Ekopol

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews - Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan laporan Kuartal II 2017. Dalam laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen. Data IMF pun menunjukan, posisi Indonesia jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,5 persen. Indonesia berada di posisi tiga besar di kelompok negara G-20 bersama India (7,2 persen), dan China (6,6 persen). Jauh di atas negara besar lain seperti Australia (3,1 persen), Korea Selatan (2,7 persen), Amerika Serikat (2,3 persen), dan Jepang (1,2 persen).

“Kita perlu mengapresiasi capaian tersebut. Ini menunjukan ditengah situasi perekonomian global yang masih tak menentu, pondasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan tetap kokoh. Tak heran jika lembaga pemeringkat kredit Standard and Poor (S&P) menaikan peringkat kredit Indonesia menjadi Investment Grade. Moody's Investors Service dan Fitch Ratings juga memberikan penilaian positif terhadap penilaian kredit Indonesia,” kata Ketua DPR Setya Novanto di Jakarta, Rabu (9/08).

Walaupun konsumsi rumah tangga hanya tumbuh menjadi 4,94 persen, menurutnya, bukanlah hal yang buruk. Sementara, Bank Indonesia melaporkan, tabungan nasabah justru naik Rp 60,4 triliun.

“Artinya, kebijakan fiskal perekonomian tahun 2017 secara keseluruhan cukup baik. Pemerintah masih bisa menjaga pendapatan masyarakat,” imbuhnya.

Oleh karena itu, DPR mendukung pemerintahan Jokowi - JK untuk terus melanjutkan reformasi memperbaiki iklim bisnis, menumbuhkan investasi, serta meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Lanjutnya, jika diperlukan, pemerintah bisa mengeluarkan paket kebijakan ekonomi seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Setidaknya sudah 15 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dan terbukti memberikan efek positif dalam perekonomian nasional.

“Saya juga menghimbau kalangan dunia usaha agar tidak melakukan pengurangan tenaga kerja yang akan berefek pada penurunan daya beli masyarakat. Jika ada regulasi maupun hal lainnya yang dirasa tak bisa menopang dunia usaha, DPR RI siap menampung aspirasi dan mencari solusi,” tuturnya.

Selain itu. Ketua Umum Golkar itu juga mendorong agar dana desa yang telah dianggarkan DPR yang mencapai Rp 60 triliun bisa segera disalurkan ke sekitar 75 ribu desa. Namun, setiap desa rata-rata akan medapat Rp 1 miliar melalui penggunaan yang tepat dan cermat, akan tetap diawasi seluruh kalangan masyarakat di desa.

“Saya yakin dana ini akan mampu menggerakan roda perekonomian desa. Pada akhirnya akan bisa meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat,” pungkasnya.


Johanna Firdasah

 


(Dok. Wapresri)

 

Jakarta, Laporannews – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak untuk menggencarkan upaya-upaya pengurangan kemiskinan di Tanah Air. Pasalnya, upaya tersebut selama ini belum dijalankan secara optimal. Ia menyebutkan, selama tujuh tahun terakhir secara presentase kemiskinan di Indonesia turun tiga persen. Oleh karena itu, upaya-upaya harus terus digencarkan.

"Banyak usaha-usaha dilakukan, namun belum cukup walaupun ada hasilnya. Terbukti dengan kemiskinan turun, kita masih stagnan dalam mengurangi kemiskinan," katanya saat membuka Indonesia Development Forum 2017 di Jakarta, Rabu (9/08).

Ia mencontohkan, langkah-langkah yang telah diambil antara lain dengan memberikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil, serta program afirmasi dengan kartu pintar maupun kartu sehat serta dengan memberikan upah minimum.

"Tentu berbeda zaman sesuai ekonomi, ideologi ekonomi, pada 1970-80-an kita menganut ekonomi terbuka, sekarang pemerintah kita menganut teori negara harus punya campur tangan lebih banyak lagi. Karena itu, program pemberdayaan harus sejalan sesuai secara umum," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, rasio gini memang mengalami sedikit perbaikan, tapi dari segi konsumsi bukan dari segi pendapatan. "Apabila dari segi pendapatan bisa saja berbeda dari segi konsumsi. Karena itu, perlu usaha keras bagi kita semua untuk tingkatkan produktivitas barulah lebih baik gini rasio pendapatan," imbuhnya.

Menurutnya, hal penting yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan adalah bagaimana meningkatkan kemungkinan pendapatan dan mengurangi pengeluarannnya. Selama ini, kata dia pemerintah telah banyak memberi berbagai macam subsidi seperti subsidi bahan bakar, pupuk dan subsidi yang lainnya.

"Kita pernah capai subsidi hampir Rp 400 triliun, 20 persen dari APBN kita pada 2014. Sekarang subsidi turun karena harga minyak turun. Tapi tetap diberi subsidi besar untuk bahan bakar, raskin bagi warga kurang mampu. Kita juga berikan program keluarga harapan dan subsidi lain, tapi ini belum cukup. Yang penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan," jelasnya.

Namun mantan Ketua umum partai Golkar itu menilai, jika pemerintah memberikan subsidi besar akan mengurangi kemampuan untuk membangun infrastruktur dan lain-lain.

"Maka subsidi KUR, program dana desa mestinya tentu diperbaiki dan diperbanyak walaupun banyak kritikan meski bagaimana kita memberi dana besar ke desa dan bocor di kalangan menengah. Begitu juga program kesehatan, kemungkinan anak-anak kita kerdil, stunting juga tentu pendidikan lebih baik agar terjadi suatu pemerataan baik," paparnya.

Ia mengharapkan, lewat Indonesia Development Forum 2017, dapat diserap dengan baik oleh kepala daerah dan dilaksanakan dengan baik.


Johanna Firdasah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi mencabut izin PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 dan mulai berlaku 1 Agustus lalu. Atas keputusan tersebut, Kemenang memberikan waktu 14 hari sesuai Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifudin mengatakan, alasan izin PT First Anugerah dicabut dikarenakan penyelenggara biro travel umrah itu sudah beberapakali ingkar janji. Sehingga cenderung sangat mengkhawatirkan banyak korban yang tidak bisa berangkat umroh sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

“Izinnya kami cabut kembali, ini sangat mengkhawatirkan bagi mereka dan pencabutan izin ini tidak menghilangkan kewajiban mereka,” katanya di Ruang Roeslan Abdulgani, Kemenkominfo. Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (5/08).

Ia menjelaskan bahwa ada dua hal yang tidak menghilangkan kewajiban Firs Travel, Pertama, untuk memberangkatkan para jemaah umroh yang belum berangkat melalui biro travel yang lain. Kedua, jika Firs Travel memutuskan tidak akan berangkat umroh, maka pihak First Travel mengembalikan dana-dana yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah umroh kepada yang berhak.

“Jadi pencabutan itu tidak menghilangkan kewajiban Firs Travel untuk memberangkatkan atau mengembalikan dana calon jemaah. Dan misalnya ada yang keberatan tentu itu bisa tindak pidana hukum yang akan menjeratnya,” tandasnya.

Sejak kasus ini mencuat, Kementerian Agama berupaya memfasilitasi penyelesaian masalah setelah banyak calon jemaah umrah yang mengadu karena gagal berangkat. Namun sayangnya, beberapa kali pertemuan mediasi, pihak First Travel tidak menunjukkan itikad baik untuk membereskan masalah ini. Sehingga izin perusahaan itu dicabut oleh pihak Kemenag melalui Dirjen Umroh dan Haji Kementerian Agama.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. KSPSI/ Illustrasi)

 

Jakarta, Laporannews – Sebanyak 541 pegawai PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang mogok kerja mendapatkan Surat Pemanggilan I dan Surat Peringatan (SP) I oleh Direksi JICT. Surat SP I itu, ditandangani oleh Wakil Direktur Utama JICT, Riza Erivan pada 3 Agustus 2017.

Menanggapi hal itu, Pengacara Serikat Pekerja JICT, Priyo Handoko mengecam tindakan pembalasan Direksi JICT dengan pemberian sanksi surat peringatan I kepada 541 pekerja. Menurutnya, pemberian sanksi itu merupakan tindakan serampangan dan diduga melanggar aturan.

“Dalam pasal 144 huruf B Undang-Undang Nomor  13/2003 tentang ketenagakerjaan tertulis jelas bahwa pengusaha dilarang memberikan sanksi tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada buruh selama dan sesudah mogok kerja,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Jumat (4/08).

Bahkan, lanjut dia, surat peringatan itu diberikan kepada pekerja yang sedang cuti hamil dan melaksanakan ibadah haji. “Selain itu, surta peringatan tersebut juga diberikan secara sepihak kepada ratusan pekerja tanpa ada keputusan pengadilan,” imbuhnya.

Dengan tindakan Direksi JICT tersebut, pengacara Serikat Pekerja JICT akan menempuh jalur hukum untuk menggugat keputusan yang patut diduga digunakan untuk mengintimidasi pekerja yang melakukan mogok.

Sebagai informasi pekerja JICT menggelar aksi mogok kerja dengan menuntut hak-hak para pekerja JICT, antara lain bonus tahunan, perjanjian kerja bersama (PKB), dan program tabungan investasi (PTI). Para aksi mogok kerja itu sekita 600 pekerja.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Kadin Indonesia pimpinan Eddy Ganefo menjalin kerjasama dengan PT Techno Motor Indonesia dengan membuat jaringan bengkel motor Mr. Montir. Kerjasama ini sebagai bentuk program Wirausaha Nusantara (Wiranusa) Kadin yang akan membantu menciptakan satu juta pengusaha baru.

Dalam kerjasama tersebut, Kadin Indonesia memfasilitasi calon pengusaha baru untuk membuka usaha franchise bengkel bermerk Mr. Montir itu. Ketua Umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo mengapresiasi gagasan TMI yang akan meningkatkan jumlah bengkel sepeda motor. Menurutnya, dengan meningkatnya jumlah pengendara motor di Indonesia secara otomatis bengkel-bengkel akan semakin dibutuhkan oleh pengendara, sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh TMI dengan biaya yang murah.

“Prospeknya sangat bagus sekali, dia (TMI) bisa menangkap peluang semuanya di wilayah Indonesia nantinya bukan hanya di Jakarta. Tentu prospeknya tidak akan berhenti dan semakin banyak service yang cepat dengan biaya yang murah,” katanya usai acara MoU dengan TMI di kantornya di Jl. Hos. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Selasa (1/08).

Ia menambahkan, para montir bengkel itu nantinya, dijamin sesuai standar kualitas sebab kata dia, para montir tersebut terdidik dengan sertifikasi. “Montir yang sudah di didik oleh sertifikasi. Selain itu juga akan mendapatkan applikasi Mr Montir,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia berharap dengan kerjasama ini dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia, sehingga jumlah pengangguran masyarakat di Indonesia akan semakin sedikit. “Minimalnya jumlah pengusaha baru 2 persen terpenuhi, kemudian juga akan terpecahkan masalah pengangguran di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Techno Motor Indonesia, Davy Makimian mengatakan, Mr Montir akan membangun bengkel sedekat mungkin kepada konsumen. Bahkan, kata dia, bengkel Mr Montir nantinya akan lebih dekat dengan jarak kelurahan. Namun, hal itu akan bertahap yang dimulai dari kota-kota besar yang kemudian bergeser ke pedesaan atau kelurahan.

“Targetnya kami akan bisa masuk sampai kelurahan, tentunya kita bertahap dulu karena tetap ada batasan minimal jarak antara 5 kilometer,” ucap Davy ditempat yang sama.

Sebagai informasi, PT Techno Motor Indonesia (TMI) adalah pemilik jaringan nasional bengkel umum sepeda motor dengan merk Mr. Montir yang dikembangkan dengan sistem waralaba. TMI sendiri berdiri sejak 2010 yang sudah membangun dan mengoperasikan lebih dari 130 outlet tersebar di 15 kota di Indonesia.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: Humas KKP)

 

Jakarta, Laporannews – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kerjasama atau nota kesepahaman (MoU) dengan PT Pertamina (Persero) terkait sinergi pengelolaan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Dalam kerjasama tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti meminta kepada Diertur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik berjanji untuk menyiapkan pasokan BBM jenis solar untuk nelayan.

“Tadi bapak bilang (Elia Massa Manik) ini jangan MoU doang, implementasi. Alhamdulillah saya pegang janji Dirut Pertamina. Media saksinya yah, kalau nanti tidak terlaksana berarti Pak Massa Manik yang tidak sepakat dengan kata-katanya sendiri, bukan saya loh pak. Tapi Anda berjanji di depan publik ini, seluruh Indonesia juga perhatikan," ujarnya di kantor KKP, Gambir, Jakarta, Senin (31/07).

Ia menambahkan, selama ini nelayan kerap kesulitan mendapatkan solar untuk melaut. Menurutnya, penyaluran solar subsidi justru dinikmati oleh perusahaan yang kuat secara finansial. Oleh karena itu, perempuan asal Pangandaran Jawa Barat itu meminta agar Pertamina mencabut subsidi solar untuk nelayan kecil yang tidak tepat sasaran.

“Nelayan dapatnya BBM dua tak, solar termahal. Jadi yang dibayar oleh nelayan itu justru harga termahal. Cabut subsidi yang penting solar ada dimana-mana, yang penting bapak (Direktur Utama Pertamina) janji harus ada solar,”  pintanya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, Pertamina siap memberikan dukungan sektor kelautan dan perikanan untuk memasok ketersediaan solar untuk nelayan. Lanjutnya, Pertamina sedang melaksanakan program pemerintah BBM satu harga. Dalam 1 sampai 1,5 tahun ke depan Pertamina akan membangun 154 titik. Untuk tahun ini ditargetkan 50 titik.

"Khususnya Pertamina sedang melaksanakan BBM satu harga 154 titik, kita tahun ini 50 titik di wilayah 3 T (Terluar, Terdepan dan Terpencil)," tutur Elia

Ia menilai, program yang bertujuan untuk menyediakan BBM sangat diharapkan masyarakat di wilayah 3 T, khususnya nelayan.

“Mereka semangat, berharap ini bukan hanya seremonial tapi tindak lanjut program ini,” pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews – Peneliti INDEF Nailul Huda berpendapat, Pemerintah telah menunjuk PT. Garam untuk mengimpor 75.000 Ton Garam dari Australia. Hal ini, menurutnya terkesan dipaksakan dan rawan ditunggangi rente bisnis politik yang berujung korupsi.

"Kelangkaan garam industri ini sebuah pelajaran penting bagi pemerintah untuk selalu membuat kebijakan yang melihat kondisi yang akan datang dan tepat pada akar permasalahan. Kebijakan Impor jangan selalu dijadikan solusi instan dan satu satunya solusi kebijakan pangan," katanya di Jakarta, Senin (31/07).

Ia menjelaskan, kebijakan dengan melihat kondisi seperti itu bisa diprediksi jauh-jauh hari, karena garam untuk industri memang belum bisa dipenuhi oleh petani garam lokal.

"Jadi pemerintah sudah bisa memprediksi adanya kelangkaan ini dan sudah menyiapkan stok garam industri. Dan juga pemerintah harus membangun infrastruktur produksi dan pemberdayaan petani," imbuhnya.

Sebelumnya, penolakan juga disampaikan oleh Wakil Sekjen Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Niko Amrullah di Jakarta. Ia mengatakan, semestinya gejolak harga garam ini telah terprediksi jauh-jauh hari, dengan solusi inovasi teknologi dan pendampingan intensif kepada para petambak garam rakyat, bukan dengan mengkambinghitamkan anomali cuaca.

"Ingat kisah lalu, bahwa Dirut PT.Garam Achmad Boediono menjadi tersangka atas kasus penyelewengan impor garam. Bukan menambah kesejahteraan petambak garam rakyat, namun justru semakin meminggirkan mereka terhadap mekanisme pasar,” ungkap Niko di Jakarta, Minggu (30/07).

Sementara itu, Deputi Sekjen FITRA, Apung Widadi menilai. Jika dipaksakan tanpa kajian dan analisis semua stakeholder maka impor 75.000 ini dikhawatirkan akan menjadi bancakan rente politik bisnis pangan. Menguntungkan kelompokn rente, masyarakat dan petani garam yang dirugikan.

"Pasca kasus Dirut PT. Garam yang segera disidang, maka PT. Garam Perlu diaudit terlebuh dahulu dan dinilai kemampuannya dalam impor 75.000 Ton Garam. Dengan analisis ekonomi, kebutuhan pangan dan nasib nelayan, maka semestinya impor tidak perlu dilakukan. Dan PT Garam pun belum sanggup," ujar Apung

"Visi jangka panjang, anggaran untuk petani garam yang sudah dianggarkan di APBN harus jelas dan dikawal untuk peningkatan produksi garam petani dengan prioritas pembangunan infrastruktur produksi," tutupnya.


Rizki Auliyah Bukayat

 

(Dok. ekon.go.id)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sudah setuju untuk menyederhanakan nilai rupiah. Namun, Pemerintah akan melakukan kajian lebih dalam sebelum Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi diserahkan ke DPR. Menurutnya, kebijakan Redenominasi tidak bisa terburu-buru karena memerlukan persiapan yang matang.

"Sebenarnya enggak tahu ditunda atau enggak. Tapi mungkin perlu persiapan atau kajian. Sehingga tidak otomatis sudah harus ditunda, siapa yang bilang ditunda? Paling-paling yang ada adalah perlu persiapan," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/07).

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardoyo mengklaim telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan proses RUU Redenominasi Mata Uang. Bahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang turut mendampingi Agus mengatakan bahwa RUU redenominasi akan dibahas di sidang kabinet.

“Presiden lalu menyambut baik RUU itu dan nanti akan dipresentasikan di dalam sidang kabinet. Kemudian, Presiden akan memberikan arahan final untuk selanjutnya kami akan bicarakan dengan DPR. Prosesnya ini berjalan terus,” kata Gubernur BI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (25/07).

Darmin menjelaskan bahwa yang bertugas untuk mengatur penyederhanaan mata uang rupiah itu hanyalah pemerintah dan bukan BI. Oleh sebab itu, jika Redenominasi di sepakati, maka pemerintah yang akan bersosialisasi kepada masyarakat terkait masalah transisi nilai mata uang baru tersebut.

“Redenominasi sebenarnya kan dari dulu didesain bersama-sama dengan pemerintah, enggak bisa kalau hanya BI saja. Yang mengatur di Republik Indonesia itu pemerintah, Misalnya, dalam masa transisi, perusahaan harus punya ya price tag, toko beras dia tulis yang lama Rp 12.000 dan uang baru Rp12 itu yang bisa diatur pemerintah," pungkasnya.


Rizki Auliyah Bukayat

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan pemerintah Indonesia memiliki utang sampai ribuan triliun. Ia mengklaim bahwa utang pemerintah tidak dalam kondisi bahaya seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

Sebagai informasi, Total utang pemerintah pusat hingga Juni 2017 tercatat Rp3.706,52 triliun. Jumlah itu naik Rp34,19 triliun dari posisi akhir bulan Mei 2017 sebesar Rp3.672,33 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Lanjutnya, ia mengklaim bahwa utang tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang saat ini belum terlihat manfaatnya, yang nantinya akan dirasakan oleh generasi selanjutnya.

“Tiap kepala di Jepang menanggung hutang 93.000 US dolarUtang di Jepang mencapai lebih dari 200 persen dari PDB-nya. Itu yang paling ekstrem. Indonesia itu tertinggal di bidang infrastruktur, dari grafik terlihat bahwa income per kapita yang mirip seperti kita, Indonesia ada di bawah rata-rata yang biasanya hampir semua negara itu indeks infrastrukturnya segitu," katanya dalam diskusi Forum Merdeka Barat di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/07).

Ia menambahkan, utang pemerintah tidak bisa dihindari sejak krisis menghantam ekonomi Indonesia periode 1997-1998, Indonesia praktis harus berjuang memperbaiki kondisi ekonomi. Sehingga pada masa itu hingga beberapa tahun ke belakang, proyek infrastruktur tertinggal.

“Bukan kami melakukan utang karena senang, tapi tactical investment untuk apa yang dibutuhkan Republik, invest manusia, invest infrastruktur untuk mobilitas masyarakat, efisiensi dan menghilangkan biaya ekonomi besar dan memperdalam sektor keuangan,” imbuh Mantan Menteri Keuangan Era SBY itu.

Selain untuk Infrastruktur, wanita yang akrab dipanggil Ani itu menuturkan, biaya utang digunakan untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat Indonesia. hal itu guna mengembangkan Sumber Daya Manusia di Indonesia.

"Tantangan Indonesia sebagai suatu negara dengan penduduk 257 juta jiwa, dan mayoritas usia muda, maka kita diharapkan kepada tantangan bahwa investasi di SDM bukan suatu yang bisa ditunda. Harus sekarang," tandasnya.

Ia pun menegaskan, jika pemerintah tak berutang, penerimaan negara melalui pajak harus ditingkatkan. Dengan demikian, pemerintah juga akan gencar mengawasi dan "mengejar" kewajiban Wajib Pajak.

"Dibilang, 'Ibu membuat keresahan', kan garuk-garuk saya jadinya. That's the problem, tapi itu political choice and strategic choice. You want to invest or you just stop to do anything hanya for the sake of untuk tidak utang saja," tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. Kementerian Pertanian)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan pernyataan terkait masalah beras setelah penggerebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis Pekan lalu (20/07/2017). Pernyataan itu, disampaikan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jl. Harsono R.M. No 3 Jakarta Selatan. Selasa (25/07).

Berikut pointers lengkap dari Menteri Amran seperti dikutip dari Kementerian Pertanian.

  1. Masalah hukum PT IBU diserahkan pada penegak hukum, produksi pangan menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian dengan seluruh stakeholdersnya, dan disparitas harga ditangani oleh Satgas Pangan (Polri, Kemendag, Kementan, Kemendagri, Kemen BUMN/ BULOG, KPPU).
  2. Ada dua jenis subsidi terkait beras, yaitu subsidi input dan subsidi output. Subsidi output berupa subsidi harga beras atau biasa disebut beras sejahtera (Rastra) untuk rumahtangga sasaran (pra sejahtera) yang besarannya sekitar Rp 19,8 triliun yang pendistribusiannya satu pintu melalui BULOG.
  3. Subsidi input terkait beras, berupa subsidi benih sekitar Rp 1,3 triliun dan subsidi pupuk Rp 31,2 triliun. Selain subsidi input, pemerintah juga memberikan bantuan pupuk, benih, pestisida, asuransi pertanian, alat mesin pertanian dan jaringan irigasi kepada petani yang besarnya puluhan triliun rupiah.
  4. Beras yang ditemukan di Bekasi berasal dari gabah Varietas Unggul Baru (VUB), diantara varietas IR 64 yang turunannya antara lain: Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Cigeulis, Impari, Ciliwung dan Cibogo. Total VUB yang digunakan petani sekitar 90 persen dari luas panen padi 15,2 juta hektar setahun.
  5. Kesukaan petani terhadap varietas ini sangat tinggi, sehingga setiap akan mengganti varietas baru selalu diistilahkan dengan "IR 64" baru. Akibatnya seringkali diistilahkan varietas unggul baru itu adalah sejenis IR. Apapun varietasnya, petani umumnya menyebutnya  benih jenis IR.
  6. Hampir seluruh beras kelas medium dan premium itu berasal dari gabah varietas Varietas Unggul Baru (VUB) yang diproduksi dan dijual petani kisaran Rp 3.500-4.700/kg gabah. Gabah diolah/digiling menjadi beras di petani berkisar Rp 6.800-7.000/kg dan petani menjual beras berkisar Rp 7.000/kg dan penggilingan/Pedagang kecil menjual Rp. 7.300/kg ke BULOG (HPP Beras).
  7. Terkait dengan perusahaan yang diperkirakan membeli gabah/beras jenis varietas VUB dari petani, penggilingan, pedagang, selanjutnya dengan prosessing/ diolah menjadi beras premium dan dijual dalam kemasan 5kg atau 10kg ke konsumen harga Rp 23.000-26.000/kg. Diperhitungkan terdapat  disparitas harga beras premium antara harga ditingkat petani dan konsumen berkisar 300  persen.
  8. Berdasarkan temuan di beberapa supermarket harga beras, cap Ayam Jago jenis pulen wangi super dan pulen wangi Giant Cilandak, Jakarta Selatan masing-masing Rp 25.380 per kg dan Rp 21.678 per kg. Supermarket Kemayoran, Jakarta Utara Rp 23.180 per kg. Kemudian di Malang Town Square, ayam jago beras pulen wangi super mencapai Rp 26.305 per kg.
  9. Sementara dijumpai perusahaan lain membeli gabah ke petani dengan harga yang relatif sama, diproses menjadi beras medium dan dijual harga normal medium rerata Rp 10.519/kg beras. Diperkirakan disparitas harga beras medium ini di tingkat petani dan konsumen Rp3.219/kg atau 44 persen.
  10. Untuk diketahui nilai ekonomi bisnis beras ini secara nasional Rp 10.519/kg x 46,1 juta ton mencapai Rp 484 triliun. Diperhitungkan untuk memproduksi beras tersebut biaya petani Rp 278 triliun dan memperoleh marjin Rp 65,7 triliun.  Sedangkan pada sisi hilir, konsumen membeli beras kelas medium rerata saat ini Rp 10.519/kg  setara Rp 484 triliun, dan bila konsumen membeli beras premium maka angkanya jauh lebih tinggi lagi.  Sementara pedagang perantara atau middleman setelah dikurangi biaya prosesing, pengemasan, gudang, angkutan dan lainnya diperkirakan memperoleh marjin Rp 133 triliun.
  11. Melihat kesenjangan profit marjin antara pelaku ini tidak adil, dimana keuntungan produsen petani sebesar Rp 65,7 triliun ini bila dibagi kepada 56,6 juta anggota petani padi (data BPS diolah), maka setiap petani hanya memperoleh marjin Rp 1-2 juta pertahun, sementara setiap pedagang/middleman secara rata-rata memperoleh Rp. 133 triliun dibagi estimasi jumlah pedagang  400 ribu orang, sehingga rata - rata per orang 300an juta per pedagang. Keuntungan tersebut adalah rata-rata, ada yang mendapat keuntungan sangat besar ada yang mendapat keuntungan sangat kecil. Satgas pangan menginginkan keuntungan terdistribusi secara adil dan proporsional kepada petani, pedagang beras kecil dan melindungi konsumen.
  12. Hitungan keekonomian secara nasional dari bisnis beras premium/khusus: bila diketahui marjin minimal Rp 10.000/kg dikalikan total beras premium yang beredar diperkirakan 1,0 juta ton (atau 1 miliar kg), ditaksir 2,2% dari produksi beras nasional sebesar 45 juta ton setahun, maka disparitas keekonomian sekitar Rp 10 triliun.  Bagaimana kalau hal ini terjadi selama beberapa tahun yang lalu?
  13. Pemerintah membeli gabah sesuai HPP untuk melindungi petani saat harga jatuh dan membeli gabah diatas HPP oleh BULOG dengan pola komersial. Pemerintah mendorong agar harga lebih bagus sehingga menguntungkan petani.
  14. Komoditas beras termasuk barang pokok yang diatur dan diawasi pemerintah berdasarkan Perpres No. 71/2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Permendag 63/2016, Permendag No. 27/2017 dan Permendag No. 47/2017 mengatur harga acuan bawah  untuk melindungi  petani dan harga acuan atas untuk melindungi konsumen.
  15. Terkait dengan kasus PT.IBU saat ini sedang dalam proses penyidikan aparat hukum,marilah kita menghormati proses hukum tersebut. Kita berharap penanganan permasalahan ini berdampak positif menciptakan ekonomi yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan petani, tidak merugikan konsumen dan kondusif bagi kestabilan ekonomi nasional.

Kalam Sanjaya

 

Page 3 of 29

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan