaan itu berbuat salah, cukup diberi pembinaan.

“Bukan malah dihukum, dengan tuduhan-tuduhan yang membuat alumnus pertanian seperti saya bertanya-tanya, pak Mentan dan pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya?,” pungkas mantan anggota Komisi XI DPR 2004-2009 itu.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Komisi XI DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pertukaran Informasi Keuangan untuk Perpajakan. Persetujuan itu dilakukan dalam rapat kerja terkait penyampaian pendapat akhir dan mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut.

“Sembilan fraksi menetapkan Perppu dibawa ke tingkat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Bisa kami simpulkan Perppu ini bisa jadi Undang-Undang ya, setuju? Setuju," kata pimpinan komisi XI, Melchias Markus Mekeng sambil mengetuk palu. di Ruang Komisi XI DPR, Senayan, Senin, (24/07) malam.

Sembilan fraksi di Komisi XI, menerima Perppu tersebut untuk disahkan sebagai Undang-Undang, namun ada beberapa catatan. Sementara, Fraksi Gerindra menolak karena menurutnya Perppu tersebut seharusnya dibahas dalam UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Ia menjelaskan bahwa fraksi Gerindra ingin keterbukaan akses pajak harus melalui pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP) tidak melalui Perppu.

"Kita sudah mendengarkan 10 fraksi, dan 9 yang menyetujui, satu tidak setuju dari Gerindra karena seharusnya dibahas dalam RUU KUP," ujarnya.

Sebagai informasi, Terbitnya Perppu yang diteken Presiden Joko Widodo dinilai sebagai bentuk reformasi perpajakan. Pasalnya lewat Perppu tersebut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memiliki akses tanpa batas informasi yang berhubungan dengan data rekening nasabah perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Adapun pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut akan diberlakukan mulai September 2018.

Terbitnya Perppu tersebut berkaitan erat dengan perjanjian pertukaran informasi keuangan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI) yang digalang oleh negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), termasuk Indonesia. Namun saat bersamaan, Perppu ini sekaligus modal Direktorat pajak untuk mengejar target pajak. Hal itu, disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawti seusai mengikuti rapat kerja dengan komisi XI DPR.

“Dewan memberikan persetujuan untuk pendalaman serius apa yang bisa kami tampung sehingga Perppu ini bisa sempurna. Kami akan terus mengevaluasi kesiapan dalam menjalankan AEOI,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/07) malam.

“Sosialisasi internal dulu sangat penting. Namun, pada saat yang sama, sosialisasi eksternal juga bisa dilakukan. Targetnya sangat spesifik yaitu lembaga jasa keuangan, karena bukan nasabah yang harus melakukan AEOI, tapi institusi-institusinya,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews – Kebijakan relaksasi ekspor mineral yang dikeluarkan oleh pemerintah mulai dirasakan dampaknya. Saat ini, belasan smelter berhenti beroperasi dan banyak perusahaan smelter yang sudah merugi. Selain itu, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja smelter sudah mulai terjadi dan akan mengancam pada puluhan ribu pekerja smelter.

"Investasi pembangunan smelter triliunan rupiah yang dilakukan para investor 3 tahun belakangan ini gagal total akibat ketiadaan kepastian hukum akibat kebijakan pemerintah yang tidak konsisten," kata Ketua Tim Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam, Bisman Bhaktiar, di Jakarta, Minggu (23/07).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Industri, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, menuturkan bahwa Indoferro akan mem-PHK 600 pekerjanya. Penyebabnya, pembukaan keran ekspor membuat harga nikel di pasar global jatuh, sehingga pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri jadi kurang ekonomis.

Menanggapi hal itu,  Bisman yang juga Direktur Eksekutif Pusat studi Hukum Energi & Pertambangan (PUSHEP) menerangkan bahwa hal tersebut membuktikan dan mengkonfirmasi bahwa gugatan uji materi atas PP Nomor 1 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 5 dan 6 Tahun 2017 yang diajukan ke Mahkamah Agung beberapa bulan yang lalu adalah tepat.

"Relaksasi ekspor mineral mentah yang dilegitimasi melalui PP 1/2017 dan Permen ESDM 5 dan 6 Tahun 2017 tidak hanya melanggar UU Minerba dan Konstitusi RI, tetapi juga merugikan investor, rakyat dan bangsa Indonesia, terbukti saat ini sudah berjatuhan korbannya," tandasnya. 

Ia menegaskan, kebijakan yang jelas-jelas melanggar hukum dan merugikan rakyat ini, Pemerintah seharusnya segera melakukan koreksi, meski saat ini masih dalam proses hukum uji materi di Mahkamah Agung. Meski demikian, lanjutnya, alangkah elok dan bijaknya jika Pemerintah segera mengkoreksi kebijakannya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemerintah untuk segera mencabut PP dan Permen ESDM tersebut, izin ekspor mineral mentah harus segera diakhiri dan harus kembali pada amanah UU Minerba dan konstitusi.

Menurutnya, hal tersebut merupakan persoalan serius dan darurat. Sehingga, kata dia, Presiden Jokowi harus turun tangan dengan mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor mineral, apalagi Jokowi pernah menyampaikan mendukung hilirisasi mineral dan melarang ekspor mineral mentah.

"Dalam konteks inilah, saatnya kita tagih janji pak Jokowi untuk membuktikan ucapanya,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. Bank Indonesia)

 

Jakarta, Laporannews – Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo menyatakan, rencana menyederhanakan uang rupiah atau redenominasi tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. Ia berharap, pembahasan untuk menyederhanakan mata uang rupiah itu bisa dimulai tahun ini. Selain itu, ia juga mengajak Menteri Koordiantor Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM untuk mendukung rencana redenominasi.

“Kami sudah bicara dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kami akan meminta waktu kepada pak Presiden, kami berharap pak Presiden akan mendukung redenominasi mata uang,” katanya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/07).

Mantan Menteri Keuangan di Era Kabinet Indonesia Bersatu II itu menilai, jika rencana membulatkan rupiah itu dilaksanakan, maka, kata dia, persepsi ekonomi Indonesia menjadi positif dan menjadi lebih baik lagi. Lanjutnya, ia berharap redenominasi itu bisa membuat confident dan efisien yang lebih tinggi terhadap pereknomian nasional.

"Karena kita melihat stabilitas ekonomi terjaga, politik terjaga, ini saat yang tepat untuk bisa mengajukan RUU redenominasi mata uang. Kita juga melakukan pertemuan dengan Komisi XI, hampir semua fraksi menyambut baik kalau seandainya ada usulan RUU redenominasi mata uang. Karena kita adalah negara di antara beberapa negara yang USD1 sama dengan Rp13.000. Kalau di negara lain kan USD1 sama dengan RM4, atau SGD1,5," paparnya.

Ia beranggapan, tahun ini merupakan momentum tepat bagi Bank Sentral untuk kembali mengajukan Rancangan Undang-Undang redenominasi, yang dulunya pernah diusulkan pada 2013 lalu. Lanjutnya, kata dia, waktu itu Dewan Perwakilan Rakyat, pun telah menyatakan dukungannya terkait hal itu.

“Sekarang kondisi ekonomi kita relatif baik. Kalau nanti kita bisa mendapatkan persetujuan Presiden, tentu kita akan bahas ini dengan DPR,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, mengganti pejabat Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyio Buditjahjono ke posisi Staf Ahli bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kementerian Perhubungan.

Pengganti Dirjen Kereta Api, kata Menhub akan segera dilakukan dalam waktu dekat, untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada saat ini.

“Pak Pras ada penelitian lain, teknologi-teknologi. Kereta juga kita lakukan studi di Bandung, kita akan membuat LRT, tetapi LRT yang lebih murah, lebih efisien dan dilakukan dalam negeri,” katanya usai menggelar acara pelantikan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (21/07).

Selain itu, Menhub juga melantik Bambang Prihartono sebagai Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ. Sebelumnya, Bambang sudah menjabat sebagai pelaksana tugas di posisi ini.

Menurutnya, BPTJ merupakan lembaga strategis karena dirinya mendapatkan amanah dari Presiden untuk meningkatkan fungsi antar moda. Di Jakarta, ia melihat banyak masalah di sektor transportasi.

"Ini mesti diakali dengan berbagai sistem. Ini tugas BPTJ meneliti. Taksi online exist, yang reguler kami berdayakan, itu tugas BPTJ," imbuhnya.

Ia beralasan bahwa pergantian itu merupakan bagian dari penyegaran jabatan di Kementerian Perhubungan. Lanjutnya,

“Iya kan kita refreshing. Kita ingin ada refreshing. Kita ingin kasih kesempatan yang lain untuk mengelola,” pungkasnya.


 

A. Ainul Ghurri 

 

                                                   

(Foto: Dok. PT Djakarta Lloyd)

 

Jakarta, Laporannews – Komisi VI DPR, akhirnya menyutujui kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI, sebesar RP 2 triliun dan PT Djakarta Lloyd senilai 379,3 miliar. Keputusan itu diketok oleh Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menggantikan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Penambahan dana tersebut dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.

Dengan keputusan itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, PMN nontunai yang diberikan oleh PT Djakarta Lloyd berasal dari konversi utang Subsidiari Loan Agreement (SLA) yang dikonversikan sebagai ekuitas. Sehingga, ia mengharapkan perusahaan tersebut memiliki ekuitas positif untuk mendukung pencapaian kinerjanya.

"Dengan adanya neraca yang disehatkan, kami berharap bisa menjalankan fungsi Persero untuk mendukung program kemaritiman dan tetap dengan prinsip tata kelola korporasi yang baik," katanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR.

Sementara itu, Direktur Utama PT Djakarta Lloyd, Suyoto, mengapresiasi keputusan Komisi VI DPR tersebut. Menurutnya, dengan hasil keputusan tersebut, equitas perusahaan bisnis transportasi logistik kelautan tersebut bakal menjadi positif. Sehingga kata dia, bisnis perusahaan plat merah itu akan menjadi mudah.

“Dengan keputusan itu, equitas kita akan naik. Otomatis akan memudahkan kita untuk berbisnis ke depannya,” katanya di ruang Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/07).

Meski demikian, persetujuan itu mendapat sejumlah catatan dari Komisi VI DPR. Salah satunya adalah, Komisi VI DPR meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap Subsidiari Loan Agreement (SLA) tahun 1993 kepada PT Djakarta Lloyd.

Ia pun menanggapi bahwa pihaknya bersedia di audit oleh BPK secara terbuka sesuai data yang ada. Menurutnya, permintaan Komisi VI DPR tersebut sangat wajar dilakukan.

“Itu kan memang dosa masa lalu, kalau memang BPK bersedia mengaudit kita akan secara terbuka apa yang ada data di kita, karena memang perlu ditelusuri,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PT Djakarta Lloyd mendapatkan PMN non tunai akan digunakan untuk memperbaiki struktur modal Djakarta Lloyd berdasarkan surat Menteri BUMN dan persetujuan Menteri Keuangan. Sementara, PMN tunai untuk PT KAI akan digunakan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Anggota Komisi VI DPR, Endang Srikarti Handayani menilai, Pemerintah dalam mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada dua perusahaan BUMN, yakni PT KAI dan PT Djakarta Lloyd, sudah melakukan kajian dan riset terlebih dahulu. Lanjutnya, apa yang pemerintah lakukan demi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sehingga, pemerintah dalam mengusulkan PMN itu tidak asal begitu saja.

“Tanpa ada kajian riset tentunya dia (BUMN-red) tidak akan berani mengeluarkan usulan tersebut,” katanya kepada wartawan Laporannews, di ruang komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/07).

Ia pun menyatakan bahwa dirinya mendukung penuh upaya Kementerian BUMN dengan usulan pemerintah dalam pemberian PMN kepada dua perusahaan tersebut. Pasalnya, usulan pemerintah melalui kementerian BUMN itu demi mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

“Kami Komisi VI dan Banggar, apa yang menjadi kebutuhan demi rakyat harus didukung dan harus ada dorongan. Supaya, pembangunannya bisa berakibat baik oleh rakyat yang belum terjadi dilakukan oleh pemerintah” ujar Politisi Golkar itu.

Namun, ia menegaskan bahwa setelah mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka pihak perusahaan yang akan diberikan PMN tersebut dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Sehingga, kebutuhan masyarakat betul-betul bisa dirasakan.

“Jadi saya rasa, perusahaan BUMN tersebut harus didukung. Kalau sudah minta dukungan mereka harus bisa bertanggungjawab secara manajemennya termasuk mendapatkan income untuk negara. Jadi kita melihat jangan sebelah mata saja, kan dia yang menjadi pelaksana,” tandasnya.

Sementara itu, ia mengutarakan bahwa PT Djakarta Lloyd yang akan diberi PMN yang berupa non-tunai, akan berdampak positif bagi perusahaan pelayanan kargo tersebut. Menurutya, degan pemberian PMN, perusahaan tersebut akan semakin bangkit dan dikenal kembali oleh dunia. Sebagaimana diketahui, PT Djakarta Lloyd pernah menjadi perusahaan BUMN pengangkutan kargo kontainer dan curah yang terbaik pada masanya di tahun 1970-1980an. Pada saat itu, perusahaan transportasi logistiknya bisa menguasai Benua Asia bahkan di dunia.

“Kalau kita memberikan dukungan kekuatan didalamnya, otomatis PT Djakarta Lloyd akan punya kewibawaan, didalam manajemen dia akan punya penyegaran. Kita dorong supaya dia bisa hidup,” pungkasnya.

Sebagai informasi, keputusan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada dua perusahaan BUMN, yakni PT KAI dan PT Djakarta Lloyd dikabarkan akan dilaksanakan sore ini, di komisi VI DPR, Rabu (19/07). Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menggantikan Menteri BUMN, Rini Soemarno akan mengikuti keputusan PMN itu bersama Komisi VI DPR.


A. Ainul Ghurri

(Foto: Dokumen)

 

Jakarta, Laporannews - Pemerintah lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diwakili Kementerian Keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR mengusulkan memberikan suntikan dana berupa penyertaan modal negara (PMN) untuk dua perusahaan BUMN yakni PT KAI senilai Rp 2 Triliun dan PT Djakarta Lloyd (Persero) sebesar Rp 379,3 Miliar ke DPR.

"Usulan alokasi PMN untuk KAI dalam bentuk tunai, sedangkan untuk Djakarta Lloyd dalam bentuk non-tunai," kata Bendahara Negara, Sri Mulyani, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung DPR, Kamis lalu.

Menurutnya, pemberian PMN ke KAI dan Djakarta Lloyd terkait dengan pembahasan asumsi dasar APBN 2017 pada 12 Juli 2017 lalu. Ia menjelaskan, PMN tunai kepada KAI akan digunakan untuk menunjang kemampuan dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana LRT Jabodebek. Sedangkan PMN non-tunai untuk Djakarta Lloyd diupayakan untuk konversi utang (subloan agreement/SLA) menjadi ekuitas perusahaan.

Hanya saja usulan itu mendapat pertimbangan dari Komisi VI DPR. Komisi VI masih mempertanyakan dasar pemberian PMN itu. Terkait pemberian PMN untuk salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi logistik laut, PT Djakarta Lloyd, Pengamat Maritim Siswanto Rusdi mengatakan sepakat jika perusahaan pelayaran pelat merah itu mendapat PMN lagi.

"Saya sepakat Djakarta Lloyd dapat PMN lagi. Tetapi kan ini perlu transparansi dan akuntabilitas. Jadi ini persoalan akuntabilitas keuangan saja. Jelaskan saja (akuntabilitas keuangan PT Djakarta Lloyd yang lalu—red). Saya pikir Pemerintah atau publik bisa terima juga, yang penting penjelasan apakah kontraknya lancar. Sehingga perlu membutuhkan dana lagi. Nah itu yang perlu," pungkasnya.

Direktur Nasional Maritime Institute ini juga menyampaikan bahwa PT Djakarta Lloyd perlu menginformasikan kepada publik mengenai PMN yang telah di dapatkan sebelumnya agar progres PMN saat ini bisa berjalan. “Sekarang kalau mendapatkan PMN lagi, Djakarta Lloyd perlu melaporkan dulu PMN yang tahun kemarin,” tuturnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Oesman Sapta Oedang mendorong agar Kadin Indonesia berperan aktif dan bekerja keras untuk mendorong penciptaan atau penambahan 4 juta pengusaha baru.

Oesman Sapta Oedang yang juga ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mengkritik perilaku dan kinerja Kadin pada masa lampau yang hanya bicara tanpa hasil dan tidak pernah serius dalam upayanya untuk menciptakan jutaan pengusaha baru. Menurutnya, para pengurus Kadin masa lampau, sibuk membesarkan usahanya sendiri melalui Kadin.

“Bukannya mengurusi kepentingan para pengusaha kecil dan menengah yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab utama Kadin sebagai organisasi pengusaha,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta Selasa (11/07).

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan kembali dukungannya kepada Kadin Indonesia yang dipimpin oleh ketua umumnya Eddy Ganefo. Hal itu, kata dia, akan diwujudkan melalui MOU yang mengikat antara Kadin Indonesia dengan DPD RI.

“Khususnya dukungan kepada program pemberdayaan bagi usaha kecil dan menengah agar mampu berkiprah dan semakin banyak di berbagai daerah,” tuturnya.

Ia mengingatkan, agar Kadin Indonesia harus mendorong peran Kadin yang ada di daerah untuk berperan maksimal baik di daerah dan juga di pusat. “Ini penting untuk kepentingan berhasilnya program program Kadin Indonesia sendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, agar Kadin Indonesia fokus pada pasar didalam negeri yang jumlahnya 250 juta. Lanjutnya, ia meminta para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia untuk berpikir mengenai nilai tambah produk-produk lokal dan tidak boleh lagi sekedar menjual bahan mentah ke pasar Luar negeri.

“Ketimbang terlena dan ikut latah mengurusi pasar ASEAN yang jumlahnya tidak sampai separuhnya dari jumlah penduduk Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo menyatakan penghormatan dan rasa terimakasih yang besar atas dukungan dan tawaran kerjasama dari ketua DPD itu. Pihaknya menyatakan siap mengikuti saran dan arahan ketua DPD terkait pemberdayaan Kadin dan pengusaha daerah.

“Saya yakin dan percaya dengan kerjasama yang erat antara DPD RI dengan Kadin Indonesia, maka program pihaknya akan semakin lancar dan berhasil dalam menjalankan programnya,” pungkas Ganefo.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Setkab.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – Kementerian ESDM menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR, Raker yang sedianya membahas asumsi dasar RUU RAPBN-P 2017 ini berlangsung panas. Tapat yang dimpimpin oleh Mulyadi itu hanya dihadiri oleh 26 anggota dari 9 Fraksi. Dalam RABNP-P 2017, Menteri ESDM Ignasius Jonan, mengusulkan kenaikan alokasi subsidi listrik jadi Rp 51,99 triliun atau naik Rp 7 triliun dibanding alokasi dalam APBN 2017 yang sebesar Rp 51,99 triliun.

"Menaikkan anggaran subsidi untuk energi dan listrik namun di sini tidak dirincikan. Tujuan pemerintah perlu didetailkan ke mana arahnya? Ini penting agar subsidi betul-betul tepat sasaran dan memberi dampak bagi penerima (subsidi)," kata Mulyadi.

Dalam kesempatan yang sama, legislator dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih menginterupsi di saat Menteri Jonan berbicara soal subsidi listrik itu.  Pasalnya, dalam Raker itu, ia menyampaikan keinginan dari konstituennya terkait implementasi penerapan subsidi listrik bagi masyarakat kecil pengguna 900 VA oleh pemerintah dan PLN selaku operator. Ia mempertayakan soal subsidi pemerintah tersebut.

"Pak Jonan penjelasan pemerintah selama ini soal subsidi sangat bagus, tapi yang penting itu implementasi dari kebijakan subsidi apakah sudah tepat sasaran atau belum," katanya  di hadapan Menteri ESDM, Ruang Rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta (10/07).

Pada kesempatan itu, ia mendesak pemerintah dan PLN mengevaluasi penerapan kenaikan tarif listrik untuk golongan miskin 900 VA. Dari 4,1 juta rakyat miskin golongan 900 VA. Sebab, ia meyakini banyak masyarakat yang berhak, namun tidak mendapat subsidi listrik dari pemerintah.

"Sekitar 4,1 juta masyarakat kecil pengguna Listrik 900 VA seharusnya mendapat subsidi, tapi ada di antara mereka yang harus membayar tarif dua kali lipat. Kita miris melihat mereka pontang panting membayar listrik," tandasnya.

Ia menilai, penerapan subsidi listrik di lapangan bermasalah. Alasannya, banyak masyarakat miskin yang membayar listrik dengan harga normal. Tidak seperti kesepakatan antara Komisi VII DPR dengan pihak pemerintah.

"Di Dapil saya, masyarakat kecil mengeluhkan soal tarif listrik ini. Akibat kenaikan tersebut kehidupan masyarakat miskin semakin prihatin. Jadi saya minta Menteri Jonan memperhatikan serius masalah ini," ujar wakil rakyat Dapil Gresik dan Lamongan ini.

Ketua DPP partai Golkar itu mengingatkan, dana diperuntukan bagi subsidi listrik bagi rakyat miskin dari negara, tidak boleh disalahartikan oleh PLN sebagai operator lapangan.

"Menteri sebagai representasi pemerintah tidak boleh lepas tangan. Tidak usah banyak retorika yang terpenting bagi kami bukti nyata di lapangan," timpalnya.

Mantan Bendahara Umum DPP KNPI itu menyampaikan, Menteri Jonan lebih baik menjelaskan secara komprehensif jika ada pencabutan subsidi kepada rakyat secara langsung. Sehingga di tengah masyarakat tidak terjadi simpang siur informasinya.

"Jika rakyat minta penjelasan soal pencabutan subsidi Menteri harusnya jelaskan ke mereka, dan kalau ada keluhan Menteri Jonan seharusnya menindaklanjuti dan mendengarkan keinginan rakyat kecil," pungkasnya. 


Thariq Malaka

Page 4 of 29

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan