Thursday, 24 August 2017 00:00

Menhub Dikecam Anggota Komisi V DPR, Kenapa?

Written by  Redaksi

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Anggota Komisi V DPR, Moh. Nizar Zahro mengecam masuknya maskapai Vietjet Air dengan pramugari berbikini. Pasalnya, pelayanan maskapai asal Vietnam tersebut, dinilai bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk meninjau kembali pemberian izin kepada maskapai bersangkutan.

"Maskapai itu pelayanannya tidak mencerminkan aspek budaya keindonesiaan. Malah sangat bertentangan dengan kultur masyarakat Indonesia," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/08).

Sebagai informasi, Maskapai penerbangan dengan pramugari berbikini, Vietjet Air untuk pertama kalinya membuka rute internasional Jakarta menuju Ho Chi Minh City, Vietnam. Rute penerbangan tersebut, akan mulai beroperasi pada 20 Desember 2017 nanti. Pesawat tersebut, terbang melintasi banyak negara, seperti China, Taiwan, Hong Kong, hingga merambah Asia Tenggara, di antaranya Malaysia, Kamboja, Thailand, Myanmar.

Politisi dari Fraksi Gerindra itu menegaskan, selama ini pemerintah tidak pernah mengkomunikasikan kepada DPR terkait pemberian izin terhadap maskapai tersebut. Bahkan saat launching, Menhub, dinilai tidak etis karena tidak konsultasi dulu dengan Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan dan infrastruktur. Apalagi, kata dia, sudah ada jaminan dari manajemen maskapai tersebut yang tidak akan memberikan fasilitas pramugari berbikini untuk penerbangan dari dan ke Indonesia.

"Tidak pernah ada konsultasi atau pemberitahuan kepada komisi V terkait adanya izin kepada maskapai Vietjet Air. Kami juga mengecam kehadiran Kemenhub dalam acara launching itu," tuturnya.

Ketua Umum DPP Satria itu pun menegaskan, akan berkoordinasi dengan pimpinan komisi V DPR untuk memanggil Menteri Perhubungan. Sebab kebijakan tersebut dinilai hanya mementingkan profit bisnis.

"Memang ini bisnis. Tapi jangan sampai hanya mementingkan profit lalu mengesampingkan etika-etika yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia," tandasnya.

Ia menyebutkan bahwa soal perizinan tersebut masalah teknis Kementerian terkait. Lanjutnya, selama izin tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka tidak menjadi masalah. Menurutnya, bila nanti dalam praktiknya ditemukan ada pelanggaran terhadap UU maka DPR akan mengambil tindakan tegas.

“Harapannya, komitmen ini tetap dijaga, dan jangan sampai ada pelanggaran, jika ada pelanggaran maka DPR akan meminta pemerintah untuk menghentikan operasional maskapai tersebut,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan