Ekopol

(Foto: Biro Pers Setpres)

 

Jakarta, Laporannews - Langkah Presiden Jokowi yang berhasil melunakkan PT. Freeport Indonesia, dengan kepemilikan saham pemerintah Indonesia menjadi sebesar 51 %, mendapat apresiasi dari DPR. Meski pengolahan konsentratnya baru akan dilakukan pada 5 tahun mendatang.

Apresiasi tersebut, diungkapkan dalam diskusi dialektika demokrasi “Kemana Divestasi Saham Freeport?” bersama anggota Komisi VII DPR Kurtubi, anggota DPD dari Papua Charles Simare Mare, dan anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait.

“Kita mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi atas 51 % saham Freeport. Pajak pemerintah juga tidak terkurangi, dan pemerintah bisa menggunakan haknya dari KK (Kontrak Karya) ke  IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) PT. Freeport,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/08).

Bahkan kata politisi Golkar itu, Freeport siap investasi 20 miliar dollar AS sebagai bisnis tambahan termasuk untuk membangun smelter. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya rakyat papua untuk berjuang bersama kepemilikan saham Freeport sampai 100 %.

Hal yang sama juga dikatakan oleh anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, ia menyatakan bahwa keberhasilan itu perlu diapresiasi. Terutama, kesediaan Freepot meninggallan KK dan mau mengikuti UU IUPK. Namun ia mempersoalkan terhadap nilai dari 51 % tersebut.

“Itu sudah luar biasa. Sehingga KK itu tak berlaku lagi. Jangan sampai tidak mampu membayar, makanya harus dikembalikan ke Pasal 33 UUD NRI 1945, sepanjang kekayaan alam itu ada di perut bumi maka harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tandasnya.

Selain itu, politisi Nasdem itu menilai, pemerintah tak boleh membeli kekayaan yang ada di bumi sendiri. Menurutnya, Freeport tetap akan beroperasi dan tetap menikmati keuntungan dengan win win solution.

“Itu bisa direncanakan sekarang sampai 2041,” tambahnya.

Hanya saja, ia meminta 60 % konsentratnya diolah di Sumbawa, dan 40 % di Gresik, karena PT. Newmont siap membangun smelter di Sumbawa. “Kalau di Gresik sudah banyak industri dan dengan diolah di Sumbawa itu untuk mengatasi kesenjangan daerah. Makanya, kita dorong hilirisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPD dari Papua, Charles Simare Mare mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Presiden Jokowi atas 51 % divestasi saham PT. Freeport tersebut. Namun, ia berharap kepada pemerintah pusat bahwa pengelolaan PT Freeport harus melibatkan rakyat Papua.

“DPD berharap pemerintah pusat tidak meninggalkan Pemda Papua dan Kabupaten Mimika untuk sama-sama terlibat dalam mengelola Freeport. Soal berapa persen untuk provinsi dan untuk Mimika itu setidaknya 20 %,” tegas Charles di tempat yang sama.

Ia melanjutkan, selama ini, pemerintah seperti tersandera dengan kontrak karya (KK) yang menjadi pegangan PT. Freeport. Tapi, saat ini dengan keberhasilan ini pemerintah pusat dan daerah bisa membicarakan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua dan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua.

“Saya berharap Pemprov Papua dan Mimika menyerahkan masalah Freeport itu ke BUMD Papua. Karena langkah itu bisa mengurangi kertergantungan Papua terhadap dana transfer daerah,” jelasnya.

Ia pun menyebutkan, Otonomi daerah khusus (Otsus) akan selesai pada 2021. Sehingga, keterlibatan rakyat Papua dalam mengelola PT Freport dapat mengoptimalkan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk merasa memiliki kekayaan alamnya sendiri.

“Jadi, dengan 51 % divestasi saham Freeport ini akan banyak sistem yang berubah. Misalnya penggajian, SDM, dan lain-lain. Saya yakin kalau ada kemauan semua pihak, divestitasi saham freeport itu bisa mencapai 100 % nantinya,” pungkasnya.


Della Manawar Lisa

 

 

Jakarta, Laporannews – Anggota komisi IX DPR, Adang Sudrajat meminta dengan tegas kepada pemerintah terutama Kementerian Tenaga Kerja untuk meninjau ulang kebijakan upah murah dapat segera diakhiri. Menurutnya, kebijakan upah murah yang dikeluarkan pada dua tahun lalu, menjadi blunder bagi negara ini pada peningkatan kualitas perbaikan ekonomi rakyat terutama pada kemampuan daya beli.

“Saya melihat, pemerintah hendak memacu perbaikan iklim investasi di segala bidang, namun pada kenyataanya, PP Nomor 78 Tahun 2015 malah mengakibatkan para investor banyak menahan diri untuk berinvestasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Laporannews, Jakarta, Minggu (27/08).

politisi FPKS DPR itu menambahkan, sejak peraturan pemerintah (PP) tahun 2015 tentang pengupahan ini diberlakukan, gini rasio semakin besar. Masyarakat dengan tingkat ekonomi paling rendah mengalami penurunan daya beli yang sangat drastis. Penurunan daya beli ini terjadi begitu cepat, sehingga banyak menimbulkan kekahwatiran para pengusaha dan pemodal untuk menjalankan usaha produksi maupun investasi.

“Kekahwatiran ini lebih didasari pada pengembalian biaya investasi yang terancam tidak tercapai,” imbuhnya.

Ia pun menjelaskan bahwa fakta dua tahun terakhir, pembangunan infrastruktur besar dan permanen banyak terlihat di berbagai daerah. Namun kenyataannya, kata dia, iklim usaha yang diwarnai daya beli masyarakat yang rendah dan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi dengan indeks internasional, purchasing power parity (PPP) 1US$ dan 2 US$.

“Tahun 2016, Bank Dunia menghitung bahwa 7,4 persen penduduk Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US$ 1 per hari dan 49 persen di bawah PPP US$ 2 per hari. Ini menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk Indonesia di garis kemiskinan dengan indeks 2 dollar,” cetusnya.

Legislator daerah pemilihan Kabupaten Bandung itu menguraikan, PP tentang upah yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2015 lalu, telah banyak menuai kecaman terutama kaum buruh. Lanjutnya, permerintah dalam berpegang PP tentang upah ini dinilai terlalu “over estimate”. Pasalnya, menurut dia, pemerintah menganggap PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan ini merupakan terobosan baru dalam regulasi pengupahan.

Terobosan yang dimaksud adalah adanya formula kenaikan upah minimum yang membuat kenaikan upah minimum setiap tahunnya menjadi baku dimana persentase kenaikan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

“Saya menela’ah, bahwa kebijakan pemerintah tentang pengupahan ini telah memberi ruang luas bagi para pengusaha untuk memberikan upah murah. Karena kenyataan yang terjadi adalah munculnya dampak multiefek termasuk stagnasi perekonomian secara menyeluruh. Oleh Karena itu, Pemerintah perlu meninjau secara detail dan serius semua regulasi tentang upah ini,” terangnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: Twitter @fahiraidris)

 

Jakarta, Laporannews - Pertengahan Desember tahun ini (2017), maskapai Vietjet yang menjadikan pramugari berbikini menjadi salah satu strategi utama pemasarannya untuk diizinkan terbang dengan rute langsung Jakarta-Ho Chi Minh City.

Ketua Komite III DPD, Fahira Idris menyayangkan sikap Kementerian Perhubungan yang telah memberikan izin maskapai Veitjen. Menurutnya, walaupun pihak maskapai dan Kementerian Perhubungan sudah menjamin bahwa tidak akan ada pramugari berbikini untuk penerbangan di langit Indonesia dan berkomitmen mengenakan seragam yang sopan, namun rencana pemberian izin ini menuai kontroversi publik. Ia pun menegaskan, jika ditemukan ada pelanggaran, ia meminta kepada pihak ototritas untuk tidak segan-segan mencabut izin maskapai Vietjen.

 “Saya  termasuk yang menyayangkan pemberian izin ini. Makanya saya mendesak Kemenhub sebagai pemegang otoritas harus menjamin bahwa komitmen maskapai ini untuk menghadirkan pramugari berseragam sopan tidak dilanggar. Jika komitmen ini, termasuk janji mereka menyajikan makanan halal dilanggar, sanksinya harus yang paling tegas yaitu pencabutan izin. Ini konsekuensi dari sebuah komitmen,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (25/08).

Senator asal Jakarta itu menilai, strategi bisnis maskapai yang menjadikan ‘pramugari berbini’ sebagai tools marketing utamanya sama sekali tidak sesuai dengan etika bisnis penerbangan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia.

“Walau mereka berjanji tidak akan ada pramugari berbikini, tetapi prinsip bisnis mereka secara global yang menjadikan tubuh perempuan sebagai tools marketing sangat tidak etis. Bisnis bukan hanya soal profit tetapi juga harus ada etika, apalagi ini bisnis transportasi yang terkait langsung dengan publik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada 22 Agustus 2017 lalu, maskapai asal Vietnam, VietJet meresmikan penerbangan langsung Jakarta-Ho Chi Minh City yang akan dimulai pada 20 Desember 2017 mendatang. Acara peresmian ini juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.


Thoriq Malaka

 

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews – Forum Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti pembantunya (Menteri) yang tidak memahami desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya untuk mewujudkan Nawacita.

Koordinator Forum Indonesia, Megel Jekson menjelaskan, Menteri demikian biasanya tidak punya respek dan empati terhadap desain APBN yang lebih efisien. “Menteri model begini pekerjaannya selalu meminta tambahan anggaran bagi lembaganya,” ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat. Jumat (25/08).

Sebagai contoh, ia menyebutkan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) setiap tahun. Lanjutnya, tambahan modal negara yang tidak pernah berkorelasi dengan peningkatan kinerja atau prestasi tinggi BUMN tersebut, memunculkan kesan PMN hanya membuat BUMN semakin tidak kompetitif.

“Padahal hingga kini, belum tampak performansi atau prestasi tinggi BUMN yang melejit tinggi usai menerima PMN,” tuturnya.

Ia pun menerangkan, hingga tahun 2017, total PMN yang dianggarkan negara selama ini berjumlah lebih dari Rp 86 triliun, terkecuali di bidang infrastruktur. Menurutnya, sulit bagi publik untuk melihat dampak pemberian PMN bagi peningkatan kinerja BUMN. 

Ia menegaskan, para Menteri harus memahami bahwa desain politik APBN wajib disesuaikan dengan sasaran kebijakan Nawacita. Sebab, hanya dengan cara tersebut, Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinetnya mampu membuat Nawacita menjadi janji politik yang nyata.


A. Ainul Ghurri

 

(Istimewa)

 

Jakarta, Laporannews - Koordinator Nasional (Kornas) Forum Indonesia, Megel Jekson mengatakan, berjaraknya capaian pembangunan ekonomi dengan agenda Nawacita, membuat sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Indonesia meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan sejumlah langkah-langkah percepatan. Tiga hal percepatan itu diantaranya, mendesain APBN yang lebih realistis, mengubah desain politik anggaran yang sesuai dengan Nawacita dan merombak kabinet pemerintahan di bidang ekonomi.

“Tiga hal ini penting untuk mempercepat pencapaian janji Nawacita,” ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (25/08).

Ia menjelaskan, desain politik anggaran memang harus disesuaikan, karena disitulah agenda dan spirit Nawacita dicoba untuk direalisasikan. Menurutnya, bila itu tidak dilakukan, Nawacita akan tetap berjarak dari capaian pembangunan yang dihasilkan. Bahkan, kata dia, Nawacita semakin sulit untuk diwujudkan bila ada Menteri yang kinerjanya justru tak sejalan dengan janji prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu.

“Presiden Jokowi bahkan perlu merombak kabinet pemerintahan,” sambungnya.

Ia pun menambahkan, urgensi mewujudkan janji Nawacita ini karena tenggat waktu yang tersisa hanya sekitar dua tahun lagi. “Dengan waktu yang tidak lama tersebut, Presiden Joko Widodo memang harus mampu mengenali problem mendasar yang menyebabkan janji Nawacita belum terpenuhi,” tuturnya.

Senada dengan hal itu, Sekjen Kornas Forum Indonesa, Suhardin Mansyur menerangkan, angka-angka fantastis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 tetap tak bisa membuat agenda Nawacita bakal tercapai dalam waktu dekat. Menurutnya, kondisi yang ada saat ini sudah jauh melenceng dari target ideal yang diinginkan dalam Nawacita.

“Jika tak ada upaya keras sulit merealisasikan Nawacita,” ujar suhardin ditempat yang sama.

Ia pun mencontohkan, target pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 7 persen yang jauh dari capaian perekonomian saat ini hanya pada level 5,01 persen. Terlebih, rasio yang tetap berada pada level 0,41 juga menunjukkan belum adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia Indonesia yang berarti semasa Presiden Joko Widodo.


A. Ainul Ghurri

 

 

Jakarta, Laporannews – Sepuluh fraksi di DPR telah menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 beserta Nota Keuangannya, yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Joko Widodo. Secara umum, fraksi-fraksi di DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu over optimis. Khususnya terkait laju pertumbuhan ekonomi.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengatakan, fraksi-fraksi DPR menyampaikan bahwa situasi global belum membaik dan kurang bersahabat dengan kondisi ekonomi Indonesia. Sehingga, laju pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,4 persen, dinilai masih terlalu over optimis. Pasalnya, pada kuartal I tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,01 persen.

“Pada prinsipnya masukan dari Fraksi-fraksi DPR RI sangat bagus. Semua fraksi mengingatkan kepada pemerintah, jangan terlalu over optimistis terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi yang 5,4 persen itu,” katanya, usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan Pemanadangan Umum Fraksi-fraksi atas RAPBN 2018 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis malam (24/08).

Selain itu, politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, hasil penerimaan pajak cukup menjadi sorotan beberapa fraksi. Menurutnya, pajak progresif harus lebih diprioritaskan kepada kalangan objek pajak yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Sehingga, optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan dapat mendukung pendapatan negara, selain dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, ia mengingatkan, penarikan pajak dari wajib pajak harus betul-betul adil dan proporsional.

Lebih lanjut, aspek pembangunan manusia dan berbagai program yang menyentuh terhadap kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan hingga penyediaan lapangan pekerjaan pun turut disinggung beberapa fraksi. Ia berpendapat, program yang sifatnya padat karya harus didukung penuh. Termasuk program yang menyangkut kebutuhan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun BPJS Kesehatan.

“Dukungan spirit dari Fraksi-fraksi DPR RI itu pada prinsipnya juga mengarah pada aspek kehati-hatian agar anggaran juga dialokasikan kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam kaitannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain kepada sektor infrastruktur,” ujar politisi F-PAN itu.

Sementara itu, terkait penyaluran dana desa pun pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam implementasinya. Pasalnya, dengan anggaran yang mencapai Rp 60 triliun, berpotensi terjadi penyimpangan dalam penyalurannya ke tingkat desa. Apalagi, kata dia, belum adanya struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hingga tingkat desa, menyebabkan lemahnya pengawasan. Menurutnya, hal itulah menjadi titik krusial yang harus diperhatikan pemerintah.

“Aspek pelaksanaan dana desa dari Kementerian Desa harus betul-betul ekstra prudent. Jangan sampai ada penyimpangan, hanya karena permasalahan kurangnya tenaga pendampingan. Selain potensi adanya ruang penyalahgunaan kekuasaan, manakala dana desa ini masuk ke rekeneing bupati, yang seharusnya ke rekening desa. Ini yang menjadi titik krusial permasalahannya pada kurangnya struktur organisasi dari Kementerian Desa,” tandasnya.


A. Ainul Ghurri

 

(Dok. BPK RI)

 

Jakarta, Laporannews - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama dengan 10 Supreme Audit Institutions (SAI), membahas peran lembaga pemeriksa dalam mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kuta, Bali, 23-25 Agustus 2017. Pertemuan ke-9 ini atas INTOSAI Steering Committee on Knowledge Sharing and Knowledge Services (KSC), yang dibuka oleh Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, dan dihadiri oleh Anggota II BPK RI, Agus Joko Pramono.  

Siaran Pers BPK yang diterima Laporannews menyebutkan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan terakhir dan tujuan yang ingin dicapai dalam tahun 2017-2019 dari masing-masing kelompok kerja INTOSAI (organisasi pemeriksa sedunia) sesuai dengan rencana kerjanya.

Kegiatan yang dihadiri oleh peserta dari 11 SAI ini di antaranya mewakili kelompok kerja INTOSAI yaitu Working Group on IT Audit (WGITA), Working Group on Programme Evaluation (WGPE), Working Group on Environmental Auditing (WGEA), Working Group on Public Debt (WGPD), Working Group on Key National Indicators (WGKNI), Working Group on Public Procurement Audit (WGPPA), Working Group on Audit of Extractive Industries (WGEI), serta Working Group on Big Data (WGBD).

Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan peran SAI untuk mendukung tujuan strategis SDGs. Setiap SAI (lembaga pemeriksa) sesuai dengan mandat dan prioritas pemeriksaannya, dapat memberikan kontribusi nyata melalui pemantauan implementasi SDGs di masing-masing Negara untuk dapat member masukan perbaikan implementasi SDGs di masa mendatang. 

SAI dapat mengintegrasikan tujuan SDGs melalui proses dan penyusunan perencanaan audit. Pentingnya dilakukan pengukuran atas keberhasilan yang dicapai dari setiap negara, akan membantu para pengambil kebijakan menyampaikan hasil dari setiap dan seluruh SDGs. Dalam sambutannya, Ketua BPK RI menyampaikan harapan agar pertemuan ini dapat mencapai tujuannya, dan memberikan manfaat kepada peserta pertemuan dan INTOSAI secara umum.  

Selain berperan sebagai tuan rumah pertemuan ke-9 tersebut, BPK RI adalah Ketua dan Sekretariat INTOSAI WGEA yang wajib mempresentasikan perkembangan INTOSAI WGEA untuk periode 2017-2019. Selain itu, BPK RI sebagai Ketua KSC Research Project on Auditing Emergency Preparedness juga mempresentasikan perkembangan penyusunan research paper dimaksud untuk menjadi informasi dan pembelajaran bagi SAI lainnya.


Laelie Ali Alamsyah

 

(Foto: A. Ainul Ghurri)

 

Jakarta, Laporannews – Anggota Komisi V DPR, Moh. Nizar Zahro mengecam masuknya maskapai Vietjet Air dengan pramugari berbikini. Pasalnya, pelayanan maskapai asal Vietnam tersebut, dinilai bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk meninjau kembali pemberian izin kepada maskapai bersangkutan.

"Maskapai itu pelayanannya tidak mencerminkan aspek budaya keindonesiaan. Malah sangat bertentangan dengan kultur masyarakat Indonesia," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/08).

Sebagai informasi, Maskapai penerbangan dengan pramugari berbikini, Vietjet Air untuk pertama kalinya membuka rute internasional Jakarta menuju Ho Chi Minh City, Vietnam. Rute penerbangan tersebut, akan mulai beroperasi pada 20 Desember 2017 nanti. Pesawat tersebut, terbang melintasi banyak negara, seperti China, Taiwan, Hong Kong, hingga merambah Asia Tenggara, di antaranya Malaysia, Kamboja, Thailand, Myanmar.

Politisi dari Fraksi Gerindra itu menegaskan, selama ini pemerintah tidak pernah mengkomunikasikan kepada DPR terkait pemberian izin terhadap maskapai tersebut. Bahkan saat launching, Menhub, dinilai tidak etis karena tidak konsultasi dulu dengan Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan dan infrastruktur. Apalagi, kata dia, sudah ada jaminan dari manajemen maskapai tersebut yang tidak akan memberikan fasilitas pramugari berbikini untuk penerbangan dari dan ke Indonesia.

"Tidak pernah ada konsultasi atau pemberitahuan kepada komisi V terkait adanya izin kepada maskapai Vietjet Air. Kami juga mengecam kehadiran Kemenhub dalam acara launching itu," tuturnya.

Ketua Umum DPP Satria itu pun menegaskan, akan berkoordinasi dengan pimpinan komisi V DPR untuk memanggil Menteri Perhubungan. Sebab kebijakan tersebut dinilai hanya mementingkan profit bisnis.

"Memang ini bisnis. Tapi jangan sampai hanya mementingkan profit lalu mengesampingkan etika-etika yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia," tandasnya.

Ia menyebutkan bahwa soal perizinan tersebut masalah teknis Kementerian terkait. Lanjutnya, selama izin tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka tidak menjadi masalah. Menurutnya, bila nanti dalam praktiknya ditemukan ada pelanggaran terhadap UU maka DPR akan mengambil tindakan tegas.

“Harapannya, komitmen ini tetap dijaga, dan jangan sampai ada pelanggaran, jika ada pelanggaran maka DPR akan meminta pemerintah untuk menghentikan operasional maskapai tersebut,” tutupnya.


A. Ainul Ghurri

(Foto: Twitter @hetifah)

 

Jakarta, Laporannews - Pemerintah sepertinya batal menaikkan Dana Desa di tahun 2018. Pembatalan itu, tercermin dari nota keuangan pemerintah RAPBN 2018 yang disampaikan pemerintah. Dalam RAPBN 2018, Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 60 triliun sama seperti tahun 2017.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR Hetifah Sjaifudian menyayangkan kebijakan penganggaran pemerintah terkait tidak ada penambahan Dana Desa di tahun 2018. Sebelumnya pemerintah beberapa kali menyatakan akan menambah Dana Desa, bahkan melipatgandakan di 2018. Ia pun menduga bahwa pemerintah membatalkan kenaikan Dana Desa diduga rawan dikorupsi.

"Saya sesalkan Dana Desa tidak naik, karena komitmen pemerintah sejak awal adalah membangun dari Desa. Kerawanan penyalahgunaan Dana Desa sesungguhnya tidak perlu membuat komitmen ini surut," katanya di Jakarta, Rabu(23/08).

Politisi Golkar itu menyebutkan bahwa kerawanan korupsi Dana Desa bisa diantisipasi dengan peningkatan kapasitas aparatur dan pengawasan. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk koordinasi lintas Kementerian untuk mencegah terjadinya korupsi.

"Yang penting bagaimana kita meningkatkan kapasitas penanggung jawab, pelaksana, bahkan penerima manfaat. Juga mengintensifkan pengawasan dan membuka saluran pengaduan. Yang terakhir tingkatkan koordinasi lintas Kementerian dan berbagai level pemerintahan," jelas anggota DPR asal Dapil Kaltim-Kaltara itu.

Meski dalam RAPBN 2018 pemerintah tidak menaikkan Dana Desa, salah satu Anggota Banggar DPR itu akan mengusulkan penambahan pada rapat-rapat pembahasan RAPBN 2018. "Dalam pembahasan nanti di Banggar DPR RI kita akan mengusulkan agar Dana Desa ditingkatkan," tuturnya.

Untuk diketahui dalam RAPBN 2018, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp. 761,0 triliun yang terdiri dari: transfer ke daerah sebesar Rp. 701,0 triliun, dan dana desa sebesar Rp. 60 triliun.


Della Manawar Lisa

(Foto: Twitter @rofimunawardpr)

 

Jakarta, Laporannews – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rofi Munawar mencermati Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018. ia mengaku pesimis dengan arah pengembangan diversifikasi energi nasional. 

“Nota Keuangan APBN 2018 semakin menegaskan bahwa proyeksi lifting minyak terus mengalami penurunan sejak tahun 2015. Situasi ini ini memberikan gambaran tidak adanya terobosan terhadap peningkatan produksi dan kelemahan dalam melakukan diversifikasi energy secara nasional,” katanya dalam keterangan pers yang disampaikan Laporannews, Jakarta, Rabu (23/08).

Legislator asal Jawa Timur itu, memberikan penjelasan secara kronologis terkait realisasi perkembangan lifting minyak di APBN sejak tahun 2016. Ditahun tersebut, lifting minyak Indonesia mencapai 825 barel per hari (bph), mengalami penurunan di APBN P tahun 2017 sebesar 815 bph dan hingga pada akhirnya ditahun 2018 Pemerintah hanya mematok optimis di angka 800 bph. Situasi berbeda terjadi pada lifting gas yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 1.193 bph, tahun 2017 sebesar 1.150 dan tahu 2018 sebesar 1.200 bph.

Disisi lain, perkembangan diversifikasi energi juga tidak banyak berubah, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) konfigurasi bauran energi (enery mix) yang masih didominasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 33,8 persen, Gas 23,9 persen, Batubara 34,6 persen dan 7,7 persen berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Postur APBN tahun 2018 jika dicermati sejak tahun 2016 menunjukan bahwa diversifikasi energi tidak banyak mengalami perubahan, masih dominannya penggunaan minyak dan batubara dalam bauran energy nasional. Situasi ini menunjukan bahwa belum adanya keseriusan dalam mengembangkan alternatif energi yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang (sustainable)” paparnya.

Ia mengingatkan, subsidi energi yang semakin besar di tahun 2018 sekitar Rp 172,407,9 triliun harus diorientasikan kepada sektor publik secara transparan, efektif dan tepat sasaran. Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi daya pendorong konsumsi energi publik yang semakin produktif.

Sebagai informasi, angka subsidi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 168.876,8 triliun rupiah.

“Kenaikan subsidi energi harus diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan mampu mendorong produktifitas nasional, bukan sekedar program populis yang tidak memberikan dampak yang besar kepada perbaikan konsumsi publik,” tegas Ketua kelompok komisi (Kapoksi) VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR itu..

Sebagai catatan, dalam APBN Pemerintah di tahun 2017 telah menetapkan lifting minyak bumi sebesar 815 bph dan lifting gas bumi 1.150 ribu bph dengan total lifting migas sebesar 1.965 ribu bph.

“Tentu saja secara factual, target tesebut tidak jauh berbeda dengan proyeksi APBN 2018 lifting minyak 771 – 815 bph dan 1.194-1.235 bph,” pungkasnya.


Rizky Auliyah Bukayat

 

Page 1 of 29

Tentang Kami

Alamat Redaksi Pusat

STC Senayan Building

Ruang 31-34, 4 Floor

Jln. Asia Afrika Pintu IX

Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270

Phone: (+62-21) 5793 1879

Fax: (+62-21) 5793 1880

redaksi@laporannews.com

 

 

Last posts

Berlangganan