Sunday, 27 August 2017 00:00

Anggota Komisi IX DPR Desak Kebijakan Upah Murah Harus Diakhiri

Written by  Redaksi

 

Jakarta, Laporannews – Anggota komisi IX DPR, Adang Sudrajat meminta dengan tegas kepada pemerintah terutama Kementerian Tenaga Kerja untuk meninjau ulang kebijakan upah murah dapat segera diakhiri. Menurutnya, kebijakan upah murah yang dikeluarkan pada dua tahun lalu, menjadi blunder bagi negara ini pada peningkatan kualitas perbaikan ekonomi rakyat terutama pada kemampuan daya beli.

“Saya melihat, pemerintah hendak memacu perbaikan iklim investasi di segala bidang, namun pada kenyataanya, PP Nomor 78 Tahun 2015 malah mengakibatkan para investor banyak menahan diri untuk berinvestasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Minggu (27/08).

politisi FPKS DPR itu menambahkan, sejak peraturan pemerintah (PP) tahun 2015 tentang pengupahan ini diberlakukan, gini rasio semakin besar. Masyarakat dengan tingkat ekonomi paling rendah mengalami penurunan daya beli yang sangat drastis. Penurunan daya beli ini terjadi begitu cepat, sehingga banyak menimbulkan kekahwatiran para pengusaha dan pemodal untuk menjalankan usaha produksi maupun investasi.

“Kekahwatiran ini lebih didasari pada pengembalian biaya investasi yang terancam tidak tercapai,” imbuhnya.

Ia pun menjelaskan bahwa fakta dua tahun terakhir, pembangunan infrastruktur besar dan permanen banyak terlihat di berbagai daerah. Namun kenyataannya, kata dia, iklim usaha yang diwarnai daya beli masyarakat yang rendah dan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi dengan indeks internasional, purchasing power parity (PPP) 1US$ dan 2 US$.

“Tahun 2016, Bank Dunia menghitung bahwa 7,4 persen penduduk Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US$ 1 per hari dan 49 persen di bawah PPP US$ 2 per hari. Ini menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk Indonesia di garis kemiskinan dengan indeks 2 dollar,” cetusnya.

Legislator daerah pemilihan Kabupaten Bandung itu menguraikan, PP tentang upah yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2015 lalu, telah banyak menuai kecaman terutama kaum buruh. Lanjutnya, permerintah dalam berpegang PP tentang upah ini dinilai terlalu “over estimate”. Pasalnya, menurut dia, pemerintah menganggap PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan ini merupakan terobosan baru dalam regulasi pengupahan.

Terobosan yang dimaksud adalah adanya formula kenaikan upah minimum yang membuat kenaikan upah minimum setiap tahunnya menjadi baku dimana persentase kenaikan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

“Saya menela’ah, bahwa kebijakan pemerintah tentang pengupahan ini telah memberi ruang luas bagi para pengusaha untuk memberikan upah murah. Karena kenyataan yang terjadi adalah munculnya dampak multiefek termasuk stagnasi perekonomian secara menyeluruh. Oleh Karena itu, Pemerintah perlu meninjau secara detail dan serius semua regulasi tentang upah ini,” terangnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan