Ekopol

(Foto: Humas DPR RI)

 

Jakarta, Laporannews – Ketua DPR RI, Setya Novanto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (Sekjen PKV) YM. Nguyen Phu Trong di gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (22/08/17). Sebelum datang ke DPR RI, YM. Nguyen Phu Trong dan rombongan sudah diterima MPR RI, kemudian nantinya akan diterima DPD RI dan Presiden Joko Widodo.

Kunjungan Sekjen PKV itu, merupakan rangkaian resmi kenegaraan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang sudah dibangun sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1955. Dalam pergaulan internasional, Indonesia membuka diri dengan berbagai negara termasuk Vietnam yang juga merupakan bagian dari komunitas ASEAN. Sebelum ke Indonesia, YM. Nguyen Phu Trong sudah diterima secara kenegaraan oleh Singapura, Australia, Thailand, Italia, India, Jepang, Amerika Serikat dan banyak negara lainnya.

“Saya harap masyarakat Indonesia tidak terhasut oleh pihak-pihak yang berusaha membuat fitnah dan propaganda di berbagai media sosial, yang mencampuradukan kunjungan ini dengan masalah ideologi politik yang dianut Vietnam,” kata Setya Novanto di Gedung Nusantara III DPR, Selasa malam (22/08).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Ketua DPR dan Sekjen PKV membicarakan berbagai hal untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama strategis antar kedua negara, serta komitmen memperkokoh solidaritas dan pengembangan kawasan ASEAN.

Pada kesempatan itu, Sekjen PKV, YM. Nguyen Phu Trong mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah negara besar yang tidak hanya berpengaruh di kawasan ASEAN, melainkan juga di kawasan lainnya, bahkan kata dia, sampai ke Uni Eropa. Karena itu, Vietnam menggangap Indonesia sebagai mitra penting dalam menggali berbagai potensi kerjasama di berbagai bidang.

“Dengan jumlah penduduk 92,7 juta jiwa, Vietnam menjadi pasar terbesar ketiga di ASEAN setelah Indonesia dan Filipina. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 6 persen. Pertumbuhan kelas menengah disana juga pesat. Ini potensi bagi Indonesia menanamkan investasi dan meningkatkan nilai perdagangan dengan Vietnam,” ujar Sekjen PKV.

DPR RI pun memberikan dukungan atas usaha Pemerintah Indonesia dan Vietnam yang sepakat menaikan nilai perdagangan kedua negara secara bertahap dari 6,3 milliar USD pada tahun 2016, menjadi 10 milliar USD pada tahun 2018. Untuk mewujudkan hal itu, Novanto berharap, Indonesia dan Vietnam sama-sama memacu semua kementerian maupun komunitas badan usaha di kedua negara agar aktif menjalin pertukaran informasi serta promosi investasi dan konektivitas badan usaha. Sehingga, dapat mengoptimalkan berbagai potensi peluang kerjasama.

“Saya mengapresiasi pemerintah Vietnam yang terus berusaha menciptakan suasana kondusif di dalam negerinya sehingga memberikan kemudahan bagi badan usaha Indonesia memperkuat investasi di Vietnam. Seiring dengan itu, sebagai Ketua DPR RI, saya memberikan jaminan kepada Vietnam bahwa stabilitas politik dan ekonomi kita juga terjaga dengan baik. DPR RI bersama Pemerintah Indonesia terus bekerjasama meningkatkan iklim investasi. Para investor Vietnam tidak perlu takut datang ke Indonesia,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Secara khusus, Novanto meminta YM. Nguyen Phu Trong agar kunjungan ini bisa dijadikan momentum bagi penyelesaian batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam yang sudah dibahas sejak tahun 2010 dan belum ada penyelesaian hingga kini. Penyelesaian ZEE sangat penting untuk menegaskan batas maritim antara Indonesia dengan Vietnam.

“Saya juga mengundang Parlemen Vietnam untuk menghadiri acara World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang akan diselenggarakan oleh DPR RI pada 6-7 September 2017 di Bali, Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan keinginan Pemerintah Republik Indonesia melalui Duta Besar Bapak Ibnu Hadi untuk membeli lahan yang saat ini masih di sewa oleh KBRI di Hanoi. Vietnam pun YM. menyambut baik dan Nguyen Phu Trong berjanji sepulangnya ke Vietnam akan membereskan hal ini.

“Kepemilikan lahan tempat beroperasinya KBRI menunjukan kedaulatan kita di negara tersebut. Selain itu juga menunjukan tingkat keseriusan kedua negara dalam membangun hubungan diplomatik melalui kehadiran perwakilan yang bersifat permanen,” tutupnya.

Sebagai informasi, kondisi politik di Vietnam menganut sistem mono partai. PKV adalah entitas politik tertinggi, sehingga Sekjen PKV menjadi bagian integral dari eksistensi negara Vietnam. Oleh sebab itu, Sekjen PKV memiliki kewenangan dan kekuasaan politik tertinggi, melampaui Presiden dan Perdana Menteri Vietnam.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

 

Jakarta, Laporannews – Sinergi antara Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah berlangsung sejak tahun 2003. Kerjasama tersebut guna melakukan pengawasan lalu lintas uang, mengingat Bea Cukai memiliki peran yang strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Bea Cukai memiliki peran penting di antaranya sebagai pihak pengawas pembawaan uang tunai lintas batas negara dan mendeteksi pencucian uang berbasis perdagangan internasional (trade based money laundering).

Untuk semakin menyempurnakan kerja sama tersebut, kedua instansi ini menandatangani MoU dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai dan PPATK pada hari Senin (21/08).

kerjasama itu mencakup di bidang pertukaran informasi, penangangan tindak pidana di bidang kepabeanan dan serta tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, perumusan produk hukum, penelitian atau riset sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penugasan pegawai dan pengembangan sistem teknologi informasi.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menjelaskan bahwa ruang lingkup yang dicakup dalam MoU tersebut sudah cukup menyeluruh. Meskipun demikian, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Bea Cukai menambahkan beberapa poin penting.

“Dalam ruang lingkup pertukaran informasi, Bea Cukai ingin ruang lingkupnya tidak hanya terkait penyidikan tindak pidana, melainkan juga untuk kepentingan optimalisasi penerimaan negara. Sementara, dalam ruang lingkup penanganan perkara, tidak hanya perkara kepabeanan namun juga cukai, psikotropika, narkotika, perindustrian, dan perdagangan. Hal lainnya adalah dengan menambah ruang lingkup terkait pengawasan atas pembawaan uang tunai lintas batas,” ujarnya di Jakarta, Senin (21/08).

Pernyataan kesepahaman yang berlaku selama lima tahun tersebut turut mengatur peran dan kewajiban masing-masing instansi. Bea Cukai memiliki peran dalam pemberian informasi dan data kepabeanan dan cukai berdasarkan permintaan, pemberian data kegiatan Bea Cukai dalam penguatan rezim anti pencucian uang, membentuk satuan tugas penanganan perkara TPPU, mencari dan membangus kasus TPPU secara bersama-sama dengan PPATK, meningkatkan pengawasan pembawaan uang tunai dengan menggunakan Passenger Name Record for Government (PNRGOV) atau sistem lain, serta berperan aktif dalam melaksanakan hal-hal yang diatur dalam ruang lingkup MoU.

Sejalan dengan itu, PPATK juga memiliki peran dan kewajiban dalam pelaksanaan MoU ini. PPATK berperan dalam pemberian data informasi transaksi keuangan terkait penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJBC.

Kepentingan optimalisasi penerimaan negara dan kepentingan pengawasan pembawaan uang tunai yang menjadi tugas Bea Cukai, mengumpulkan informasi dari aparat penegak hukum lain seperti POLRI, TNI, KPK, Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), memberikan asistensi serta tenaga ahli dalam penyidikan TPPU oleh PPNS DJBC.

Heru menambahkan bahwa penandatanganan MoU ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk Bea Cukai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Seperti yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di mana DJBC berperan dalam menciptakan sistem pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas.

“Dengan bekerja sama dengan PPATK, pengawasan yang dilakukan Bea Cukai dapat semakin efektif. Kerja sama ini dapat memperkuat penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta TPPU. Selain itu dengan dukungan informasi transaksi keuangan dari PPATK, Bea Cukai dapat memperkuat upaya pencegahan penyelundupan narkotika jaringan nasional maupun internasional. Tak hanya dua manfaat tersebut, kerja sama ini dapat menunjang tugas Bea Cukai dalam mengoptimalkan fungsi penerimaan negara seperti fungsi Audit, Keberatan dan Banding, serta Juru Sita Bea Cukai,” tutupnya.


Abdul Ghofur Prawira

 

 

Jakarta, Laporannews – Koordinator Nasional Forum Indonesia, Megel Jekson mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dinilai masih melenceng jauh dari agenda Nawacita di bidang ekonomi. Menurutnya, target-target ekonomi yang dicantumkan dalam RAPBN 2018, masih tak sesuai dengan capaian yang diinginkan dalam Nawacita.

“RAPBN 2018 masih jauh panggang dari api,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews. Jakarta, Sabtu (19/08).

Ia menambahkan, merujuk pada angka pertumbuhan ekonomi RAPBN 2018 sebesar 5,4 persen yang cukup berjarak jauh dari target ekonomi Nawacita sebanyak 7 persen. Bahkan, dengan tren pertumbuhan stagnan selama tiga tahun terakhir. Angka tersebut, kata dia, dinilai sulit untuk dicapai. 

Selain itu,  ia juga merujuk pada rasio ketimpangan masyarakat atau rasio gini yang masih tinggi di level 0,41, perekonomian dan investasi yang masih terkonsentrasi di pulau Jawa, dan kegagalan amnesti pajak menambah basis data perpajakan secara signifikan.   

“Tak ayal, dengan batas waktu sekitar 2 tahun lagi, Nawacita tampak sulit untuk direalisasikan. Pasalnya, hingga pertengahan tahun 2017, Joko Widodo belum mampu mengubah fakta-fakta perekonomian nasional secara signifikan. Di tengah perekonomian dunia yang masih lesu, sulit rasanya berharap ada kemajuan yang berarti,” paparnya.  

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Adi Prasetyo juga tampak pesimistis dengan RAPBN 2018. Sebab, dengan minimnya langkah efisiensi yang dilakukan Presiden Joko Widodo, tak ada jaminan kejadian pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak akan berulang.

“Walaupun alokasi transfer ke daerah tampak terus mengalami peningkatan, namun siapa yang dapat menggaransi pemotongan DAU tidak akan terjadi lagi,” tutur Adi.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews - Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato Kenegaraan dalam menyambut HUT RI ke 72 Tahun sekaligus menyampaikan pidato keuangan RAPBN 2018 di DPR, Rabu (16/08/207).

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rifai Darus mengapresiasi optimisme pemerintah yang tergambar dalam nota keuangan RAPBN 2018 yang disampaikan Presiden Jokowi. Namun, ia menilai bahwa optimisme pemerintah tersebut akan membawa Indonesia pada peningkatan pembiayaan APBN dari sisi utang.

Menurutnya, dalam pidato Nota Keuangan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden, Pembiayaan RAPBN 2018 di fokuskan pada utang yang porsinya lebih besar dari instrumen pembiayaan lainnya.

“Dalam RAPBN 2018 Pemerintah menetapkan target pembiayaan dari utang sebesar 399,24 Trilyun atau turun dibanding dalam APBNP 2017 sebesar 461,34 Trilyun. Memang kalau dilihat dan dibandingkan data tahun lalu, target pembiayaan pemerintah dari sisi utang memang turun, tapi DPP KNPI melihat dari sisi lainnya bahwa jika diakumulasikan dengan memakai data per juli 2017 sebesar 3.706 Trilyun, maka beban utang Indonesia bertambah dan menjadi  4.105,24 Trilyun di tahun 2018, dan ini akan menjadi beban kami Pemuda Indonesia dimasa yang akan datang,” tandasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Kamis (17/08).

Ia pun berpendapat bahwa seharusnya pemerintah dapat lebih kreatif lagi untuk mencari sumber-sumber pembiayaan dalam RAPBN 2018 selain utang. Salah satunya, kata dia, dengan lebih progresif lagi untuk meningkatkan penerimaan neara disektor pajak. 

“DPP KNPI menilai bahwa pemerintah masih kurang optimis jika melihat target penerimaan pajak. Tax ratio dibandingkan PDB tidak lebih dari 12%, padahal pemerintah punya kemampuan untuk meningkatkan tax ratio kita dari PDB sebesar 14% bahkan lebih. Persoalannya pemerintah mau nggak?. Untuk itu kami juga akan menyiapkan RABN 2018 versi pemuda Indonesia yang akan kami bawa ke DPR-RI, sehingga DPR-RI juga memiliki pembanding,” terangnya.

“Bagaimanapun estafet pembangunan dimasa depan akan berpindah kepada kami generasi muda Indonesia, jika pengelolaan keuangan negara terus mengandalkan utang, maka generasi sekarang akan terus meninggalkan beban bagi kami pemuda Indonesia dimasa yang akan datang,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews - Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA), Aulia E Marinto, menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan ekonomi digital dengan ditanda tanganinya Peraturan Presiden (Perpres) No. 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019 oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Agustus 2017 lalu.

“dengan disahkannya Peraturan Presiden tentang Roadmap e-Commerce ini, maka seluruh program dan inisiatif ekonomi digital yang dicanangkan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang memiliki landasan hukum. IdEA mengapresiasi dukungan penuh dari pememrintah Indonesia dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis elektronik,” katanya di Jl. KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/08).

Menurutnya, dengan resminya Perpres Roadmap e-Commerce, merupakan sebuah bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong pencapaian ekonomi digital yang ditargetkan akan mencapai USD130 miliar pada 2020 mendatang. Oleh karena itu, ia berharap kepada pemerintah untuk terus mengawal pelaksanaan Perpres peta jalan e-Commerce.

“Selain itu, agar upaya yang dilakukan setiap pemangku kepentingan ekonomi digital sejalan dan dapat mempercepat pengembangan potensi ekonomi, kami secara proaktif mendorong dan mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk terlibat dalam upaya pengimplementasian secara integrasi,” ujarnya.

Sebagai informasi, Peta Jalan e-Commerce merupakan panduan dasar kuat bagi ekosistem ekonomi digital dan 31 inisiatif yang termaktub di dalam Perpres tersebut. Hal itu merupakan terwujudnya iklim industri e-commerce yang lebih baik terutama pada percepatan pengembangan e-Commerce, start up, pengembangan usaha dan percepatan logistik di tanah air.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. Kemenko Maritim)

 

Jakarta, Laporannews – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah berencana akan meningkatkan produktivitas garam nasional. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah nantinya adalah dengan menghilangkan perbedaan produksi garam konsumsi dan garam industri.

“Kami juga akan meniadakan garam industri dengan garam konsumsi. Jadi tidak dibedakan lagi ke depan ini,” katanya di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (14/08).

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut sejalan, karena Indonesia memiliki 22.000 hektar lahan untuk produksi garam. Menurutnya, jika persoalan lahan sudah beres maka, yang perlu dilakukan pihak terkait adalah dengan mengembangkan teknologi guna memproduksi garam.

“Kita punya tanah 22.000 hektar yang bisa ditanami, dibuat garam. Di NTT hampir lebih mungkin 15.000 hektar. Sisanya terpecah di Jawa, Madura, dan Jeneponto,” imbuhnya.

Sayangnya, Mantan menkopolhukam itu menjelaskan, meski sebagian telah berproduksi, kualitas garam yang dihasilkan tidak maksimal karena penggunaan teknologi yang kurang baik. Pasalnya, sistem produksi garam di Indonesia menggunakan sistem evaporasi, yakni air laut dialirkan ke dalam tambak kemudian air yang ada dibiarkan menguap, setelah beberapa lama kemudian akan tersisa garam yang mengendap di dasar tambak tersebut.

"Itu sudah ada dan sudah baru. Tadi Menteri Sofyan (Menteri Agraria dan Tata Ruang) juga sudah menjelaskan potensi daerahnya. Hanya kita sekarang membuat teknologi, harusnya panen 15 hari bisa dengan hanya 4 hari, karena sistem yang dibuat BPPT itu memang bagus," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mengupayakan mekanisasi tambak-tambak yang sudah tersebar di Pulau Jawa dan Sulawesi. Lanjutnya, teknologi garam sudah dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Peneraapan Teknologi (BPPT). Sehingga, nantinya kualitas garam akan menghasilkan kualitas yang tinggi.

"Garam itu sudah sebagian dibuat (lokal), tapi tidak pakai teknologi yang bagus. Sehingga kualitas garamnya mungkin 80%. Harusnya kan 94-97%. Nah sekarang BPPT sudah siapkan itu, dan PT Garam dan tadi dari kami sudah bersepakat menyusun program selama seminggu ini, bagaimana rencana kerjanya," tutupnya.


Johanna Firdasah

 

(Dok. Humas Kwarnas Pramuka)

 

Jakarta, Laporannews – Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka menyelenggarakan upacara Peringatan Hari Praja Muda Karana (Pramuka) ke-56, di Bumi Perkemahan Pramuka, Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (14/08/2017) pagi. Peringatan hari jadi Gerakan Pramuka kali ini bersamaan dengan Pembukaan Raimuna Nasional (Rainas) XI. 

Pembukaan Rainas XI yang diikuti 15.000 Pramuka Penegak dan Pandega pilihan yang telah lolos seleksi dari 34 provinsi. Pembukaan ditandai dengan Presiden Joko Widodo menabuh alat musik khas Papua "Tifa", didampingi Ibu Negara, Iriana Jokowi, Menpora Imam Nahrawi, Menseskab Pramono Anung.

Dalam sambutannya, Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Adyaksa Dault, menyinggung secara terang-terangan dihadapan Presiden Joko Widodo terkait telatnya pencairan anggaran Kwarnas Gerakan Pramuka. Meskipun dana tersebut terlambat masuk, ia tetap menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi atas perhatiannya pada Gerakan Pramuka di Indonesia.

"Mungkin agak sulit bagi organisasi lain yang sanggup melaksanakan kegiatan besar seperti ini sementara dana sangat minim dan diterima tujuh hari sebelum pembukaan," cetusnya saat berpidato di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Senin, (14/08).

Mantan Menpora itu, sudah sangat bersyukur anggaran Kwarnas Gerakan Pramuka bisa dicairkan. Karena menurutnya, anggota pramuka bisa bersemangat lagi dalam mewujudkan kegiatan Kwarnas serta Raimuna Nasional dengan segala keterbatasan yang ada.

"Namun kami sangat berterima kasih pada saat pertemuan di Istana Negara beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden (mengatakan) akan membantu mempercepat turunnya anggaran Raimuna Nasional tersebut, Mengelola kegiatan perkemahan dengan 15 ribu peserta bukan hal mudah. Apalagi, ini di luar, bukan dalam hotel," imbuhnya.

Sebagai informasi, pencairan anggaran Kwarnas Gerakan Pramuka sempat ditunda oleh Menpora Imam Nahrawi. Menpora beralasan ditundanya pencairan dana tersebut berkaitan adanya dugaan Adyaksa Dault mendukung Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia yang berasaskan khilafah.

Namun Adyaksa secara tegas membantah tuduhan tersebut dan mengklarifikasi tuduhan tersebut. Bahkan, ia segera membuat siaran pers, dengan pernyataan bahwa ia anti-Pancasila dan anti-NKRI merupakan fitnah.

Ia mengungkapkan, dimana pun ia pergi selalu disampaikan kepada generasi muda agar mempertahankan dan merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.


Della Manawar Lisa

 

(Dok. Kementerian ESDM)

 

Mojokerto, Laporannews - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memperluas jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga di wilayah Mojokerto, Jawa Timur sebanyak 5.000 sambungan. Proyek ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2017.

Menurut Menteri ESDM, Ignasius Jonan, jargas 5000 sambungan itu bisa menghemat tahun ini dengan menggunakan gas pipa. Sehingga, masyarakat akan menghemat biaya lebih banyak dengan memanfaatkan pipa gas dibandingkan dengan tabung gas.

"Hari ini proyek jargas untuk rumah tangga sebanyak 5.000 sambungan di Kota Mojokerto telah dimulai, nantinya ibu-ibu sudah bisa menikmati masak pakai gas bumi yang hemat ini tahun ini juga," katanya dalam kunjungannya di proyek Jaringan Gas Rumah Tangga di Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (13/08).

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2461 K/12/MEM/2017. PGN mendapatkan penugasan untuk membangun dan mengoperasikan jargas di 8 wilayah yakni wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor, Kota Cirebon, Kota Surabaya, Kota Tarakan, Kabupaten Blora, Kota Semarang dan Kabupaten Sorong. Dan pada awal Agustus 2017, Kementerian ESDM melalui penugasan ke PGN juga dengan membangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kota Bandar Lampung sebanyak 10.321 sambungan gas.

"Tahun ini, PGN ditugaskan untuk membangun jaringan gas ke rumah tangga sebanyak 26.000 sambungan yang tersebar di Mojokerto, Bandar Lampung, DKI Jakarta dan Musi Banyuasin," ujarnya.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM akan terus menggejot dan memperluas jaringan gas bumi. Sebelumnya, Kementerian ESDM pada tahun lalu telah dioperasikan jaringan gas bumi di Surabaya sebanyak 24.000 sambungan, Tarakan 21.000 sambungan dan Batam 4.000 sambungan.

"Pemerintah bersama BUMN setiap tahunnya akan terus menambah pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga, sehingga semakin banyak masyarakat merasakan manfaat besar menggunakan gas bumi, mulai dari lebih efisien, mudah, praktis dan mengalir 24 jam penuh tanpa takut kehabisan," tambah mantan Menteri Perhubungan itu.

Sementara itu, Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim mengutarakan, PGN selaku BUMN di sektor gas bumi, siap melaksanakan penugasan yang diamanatkan pemerintah. Saat ini untuk wilayah Jawa Timur, PGN telah melayani 27.170 pelanggan rumah tangga, 209 pelanggan komersial, dan 475 pelanggan industri.

Secara nasional, PGN telah memasok lebih dari 1.658 industri besar dan pembangkit listrik, lebih dari 1.930 pelanggan komersial dan 204.000 pelanggan rumah tangga yang tersebar di 19 kabupaten/kota di 12 provinsi di seluruh Indonesia.

"PGN akan terus mendukung program konversi energi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Saat ini PGN telah membangun dan mengelola lebih dari 7.270 km pipa gas bumi atau setara 80% infrastruktur pipa gas bumi Indonesia," tutur Jobi ditempat yang sama.


Rizki Auliyah Bukayat

 

(Foto: Dian Anggraeni)

 

Jakarta, Laporannews - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyadari terkait adanya sejumlah kebijakan dari pemerintah yang menurutnya baik bagi kemaslahatan umat, terutama isu terkini yang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat yakni kebijakan Dana Haji yang di investasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Ia menilai bahwa hampir semua kebijakan pemerintah selalu di 'goreng' oleh pihak-pihak tertentu, termasuk isu dana haji untuk infrastruktur. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada masyarakat untuk menyadari isu-isu yang dianggap kurang baik harus diteliti dengan benar. Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait Dana Haji untuk infrastruktur mempunyai tujuan yang baik serta investasi yang paling aman.

"Apa saja yang dilakukan pemerintah itu selalu di goreng. Jadi masyarakat harus menyadari, karena dana haji selama ini 'nongkrong' tidak termanfaatkan dengan baik. Yang paling aman ya proyek infrastruktur, jadi investasi dana haji itu bagi saya langkah yang tepat," katanya di Jl. Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/08).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan dana haji tersebut sudah lama diperdebatkan oleh pihak yang berwenang. Padahal, kata dia, pengelolaan dana haji itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diamanahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Bahkan, lanjutnya, DPR pun menyetujui adanya kebijakan dana haji tersebut. Sehingga aturan dan rambu-rambu kebijakan tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat kedepannya. 

"Justru Undang-undang itu sekarang mau di implementasikan, jadi isu yang sedang beredar sekarang ini telat, harusnya dari tahun lalu diperdebatkan. Jadi ini respon politisi saja, dan tentu ada baiknya juga saling mengingatkan," tandasnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa dana umat tersebut, sebaiknya hanya dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan pemerintah saja.

"Karena pasti untung, tidak mungkin rugi. Kalau investasi di sektor swasta ya jangan. Belum tentu untung. Jadi proyek infrastruktur pemerintah seperti jalan tol, itu sudah pasti untung. Itu paling aman," tegasnya. 

Ia berpendapat, saat pengelolaan dana haji mulai berjalan, maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, dalam BPKH sendiri sudah ada tim pengawasnya.

"Maka ada dewan pengawas. Aspek syariahnya juga diawasi. Biarlah dulu mereka diberi kesempatan bekerja, jangan membayangkan ada duit Rp 90 trliun langsung mau dibikin jalan jembatan, bukan begitu. Itu kesimpulan yang terlalu cepat," pungkasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews - Sejumlah indikator makro ekonomi Indonesia memasuki masa anomali, seperti nilai tukar rupiah, inflasi, dan pasar modal menunjukkan perbaikan. Di sisi lain, sektor riil, industri dan daya beli lesu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, inflasi Januari-Juni 2017 di angka 2,38 %, di atas periode sama tahun lalu sebesar 1,06%. Sedangkan di pasar modal, IHSG menguat 9,51% menjadi 5.800 year to date.

Data makro juga menunjukkan, ekonomi tumbuh 5,01% pada tiga bulan pertama tahun ini. Periode sama tahun lalu, ekonomi tumbuh 4,92% dan sampai akhir tahun 4,94%. Namun, prestasi diatas belum mencerminkan kondisi riil. Berdasarkan riset, penjualan properti dan semen melemah. Realisasi penjualan semen semester I-2017, misalnya, sebanyak 12 juta ton atau turun 1,3% dari periode sama tahun lalu.

Pada saat bersamaan, penjualan motor drop 13,1% menjadi 2,7 juta unit. Sementara penjualan ritel selama periode Lebaran 2017 hanya naik tipis 3% dibandingkan bulan biasa. Padahal tahun lalu bisa mencapai 13%. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution melihat, turunnya penjualan ritel menjadi pertanda ekonomi lesu dan cermin lemahnya ekspansi swasta.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani, anomali ekonomi terjadi karena pelemahan daya beli.

“Kondisi itu semakin membuat pengusaha tertekan, sebab tingginya biaya produksi yang tak seimbang dengan daya beli masyarakat,” katanya di Jakarta, Kamis (10/08).

Sementara, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyatakan, saat ini pengusaha kesulitan ekspansi karena kebijakan pemerintah hanya sebatas teori.

“Sejumlah janji insentif dunia usaha juga mandek, termasuk janji harga gas murah bagi industri,” ujar Ade.

Selain itu, Ekonom INDEF Berly Martawardaya menyebutkan, bila melihat data pertumbuhan kuartal dua yang dikeluarkan BPS, maka bisa dikatakan stabil.

“Ada beberapa hal yang membuat pertumbuhan konsumsi tidak mengalami peningkatan, seperti THR untuk pegawai negeri yang terlambat, serta penurunan pencairan belanja pemerintah. Disisi lain dua hal tersebut membuat kuartal ketiga nanti diharapkan dapat lebih optimis mencapai pertumbuhan,” tutur Berly.  

Lebih jauh, Berly menyebutkan bahwa pelambatan pertumbuhan ini bila melihat data BPS maka sudah mulai sejak tahun 2011, hingga kuartal kedua tahun 2015 dan mulai cenderung stabil diangka 5 poinan. 

“Kondisi pertumbuhan yang stabil ini membuat pola konsumsi masyarakat mengalami perubahan. Masyarakat menunda belanja seperti sandang dan rumah, namun masih belanja untuk keperluan konsumtif seperti handphone dan pergi ke café. Kemungkinan adanya peningkatan di kuartal ke tiga, asalkan kelompok menengah tidak ditakut-takuti seperti masalah pajak,” imbuh Berly.

Ditempat yang sama, menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Tutum Rahanta mengatakan, saat ini memang benar ada terjadi shifting untuk produk-produk tertentu memang terjadi ada pelemahan daya beli.

“Meskipun sudah mulai mengarah ke penurunan, namun sektor makanan dan minuman masih berada disisi positif, dan pertumbuhan sebesar 5 koma 1 masih cukup baik untuk retail. Namun, hal itu merupakan alarm bagi pemerintah agar lebih serius. Penurunan di kelompok bawah dapat diukur dari mini market, sedangkan kelompok atas agak sedikit melemah akibat menunda pembelian,” pungkas Tutum


A. Ainul Ghurri

 

Page 2 of 29

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan