Friday, 25 August 2017 00:00

Soal RAPBN 2018, DPR Ingatkan Pemerintah Untuk Tidak Over Optimis

Written by  Redaksi

 

Jakarta, Laporannews – Sepuluh fraksi di DPR telah menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 beserta Nota Keuangannya, yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Joko Widodo. Secara umum, fraksi-fraksi di DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu over optimis. Khususnya terkait laju pertumbuhan ekonomi.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengatakan, fraksi-fraksi DPR menyampaikan bahwa situasi global belum membaik dan kurang bersahabat dengan kondisi ekonomi Indonesia. Sehingga, laju pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,4 persen, dinilai masih terlalu over optimis. Pasalnya, pada kuartal I tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,01 persen.

“Pada prinsipnya masukan dari Fraksi-fraksi DPR RI sangat bagus. Semua fraksi mengingatkan kepada pemerintah, jangan terlalu over optimistis terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi yang 5,4 persen itu,” katanya, usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan Pemanadangan Umum Fraksi-fraksi atas RAPBN 2018 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis malam (24/08).

Selain itu, politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, hasil penerimaan pajak cukup menjadi sorotan beberapa fraksi. Menurutnya, pajak progresif harus lebih diprioritaskan kepada kalangan objek pajak yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Sehingga, optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan dapat mendukung pendapatan negara, selain dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, ia mengingatkan, penarikan pajak dari wajib pajak harus betul-betul adil dan proporsional.

Lebih lanjut, aspek pembangunan manusia dan berbagai program yang menyentuh terhadap kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan hingga penyediaan lapangan pekerjaan pun turut disinggung beberapa fraksi. Ia berpendapat, program yang sifatnya padat karya harus didukung penuh. Termasuk program yang menyangkut kebutuhan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun BPJS Kesehatan.

“Dukungan spirit dari Fraksi-fraksi DPR RI itu pada prinsipnya juga mengarah pada aspek kehati-hatian agar anggaran juga dialokasikan kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam kaitannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain kepada sektor infrastruktur,” ujar politisi F-PAN itu.

Sementara itu, terkait penyaluran dana desa pun pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam implementasinya. Pasalnya, dengan anggaran yang mencapai Rp 60 triliun, berpotensi terjadi penyimpangan dalam penyalurannya ke tingkat desa. Apalagi, kata dia, belum adanya struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hingga tingkat desa, menyebabkan lemahnya pengawasan. Menurutnya, hal itulah menjadi titik krusial yang harus diperhatikan pemerintah.

“Aspek pelaksanaan dana desa dari Kementerian Desa harus betul-betul ekstra prudent. Jangan sampai ada penyimpangan, hanya karena permasalahan kurangnya tenaga pendampingan. Selain potensi adanya ruang penyalahgunaan kekuasaan, manakala dana desa ini masuk ke rekeneing bupati, yang seharusnya ke rekening desa. Ini yang menjadi titik krusial permasalahannya pada kurangnya struktur organisasi dari Kementerian Desa,” tandasnya.


A. Ainul Ghurri

 

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan